Tag: transjakarta

Kesehatan Fisik dan Mental Pramudi : Kunci Utama Keselamatan Transjakarta

Oleh Djoko Setijowarno

Merespons tingginya angka kecelakaan akibat faktor manusia, PT Transportasi Jakarta memperkuat Budaya Keselamatan melalui kemitraan bersama Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia dan Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. Upaya ini untuk menerapkan Standar Kesehatan Kerja dan Asesmen Psikologis Pramudi (Prajurit Pengemudi atau sopir profesional) berbasis risiko.

Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 13.184 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 85 persen di antaranya disebabkan oleh kelalaian manusia, 10 persen akibat faktor kendaraan, dan 5 persen sisanya dipicu oleh faktor alam atau lingkungan

PT Transportasi Jakarta akan menerapkan Standar Kesehatan Kerja Pramudi bekerjasama dengan Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki), serta Standar Asesmen Psikologis Pramudi bersama Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia sebagai bagian dari Budaya Keselamatan.

Pramudi memiliki peran sentral dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan transportasi publik. Kondisi kesehatan sangat memengaruhi konsentrasi, kewaspadaan, kemampuan mengambil keputusan, serta respons saat mengemudi. Mengingat Transjakarta mengoperasikan berbagai jenis armada dengan karakteristik risiko yang berbeda, diperlukan standar kesehatan yang relevan dan sesuai.

Berdasarkan data PT Transportasi Jakarta tahun 2025, faktor kesehatan pramudi menjadi kontributor terbesar sumber bahaya operasional, yaitu mencapai 36,26 persen. Posisi berikutnya diisi oleh faktor psikologis sebesar 19,40 persen, faktor teknis kendaraan sebesar 12,05 persen, serta kelalaian pihak eksternal sebesar 5,21 persen. Jika digabungkan, faktor kesehatan fisik dan mental menyumbang lebih dari 55 persen total risiko operasional.

Gangguan kesehatan dapat menyebabkan penurunan stamina, kelelahan (fatigue), penurunan konsentrasi, waktu reaksi yang lebih lambat, kesalahan dalam mengambil keputusan, hingga risiko kehilangan kendali atas kendaraan. Kondisi kesehatan yang kurang optimal ini secara langsung dapat meningkatkan risiko perilaku berkendara yang tidak aman.

Selama ini, pemeriksaan kesehatan masih dilakukan oleh berbagai operator dan fasilitas kesehatan secara terpisah. Akibatnya, jenis pemeriksaan belum seragam, frekuensinya berbeda-beda, serta kriteria fit to work belum terstandarisasi dan belum mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing jenis armada. Oleh karena itu, penyusunan standar kesehatan kerja pramudi bus Transjakarta menjadi hal yang sangat diperlukan.

Sementara. faktor psikologis dalam operasional pengemudi dapat memicu berbagai kejadian berisiko, antara lain perilaku agresif dan ketidakpatuhan, seperti Ketidaksabaran, gaya mengemudi ugal-ugalan, menerobos lalu lintas, dan over speeding. Kelelahan (fatigue), seperti rasa lelah atau mengantuk, penurunan stamina dan kewaspadaan, serta penurunan konsentrasi akibat distraksi, rasa bosan, maupun kehilangan fokus. Tekanan kerja berupa beban target operasional, seperti tuntutan memenuhi jumlah ritase atau ketepatan jadwal. Ego/kepercayaan diri berlebih (overconfidence), seperti merasa sudah sangat berpengalaman sehingga cenderung mengabaikan SOP dan prosedur keselamatan.

Pemeriksaan Khusus

Mengapa pemeriksaan khusus pramudi diperlukan? Pertama, pramudi bertanggung jawab mengoperasikan kendaraan yang mengangkut banyak penumpang serta berinteraksi langsung dengan pengguna jalan lainnya. Kedua, kemampuan mengemudi secara aman memerlukan kondisi kesehatan yang memadai, termasuk kesiapan fisik, sensorik, kognitif, dan psikologis yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Ketiga, adanya penyakit, cedera, tindakan medis, penggunaan obat-obatan, maupun kondisi kesehatan tertentu dapat memengaruhi kemampuan pramudi dalam menjalankan tugas secara aman. Keempat, pemeriksaan khusus ini memastikan kesesuaian antara kondisi kesehatan pramudi dengan tuntutan pekerjaannya, terutama sebelum mereka kembali bertugas mengemudi.”

Saran

Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (Perdoki) menyarankan agar pemeriksaan kesehatan secara berkala dilaksanakan bagi pramudi yang telah bekerja sebagai bagian dari surveilans kesehatan kerja. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan, mendeteksi dini penyakit, mengevaluasi dampak lingkungan kerja, serta menilai fitness for work. Pada akhirnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjamin keselamatan pramudi, penumpang, dan pengguna jalan.

Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pramudi sangat krusial karena mereka tergolong sebagai safety-critical worker. Berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan penglihatan, hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan tidur, gangguan neurologis dan mental, hingga penyalahgunaan zat yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Oleh karena itu, pemeriksaan ini wajib mempertimbangkan faktor usia, jenis armada, tingkat risiko, dan riwayat kesehatan pramudi.

Pemeriksaan kesehatan berkala bertujuan untuk memantau perkembangan kesehatan, mendeteksi dini penyakit dan faktor risiko, menentukan intervensi medis, menjadi dasar promosi kesehatan serta pengendalian risiko, hingga mengevaluasi efektivitas program kesehatan kerja.

Klinik Kesehatan dan Psikologi

Rencana akan diadakan fasilitas Klinik Kesehatan dan Klinik Psikologi di lingkungan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberikan manfaat yang sangat strategis, baik untuk internal pramudi/pekerja maupun untuk publik secara umum.

