Indonesia Mendapat Hibah Puluhan Juta Dosis Vaksin Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga akhir tahun 2022 Indonesia akan kedatangan sekitar 74 juta dosis yang sebagian besar berasal dari hibah.

“Kebetulan Indonesia cepat sekali melakukan vaksinasi, sehingga negara-negara maju senang mengirimkan vaksin hibahnya ke Indonesia karena mereka tahu akan bisa dimanfaatkan dengan cepat,” ucap Menkes Budi, Selasa (31/5/2022). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Lebih lanjut dijelaskan, hingga bulan April pihaknya telah menerima sebanyak 474 juta dosis vaksin yang terdiri dari 344 juta dosis vaksin hasil pembelian dan 130 juta dosis dari hibah atau donasi.

Adapun jumlah dosis vaksinasi yang berhasil disuntikkan hingga akhir Mei berdasarkan data Kementerian Kesehatan adalah sekitar 413,36 juta dosis.

Selain itu, terdapat sejumlah vaksin Covid-19 yang masih tersimpan di lemari pendingin namun sudah kedaluwarsa. Pemerintah akan memusnahkan vaksin tersebut agar kapasitas penyimpanan vaksin cukup untuk menampung stok vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi masyarakat.

“Arahan Bapak Presiden, agar pemusnahan itu dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya, sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka, dan prosedurnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi, itu penting untuk segera dilakukan agar tidak menghambat program-program vaksinasi berikutnya karena gudang-gudangnya itu penuh,” pungkasnya.***/din

Jangan Lengah Covid Melandai, Ayo Vaksinasi Booster

JAYAKARTA NEWS— Kasus Covid-19 di Indonesia semakin melandai. Pemerintah juga sudah memperbolehkan tidak menggunakan masker di luar ruang dengan syarat tertentu. Pelonggaran juga diberikan dalam berativitas.

Meski demikian, diminta masyarakat tidak terlena. Diharap tetap waspada, juga meminta masyarakat yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga agar segera melakukannya. Vaksin penguatan ini diperlukan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga keamanan semua orang.

Imbauan agar masyarakat segera melakukan vaksinasi booster juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (30/5/2022).

Presiden menyampaikan rasa syukurnya bahwa saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah melandai, aktivitas masyarakat sudah kembali normal, dan ekonomi masyarakat pun mulai bergerak kembali. Namun, Presiden mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah agar dapat menjaga momentum pemulihan ini.

“Kita semua tidak boleh lengah, momentum pemulihan ini harus kita jaga. Untuk itu saya meminta masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi Covid-19 secara lengkap dua dosis, ditambah vaksinasi booster untuk mencegah penularan,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/05/2022) sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Kepala Negara menegaskan bahwa vaksinasi penguat atau booster memiliki peran yang sangat penting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa vaksinasi penguat dapat meningkatkan kekebalan imunitas hingga dua kali lipat dibandingkan vaksinasi dosis kedua.

“Vaksinasi booster ini juga diperlukan untuk melindungi orang tua dan kelompok masyarakat rentan atau memiliki komorbid dari penularan Covid 19,” imbuhnya.

Menurut Presiden, pemerintah memiliki stok vaksin Covid-19 penguat yang lebih dari cukup. Untuk itu, Presiden meminta masyarakat agar segera memanfaatkan fasilitas vaksin penguat yang disediakan secara gratis tersebut.

“Jangan pilih-pilih jenis vaksin karena semua vaksin sama manfaatnya, untuk melindungi kita semua menghadapi pandemi. Mari kita jaga bersama-sama momentum baik ini, agar Indonesia makin pulih, dan ekonomi makin membaik,” tandasnya.***din

Perum Parung Villa Gelar Vaksinasi Covid-19

Patuh anjuran pemerintah, agar tetap waspada dan “jangan kasih kendor” menghadapi ancaman wabah Covid-19, warga Perum Parung Villa menggelar vaksinasi Covid-19. Seperti apa kegiatan itu berlangsung, simak video berikut.

