Tag: subsidi

Strategi Menteri Suharso Naikkan Daya Beli Petani

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyoroti daya beli petani Indonesia dalam sebuah  Rapat Tingkat Menteri,  Kamis (10/06/2021).

Rapat yang dilaksanakan secara luring (kehadiran fisik) tersebut, antara lain membahas  Sasaran Nilai Tukar Petani (NTP), yang menjadi salah satu indikator dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024.

NTP  juga merupakan salah satu indikator  untuk mengukur kemampuan atau daya beli petani serta daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi.

NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani. Apabila  nilai NTP lebih dari 100, maka dapat diartikan bahwa pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.

Indeks harga yang diterima petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan produksi pertanian dan kebijakan harga produksi pertanian. Sedangkan  indeks harga yang dibayarkan petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi atau harga BBM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan,dan kebijakan subsidi atau harga input produksi pertanian.

Menteri Suharso mengatakan, untuk mencapai  target peningkatan NTP, kita memerluka  strategi jalur ganda. Pertama, menurunkan biaya produksi usaha tani dengan program padat karya, dukungan intensif sarana produksi, mekanisasi pertanian, dukungan efisiensi produksi pertanian, dan dukungan jaminan program sosial bagi keluarga petani seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan.

Kedua, meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen.(pr/sm)

Gunakan Data Pemerintah Alirkan Subsidi Listrik

JAYAKARTA NEWS— PLN diminta gunakan data pemerintah untuk melakukan subsidi listrik 900VA. Sebab data yang dimiliki PLN mengenai pengguna listrik 900VA seringkali tidak akurat dengan fakta di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Primus Yustisio  dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan 3 BUMN sektor energi, Pertamina, PLN, dan PGN secara virtual beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, ketidakakuratan data PLN pernah terjadi beberapa tahun lalu, sehingga ia pun mengakui bahwa dirinya tidak pernah mempercayai data dari PLN. Masalah teknis soal subsidi ini, ujar Primus, sudah ada sejak tiga tahun lalu, ketika itu listrik 900VA memang akan dijadikan listrik bersubsidi namun datanya tidak menyeluruh sehingga yang terjadi di lapangan adalah kekacauan data.

“Subsidi yang 450VA sudah ditentukan selama tiga bulan dan harusnya mudah dicari karena kita punya datanya. Kalau yang 900VA ini yang harus jelas, karena dari tiga tahun lalu ini sudah jadi masalah yang sama. Datanya tidak sama dengan data statistiknya pemerintah. Saya minta, ini pakai datanya pemerintah,” tegas politisi Fraksi PAN tersebut. Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Selanjutnya, ia juga meminta PLN untuk menempelkan stiker subsidi terhadap para pengguna listrik 900VA ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk masyarakat dan penilaian kelayakan terhadap pengguna listrik tersebut. “Ini bukan bentuk diskriminasi ya, lebih kepada akuntabilitas jadi nanti tetangganya bisa menilai si pemilik stiker subsidi ini layak atau tidak,” imbuhnya.

Menurut  Primus masyarakat dihadapkan pada maraton waktu atau tidak bisa dipastikan kapan bencana (wabah virus Corona) ini akan berakhir. Untuk itu ia meminta kesiapsiagaan dari para pekerja PLN di lapangan untuk memastikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diharuskan untuk tinggal di rumah selama pandemi ini.

“Artinya jangan lengah. Teknisi harus siap siaga 24 jam memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia karena kami kan diwajibkan berada di rumah. Kemudian kebutuhan belajar anak-anak secara virtual di rumah, artinya jangan sampai ada pemadaman apalagi pemadaman secara sepihak. Itu harus dicarikan solusinya segera untuk PLN demi kenyamanan bersama,” tukasnya.***/ebn

Para Tukang Cukur Garut Lega Dapat Kredit Rumah Subsidi

PERSAUDARAAN  Memangkas Rambut Garut (PPRG) bersyukur, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya pembangunan rumah subsidi tipe 30/60 untuk mereka.

Para tukang cukur yang tergabung dalam organisasi  PPRG itu mendapat bantuan untuk memiliki rumah dengan mengkredit  melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan cicilan Rp 800.000 per bulan.