Pertama, menjamin keselamatan dan keamanan penumpang (safety first). Pencegahan kecelakaan (preventive safety), mengingat faktor kesehatan fisik dan psikologis menyumbang lebih dari 55 persen risiko operasional, keberadaan klinik menjadi benteng utama dalam menekan angka kecelakaan di jalan raya. Memastikan standar fit to work dan fit to drive: pramudi yang akan bertugas dapat dipastikan dalam kondisi stamina optimal, bebas dari kelelahan ekstrem (fatigue), tidak mengantuk, serta terbebas dari pengaruh zat berbahaya atau obat-obatan yang memicu kantuk.

Kedua, deteksi dini dan pengendalian risiko kesehatan fisik. Skrining penyakit kritis, pemantauan berkala terhadap penyakit kronis (seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, hingga gangguan penglihatan) yang berpotensi kambuh secara tiba-tiba saat mengemudi. Penanganan medis cepat dan tepat, memberikan pertolongan pertama serta penanganan kuratif dan rehabilitatif bagi pekerja yang mengalami cedera atau masalah kesehatan kerja. Edukasi dan promosi kesehatan, menjadi pusat pemberian edukasi pola hidup sehat, manajemen waktu istirahat, dan nutrisi yang tepat bagi pramudi yang memiliki jam kerja shift .

Ketiga, menjaga stabilitas mental dan kesehatan jiwa pramudi. Pengelolaan stres pekerjaan (stress management), menghadapi kemacetan lalu lintas jakarta dan tuntutan target operasional (ritase/jadwal) dapat memicu tingkat stres tinggi. Klinik psikologi membantu pramudi mengelola emosi dan tekanan kerja. Mencegah perilaku mengemudi berisiko, konseling psikologi membantu memitigasi perilaku emosional seperti agresivitas di jalan (road rage), ugal-ugalan, ketidaksabaran, atau sikap overconfidence yang mengabaikan SOP keselamatan. Atasi kelelahan mental (mental fatigue and burnout), mengemudi dalam durasi panjang berpotensi menimbulkan kejenuhan dan penurunan fokus. Intervensi psikologis membantu menjaga kesiapan kognitif dan daya konsentrasi pramudi.

Keempat, efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. Pemeriksaan harian yang terintegrasi, proses tes kesehatan harian (daily fit to drive check) menjadi lebih efisien, terstruktur, dan akurat karena ditangani langsung oleh fasilitas medis internal. Menurunkan angka absensi (ketidakhadiran), dengan adanya pencegahan dan penanganan medis dini, angka kesakitan (morbidity rate) di kalangan pekerja dapat ditekan sehingga operasional bus tetap lancar. Data surveilans kesehatan kerja, perusahaan memiliki rekam medis dan data psikologis yang valid untuk menentukan kebijakan rotasi kerja, penyesuaian armada, maupun alokasi waktu istirahat yang berbasis risiko.

Kelima, penguatan budaya keselamatan (safety culture) dan kepercayaan publik. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan Transjakarta karena mengetahui pramudi yang membawa armada telah melalui pengawasan medis dan psikologis yang ketat. Wujud kepedulian perusahaan (employee well-being), menunjukkan komitmen nyata PT transportasi Jakarta dalam melindungi aset terpentingnya, yaitu para pramudi sebagai safety-critical worker.

Catatan Penutup

Direktorat Jenderal Perhubunga Darat Kementerian Perhubungan dapat menjadikan kajian ini sebagai perangkat hukum seperti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Tata Kelola Kesehatan dan Mental Pengemudi Transportasi Publik.

Saat ini, sebanyak 46 pemerintah daerah telah menyelenggarakan transportasi umum melalui skema pembelian layanan (buy the service). Ditjen Hubdat Kemenhub tidak perlu lagi membuat kajian dari awal, melainkan tinggal merangkum dan menelaahnya menjadi regulasi acuan bagi pemda yang sedang maupun akan menerapkan sistem tersebut. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Transformasi Transjakarta (2004–2026) : Perluasan Aksesibilitas, Mutu Pelayanan, dan Dinamika Subsidi APBD

 Oleh Djoko Setijowarno

Sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara, Transjakarta kini telah menjangkau 92,4% populasi Jakarta dengan volume keterangkutan menembus rekor 1,5 juta pelanggan per hari pada pertengahan 2026.

Berdasarkan data PT Trans Jakarta 2026), tahun 2025, Transjakarta berhasil melayani 413 juta pelanggan dengan perluasan aksesibilitas yang masif, hingga mampu menjangkau 92,4% dari total populasi Jakarta. Catatan positif ini diimbangi dengan kinerja keselamatan operasional yang terus membaik; angka kecelakaan ( accident rate ) pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga turun sebesar 40% dibandingkan tahun 2022.

Keberhasilan jangkauan ini ditopang oleh kesiapan aspek armada dan infrastruktur yang kuat. Saat ini, Transjakarta mengoperasikan total 5.227 armada, sebanyak 2.978 unit di antaranya merupakan armada Mikrotrans. Seluruh armada tersebut melayani 233 rute yang mencakup koridor BRT sepanjang 409 kilometer serta rute feeder (pengumpan) sepanjang 2.326 kilometer. Mobilitas pelanggan diakomodasi melalui keberadaan 245 halte BRT serta dukungan 7.346 titik pemberhentian bus ( bus stop ) yang tersebar di berbagai wilayah.

Mayoritas pengguna Transjakarta sepanjang periode ini memanfaatkan layanan BRT dan Non-BRT, yaitu sebanyak 207.761.579 pelanggan (50,55%). Posisi kedua ditempati oleh layanan Mikrotrans dengan 181.689.524 pelanggan (44,12%), diikuti oleh layanan Transjabodetabek yang mencatat 21.623.357 pelanggan (5,33%).