Indonesia Peringkat 4 Dunia Cakupan Vaksinasi Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19. Saat ini Indonesia berhasil masuk dalam jajaran lima besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Mencatatkan cakupan vaksinasi sebanyak 166,65 juta sasaran, Indonesia menempati urutan ke-4 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, kemudian diikuti Brazil di peringkat kelima.

“Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis. Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat (07/01/2022).

Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 6 Januari pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi nasional telah mencapai 284,15 juta dosis. Suntikan dosis pertama mencapai 168,33 juta dosis atau 80,83 persen dan dosis kedua 115,82 juta dosis atau 55,61 persen dari target.

Menkes menyampaikan, raihan ini tidak terlepas dari dukungan dan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa mulai dari kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, organisasi sosial, organisasi keagamaan, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam menyukseskan program vaksinasi nasional. Untuk itu, ia pun menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sehingga bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional bagi 208,2 juta penduduk yang ditargetkan akan selesai pada Maret atau April mendatang.  Kendati terdapat tambahan jumlah sasaran yakni anak usia 6-11 tahun serta tambahan untuk vaksinasi dosis lanjutan atau booster mulai 12 Januari mendatang, Menkes meyakini jumlah vaksin yang tersedia masih mencukupi.

“Sekarang kita ada stok vaksin sekitar 140 juta dosis, kita targetkan kecepatan vaksinasi kita 50 juta sasaran dalam kurun waktu satu bulan. Kita juga sudah siapkan untuk vaksinasi booster untuk mengantisipasi Omicron. Jadi dipastikan stoknya masih ada,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Menkes kembali mengingatkan bahwa meski jumlah populasi yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 terus meningkat ancaman penularan Covid-19 masih ada. Oleh karena itu, vaksinasi harus terus berjalan untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Selain ituprotokol kesehatan juga harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan perlindungan yang optimal. ***/rnl

Komnas KIPI: Belum ada Kasus Meninggal yang Disebabkan Vaksinasi Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Terkait dengan adanya pemberitaan meninggalnya dua anak pasca penyuntikan vaksin Covid-19, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut. Pemerintah berharap kejadian serupa tidak akan terulang lagi ke depan.

Dikutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Prof Hindra Irawan Satari kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kasus meninggal yang disebabkan vaksinasi Covid-19.

Data Komnas KIPI hingga 30 November 2021 menunjukkan sebanyak 363 KIPI Serius yang dilaporkan di seluruh provinsi di Indonesia. “Namun kasus meninggal (sampai saat ini) belum ada” tegasnya.

Sebagai lembaga yang kredibel dan independen, Komnas KIPI bertugas untuk melakukan kajian kausal. Laporan yang akurat, lengkap serta cepat dapat membantu untuk menegakkan diagnosis.

Terkait dengan laporan kasus meninggal yang diduga akibat vaksinasi di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bone, pihaknya menyatakan telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI dan Dinkes setempat pada tanggal 30 Desember 2021. Hasilnya setelah di investigasi, keduanya tidak terkait dengan vaksinasi Covid-19

“Kasus Kematian di Kabupaten Jombang disimpulkan unclassifiable atau tidak cukup data. Sementara kasus kematian di Kabupaten Bone disimpulkan koinsiden dengan penyakit jantung bawaan” ucap Prof Hindra

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi juga mengatakan bahwa antisipasi terjadinya KIPI merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan Komnas KIPI di tingkat Nasional dan Komda KIPI untuk terus memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Bagi penerima vaksinasi yang merasakan adanya efek samping pasca vaksinasi dapat langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukannya vaksinasi untuk melapor, tidak diperlukan syarat apapun” ujar dr. Nadia.***/ctr

ASN yang Ogah Divaksin, Mendagri Saran Tunda Pembayaran Tunjangan Kinerja

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan agar aparatur sipil negara (ASN) yang enggan mengikuti program vaksinasi ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya. Strategi itu telah diterapkan oleh beberapa daerah dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.

