Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Nasional

Oleh : Heri Mulyono

Konsep revolusi dunia baru yang digagas Bung Karno kini kembali relevan di tengah dinamika geopolitik global yang makin kompleks, menuntut Indonesia membangun ketahanan nasional yang tangguh menghadapi persaingan kekuatan besar dunia.

Lebih dari enam dekade lalu, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, dengan visi kenegarawanannya yang tajam, telah menggagas konsep “Revolusi Dunia Baru” atau New Emerging Forces (NEFO). Gagasan ini lahir dari pembacaannya terhadap dinamika politik global pasca-Perang Dunia II, di mana negara-negara yang baru merdeka berusaha keluar dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme.

Revolusi Dunia Baru dalam Pemikiran Bung Karno

Bung Karno memandang dunia terbagi dalam dua kekuatan besar: Old Established Forces (OLDEFO) yang mewakili negara-negara imperialis dan kolonialis, serta New Emerging Forces (NEFO) yang merupakan kekuatan baru dari negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Revolusi dunia baru adalah perjuangan negara-negara berkembang untuk membebaskan diri dari dominasi ekonomi, politik, dan budaya negara-negara maju.

Dalam pidato-pidatonya di forum internasional, terutama di Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Sukarno menekankan pentingnya solidaritas negara-negara Dunia Ketiga. Ia percaya bahwa revolusi tidak hanya soal kemerdekaan politik, tetapi juga pembebasan ekonomi dan mental dari belenggu neokolonialisme.

Konsep ini mengandung semangat anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan anti-neokolonialisme. Bung Karno menginginkan terciptanya tatanan dunia yang lebih adil, di mana negara-negara kecil memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi kekuatan asing. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah manifestasi konkret dari pemikiran ini.

Meski konteks zamannya berbeda, esensi pemikiran Bung Karno tentang perlunya negara-negara berkembang bersatu menghadapi dominasi kekuatan besar tetap relevan hingga hari ini. Transformasi tatanan global yang terjadi saat ini, dengan munculnya multipolaritas dan rivalitas antarkekuatan besar, mengingatkan kita pada visi Sukarno tentang dunia yang terus berevolusi.

Tantangan Geopolitik Kontemporer

Di penghujung kuartal pertama abad ke-21, dunia menghadapi sejumlah tantangan geopolitik yang nyata dan kompleks. Rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dinamika paling dominan yang membentuk arsitektur keamanan global. Kompetisi kedua negara adidaya ini tidak hanya dalam bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga pengaruh geopolitik di berbagai kawasan, termasuk Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik, di mana Indonesia berada, telah menjadi pusat gravitasi geopolitik dunia. Ketegangan di Laut China Selatan terus berlanjut, dengan klaim tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN. Militerisasi pulau-pulau buatan dan eskalasi insiden maritim menciptakan risiko konflik yang dapat menarik kekuatan-kekuatan besar ke dalam konfrontasi langsung.

Konflik Rusia-Ukraina yang meletus pada Februari 2022 telah mengubah tatanan keamanan Eropa dan menciptakan gelombang kejut global. Perang ini tidak hanya mengakibatkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memicu krisis energi dan pangan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia telah memperkeruh fragmentasi ekonomi global.

Di Timur Tengah, ketidakstabilan tetap menjadi ancaman. Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, eskalasi ketegangan antara Iran dengan negara-negara Arab dan Israel, serta kehadiran militer berbagai kekuatan asing di kawasan tersebut menciptakan situasi yang rapuh. Krisis di Gaza yang memburuk sejak Oktober 2023 kembali menunjukkan betapa rumitnya persoalan di kawasan ini.

Tantangan lainnya adalah proliferasi senjata nuklir dan rudal balistik. Program nuklir Korea Utara terus menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan Asia Timur. Sementara itu, perlombaan senjata di antara negara-negara besar terus meningkat, dengan pengembangan teknologi hipersonik, kecerdasan buatan untuk sistem pertahanan, dan bahkan senjata berbasis ruang angkasa.