Di sisi lain, peningkatan signifikan terjadi pada segmen pengguna Kartu Layanan Gratis (KLG) yang mencapai 25 juta ridership. Angka ini melonjak 2,3 kali lipat dalam dua tahun terakhir dan kini berkontribusi sebesar 6% dari total keseluruhan ridership Transjakarta.

Berdasarkan data dari PT Transportasi Jakarta, saat ini terdapat enam skema tarif yang berlaku bagi pengguna layanan Transjakarta. Skema tersebut meliputi Tarif Ekonomis sebesar Rp 2.000 (pukul 05.00–07.00 WIB selama 2 jam), Tarif Reguler sebesar Rp 3.500 (pukul 07.00–05.00 WIB selama 22 jam), serta Tarif Mikrotrans sebesar Rp 0. Selain itu, diterapkan pula kebijakan tarif terintegrasi, yang terdiri dari Tarif Intermoda sebesar Rp 5.000 dan Tarif Integrasi Antarmoda (TransJakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta) dengan plafon maksimal Rp 10.000. Transjakarta juga memperluas aksesibilitasnya melalui kebijakan Tarif Rp 0 yang dikhususkan bagi 15 golongan masyarakat penerima layanan gratis. Sementara tarif Transjabodetabek (18 rute) dan Transjabodetabek Bandara (Blok M – Bandara Internasional Soekarno – Hatta) juga Rp 3.500.

Landasan hukum pemberlakuan tarif tersebut merujuk pada regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang spesifik. Tarif Ekonomis dan Tarif Reguler sama-sama didasarkan pada Kepgub DKI Jakarta No. 1912/2005. Sementara itu, Tarif Mikrotrans berlandaskan SK Kadishub No. 297/2018, dan Tarif Intermoda diatur melalui Pergub DKI Jakarta No. 97/2018. Untuk sistem integrasi, Tarif Integrasi Antarmoda mengacu pada Kepgub DKI Jakarta No. 733/2022, sedangkan kebijakan penarifan Rp 0 bagi 15 Golongan Penerima Layanan Gratis ditetapkan berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 33/2025.

Transjakarta telah mengalami tiga fase penting sejak pendiriannya, yakni ekspansi layanan dan diversifikasi moda, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi digital dan pengembangan bisnis. Ketiga fase strategis inilah yang berhasil membawa pertumbuhan luar biasa, dari yang semula hanya melayani 40 ribu pelanggan hingga melonjak menjadi 1,5 juta pelanggan per hari.

Biaya produksi Transjakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2015, biaya produksi tercatat sebesar Rp 1 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp 1,8 triliun pada tahun 2017. Lonjakan tajam terjadi di tahun 2019 dengan realisasi mencapai Rp 3,2 triliun. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp3 triliun, angka ini kembali merangkak naik menjadi Rp 3,8 triliun di tahun 2023 dan mencapai Rp 4,7 triliun pada 2025. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, alokasi biaya produksi diproyeksikan menyentuh angka Rp 5,5 triliun.

Sejalan dengan peningkatan biaya operasional, porsi pengeluaran subsidi Transjakarta terhadap APBD Provinsi DKI Jakarta juga terus merangkak naik. Pada tahun 2015, alokasi subsidi baru menyerap 1% dari total APBD, lalu meningkat menjadi 2% pada tahun 2017. Porsi ini bertahan stabil di angka 3% pada tahun 2019 dan 2021. Memasuki tahun 2023, ketergantungan fiskal daerah terhadap subsidi ini naik menjadi 4%, meningkat lagi hingga mencapai 5% pada tahun 2025, dan diproyeksikan menyentuh angka 6% pada anggaran tahun 2026.

Dua Dekade Layanan Transjakarta

Perjalanan ini dimulai pada tahun 2004, saat Transjakarta hadir sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dengan melayani 40 ribu pelanggan per hari di Koridor 1. Transformasi kelembagaan kemudian dilakukan melalui pembentukan PT Transportasi Jakarta sebagai Bus Management Company. Langkah ini menjadi motor penggerak ekspansi yang mendongkrak jumlah keterangkutan hingga mencapai 300 ribu pelanggan per hari.

Fase berikutnya diwarnai oleh fluktuasi yang menguji resiliensi sistem. Pada Februari 2020, Transjakarta sempat mengukir rekor dengan melayani 1 juta pelanggan per hari, sebelum akhirnya merosot tajam menjadi 83 ribu per hari pada Maret 2020 akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun, momentum kebangkitan berhasil direbut kembali melalui fokus pada peningkatan kualitas layanan. Hasilnya, pada September 2024, volume penumpang pulih kuat dan mencapai angka 1,3 juta orang per hari.

Kini, memasuki fase inovasi digital dan pengembangan bisnis yang agresif, Transjakarta sukses mengoptimalkan kinerjanya. Integrasi teknologi dan diversifikasi usaha tersebut mengantarkan Transjakarta mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Juni 2026, yakni mencapai 1,5 juta pelanggan per hari.

Dilayani 500 armada bus Listrik dan 9 naming right, yaitu Bundaran HI Astra, Senayan Bank Jakarta, Swadarma Paragon Corp. D’Masif Petukangan, Cawang Sentral 1 Polypaint, Widya Chandra Telkomsel, Senen Toyoyta Rangga, Smabel, dan Rawa Selatan STIAMI.

Pertumbuhan Transjakarta

Perluasan jaringan transportasi di DKI Jakarta tumbuh signifikan sepanjang periode 2018–2025, di mana jumlah rute meningkat 1,5 kali lipat dari 156 menjadi 233 rute. Ekspansi koridor ini secara langsung mendorong peningkatan cakupan layanan operasional secara masif, yaitu dari 67% menjadi 92,4% populasi yang terlayani, atau setara dengan kenaikan 1,4 kali lipat.

