Tag: anggaran

Anggaran Dipotong Rp14T, Kemenag Cari Solusi Agar Program Tidak Terhambat

JAYAKARTA NEWS – Anggaran Kementerian Agama terpotong sekitar Rp14 triliun untuk efisiensi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya tengah mencari solusi agar pelaksanaan program tidak terhambat.

Hal ini disampaikan Menag usai menghadiri Sarasehan Ulama NU di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Insya Allah, kami punya cara untuk mengatasi persoalan ini. Kami masih sangat optimis. Pendiri bangsa kita dulu tanpa dukungan APBN bisa berbuat banyak dan berbuat besar. Jadi jangan takut,” ungkap Menag.

Menag menjelaskan, Kementerian Agama sedang melakukan peninjauan dan penyisiran terhadap anggaran yang akan dipangkas. Anggaran yang akan dipangkas antara lain perjalanan dinas dan sejumlah item yang sudah diatur dalam Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan.

“Program yang benar-benar perlu dan produktif akan tetap jalan. Insya Allah, kami akan menemukan solusi dan angka yang tepat, sehingga tidak ada program yang terhambat,” tegasnya.

Menag juga menyebutkan bahwa tantangan ini harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan opsi-opsi baru dalam pengelolaan anggaran. “Tantangan kita adalah menciptakan opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan ini,” tambahnya.

Dengan langkah tersebut, Menag berharap seluruh program Kementerian Agama tetap dapat berjalan efektif, meskipun harus dilakukan penghematan anggaran.***/mel

Budget Militer AS dan China Paling Boros

JAYAKARTA NEWS – Pengeluaran militer global terus meningkat, dalam dua tahun terakhir ini, dan mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1988.

Menurut temuan Stockholm International Peace Research Institute, total pembelanjaan militer global naik 76% dari level terendah pasca-Perang Dingin di tahun 1998.

Amerika Serikat, Cina, Arab Saudi, India, dan Prancis menjadi yang terdepan dalam pengeluaran militer mereka, dan menyumbang 60% dari total pengeluaran global pada 2018. Pengeluaran militer AS naik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir ini, yakni sebesar 4,6%, mencapai $ 649 milyar.

AS “sejauh ini adalah pemboros terbesar di dunia,” menyumbang 36% dari total alokasi dana militer, menghabiskan hampir sebanyak gabungan delapan negara berikutnya, tulis para peneliti.

Amerika menghabiskan $ 649 miliar pada 2018; China, yang berada di urutan kedua dalam daftar, menghabiskan $ 250 miliar.

Secara bersama-sama, AS dan Cina mengalokasikan setengah dari pengeluaran militer dunia. Beijing menghabiskan sebanyak yang digabungkan di seluruh dunia.

“Peningkatan signifikan dalam pengeluaran” militer kedua negara itu mendorong total pengeluaran militer global naik 2,6% dari 2017, kata para peneliti.

Pengeluaran militer global terus meningkat, tumbuh untuk tahun kedua berturut-turut dan mencapai tingkat tertinggi sejak angka-angka global yang dapat diandalkan tersedia pada tahun 1988. Itulah temuan laporan baru yang dikeluarkan oleh Stockholm International Peace Research Institute. Total pembelanjaan naik 76% dari level terendah pasca-Perang Dingin di tahun 1998.

Amerika Serikat, Cina, Arab Saudi, India, dan Prancis memimpin dunia dalam pengeluaran militer, menyumbang 60% dari total pengeluaran pada 2018. Dan pengeluaran militer AS naik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, sebesar 4,6%, mencapai $ 649 milyar.

AS adalah “sejauh ini pemboros terbesar di dunia,” menyumbang 36% dari total, menghabiskan hampir sebanyak delapan negara berikutnya digabungkan, tulis para peneliti. AS menghabiskan $ 649 miliar pada 2018; China, yang berada di urutan kedua dalam daftar, menghabiskan $ 250 miliar.

Bersama-sama, AS dan Cina merupakan setengah dari pengeluaran militer dunia, menghabiskan sebanyak yang digabungkan di seluruh dunia. Bahkan, “peningkatan signifikan dalam pengeluaran” oleh kedua negara mendorong total pengeluaran militer global naik 2,6% dari 2017, kata para peneliti.

Presiden Trump saat berkampanye berjanji untuk meningkatkan belanja pertahanan dan mengusulkan kenaikan lebih dari $ 50 miliar tak lama setelah menjabat.

Pada 2018, Kongres memberi militer tambahan $ 61 miliar dalam alokasi – memberi AS apa yang oleh Menteri Pertahanan Jim Mattis disebut sebagai “anggaran militer terbesar dalam sejarah.”

