JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung mengenai sejumlah isu, termasuk soal sengketa Pemilu 2024 yang proses hukumnya saat ini tengah berjalan.
Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad.
Mengawali pidato penutupan masa sidang, Puan menyampaikan rasa simpati untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Mulai dari korban gempa di beberapa wilayah di Jawa Timur dan banjir serta longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air.
“Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus selalu siaga dan memitigasi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrem,” kata Puan.
Puan lalu berbicara soal risiko perlambatan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global.
“Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, antara lain: dinamika konsolidasi politik pasca pemilu 2024, kenaikan harga komoditas kebutuhan rakyat, nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah terhadap US dollar yang dapat menyebabkan biaya produksi barang tertentu meningkat,” paparnya.
Adapun dampak langsung dari kondisi ekonomi tersebut bagi raktat Indonesia adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan daya beli yang menurun. Kemudian juga menurunnya derajat kesejahteraan rakyat.
“DPR RI memberikan perhatian yang besar atas kondisi ekonomi rakyat saat ini, melalui fungsi-fungsi konstitusional DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah,” ungkap Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan agar Pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor domestik. Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat reformasi struktural yang dapat memperkuat perekonomian nasional.
“Dalam jangka pendek, Pemerintah harus dapat memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli masyarakat yang tetap kuat, sehingga rakyat Indonesia dalam merayakan lebaran dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan,” tuturnya.
Puan kemudian menyinggung soal tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
“Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucap Puan.
“Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.
“DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” sebut Puan.
Puan menyatakan, DPR RI akan terus mencermati realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan bagi rakyat.
“Terkait anggaran tahun depan, DPR RI telah menyetujui Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025,” ujar mantan Menko PMK itu.
Dalam Rapat Paripurna ini, Puan merinci sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti kenaikan harga bahan bahan pokok dan stok ketersediaannya, serta distribusi pangan yang harus tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
DPR juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terhadap kenaikan dan kelangkaan harga bahan pangan, pengamanan stok BBM selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran 2024, kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik serta memastikan seluruh rangkaian momen Lebaran 2024 berjalan aman dan terkendali.
Lalu soal persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 dan penanganan kasus demam berdarah dan upaya pencegahan serta pengendalian penularannya agar dilakukan secara integratif.
Selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 ini, DPR RI juga telah melaksanakan fit and proper test terhadap calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029 dan Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2023.
DPR pun telah menyelesaikan proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia.
Terkait diplomasi parlemen, Puan mengungkap DPR RI ikut menghadiri berbagai konferensi untuk menguatkan peran parlemen di kancah global. Mulai dari Women Speakers’ Summit di Paris, Konferensi ke–18 Parlemen Negara OKI (PUIC) di Pantai Gading dan Sidang Umum ke-148 IPU di Jenewa pada tanggal 23-27 Maret 2024.
“Dalam konferensi PUIC tersebut, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden PUIC sekaligus menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC pada tahun 2025. Hal ini tentu akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi secara lebih bermakna bagi perdamaian serta kesejahteraan dunia,” terang Puan.
Cucu Bung Karno ini pun menyebut DPR akan menyelenggarakan the 10th World Water Forum pada tanggal 19-22 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali dan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada bulan Agustus 2024 di Jakarta.
Selain kegiatan multilateral, kata Puan, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui penerimaan kunjungan duta besar dan parlemen negara sahabat, antara lain Bosnia-Herzegovina, Uni Eropa, Kanada, Belarusia, Turki, dan Mesir.
“DPR RI, melalui fungsi diplomasi tersebut, akan berperan dalam mendorong hubungan kerjasama yang baik antar parlemen dan ikut memperkuat posisi diplomasi politik luar negeri Republik Indonesia,” urainya.
Setelah penutupan masa sidang DPR hari ini, DPR akan menjalani masa reses mulai tanggal 5 April sampai 13 Mei 2024. Anggota dewan pun diminta untuk menjalani masa reses bersama dengan masyarakat mengingat masa reses akan dilakukan bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri.
“Marilah kita menyapa rakyat, pada bulan yang penuh rahmat ini, memperkuat silaturahmi, mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk Indonesia,” kata Puan.
Di akhir pidatonya, Puan memberikan pantun. Berikut pantun yang dibacakan Puan.
Putih-putih bunga melati …….. (cakep)
Harum semerbak menghiasi taman …….. (cakep)
Mari bergembira di dalam hati
Menyambut bulan penuh ampunan.
Jalan-jalan ke kota Medan ……….. (cakep)
Malam harinya melihat bulan ……… (cakep)
Hati senang bertemu Ramadhan
Mari kita bermaaf-maafan.
“Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” ucap Puan.
Sebelum menutup masa sidang, DPR menyetujui 7 calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Masa Jabatan 2024-2029. Mereka telah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang di Komisi III DPR.
Berikut daftar calon anggota LPSK 2024-2029 yang disetujui DPR:
1) Antonius PS Wibowo, 2) Sri Suparyati, 3) Susilaningtias, 4) Wawan Fahrudin, 5) Mahyudin, 6) Sri Nurherwati, 7) Brigjen Pol (Purn) Achmadi.***