Aspek kualitas layanan juga menunjukkan tren positif sepanjang periode 2018–2025. Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 5) mengalami peningkatan sebesar 10%, bergerak dari skor 4,0 menjadi 4,4. Pertumbuhan ini sejalan dengan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang naik sebesar 3%, dari semula 93,52% pada tahun 2018 hingga mencapai 96,64% pada tahun 2025.

Dari total 245 halte yang tersedia, proyek revitalisasi telah merampungkan 46 halte atau setara dengan 19%. Realisasi program ini berjalan secara bertahap sejak tahun 2022 dengan penyelesaian awal sebanyak 22 halte, kemudian meningkat secara akumulatif menjadi 39 halte pada tahun 2023, hingga mencapai target akhir 46 halte pada tahun 2025.

Sepanjang periode 2023–2026, segmen penumpang yang menikmati fasilitas tarif gratis mencatat volume yang cukup besar, yakni sebanyak 59.503.614 pelanggan. Angka ini merepresentasikan sekitar 5,1% dari keseluruhan total pelanggan Transjakarta yang mencapai 1.166.270.570 penumpang pada periode yang sama.

Fasilitas tarif gratis ini diserap oleh 15 golongan masyarakat. Kelompok lanjut usia (lansia) menjadi pengguna terbesar dengan 34.542.739 pelanggan, disusul oleh siswa penerima KJP & KJM (7.726.988 pelanggan), ASN Pemprov DKI Jakarta (4.247.976 pelanggan), petugas PJLP & non-ASN (3.752.383 pelanggan), serta penghuni rumah susun (3.686.350 pelanggan).

Selanjutnya, kategori swasta penerima KJP mencatat 1.610.200 pelanggan, penyandang disabilitas 1.355.665 pelanggan, anggota TNI & Polri 821.545 pelanggan, juru pemantau jentik (jumantik) 777.959 pelanggan, dan guru PAUD 559.425 pelanggan. Sementara itu, kelompok dengan volume di bawah lima ratus ribu meliputi penerima raskin/bantuan pangan (313.319 pelanggan), penduduk Kepulauan Seribu (56.259 pelanggan), pengurus rumah ibadah (24.020 pelanggan), Tim Penggerak PKK (15.009 pelanggan), dan veteran (13.777 pelanggan).

Memasuki tahun 2026, kebijakan ini diperluas untuk mencakup karyawan swasta berpenghasilan setara UMP atau di bawah Rp6,2 juta.

Catatan Penutup

Secara keseluruhan, pencapaian rekor keterangkutan 1,5 juta pelanggan per hari serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terus membaik mengukuhkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas DKI Jakarta.

Kendati demikian, penambahan perluasan kelompok penerima tarif gratis dan komitmen elektrifikasi armada menuntut tata kelola keuangan yang adaptif agar lonjakan biaya produksi yang diproyeksikan mencapai Rp 5,5 triliun pada 2026 tidak memberikan tekanan fiskal yang berlebih bagi ketahanan anggaran daerah.

Keberhasilan pengelolaan Transjakarta di DKI Jakarta telah menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang modern. Kini, pemerintah daerah tidak lagi perlu melakukan studi banding ke luar negeri untuk mempelajari pembenahan transportasi umum; tata kelola sistem angkutan massal yang integratif dan memadai telah tersedia dan dapat direplikasi langsung dari Jakarta. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

KRL Terganggu! Ini Rute Transjakarta dan Royaltrans dari Bekasi ke Jakarta

JAYAKARTA NEWS— Transjakarta menyediakan layanan bus shuttle rute Stasiun Bekasi Timur– Stasiun Bekasi sebagai respons atas gangguan operasional KRL lintas Cikarang–Bekasi, Selasa (28/4/2026). Layanan ini disiapkan untuk membantu mobilitas penumpang selama proses evakuasi insiden kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur berlangsung.

Shuttle tersebut melayani perjalanan dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Bekasi dengan total empat armada bus yang dioperasikan secara situasional mengikuti kebutuhan di lapangan. Adapun tarif yang dikenakan tetap normal.

Transjakarta menyampaikan bahwa layanan darurat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penanganan gangguan perjalanan KRL, sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses transportasi publik yang memadai.

“Layanan shuttle dioperasikan selama proses evakuasi untuk membantu pelanggan yang terdampak,” demikian keterangan resmi yang disampaikan dalam Infotije. 

Selain layanan darurat, Transjakarta juga mengoptimalkan rute reguler melalui jaringan Transjabodetabek dan Royaltrans guna mengakomodasi pergerakan masyarakat dari wilayah Bekasi menuju Jakarta.

Dilansir InfoPublik, berikut rute Transjabodetabek yang dapat dimanfaatkan masyarakat meliputi B11 Bekasi Barat–Cawang, B21 Bekasi Timur–Cawang, B25 Bekasi–Dukuh Atas, B41 Vida Bekasi–Cawang Sentral, B51 Cikarang–Cawang, serta 2B Harapan Indah–Pulo Gadung.

Sementara itu, layanan premium Royaltrans tersedia melalui rute B13 Summarecon Bekasi–Blok M dan B14 Summarecon Bekasi–Kuningan.