Hal itu disampaikan Mendagri saat Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi di Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/12/2021).

Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, bupati/wali kota se-Maluku, serta beberapa pejabat terkait lainnya. Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA serta Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu.

Mendagri menjelaskan, berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan. Dia mengatakan, bila bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka tunjangan kinerjanya dapat dipotong.

“Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik,” ujar Mendagri.

Kendati demikian, Mendagri menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan divaksin, terlebih dulu dilakukan secara persuasif. Namun, bila yang bersangkutan tetap bergeming, strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.

Mendagri menjelaskan, vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021. Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.

“Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa? Untuk proteksi kepada masyarakat di daerah masing-masing,” terang Mendagri. (ctr)

Percepatan Vaksinasi Jadi Indikator Evaluasi Kinerja Pemda

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, capaian vaksinasi menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, Pemda diimbau untuk dapat menggenjot capaian vaksinasi hingga akhir Desember 2021.

Demikian disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi di Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/12/2021). Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, kepala daerah se-Maluku, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

“Percepatan vaksinasi selain untuk proteksi masyarakat kita, sekaligus juga salah satu indikator kinerja dari daerah,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, pada awal Januari tahun 2022 pemerintah pusat bakal mengevaluasi kinerja Pemda. Evaluasi di tingkat provinsi bakal langsung dilakukan oleh Presiden. Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Evaluasi itu salah satunya untuk melihat capaian laju vaksinasi di masing-masing Pemda. Bagi Pemda yang laju vaksinasinya sesuai target akan diberi apresiasi. Sebaliknya, terhadap daerah yang laju vaksinasinya rendah akan diberikan sanksi.

“Bagi (daerah) yang jomplang sekali (laju vaksinasinya) pasti kita akan sampaikan punishment (sanksi),” tegas Mendagri.

Sanksi itu, misalnya, dengan tidak diberikannya Dana Insentif Daerah (DID), evaluasi ulang terkait pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beragam bentuk sanksi lainnya. Namun yang jelas, kata Mendagri, Kemendagri akan menyampaikan ke publik daerah mana saja yang tak berhasil mencapai target vaksinasi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir Desember 2021. Capaian ini bukan hanya mengandalkan sejumlah daerah, melainkan kinerja seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh Pemda diimbau agar meningkatkan laju vaksinasinya, sehingga jarak capaian antardaerah tidak terlalu jauh. (ctr)

Vaksinasi dan Prokes Ketat Wajib Dilakukan untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Sejak diumumkan World Health Organization (WHO) sebagai variant of concern (VOC) pada 26 November 2021, varian Omicron telah menyebar hingga ke 90 negara dunia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menginformasikan itu berdasarkan 3 sumber yakni GISAID (78 negara), Weekly Epidemilogical Update oleh WHO (76 negara) dan newsnodes.com  (90 negara). 

Termasuk di dalamnya, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand Filipina, Singapura dan Australia. Hal ini menunjukkan keberadaan varian Omicron menjadi ancaman yang dekat dan nyata yang harus kita antisipasi bersama, terlebih Indonesia saat ini memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru.

“Dan yang patut diperhatikan, terlepas dari adanya varian Omicron, terdapat beberapa data menunjukkan negara dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap nyatanya mengalami kenaikan kasus,” jelas Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19, Selasa (21/12/2021) sebagaimana dikutip dari laman covid19.go.id 

Contohnya, Amerika Serikat dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap sebesar 61% mengalami kenaikan kasus positif dan angka kematian Covid-19. Hal serupa dialami Norwegia yang cakupannya mencapai 71%. Bahkan Korea Selatan dengan cakupan sangat tinggi mencapai 92%. Data ini sebenarnya menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi tidak dapat sepenuhnya mencegah penularan tanpa disertai protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

Lalu, jika membandingkan Indonesia, cakupan vaksin dosis lengkap nasional angkanya lebih rendah yaitu baru sekitar 39%. Meskipun demikian kondisi kasus Indonesia konsisten menurun. Dikarenakan Indonesia terus mempertahankan penurunan kasus sehingga kondisi kasus terkendali ketika varian Omicron mengancam.

