Antara Chaos Domestik dan Ambisi Global: Dilema Kepemimpinan Trump di Tengah Krisis Ganda

Oleh : Heri Mulyono

Oktober 2025 menjadi bulan paling kritis bagi kepemimpinan Donald Trump sejak pelantikannya pada 20 Januari. Presiden Amerika Serikat kini menghadapi krisis ganda yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern: government shutdown (penutupan pemerintahan) yang telah memasuki minggu kedua, bersamaan dengan eskalasi konflik domestik di Chicago dan manuver militer yang mengkhawatirkan di Virginia. Kombinasi ketiga krisis ini membuka pertanyaan fundamental: apakah Trump kehilangan kendali, ataukah ini bagian dari strategi yang lebih besar?

Untuk memahami dinamika yang sedang terjadi, kita perlu membedah tiga dimensi krisis yang saling terkait: kelumpuhan pemerintahan akibat shutdown, militarisasi konflik domestik, dan upaya mengkonsolidasasi kekuatan militer. Ketiga elemen ini membentuk gambaran tentang kepresidenan yang berada di persimpangan jalan—antara otoritarianisme dan kekacauan total.

Government Shutdown: Kelumpuhan yang Direkayasa

Anatomi Krisis Anggaran

Sejak 1 Oktober 2025, pemerintah federal AS secara resmi memasuki shutdown—kondisi dimana operasi pemerintahan terhenti karena Kongres gagal menyepakati alokasi anggaran. Istilah shutdown merujuk pada situasi dimana lembaga-lembaga pemerintah non-esensial berhenti beroperasi, pegawai federal dirumahkan tanpa gaji (furloughed), dan layanan publik terganggu.

Penyebab shutdown kali ini adalah kebuntuan politik klasik namun dengan intensitas yang luar biasa. Demokrat, yang dipimpin oleh Senator Chuck Schumer dan Wakil Ketua DPR Hakeem Jeffries, menuntut agar paket pendanaan sementara—disebut Continuing Resolution (CR), yaitu tagihan pendanaan darurat untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi—mencakup perpanjangan subsidi premium asuransi kesehatan yang ditingkatkan (enhanced premium subsidies). Program ini akan berakhir pada akhir 2025 dan merupakan bagian penting dari reformasi kesehatan.

Sebaliknya, Republik menolak untuk memasukkan perpanjangan subsidi tersebut, menginginkan CR “bersih” yang hanya mempertahankan tingkat pendanaan saat ini hingga November. Pimpinan Republik bahkan menolak membahas perpanjangan subsidi selama pemerintah masih tutup.

Perang Narasi dan Opini Publik

Yang menarik dari shutdown ini adalah pertarungan narasi publik. Trump menyalahkan Demokrat atas penutupan pemerintahan, mengklaim bahwa mereka menolak proposal pendanaan yang masuk akal demi tuntutan partisan. Gedung Putih bahkan meluncurkan “Government Shutdown Clock” di situs resminya, menghitung waktu sejak Demokrat menolak CR “bersih”.

Namun, jajak pendapat menunjukkan bahwa strategi komunikasi ini tidak sepenuhnya berhasil. Polling YouGov yang dilakukan pada awal Oktober menunjukkan bahwa 45% pemilih menyalahkan Trump dan Republik, sementara hanya 36% yang menyalahkan Demokrat. Empat survei independen nasional yang dilakukan tepat sebelum atau selama shutdown menunjukkan kecenderungan yang sama: publik lebih cenderung membebankan tanggung jawab pada Republik.

Namun, survei juga menunjukkan fluiditas dalam pertarungan politik ini. Sebagian besar pemilih masih tidak yakin siapa yang harus disalahkan, memberikan ruang bagi kedua pihak untuk membentuk narasi.

Dampak Nyata di Lapangan

Dampak shutdown sangat nyata dan meluas. Federal Aviation Administration (FAA) melaporkan bahwa enam fasilitas kontrol lalu lintas udara kekurangan staf, menyebabkan gangguan perjalanan udara. Taman-taman nasional mengalami masalah keamanan—Great Falls Park di Virginia bahkan menutup jalan menuju pusat pengunjung karena kekhawatiran keselamatan tanpa staf yang memadai.