Transjakarta juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi terbaru melalui kanal resmi dan aplikasi TJ:Transjakarta guna memperoleh pembaruan layanan secara real time. Dengan adanya layanan shuttle dan optimalisasi rute ini, diharapkan mobilitas warga Bekasi tetap terjaga meskipun terjadi gangguan pada perjalanan KRL lintas Cikarang–Bekasi. (*/di)

Wacana Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek dan TransJakarta

TARIF KRL Jabodetabek tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan sejak tahun 2016. Sementara tarif Bus Trans Jakarta sejak tahun 2005

Selain integrasi fisik, jaringan dan informasi, masih diperlukan integrasi pembayaran. Pembayaran tiket terpadu untuk perjalanan single moda ataupun multimoda. Integrasi semua moda transportasi dalam platform yang terhubung dan personal sebagai layanan first mile last mile.

Survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabel oleh LM FEUI (2016), menyebutkan penumpang yang memiliki penghasilan Rp 3 juta – Rp 7 juta per bulan sebanyak 63,78 persen. Kemudian hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan tahun 2021, menyatakan penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta sebulan sebanyak 56,06 persen dan lebih dari Rp 4 juta sebanyak 43,94 persen. Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta.

Rata-rata upah minimum regional (UMR) Jabodetabek mengalami penyesuaian atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini UMR Prov. DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangerang Selatan Rp 4.670.791, dan Kota Bekasi Rp 5.343.430.

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardianta, Hengki Purwoto dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), menyimpulkan pemberian public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.

Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis. Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif.

Menurut Kemenko Maritim dan Investasi (Februari, 2024), sebanyak 6,704 juta penduduk di Jabodetabek membutuhkan penyediaan layanan angkutan umum setiap hari. Jumlah penumpang angkutan umum commuting (penumpang per hari) untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang (tahun 2023), KRL Jabodetabek 952 .000 penumpang, MRT Jakarta 278.955 penumpang (tahun 2023), LRT Jabodebek 54.117 penumpang (tahun 2023), LRT Jakarta 2.800 penumpang (tahun 2023).

Trans Jabodetabek 55.442 penumpang (tahun 2022), JR Connection 6.948 penumpang (tahun 2022) dan Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang (2023). Potensi penduduk dilayani angkutan umum dalam radius 500 meter dari simpul sebesar 7,97 juta orang. Total dalam sehari 2,532 juta penumpang per hari.

Tahun 2023, Pemerintah melalui DIPA Kemenkeu menganggarkan PSO untuk Perkeretaapian sebesar Rp 3,5 triliun. Sebanyak Rp 1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar, 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek, sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek.

Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran.

Solusi agar masyarakat lemah tidak terbebani dengan kenaikan tarif Transjakarta dan KRL Jaabodetabek, Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot. Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus.

Tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang Rp 4.000, ada tarif khusus Rp 1.000 yang diberikan pelajar/mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, isian (usia 60 tahun ke atas) dan veteran. Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov. Jawa Tengah bertarif Rp 4 ribu, diberikan tarif separo (Rp 2 ribu) untuk pelajar, mahasiswa dan buruh.

Pihak Pengelola Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat

Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi), bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta.

***Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Transjakarta Menginspirasi

Oleh: Djoko Setijowarno

JAYAKARTA NEWS – Transjakarta telah memberikan inspirasi penataan transportasi umum di daerah. Saat ini sudah 11 kota menerapkannya yang diinisiasi Kementerian Perhubungan.

Sembilan belas tahun yang lalu, tepatnya 15 Januari 2004 mulai dioperasikan Transjakarta dengan jalur Blok M – Kota sepanjang 12,9 km dilakukan oleh Gubernur Sutiyoso. Transjakarta dirintis dan diresmikan pada jaman kepemimpinan Gubernur Sutiyoso dan kemudian dikembangkan semasa Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan terakhir Gubernur Anies Baswedan.

Hingga sekarang sudah beroperasi 13 jalur busway dengan skema pembelian layanan ( buy the service). Transjakarta merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Aisa Tenggara dan Selatan. Saat ini telah beroperasi 13 koridor busway dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni 251,2 km. Awalnya beroperasi mulai pukul 05.00 hingga pukul 22.00, sekarang  beroperasi 24 jam (mulai 1 Juni 2014).

Tarif yang dikenakan masih tetap Rp 3.500 sejak awal beroperasi hingga sekarang diusia 19 tahun (15 Januari 2023). Bisa jadi, Transjakarta, satu-satuanya transportasi umum di dunia yang terlama tidak menaikkan tarif.

Untuk melengkapi operasional Transjakarta pada 28 September 2011 diluncurkan angkutan pengumpan (feeder) dengan menggunakan bus sedang kapasitas 35 penumpang (20 duduk dan 15 berdiri) senyaman busway. Selain itu, juga dimunculkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) pada 28 Maret 2012 oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Pada 19 Oktober 2016 diluncurkan bus khusus wanita sebanyak 10 armada oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian di masa Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Royaltrans rute Cibubur Junction – Blok M dan Cibubur – Kuningan pada 14 Juli 2020 dengan tarif Rp 20 ribu. Ada juga Program Jaklingko mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan kota. Selain meluaskan jaringan Transjakarta, sistem ini juga memudahkan pengguna berpindah moda.

Mengutip tulisan Buku Manajemen Transjakarta Busway (2012), pembangunan Transjakarta telah diakui di seluruh Indonesia sebagai sebuah tonggak bersejarah akan hadirnya sebuah sistem angkutan umum massal yang akan mempengaruhi wajah kota dengan cukup revolusioner. Meskipun payung hukum di tingkat nasional justru hadir belakangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mampu menghadirkan layanan sebagaimana perkembangan di tingkat global. BRT Transjakarta Busway, selain mampu mengubah tradisi dan budaya masyarakat dalam bertransportasi, juga menjadi ujung tombak perbaikan kualitas udara di wilayah perkotaan.

Secara empiris, kehadiran Transjakarta Busway mampu mempengaruhi kebijakan di tataran nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak luput dari keberhasilan Transjakarta Busway dalam improvisasi manajemen dan operasional layanan publik di sektor transportasi.