Perubahan iklim juga telah menjadi isu geopolitik yang signifikan. Kompetisi untuk mengendalikan sumber daya alam yang makin langka, terutama air bersih dan mineral langka untuk transisi energi, berpotensi memicu konflik baru. Negara-negara Arktik berlomba mengklaim wilayah yang sebelumnya tertutup es, sementara negara-negara kepulauan menghadapi ancaman eksistensial dari naiknya permukaan laut.

Selain itu, ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan transnasional, keamanan siber, dan pandemi telah mengubah konsep keamanan nasional. Serangan siber terhadap infrastruktur kritis, penyebaran disinformasi melalui media sosial, dan perang informasi menjadi dimensi baru dalam persaingan geopolitik.

Ketahanan Nasional dalam Konteks Kekinian

Menghadapi tantangan geopolitik yang multidimensional ini, konsep ketahanan nasional Indonesia harus terus beradaptasi. Ketahanan nasional tidak lagi sekadar kemampuan militer, tetapi mencakup resiliensi di berbagai sektor yang saling terkait.

Pertama, ketahanan ekonomi menjadi fondasi utama. Indonesia perlu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengembangkan industri strategis, mengurangi ketergantungan pada impor untuk kebutuhan pokok, dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh. Program hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri teknologi tinggi, dan penguatan UMKM adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai ini.

Kedua, ketahanan energi dan pangan menjadi krusial. Indonesia harus mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan sambil memastikan keamanan pasokan energi. Swasembada pangan juga harus menjadi prioritas, mengingat ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh konflik dan perubahan iklim. Investasi dalam teknologi pertanian, manajemen air, dan infrastruktur logistik pangan tidak bisa ditunda.

Ketiga, ketahanan teknologi dan digital semakin vital di era Revolusi Industri 4.0. Indonesia perlu membangun kapasitas teknologi informasi yang kuat, mengembangkan ekosistem inovasi, dan melindungi infrastruktur digital dari ancaman siber. Kedaulatan data dan pengembangan kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional.

Keempat, ketahanan sosial-budaya perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman disintegrasi dan radikalisme. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara harus terus ditanamkan, sementara keberagaman Indonesia dijaga sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk melawan disinformasi dan polarisasi.

Kelima, ketahanan pertahanan dan keamanan tetap menjadi pilar penting. Modernisasi Alutsista TNI, penguatan kemampuan pertahanan siber, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai skenario ancaman harus terus dilakukan. Konsep pertahanan rakyat semesta perlu diadaptasi dengan tantangan modern.

Keenam, diplomasi dan kerjasama internasional menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan nasional. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar, membangun aliansi strategis yang menguntungkan, dan memimpin upaya-upaya multilateral dalam mengatasi tantangan global.

Indonesia memiliki posisi strategis untuk memainkan peran penting dalam tata kelola global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, populasi Muslim terbesar di dunia, dan negara demokrasi ketiga terbesar, Indonesia memiliki soft power yang signifikan. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, G20, dan forum-forum multilateral lainnya harus dimanfaatkan untuk mempromosikan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif.

Jalan ke Depan

Visi Bung Karno tentang revolusi dunia baru mengajarkan kita pentingnya kemandirian, solidaritas, dan keberanian melawan dominasi. Di era yang berbeda ini, Indonesia tidak lagi menghadapi kolonialisme klasik, tetapi bentuk-bentuk baru dominasi melalui ekonomi, teknologi, dan pengaruh politik.

Membangun ketahanan nasional yang komprehensif adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan sejati. Indonesia harus berani berinovasi, berinvestasi dalam pendidikan dan teknologi, memperkuat institusi demokratis, dan membangun solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya.

Tantangan geopolitik masa kini menuntut Indonesia untuk tidak sekadar reaktif, tetapi proaktif dalam membentuk tatanan regional dan global. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi kekuatan penting dalam percaturan global.

Namun, semua potensi ini hanya dapat terwujud jika Indonesia berhasil membangun ketahanan nasional yang kokoh di semua dimensi. Revolusi dunia baru yang relevan untuk Indonesia hari ini adalah transformasi menjadi bangsa yang mandiri, sejahtera, dan berpengaruh di panggung global—sebuah visi yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. (*)