Indonesia juga menerapkan pembatasan dan perubahan kebijakan pelaku perjalanan internasional yang dinamis menyesuaikan kondisi kasus terkini. Serta Pemerintah tetap mewajibkan masyarakat disiplin protokol kesehatan dalam setiap beraktivitas.

Hanya saja, yang harus diperhatikan ialah dalam 2 bulan terakhir ini tren kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri justru meningkat di bandara. Kenaikan terlihat di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta. Data per Oktober lalu di kisaran 1000 – 2000 kedatangan, dan kenaikannga mencapai sekitar 4000 kedatangan per Desember ini.

Sementara di pos lintas batas negara (PLBN) Entikong terjadi lonjakan angka kedatangan. Sebelumnya, sempat rendah di kisaran 50 – 100 pada akhir November, menjadi hampir 300 kedatangan per 10 Desember lalu. Hal serupa dijumpai di Pelabuhan Batam Center, pada awal November angkanya sekitar 100 – 200, menjadi 200 – 400 kedatangan pada pertengahan Desember.

“Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk tetap mempertahankan kondisi yang saat ini cenderung terkendali. Terutama mengingat kondisi baik ini kita capai sama setelah berupaya keras menurunkan lonjakan kedua yang dampaknya juga tidak sedikit,” lanjutnya.

Disamping itu, sejauh ini kasus positif di Indonesia konsisten menurun dan bertahan selama 22 minggu. Sama halnya, kasus kematian terus menurun selama 20 minggu terakhir. Meskipun demikian perlu diwaspadai angka reproduksi efektif (RT) atau menggambarkan potensi penularan di masyarakat. 

Angka ini konsisten meningkat sejak titik terendah September lalu dan saat ini angkanya masih dibawah 1 yang cenderung terkendali. Namun tetap diperlukan usaha sejak dini mencegah lonjakan penularan di kemudian hari. Salah satu strategi pengendalian yang penting dalam mencegah penularan adalah disiplin protokol kesehatan. 

Hanya sayangnya, data per 12 Desember 2021 menyebutkan ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa/kelurahan  (22,69%) yang tidak patuh memakai masker, dan 1.995 dari 8584 desa/kelurahan (23,24%) yang tidak patuh menjaga jarak.

Untuk itu, dengan terus mengupayakan protokol kesehatan disaat kondisi kasus sedang terkendali merupakan strategi pengendalian pandemi yang mudah, murah dan efektif dalam mencegah penularan. 

Selain upaya protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) masyarakat diminta berperan aktif mencegah masuknya lebih banyak varian Omicron. Caranya dengan tidak bepergian keluar negeri terkecuali mendesak. Dan bagi masyarakat yang kembali ke Indonesia, dimohon mentaati aturan yang berlaku termasuk kebijakan karantina serta entry dan exit test.

“Seluruh kebijakan ini dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat dengan mencegah meluasnya varian Omicron dan mempertahankan kondisi kasus agar tetap terkendali,” pungkas Wiku. ***ebn

Mendagri Tito Datangi Sumbar Soal Vaksinasi, Sejumlah Kepala Daerah tidak Hadir hanya Kirim Wakil

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah serius dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Selain sebagai upaya melindungi masyarakat, hal ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menargetkan 70% masyarakat telah melakukan vaksinasi dosis pertama, hingga akhir tahun 2021.

“Kita akan mengamati keseriusan dari teman-teman kepala daerah,” tegas Mendagri dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12/2021). Demikian dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri.