Dalam pasal 158 (1), menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Lebih lanjut, dalam ayat 2 di pasal yang sama menyebutkan beberapa persyaratan pendukung angkutan massal, seperti mobil bus berkapasitas angkutan massal, lajur khusus, trayek angkutan  umum lain yang tidak berhimpitan dan angkutan pengumpan.

Di sisi lain, mulai tahun 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memulai Program BRT di berbagai daerah, meskipun bukan BRT dalam arti sebenarnya bus rapid transit, lebih pada bus sistem transit, karena tidak disediakan jalur khusus ( busway) seperti di Jakarta. Tetap menggunakan jenis bus lantai tinggi ( hight deck), bertujuan agar bus tidak berhenti sembarangan hanya dapat menaikturunkan penumpang di halte yang sudah ditentukan.

Halte-halte berlantai tinggi muncul di banyak daerah yang sudah menerima bantuan sejumlah bus dari Ditjenhubdat. Namun belum juga disertai dengan skema pembelian layanan. Dalam perjalananannya ada 6 kota yang hingga sekarang sudah menerapkan sistem pembelian layanan dengan APBD, yakni Banda Aceh (Trans Kutaraja), Padang (Trans Padang), Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Tangerang (Tayo), Semarang (Trans Semarang), Banjarmasin (Trans Banjarmasin). Juga ada 4 provinsi untuk wilayah aglomerasi, seperti Trans Jogja (Prov. DI Yogyakarta), Trans Sarbagita (Prov. Bali), Trans Jateng (Prov. Jawa Tengah) dan Trans Jatim (Prov. Jatim).

Baru kemudian sejak 2020 dikembangkan skema pembelian layanan di angkutan umum perkotaan di 11 kota, yaitu Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Jaya di Palembang, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Purwokerto, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Trans Mamminasata di Makassar, Trans Pakuan di Bogor.

Program Teman Bus yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 10 kota per 1 Oktober 2022, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang. Sementara Program Bis Kita dikelola Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Transjakarta/foto: istimewa

Keberadaan Transjakarta telah menyejajarkan pelayanan transportasi umum Jakarta dengan berbagai kota di dunia. Daerah tidak perlu lagi belajar penataan transportasi umum ke luar negeri, cukup belajar pada Transjakarta untuk mengelola transportasi umum di daerah. Masalah kemampuan fiskal daerah selalu menjadi sandungan kepala daerah belum mau membenahi transportasi umum dengan skema pembelian layanan. Akan tetapi nyatanya sudah ada 6 kota dan 4 provinsi sudah mau menyelenggarakannya. Belum lagi ada beberapa kabupaten memberikan subsidi angkutan umum yang sudah beroperasi.

Kata kuncinya adalah komitmen politik ( political will) kepala daerah untuk mengalokasikan APBD membenahi transportasi umum di daerah masing-masing. Sikap Kepala Daerah di Jakarta memperhatikan keberadaan transportasi umum sudah memberikan pelajaran berarti bagi kepala daerah yang lain. Setiap kampanye pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, transportasi umum sudah menjadi bahan atau materi kampanye.

Menyimak pendapat Aditya Dwi Laksana Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Transjakarta sangat memerlukan transformasi, mulai dari transformasi dalam hal mindset atau pola pikir, transformasi sumber daya manusia Transjakarta, hingga transformasi pelayanan dan operasional. Termasuk juga di dalamnya transformasi digital. Harapannya, supaya bisa melakukan transformasi di sektor transportasi BRT maupun non-BRT Transjakarta.

Di tengah upaya mencari dan mengembangkan bisnis tambahan pendapatan ( non fare box) selain pendapatan dari tarif penumpang, Transjakarta harus terus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan. Jalur busway harus steril dari kendaraan lain dalam upaya untuk menjamin kelancaran dan memastikan waktu tempuh lebih cepat ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. ***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Djoko Setijowarno: TransJakarta Fokus Saja pada Pengawasan

JAYAKARTA NEWS— Isu yang berkembang belakangan bahwa BUMD Transjakarta juga merangkap menjadi operator disayangkan banyak pihak. Pakar transportasi Djoko Setijowarno juga mengomentari hal tersebut.

“Seharusnya BUMD Transjakarta (TJ) tidak usah ikut menjadi operator, tetapi lebih berfungsi sebagai wasit pelayanan yang mengawasi seluruh persyaratan dan aturan main yang sudah ditetapkan, “ kata pengajar jurusan Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang, Sabtu (11/12). Para operator yang melakukan kontrak kerja dengan TJ itulah yang jadi pemain yang perlu diawasi/di-wasit-i oleh TJ, lanjut  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.

Mengapa TJ disarankan menjadi pengawas saja? Menurut Djoko Setijowarno,  karena dalam melakukan tugas pengawasan aturan main tersebut, TJ harus adil dan disiplin menerapkan aturan dan persyaratan yang ada.

Jika TJ sendiri ikut jadi pemain, bukan tidak mungkin pengawasan dan aturan main menjadi berstandar ganda sehingga tidak adil ketika  TJ melaksanakan tugasnya karena TJ menjadi ambigu.

Ambigu yang dimaksud, lanjut Djoko, di satu pihak TJ menjadi pengawas dan penegak aturan pelayanan. Sedangkan di sisi  lainnya TJ sebagai operator yang harus mencari keuntungan, yang terkadang meng-anakemas-kan TJ sebagai operator, dengan memberi prioritas lebih (untuk peluang keuntungan, misalnya dengan menempatkan armadanya pada rute yang panjang) dan lebih toleran (lebih kendor) terhadap aturan yang ada.