Trump tahun ini telah mengusulkan peningkatan pengeluaran militer sebesar $ 33 miliar – ada peningkatan 5%. Pada saat yang sama, Trump mengusulkan pemotongan pengeluaran untuk diplomasi dan pengembangan sebesar $ 13 miliar, atau 23%. Trump juga mengkritik sekutu Amerika di NATO karena tidak menghabiskan cukup uang untuk pertahanan. ***

Mensos: Penghematan Anggaran tak Berdampak pada Bansos dan Program Subsidi untuk Rakyat

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Kerja dengan DPR Komisi VIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/7/2017)

 

MENTERI  Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan, penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tidak akan berdampak kepada pengurangan bantuan sosial dan program subsidi untuk rakyat.

“Biaya hidup dan keperluan sehari-hari masyarakat sudah cukup berat. Maka Kementerian Sosial berkomitmen bantuan sosial dan program subsidi tidak ada pemotongan anggaran,” katanya usai mengikuti Rapat Kerja dengan DPR Komisi VIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Mensos menjelaskan total anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi pada 2017 adalah sebesar Rp. 14,15 triliiun, anggaran tersebut digunakan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

“Dua program prioritas nasional saat ini adalah PKH dan BPNT. Tahun ini jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima BPNT adalah 1,28 juta keluarga,” kata Mensos.

Mensos menjelaskan dasar penghematan anggaran adalah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 adalah Rp17,5 Triliun. Kemudian mendapatkan penghematan sebesar Rp247.9 miliar.

Pengurangan ini merata di semua satuan kerja yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Badiklit Pensos (Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial).

“Penghematan dilakukan pada pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti rapat-rapat dan kegiatan koordinasi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Ali Taher mengungkapkan pihaknya dapat memahami adanya penghematan di setiap satuan kerja. Ia berharap kebijakan penghematan tidak dilakukan pada program prioritas 2017 yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

“Kami juga berharap agar Kementerian Sosial dalam penghematan anggaran tahun 2017 tidak melakukan pengurangan anggaran kepada honor pendamping program-program bantuan sosial. Sebab mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan program,” tambahnya.***

Ini Pemicu Terorisme Internasional

BERKEMBANGNYA terorisme internasional tidak dapat dilepaskan dari situasi di Timur Tengah dimana terjadi peluruhan nation-state akibat terjadinya situasi failed states (negara gagal), yang kemudian juga berdampak langsung pada situasi di Indonesia.

Pandangan itu disampaikan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Hermawan Sulistyo dalam sebuah seminar bertema perkembangan terorisme dan kontra terorisme yang dilangsungkan, Rabu (10/5/2017) di kampus tersebut.

Menurut Kikiek, demikian sapaan akrabnya, pada sebagian besar terorisme internasional, mulai dari ideologi, jaringan hingga pendanaan.  “Apa yang mulanya disinyalir oleh Ressa dan Gunaratna, kini sudah menjadi keniscayaan,” tandas pendiri lembaga riset Concern tersebut.

Profesor riset di LIPI itu mengungkapkan, semua perkembangan yang terkait dengan masalah tersebut, juga sangat dipengaruhi oleh sains dan  teknologi. Tanpa petunjuk tentang arah kemajuan Iptek, akan sulit untuk memetakan jalan ke depan. Gambaran  yang disajikan oleh Michio Kaku dan Tyson tentang state of the art Iptek masa kini dan proyeksinya dalam satu abad ke depan memang sangat membantu, tetap hanya dalam hal peta kecenderungan yang sangay rentan terhadap anomali perubahan.

Pada sisi lain, tambah Kikiek, Polri yang merupakan instrumen utama  negara  dalam keamanan dan ketertiban umum, masihterseok-seok mengejar ketertinggalan dalam segala bidanhg, mulai dari anggaran dan terutama SDM. Keutamaan hukum (Primacy of law) tetap tidak bisa memberikan rasa keadilan yang didambakan masyarakat, bahkan oleh negara, akibat wajah hukum yang  terjepit.

“Terutama pada kasus-kasus kejahatan yang ekstrim seperti terorisme, bahkan pada kasus-kasus yang payung hukumnya belum memadai seperti ujaran kebencian,” katanya.

Kikiek menambahkan, dalam menatap masa depan, respon Polisi mula-mula harus beranjak pada situasi semasa (kontemporer). Respon semasa ini harus melampaui HAM, yaitu penghormatan dan penghargaan pada hak-hak yang diatur dalam konvenan Ecosoc, yakni hak-hal sipil dan ekonomi yang melampaui isu-isu HAM.