Yang paling memprihatinkan adalah nasib keluarga militer. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan tidak menerima gaji pada 15 Oktober—tanggal pembayaran rutin—jika shutdown berlanjut. Trump berusaha menenangkan dengan menyatakan bahwa pemerintah “telah mengidentifikasi dana” untuk membayar pasukan pada tanggal tersebut, namun pernyataan ini tidak menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian finansial.

Administrasi Jaminan Sosial (Social Security Administration) juga terdampak, dengan banyak layanan kepada klien terganggu atau tertunda. Instansi federal beroperasi dengan staf terbatas, menyebabkan penundaan dalam persetujuan regulasi, izin, dan kontrak federal.

Strategi Trump: Krisis sebagai Peluang

Yang mengejutkan, Trump melihat shutdown bukan hanya sebagai krisis tetapi juga sebagai peluang. Pada 9 Oktober, ia mengancam akan menggunakan shutdown untuk melakukan “pengurangan kekuatan” (reduction in force) pegawai federal dan memotong “program Demokrat yang populer.” Ini menunjukkan bahwa Trump mungkin tidak terburu-buru mengakhiri shutdown—justru melihatnya sebagai alat untuk merestrukturisasi pemerintahan federal sesuai visinya.

Pendekatan ini berisiko tinggi. Semakin lama shutdown, semakin besar dampak ekonomi dan sosial, dan semakin keras tekanan politik. Namun, ini juga konsisten dengan pola Trump: menggunakan krisis untuk memaksa lawan politik membuat konsesi.

Chicago: Konflik Domestik yang Meruncing

Dari Protes ke Pengerahan Militer

Sementara Washington terkunci dalam kebuntuan anggaran, Chicago menjadi medan konflik yang lebih langsung dan berbahaya. Ketegangan dimulai dari kebijakan deportasi massal (mass deportation) Trump terhadap imigran tidak berdokumen. Chicago, sebagai “kota sanctuary” (sanctuary city)—kota yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal—menjadi target utama operasi penegakan hukum federal.

Pada 4 Oktober, situasi meledak ketika agen Patroli Perbatasan menembak seorang demonstran selama bentrokan. Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security atau DHS) mengklaim petugas diserang oleh sepuluh kendaraan, termasuk penyerang bersenjata semi-otomatis. Namun, pejabat lokal Illinois menolak narasi ini, menyebutnya sebagai “invasi Trump” terhadap komunitas mereka.

Respons Trump sangat cepat dan tegas: pada 5 Oktober, ia mengotorisasi pengerahan 300 personel Garda Nasional (National Guard—pasukan militer negara bagian yang dapat difederalisasi oleh presiden) ke Chicago. Ini dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Illinois J.B. Pritzker, menggunakan Insurrection Act—undang-undang yang memungkinkan presiden mengirim militer untuk menekan “pemberontakan” domestik.

Pertarungan Hukum dan Konstitusional

Langkah Trump segera dihadang oleh sistem peradilan. Pada 9 Oktober, pengadilan federal Illinois menyatakan bahwa “tidak ada bukti kredibel tentang pemberontakan di negara bagian Illinois.” Gubernur Pritzker dengan tegas menolak klaim federal, dan pengadilan mengeluarkan perintah yang memblokir pengerahan Garda Nasional.

Hasilnya adalah kebuntuan konstitusional yang belum pernah terjadi. Hingga 10 Oktober, personel Garda Nasional yang telah difederalisasi di Portland, Oregon, dan Chicago “tidak melakukan aktivitas operasional apapun” menurut Komando Utara AS (US Northern Command). Mereka siap, tetapi tertahan oleh perintah pengadilan—menciptakan situasi limbo hukum yang berbahaya.

Ini bukan sekadar perselisihan administratif. Ini adalah ujian terhadap prinsip federalisme (federalism—pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian) dan checks and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan antar cabang pemerintahan). Jika Trump menemukan cara untuk mengabaikan perintah pengadilan, ini akan membuka jalan menuju krisis konstitusional yang belum pernah terjadi.