Sementara kepada operator lain lebih ditekan pada disiplin sampai sekecil-kecilnya. Bila terjadi pelanggaran langsung diberi penalti. Status TJ sebagai operator, bukan lagi  sebagai bagian tapi sudah mendominasi armadanya.

Bila itu terjadi, menurut Djoko, maka kerja TJ sebagai wasit pelayanan konsentrasinya buyar, karena harus terbagi dengan tugas sebagai operator.

Ditegaskan Djoko, organisasi TJ menjadi besar, SDM juga tambah banyak dan anggaran juga semakin besar, urusan juga semakin majemuk (urus bus, urus tenaga kerja, urus bengkel, urus pool bus, urus diklat, dll). Karena itu, TJ sebaiknya tetap pada perannya, sebagai pengawas atau wasit pelayanan saja tanpa rangkap jadi operator. (isw)

Selama Pemadaman Listrik, Transjakarta Digratiskan

Jayakarta News – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak pukul 18.30 WIB hari ini (8/4/2019) menggratiskan seluruh layanan bus BRT dan non-BRT guna membantu masyarakat sampai ke tujuan. Hal ini disampaikan Corporate Secretary Perseroan Nadia Diposanjoyo sore ini di Jakarta.

“Pemprov DKI baru saja memberikan instruksi kepada Transjakarta untuk menggratiskan seluruh layanan agar warga terevakuasi dengan baik,” tambahnya.

Nadia melanjutkan hal ini juga berlaku bagi beberapa halte yang sudah mendapatkan pasokan listrik seluruh Jakarta. “Semua halte, semua jenis bus, tanpa kecuali, sejak pukul 18.30 WIB digratiskan hingga pasokan listrik kembali menyala normal di seluruh wilayah DKI dan MRT dapat kembali beroperasi,” imbuhnya.

Seperti telah diinformasikan sebelumnya, bahwa untuk mengantisipasi keperluan warga DKI bepergian di saat terjadi gangguan pasokan listrik PLN, Transjakarta telah mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat mencari halte terdekat stasiun KRL, MRT dan KCI.

“Kami bahkan mengirimkan tambahan armada khusus bagi seluruh penumpang KCI untuk membantu mengevakuasi masyarakat. Pada Koridor 1 kami kerahkan 36 unit, yakni 30 untuk bus single, 6 bus gandeng. Tambahan 34 bus sedang.”

31 unit disiapkan untuk Rute Manggarai:

Manggarai Blok M 10 bus

Manggarai UI 15 bus

Manggarai ragunan 6 bus

Untuk Tanah Abang 63 unit dengan perincian sbb :

Tanah abang gondangdia 5 bus

Tanah abang blok m 6 bus

Tanah abang kp melayu 5 bus

Tanah abang kebayoran 10

Tanah abang batusari 7 bus

Tanah abang pasar minggu 12 bus

Tanah abang pondok cabe 10 bus

Tanah abang senen 8 bus

Pasar Minggu saat ini dikerahkan 4 unit tambahan.

Layanan Transjakarta alternatif untuk pengguna transportasi publik

MRT Jakarta Lebak Bulus – HI

1. Koridor 1 Blok M-Kota

2. Koridor 8 Lebak Bulus – Harmoni

3. 1E Pondok Labu – Blok M

4. 1N Blok M – Tanah Abang

5. 1P Bundaran Senayan – Senen

KRL Bogor – Jakarta Kota

1. 4B Manggarai – UI

2. 9D Pasar Minggu – Tanah Abang

KRL Serpong – Tanah Abang

1. S11 BSD – Grogol

2. 8E Bintaro – Blok M

3. 9E Kebayoran Lama – Grogol

4. 8C Kebayoran Lama – Tanah Abang

KRL Tangerang/Poris

1. T11 Poris – Bundaran Senayan

2. T12 Poris – Juanda

KRL Bekasi Barat dan Bekasi Timur

1. B11 Bekasi Barat – BNN

2. B21 Bekasi Timur – BNN

Layanan Transjakarta yang lebih lengkap dapat dicek di: www.transjakarta.co.id/peta-rute. Aplikasi TijeKu dan Trafi.com. (*/rr)

Tansjakarta Siapkan 270 Low Entry untuk Kaum Disabilitas

PT Transjakarta menyiagakan 270 bus ramah disabilitas (low entry) untuk membantu akses bagi atlet dan masyarakat pada 6-13 Oktober selama berlangsungnya perhelatan Asian Para Games 2018  di Jakarta.

Selain itu  Dishub DKI juga mengerahkan  Mini Bus sebanyak 243 unit, Mikro Bus 151 unit, dan Mobil Box 110 unit.

“PT Transjakarta mengoperasikan bus “low entry” untuk akses atlet dan masyarakat difabel selama Asian Para Games,” ujar Plt. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko.

Sigit mengklaim, para petugas  sudah cukup siap sejak Asian Games 2018. Namun diakui,  untuk Asian Para Games pihaknya perlu melakukan  pelatihan khusus terutama soal interaksi dan pelayanan atlet difabel, seperti pembekalan bahasa isyarat.

“Satu bulan sebelum Asian Para Games, Dishub juga terlibat dalam upaya Pemprov DKI melakukan penilaian sarana dan prasarana yang ramah untuk disabilitas, seperti pedestrian, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte, dan akses menuju venue pertandingan,” katanya.

Kepala bidang Humas PT Transjakarta, Wibowo mengatakan petugas sukarela (volunteer) dikerahkan di beberapa halte bus untuk membantu kelancaran Asian Para Games. Selain itu,  untuk kursi roda pihaknya juga menyediakan  cadangan.

