Tag: Stabilitas Pangan

Harga Bawang dan Cabai Naik, Kemendagri Minta Daerah Serius Lakukan Gerakan Menanam

JAYAKARTA NEWS— Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) serius melakukan gerakan menanam. Terlebih bagi daerah yang kondisi wilayahnya cocok dilakukan penanaman komoditas.

“Kalau memang daerahnya cocok [dilakukan penanaman] tolong diupayakan, karena saya paham ada daerah-daerah tertentu yang tidak cocok,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Upaya ini, kata Tomsi, penting untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah dan cabai merah. Tomsi mengungkapkan, ada 141 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan belum melakukan gerakan menanam.

Kondisi serupa juga terjadi di 121 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah. Kemudian ada pula 103 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan cabai merah tapi belum melakukan gerakan menanam.

Menurutnya, upaya pengendalian harga tak bisa hanya terus mengandalkan langkah layaknya pemadam kebakaran. Namun, perlu upaya yang terencana terus-menerus salah satunya melalui gerakan menanam. “Tidak bisa kita hanya mengeluh berkaitan dengan apa itu rantai distribusi, kemudian menyalahkan ini kan karena mau hari raya, hari raya setiap tahun, yang perlu kita persiapkan dengan baik,” tegas Tomsi.

Berdasarkan data yang dimiliki, Tomsi mengatakan, gerakan menanam secara keseluruhan baru dilakukan oleh 258 daerah per 20 Mei 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemda dalam upaya mengendalikan harga. “Hanya separuh daerah yang melaksanakan gerakan ini,” jelasnya.

Di lain sisi, Tomsi berharap, Kementerian Pertanian dapat mendukung berbagai upaya gerakan menanam yang dilakukan daerah. Hal itu seperti dalam pemenuhan bibit, pupuk, teknologi, dan sebagainya. Dirinya juga berharap berbagai dukungan tersebut agar disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah berikutnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Deputi I Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Selain itu, hadir pula secara daring narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.***/din

Tutup Masa Sidang DPR, Puan Singgung Mahalnya Bahan Pokok hingga Sengketa Pemilu

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung mengenai sejumlah isu, termasuk soal sengketa Pemilu 2024 yang proses hukumnya saat ini tengah berjalan.

Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.

Mengawali pidato penutupan masa sidang, Puan menyampaikan rasa simpati untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Mulai dari korban gempa di beberapa wilayah di Jawa Timur dan banjir serta longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air.

“Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus selalu siaga dan memitigasi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrem,” kata Puan.

Puan lalu berbicara soal risiko perlambatan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global.

“Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, antara lain: dinamika konsolidasi politik pasca pemilu 2024, kenaikan harga komoditas kebutuhan rakyat, nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah terhadap US dollar yang dapat menyebabkan biaya produksi barang tertentu meningkat,” paparnya.

Adapun dampak langsung dari kondisi ekonomi tersebut bagi raktat Indonesia adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan daya beli yang menurun. Kemudian juga menurunnya derajat kesejahteraan rakyat.

“DPR RI memberikan perhatian yang besar atas kondisi ekonomi rakyat saat ini, melalui fungsi-fungsi konstitusional DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah,” ungkap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan agar Pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor domestik. Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat reformasi struktural yang dapat memperkuat perekonomian nasional.

“Dalam jangka pendek, Pemerintah harus dapat memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli masyarakat yang tetap kuat, sehingga rakyat Indonesia dalam merayakan lebaran dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan,” tuturnya.

Puan kemudian menyinggung soal tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

“Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucap Puan.

“Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

“DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” sebut Puan.

Puan menyatakan, DPR RI akan terus mencermati realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan bagi rakyat.

“Terkait anggaran tahun depan, DPR RI telah menyetujui Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025,” ujar mantan Menko PMK itu.

Dalam Rapat Paripurna ini, Puan merinci sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti kenaikan harga bahan bahan pokok dan stok ketersediaannya, serta distribusi pangan yang harus tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

DPR juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terhadap kenaikan dan kelangkaan harga bahan pangan, pengamanan stok BBM selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran 2024, kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik serta memastikan seluruh rangkaian momen Lebaran 2024 berjalan aman dan terkendali.

Lalu soal persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 dan penanganan kasus demam berdarah dan upaya pencegahan serta pengendalian penularannya agar dilakukan secara integratif.

Selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ini, DPR RI juga telah melaksanakan fit and proper test terhadap calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029 dan Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2023.

DPR pun telah menyelesaikan proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia.

Terkait diplomasi parlemen, Puan mengungkap DPR RI ikut menghadiri berbagai konferensi untuk menguatkan peran parlemen di kancah global. Mulai dari Women Speakers’ Summit di Paris, Konferensi ke–18 Parlemen Negara OKI (PUIC) di Pantai Gading dan Sidang Umum ke-148 IPU di Jenewa pada tanggal 23-27 Maret 2024.