Ia juga menjelaskan alasan kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, terutama daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah seperti Sumatera Barat. Dengan keseriusan kepala daerah, diharapkan percepatan vaksinasi dapat segera dilakukan.

“Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70%, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak Danlamatal, semua bergerak, dan tolong DPRD dukung,” pintanya.

Terkait keseriusan ini, Mendagri menyayangkan, sejumlah kepala daerah yang tampak tak hadir atau diwakilkan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi yang berlangsung di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran kepala daerah atau pejabat yang dapat mengambil keputusan, sangat diperlukan dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Saya menyayangkan ada beberapa kepala daerah tidak hadir di acara ini, catat itu, tadi saya lihat Bupati Solok tidak hadir (diwakilkan), kemudian Wali Kota Payakumbuh juga tidak (hadir), wakilnya juga tidak, kemudian Wali Kota Padang Panjang juga tidak hadir, kalau Wakilnya (hadir), fine lah, Sekda nya juga okelah, kita ingin yang hadir adalah yang mengambil keputusan karena harus bergerak cepat,” tandasnya.

Dengan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi, diharapkan kepada daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mampu bekerja cepat dalam melakukan langkah-langkah akselerasi Vaksinasi. Mendagri juga ingin kepala daerah berkomitmen untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70% sehingga masyarakat terlindungi.***/ebn

Mendagri Minta Pemda Aceh Penuhi Target Vaksinasi 70 Persen

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh penuhi target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen. Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (14/12/2021). Dalam kegiatan itu hadir Gubernur Aceh dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Aceh.

Mendagri menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menargetkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebesar 70 persen hingga akhir Desember 2021. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peran Pemda agar mampu meningkatkan capaian vaksinasinya.

“Karena itulah kami berkunjung ke Aceh, tujuannya untuk itu (mempercepat vaksinasi),” ujarnya. Nantinya, lanjut Mendagri, pada awal Januari 2022 akan dilakukan evaluasi daerah mana saja yang berhasil memenuhi target vaksinasi.

Mendagri merupakan salah satu pihak yang ditugaskan Presiden untuk mendorong Pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan (Menkes), Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi.

Percepatan dan pemerataan vaksinasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan Covid-19. Selain terus memastikan pasokan vaksin memadai, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan serta memeratakan capaiannya agar memenuhi target.

Diketahui, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang perlu meningkatkan capaian vaksinasinya agar sesuai target. Mendagri mengatakan, upaya percepatan itu tidak hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi, tapi juga perlu peran dari kabupaten/kota dan seluruh pihak terkait.

Selain mendorong capaian vaksinasi, kunjungan Mendagri ke Provinsi Aceh untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi, sekaligus menemukan solusi penanganannya. Dengan upaya itu, diharapkan laju vaksinasi di daerah tersebut kian meningkat dan berhasil mencapai target.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan, meski kondisi pandemi Indonesia dinilai membaik, tetapi semua pihak diimbau agar tidak lengah. Vaksinasi harus tetap dipercepat untuk membentuk kekebalan kelompok. Selain berguna untuk melindungi masyarakat dari ancaman pandemi, angka capaian vaksinasi juga menjadi indikator dalam memberikan rekomendasi bagi pelaku perjalanan yang hendak menuju suatu daerah.

Apabila capaian vaksinasinya tinggi, maka daerah tersebut disarankan untuk dikunjungi oleh pelaku perjalanan. Begitu pula sebaliknya, apabila angka vakisnasinya rendah, maka WHO tidak menyarankan daerah tersebut untuk dikunjungi.

Selain Provinsi Aceh, sebelumnya Mendagri juga telah mengunjungi beberapa daerah yang capaian vaksinasinya masih terbilang rendah. Mendagri masih akan mengunjungi beberapa daerah lainnya, untuk mendorong tercapainya target vaksinasi di wilayahnya.***/ebn