Untuk bus non low entry, pihaknya  menyediakan 1.750 unit bus  untuk diakses masyarakat umum.  ***

Volunteer Asian Games Bebas Naik Transjakarta

DUA puluh enam hari menuju Asian Games 2018, persiapan volunteer semakin padat. Deputi II Departemen Ticketing Panitia Pelaksana Asian Games melaksanakan Workshop dan Pelatihan Volunteer Ticketing.

Sebanyak 460 volunteer asal seluruh Indonesia diberikan pembekalan hari ini dan dibuka oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Total keseluruhan dari volunteer ticketing ada sekitar 800 orang. Mereka juga akan diberikan pembekalan serupa di Palembang dan Bandung pada tanggal 26-30 Juli 2018.

Pada kesempatan yang sama, secara simbolis Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama Direktur Utama Trans Jakarta, Budi Kaliwono menyerahkan kartu pengenal khusus kepada volunteer sehingga mereka dapat menikmati layanan Transjakarta secara gratis mulai 1 Agustus sampai 15 September 2018.

Direktur Utama Budi Kaliwono mengatakan ada sekitar 13.000 volunter Asian Games yang akan merasakan manfaat tersebut. “Mereka akan mendapatkan ID card volunter Asian Games yang terintegrasi dengan transjakarta sehingga dapat memudahkan mereka bekerja” ujar Budi.

Kartu bebas akses Transjakarta yang dibagikan kepada volunteer Asian Games 2018 ini dicetak oleh tiga bank sponsor yaitu Mandiri, BNI dan BRI. Dengan menggunakan kartu bebas akses tersebut para volunteer bebas menggunakan Transjakarta, baik menuju dan dari venue Asian Games 2018.

“Kalian adalah putra-putri bangsa yang terpilih dan kalian harus menjadi bagian yang dapat menyukseskan Asian Games 2018 karena ini merupakan acara kita bersama,” tambah Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada acara yang sama.

Erick Thohir, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 mengatakan bahwa kehadiran para volunteer ini sangat membantu kerja panitia dalam menyelenggarakan Asian Games 2018. “Peran para sukarelawan ini sangatlah vital dalam kelancaran penyelenggaraan Asian Games 2018. Kami sangat mengapresiai seluruh pihak yang mendukung secara konkret para volunteer. Mari bersama-sama kita sukseskan Asian Games 2018, ini adalah perhelatan besar kebanggaan bangsa Indonesia,” jelas Erick.

Selanjutnya, Ruth, seorang volunteer Asian Games asal Mojokerto mengatakan bahwa dirinya ingin berpartisipasi menjadi volunteer Asian Games karena selagi masih menjadi mahasiswa, dirinya ingin mengisi dengan kegiatan positif. “Jurusan saya adalah Sastra Korea, membuat saya semakin terpicu untuk dapat mencari kegiatan yang dapat mempertemukan saya dengan orang Koreanya langsung. Saya bangga bisa menjadi bagian untuk dapat menyukseskan Asian Games,” ujar Ruth

Ruth mengatakan rasa bahagianya dapat berada dan menjadi volunteer Asian Games karena tidak setiap orang dapat terpilih menjadi volunteer. Menurutnya, pengalaman disini akan memberikan dia pengetahuan yang luas. Sebagai volunteer yang datang dari luar Jakarta, ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Walaupun dirinya berasal dari Mojokerto, namun ia mengatakan bahwa masyarakat harus turut berperan serta dalam menyukseskan Asian Games 2018.

“Tadinya, ketika mendaftarkan diri menjadi seorang volunteer, saya tidak terlalu berharap akan lolos apalagi melalui tahap yang panjang dan berbulan-bulan. Saya senang sekali ketika mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Asian Games, acara yang diadakan beberapa tahun sekali. Mengingat Indonesia kali ini menjadi tuan rumah, dan belum tentu akan menjadi tuan rumah dikemudian hari,” jelas Yuni seorang volunteer dari DKI Jakarta.

Sebagai seorang volunteer, persiapan paling awal yang dia lakukan adalah menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya. Ia berpendapat bahwa karena jadwal shifting nanti akan bergantung pada jadwal pertandingan olahraga, maka volunteer harus bersiap-siap apabila mereka harus bekerja hingga larut malam.

“Saya berharap agar seluruh masyarakat mau turut merawat fasilitas Asian Games, jangan sampai rusak seperti apa yang terjadi sebelumnya. Lalu, sejauh itu dilakukan untuk Asian Games, saya akan selalu siap. Karena saya ingin menjadi bagian dari sejarah dunia ini,” tutur Yuni. ***

Ramadhan, Transjakarta Tetap Beroperasi 24 Jam

KABAR gembira bagi Anda para pengguna jasa bus Transjakarta.  PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memastikan tidak akan menurunkan pelayanan terhadap penumpang selama puasa (Ramadhan). Pelayanan transportasi Transjakarta  tetap diberikan hingga 24 jam.

“Pelayanan kita pastikan tidak akan turun. Malam hari, penumpang tetap dilayani Angkutan Malam Hari (Amari),” ujar Dirut PT Transjakarta, Budi Kaliwono, belum lama ini.

Budi mengungkapkan, saat Ramadan, penumpang bus Transjakarta cenderung mengalami penurunan hingga sekitar 15 persen seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Pada hari normal kita biasa mengangkut 450-460 ribu penumpang. Saat Ramadan, jumlah penumpang diperkirakan turun 15 persen menjadi 400 ribu orang,” ungkapnya.

Menurut Budi, penurunan ini terjadi karena tidak seluruh penumpang berstatus pekerja. Sebagian dari mereka ada yang pelajar dan wisatawan.

“Kebetulan Ramadan tahun ini bersamaan dengan hari libur pelajar juga. Sehingga mempengaruhi jumlah penumpang,” tandasnya.***