Mobilisasi Perlawanan

Ketegangan di Chicago telah memicu gelombang solidaritas nasional. Koalisi aktivis merencanakan demonstrasi massal pada 18 Oktober dengan tujuan menunjukkan kepada “bangsa dan dunia bahwa kami bersatu menentang serangan ilegal dan tidak perlu terhadap tetangga kami, komunitas kami, dan demokrasi kami.”

Chicago bukan dipilih secara acak. Kota ini adalah simbol dari apa yang Trump sebut sebagai kegagalan kepemimpinan Demokrat di kota-kota besar. Dengan menjadikan Chicago sebagai contoh, Trump mengirim pesan kepada kota-kota sanctuary lainnya: perlawanan akan dihadapi dengan kekuatan penuh negara.

Quantico: Mengkonsolidasasi Kekuatan Militer

Pertemuan yang Tidak Biasa

Di tengah krisis ganda Chicago dan shutdown, pada akhir September 2025, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengeluarkan perintah yang tidak biasa: mengumpulkan hampir 800 jenderal dan laksamana dari seluruh dunia untuk pertemuan mendesak di Pangkalan Korps Marinir Quantico, Virginia. Para perwira tinggi ini—yang mewakili seluruh spektrum kepemimpinan militer AS—diperintahkan hadir dengan pemberitahuan singkat.

Pertemuan semacam ini tidak memiliki preseden dalam sejarah militer AS modern. Mengumpulkan hampir seluruh kepemimpinan militer secara bersamaan membutuhkan biaya logistik yang sangat besar dan mengeluarkan mereka dari pos komando operasional mereka. Fakta bahwa Trump sendiri akan hadir menambah dimensi dramatis.

Konten: Perang Melawan “Woke”

Ketika pertemuan berlangsung pada 30 September, isinya mengejutkan banyak pengamat. Bukannya membahas ancaman keamanan nasional atau strategi militer terhadap China atau Rusia, Hegseth dan Trump justru menyerang kebijakan “woke” (woke policies—istilah yang digunakan untuk mengkritik kebijakan yang menekankan kesadaran sosial tentang isu keadilan rasial, kesetaraan gender, dan keberagaman) dalam militer.

Hegseth, yang menyebut dirinya sebagai “Menteri Perang” (Secretary of War—gelar lama untuk Menteri Pertahanan), mengecam “standar woke” yang ia klaim melemahkan kesiapan militer. Trump melanjutkan dengan membandingkan kemenangan Amerika dalam Perang Dunia I dan II dengan keadaan saat ini, mengritik apa yang ia sebut sebagai “kelemahan” dalam kebijakan pertahanan.

Menurut laporan, “keheningan mereka berbicara dengan sendirinya.” Para jenderal dan laksamana, yang terlatih dalam profesionalisme dan non-partisanship (netralitas politik), terlihat tidak nyaman dengan politisasi institusi mereka.

Makna dan Implikasi

Pertemuan Quantico dapat diinterpretasikan dengan beberapa cara:

Tes Loyalitas: Trump mungkin menguji kesediaan kepemimpinan militer untuk mendukung agendanya, termasuk kemungkinan penggunaan militer dalam konflik domestik seperti di Chicago.

Konsolidasi Kontrol: Dengan mengumpulkan seluruh kepemimpinan militer dan menetapkan ekspektasi baru, Trump mencoba memastikan bahwa komando militer sejalan dengan visinya.

Pesan Geopolitik: Meskipun konten berfokus pada isu domestik, pertemuan tersebut mengirim sinyal kepada musuh-musuh internasional bahwa kepemimpinan militer AS bersatu di bawah presiden.

Persiapan untuk Konflik: Dalam skenario terburuk, ini adalah persiapan untuk situasi dimana Trump mungkin memerlukan dukungan militer aktif—baik dalam konteks domestik atau internasional.

Apa yang Sebenarnya Ditakuti Trump?

Hipotesis Ancaman Internal

Bukti paling kuat menunjuk pada kekhawatiran Trump tentang kontrol domestik. Tiga elemen—shutdown, Chicago, dan Quantico—membentuk pola yang koheren:

Shutdown memberikan Trump alasan untuk “merestrukturisasi” pemerintah federal, memotong program yang ia anggap tidak sejalan dengan agendanya, dan menekan Demokrat untuk membuat konsesi.