Menurut Presiden, rumah dengan tipe  30 dengan luas tanah 60 meter, termasuk luas  untuk ukuran rumah sekarang ini.

Akhir pekan lalu, Sabtu 19 Januari 2019, Presiden melalukan kunjungan kerja ke Garut, yang salah satu agendanya adalah meresmikan dimulainya pembangunan rumah subsidi untuk anggota  PPRG. Harga rumah per unitnya Rp 130 juta dengan cicilan Rp 800.000 per bulan.

Rencananya pembangunan rumah PPRG di Garut akan dibuat  500 unit, dan untuk tahap pertama   pengadaannya 150 unit. “Perumahan PPRG ini sudah laku 140 rumah. Artinya minat dari anggota PPRG (yang) sudah ambil cukup tinggi. Tinggal sisanya berikutnya menyusul,” kata  Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-JK, di antaranta memprogramkan pembangunan  Satu Juta Rumah. Untuk mensukseskan program tersebut,  pemerintah akan menyiapkan bantuan perumahan di masing-masing provinsi dengan menggandeng komunitas-komunitas. Menurut Jokowi, jika  komunitas menghendaki pembangunan rumah untuk mereka, pemerintah dapat memfasilitasinya dengan kredit  bersubsidi FLPP.

Dengan adanya program semacam ini, seperti di  Jakarta, Bandung, serta Karawang, para karyawan  lebih semangat dalam bekerja.

Komunitas PPRG termasuk yang sangat potensial dalam bisnis cukur rambut dan tersebar di berbagai daerah. Setiap pekannya  mereka mentransfer  uang ke rumah masing-masing  Rp 400.000 – Rp 500.000. Rata-rata pendapatan tukang cukur  Rp 4 juta – Rp 6 juta per bulan. “Jadi, kalau diambil Rp 800.000 kan enteng,” kata Presiden.

Jokowi menjelaskan, Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat  sudah berjalan empat tahun. Tahun ini pengadaan rumah subsidi akan mencapai total  1.132.621 unit rumah, melampaui target yang dicanangkan “Target 1 juta rumah (2018) terlampaui. Kami akan terus mengupayakan sebanyak-banyaknya dibangun rumah di back up perbankan,” tandas Jokowi.

Perumahan PPRG berlokasi di  di Kampung Sampora, Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Total lahan yang disiapkan  sekitar lima hektar, dimana tahap pertama akan dibangun di atas lahan  dua hektar.***

Mensos: Penghematan Anggaran tak Berdampak pada Bansos dan Program Subsidi untuk Rakyat

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Kerja dengan DPR Komisi VIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/7/2017)

 

MENTERI  Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan, penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tidak akan berdampak kepada pengurangan bantuan sosial dan program subsidi untuk rakyat.

“Biaya hidup dan keperluan sehari-hari masyarakat sudah cukup berat. Maka Kementerian Sosial berkomitmen bantuan sosial dan program subsidi tidak ada pemotongan anggaran,” katanya usai mengikuti Rapat Kerja dengan DPR Komisi VIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Mensos menjelaskan total anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi pada 2017 adalah sebesar Rp. 14,15 triliiun, anggaran tersebut digunakan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

“Dua program prioritas nasional saat ini adalah PKH dan BPNT. Tahun ini jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima BPNT adalah 1,28 juta keluarga,” kata Mensos.

Mensos menjelaskan dasar penghematan anggaran adalah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 adalah Rp17,5 Triliun. Kemudian mendapatkan penghematan sebesar Rp247.9 miliar.

Pengurangan ini merata di semua satuan kerja yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Badiklit Pensos (Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial).

“Penghematan dilakukan pada pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti rapat-rapat dan kegiatan koordinasi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Ali Taher mengungkapkan pihaknya dapat memahami adanya penghematan di setiap satuan kerja. Ia berharap kebijakan penghematan tidak dilakukan pada program prioritas 2017 yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

“Kami juga berharap agar Kementerian Sosial dalam penghematan anggaran tahun 2017 tidak melakukan pengurangan anggaran kepada honor pendamping program-program bantuan sosial. Sebab mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan program,” tambahnya.***