Maskapai Butuhkan Informasi Lebih Baik Sebelum Terbang di Atas Zona Konflik

 

LEBIH dari empat tahun setelah jet penumpang Malaysia ditembak jatuh di Ukraina bagian timur yang dilanda konflik, maskapai penerbangan di seluruh dunia masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap  dan lebih baik untuk membuat penilaian risiko tentang terbang di atas zona perang.

Hal itu disampaikan Dewan Keselamatan Belanda   yang menindaklanjuti penyelidikan peristiwa jatuhnya pesawat Malaysia  Airlines pada 17 Juli 2014, dan rekomendasi berikutnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Investigasi dewan keselamatan menyimpulkan, bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal Buk yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak  298 orang yang ada di dalam pesawat naas itu  tewas, karena pesawat hancur di udara dan  puing-puingnya berserakan di ladang-ladang di Ukraina.

Investigasi kriminal internasional sampai kini masih berlangsung yang bertujuan untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Belanda dan Australia mengatakan, mereka menganggap Rusia bertanggung jawab untuk memasok rudal itu.

Ketua dewan keselamatan, Tjibbe Joustra, mengatakan kemajuan telah dibuat sejak jatuhnya MH17 dalam berbagi informasi tentang potensi risiko terbang di atas konflik dan bahwa maskapai penerbangan sekarang mengambil tindakan lebih cepat.

“Maskapai mengambil pendekatan yang lebih terstruktur untuk menganalisis risiko dan ketidakpastian, meningkatkan ke tingkat risiko yang lebih tinggi pada tahap sebelumnya,” kata dewan keselamatan.

Bangsa-bangsa, otoritas penerbangan internasional, dan organisasi internasional seperti Komisi Eropa juga bekerja bersama dengan lebih baik untuk meningkatkan berbagi intelijen, kata Joustra. Tetapi laporan itu menekankan bahwa masih banyak yang harus dilakukan.

“Sangat sedikit perubahan yang berkaitan dengan manajemen wilayah udara oleh negara-negara yang berurusan dengan konflik bersenjata di wilayah mereka telah dilakukan,” kata dewan keselamatan dalam sebuah pernyataan. “Selain itu, maskapai penerbangan membutuhkan informasi yang lebih rinci dan kompleks untuk melakukan penilaian risiko yang memadai.”

Joustra mengatakan dia melihat sedikit tindakan atas rekomendasi dewan untuk bergerak cepat menutup wilayah udara atau memaksakan batas ketinggian di langit di atas zona konflik. Dia mengatakan kepentingan nasional dapat mencegah tindakan keamanan tersebut.

 

“Jika Anda menutup wilayah udara Anda, itu adalah pengakuan umum bahwa Anda tidak lagi bertanggung jawab atas wilayah atau langit Anda sendiri,” kata Joustra.***

 

Semenanjung Korea Panas, Pyongyang Luncurkan Rudal “Scud”

File photo: Tampak roket balistik tengah diluncurkan dengan artileri Hwasong oleh Pasukan Strategis Korea Utara.Foto ini dirilis KCNA di Pyongyang pada 21 Juli 2016. [KCNA/ Reuters]

 

KOREA UTARA “bermain api” dengan menembakkan peluru kendali (rudal) sekelas rudal Scud dengan daya jangkau pendek dan jatuh di pantai timur wilayahnya.

Peluncuran rudal balistik tersebut langsung mendapat reaksi Korea Selatan. Kepala Staf Gaubungan Korea Selatan, dalam sebuah pernyataan menyebutkan, Presiden Moon Jae-in yang mendapat laporan tentang aksi Pyongyang tersebut, langsung mengadakan pertemuan di Dewan Keamanan Nasional pukul 07.30 waktu setempat.

Presdein Moon Jae-in bersama dengan istrinya Kim Jung-sook. Foto diambil saat Pilpres Korsel, di luar TPS di Seoul, Korea Selatan. [Photo: Kim Kyung-Hoon/Reuters]
Rudal yang ditembakkan tersebut diyakini merupakan rudal balistik sekelas Scud. Menurut pernyataan Kepala Staf Gabungan Korsel yang dikutip Reuters menyebutkan, rudal itu terbang sekitar 450 kilometer.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, juga mengecam peluncuran rudal Korea Utara tersebut. Abe menyatakan, akan bertindak bersama negara lain, untuk menghalangi beruloangnya provokasi yang dilakukan Pyongyang.

 

“Seperti yang kami sepakati dalam pertemuan G7 terbaru, masalah Korea Utara adalah prioritas tertinggi bagi masyarakat internasional,” kata Abe kepada wartawan.
“(Jepan akan) bekerja sama dengan Amerika Serikat, kami akan mengambil tindakan spesifik untuk merintangi Korea Utara.”
Abe mengatakan, pihaknya memastikan untuk berupaya sepenuhnya melindungi rakyat Jepang, dengan tetap berhubungan erat dengan Korea Selatan dan negara lainnya.

President Donald Trump (kanan) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat memberikan keterangan pers bersama di Gedung Putih pada 10 Februari 2017 di Washington, DC.
[Photo: Mario Tama/ Getty Image]

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, juga menyatakan bahwa Jepang telah memprotes atas apa yang dilakukan oleh Korea Utara. “Peluncuran rudal balistik Korea Utara ini sangat problematik dari perspektif keamanan perkapalan dan lalu lintas udara dan jelas melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Suga.
“Jepang sepenuhnya tidak bisa memberikan toleransi tindakan provokasi yang berulang oleh Korea Utara. Kami memprotes keras Korea Utara dan mengecam tindakannya dalam istilah paling keras,” ujar Suga sebagaimana dikutip Reuters. Suga juga menambahkan, sejauh ini tidak ada kerusakan pesawat maupun kapal yang dilaporkan terkait dengan peluncuran rudal Korea Utara.