“Dalam konferensi PUIC tersebut, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden PUIC sekaligus menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC pada tahun 2025. Hal ini tentu akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara lebih bermakna bagi perdamaian serta kesejahteraan dunia,” terang Puan.

Cucu Bung Karno ini pun menyebut DPR akan menyelenggarakan the 10th World Water Forum pada tanggal 19-22 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali dan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada bulan Agustus 2024 di Jakarta.

Selain kegiatan multilateral, kata Puan, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui penerimaan kunjungan duta besar dan parlemen negara sahabat, antara lain Bosnia-Herzegovina, Uni Eropa, Kanada, Belarusia, Turki, dan Mesir.

“DPR RI, melalui fungsi diplomasi tersebut, akan berperan dalam mendorong hubungan kerjasama yang baik antar parlemen dan ikut memperkuat posisi diplomasi politik luar negeri Republik Indonesia,” urainya.

Setelah penutupan masa sidang DPR hari ini, DPR akan menjalani masa reses mulai tanggal 5 April sampai 13 Mei 2024. Anggota dewan pun diminta untuk menjalani masa reses bersama dengan masyarakat mengingat masa reses akan dilakukan bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri.

“Marilah kita menyapa rakyat, pada bulan yang penuh rahmat ini, memperkuat silaturahmi, mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk Indonesia,” kata Puan.

Di akhir pidatonya, Puan memberikan pantun. Berikut pantun yang dibacakan Puan.

Putih-putih bunga melati …….. (cakep)

Harum semerbak menghiasi taman …….. (cakep)

Mari bergembira di dalam hati

Menyambut bulan penuh ampunan.

Jalan-jalan ke kota Medan ……….. (cakep)

Malam harinya melihat bulan ……… (cakep)

Hati senang bertemu Ramadhan

Mari kita bermaaf-maafan.

“Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” ucap Puan.

Sebelum menutup masa sidang, DPR menyetujui 7 calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029. Mereka telah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang di Komisi III DPR.

Berikut daftar calon anggota LPSK 2024-2029 yang disetujui DPR:

1) Antonius PS Wibowo, 2) Sri Suparyati, 3) Susilaningtias, 4) Wawan Fahrudin, 5) Mahyudin, 6) Sri Nurherwati, 7) Brigjen Pol (Purn) Achmadi.***

Pemerintah harus Fokus Jaga Stabilitas Harga Pangan untuk Tumbuhkan Kepuasan Publik

JAYAKARTA NEWS— Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi berada paling rendah. Kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen.

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 adalah 62,1 persen. Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022 atau turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan pemerintah patut melakukan upaya penstabilan harga kebutuhan pokok untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan publik.

“Pemerintah menurut saya harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali,” ujarnya, Senin (24/10/2022).

Akademisi Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya pemerintah untuk fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk juga mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.

“Pangan ini harus dibikin sedemikian rupa ketersediaannya karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang harus fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan. Kita kan sebenarnya banyak lembaga yang mengurusi pangan, ada Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan kementerian lain. Itu harus kolaborasi, koordinasi. Jangan ego sektoral lagi,” ungkapnya.

Trubus menekankan agar faktor distribusi diperhatikan. Pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.

“Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya.Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah diam saja. Ini kan kepercayaan publiknya jadi bingung,” tambahnya.

Pemerintah juga harus fokus pada konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat dan keteraksesan komoditas pangan. “Dalam hal ini pemerintah harus mendorong pemerataan masyarakat bawah pada konsumsi rumah tangga. Jadi tersedia barangnya dan terjangkau harganya,” jelasnya.

Trubus khawatir dengan kemiskinan ekstrim yang menunjukkan tren gejala meningkat. Menurutnya, kemiskinan ekstrim bisa memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintah. “Kemiskinan ekstrim ini akan menjadi momok bagi terjadinya publik distrust. Jadi saya khawatir itu,” pungkasnya.

Harga BBM

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin, menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang mengalami penurunan dianggap wajar akibat dampak kenaikan harga BBM.

“Jadi kalau kepuasan masyarakat, responden terhadap pemerintahan Jokowi mengalami penurunan, faktanya memang begitu. Misalnya kenaikan BBM itu bisa menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’aruf,” kata Ujang, Senin (24/10).

Dalam menyikapi naiknya harga BBM, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini dianggap memberi pengaruh di masyarakat.

“Ketika menaikkan BBM, dibarengi kompensasi pemberian bantuan bagi masyarakat, agar tidak marah, tenang, dan tetap percaya pada pemerintah. Dengan begitu masyarakat netral, ada yang percaya karena dia dibantu,“ kata Ujang. (ctr)