Chicago adalah demonstrasi kekuatan federal terhadap perlawanan lokal, mengirim pesan bahwa pemerintah negara bagian dan kota tidak dapat menghalangi agenda imigrasi Trump.

Quantico adalah upaya untuk memastikan bahwa, jika diperlukan, militer akan siap dan bersedia untuk mendukung presiden—bahkan dalam situasi kontroversial atau konstitusional yang abu-abu.

Trump mungkin mengantisipasi bahwa perlawanan domestik terhadap kebijakannya akan meningkat. Dengan Chicago sebagai preseden dan militer yang telah “diberi pengarahan,” ia mencoba membangun infrastruktur kekuasaan yang dapat mengatasi perlawanan tersebut.

Hipotesis Ancaman Eksternal

Namun, faktor geopolitik tidak dapat diabaikan. Trump menghadapi lanskap internasional yang sangat tidak stabil:

Timur Tengah: Meskipun kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas adalah pencapaian diplomatik, wilayah ini tetap volatil dengan potensi eskalasi Iran.

China: Kompetisi strategis yang meningkat, terutama terkait Taiwan dan dominasi teknologi.

Rusia: Konflik Ukraina yang berkepanjangan dan ketegangan di Eropa Timur.

Korea Utara: Program nuklir yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, memastikan loyalitas dan kesiapan militer bukan hanya tentang politik domestik—ini adalah persiapan pragmatis untuk kemungkinan konflik internasional yang serius.

Sintesis: Krisis Ganda, Satu Strategi

Kemungkinan besar, Trump tidak membedakan dengan jelas antara ancaman internal dan eksternal. Dalam worldview-nya (pandangan dunia), keduanya terkait: kelemahan domestik mengundang agresi eksternal, dan kekuatan eksternal memanfaatkan perpecahan internal.

Shutdown bukan hanya tentang anggaran—ini tentang menunjukkan kesediaan untuk bertempur melawan lawan politik hingga titik ekstrem. Chicago bukan hanya tentang imigrasi—ini tentang menegaskan supremasi federal atas resistensi lokal. Quantico bukan hanya tentang kebijakan “woke”—ini tentang menetapkan ekspektasi loyalitas dalam institusi yang paling kuat yang dimiliki negara.

Yang ditakuti Trump, pada akhirnya, adalah kegagalan—kegagalan untuk mengimplementasikan visi “America First,” kegagalan untuk mengontrol narasi, dan kegagalan untuk diingat sebagai presiden yang “membuat Amerika hebat kembali.” Untuk mencegah kegagalan ini, ia bersedia mengambil risiko yang sangat besar.

Proyeksi dan Skenario ke Depan

Jangka Pendek (Oktober-November 2025)

Skenario 1 – Breakthrough Legislatif: Salah satu pihak membuat konsesi, shutdown berakhir, dan Kongres menyepakati paket pendanaan jangka pendek. Namun, masalah mendasar tentang prioritas kebijakan tetap tidak terselesaikan.

Skenario 2 – Eskalasi Total: Shutdown berlanjut hingga tanggal pembayaran militer 15 Oktober terlewati, menyebabkan krisis yang lebih dalam. Bersamaan dengan itu, situasi di Chicago memburuk, dengan kemungkinan Trump mencoba cara untuk melewati perintah pengadilan.

Skenario 3 – Pengalihan Internasional: Krisis geopolitik mendadak—eskalasi dengan China, Iran, atau aktor lain—memaksa kedua pihak untuk bersatu dalam krisis nasional, mengakhiri shutdown dan mengalihkan fokus dari konflik domestik.

Skenario 4 – Fragmentasi Berkelanjutan: Amerika terus terbelah dengan negara bagian merah (Republik) dan biru (Demokrat) semakin berbeda dalam kebijakan dan kerja sama federal, menciptakan realitas “dua Amerika” yang semakin terpisah.

Jangka Menengah (Hingga Pemilihan 2026)

Kombinasi shutdown, konflik Chicago, dan politisasi militer akan membentuk lanskap menuju pemilihan paruh waktu 2026 (midterm elections—pemilihan Kongres yang terjadi di tengah masa jabatan presiden). Jika Demokrat dapat mempertahankan narasi bahwa Trump dan Republik bertanggung jawab atas chaos, mereka mungkin mendapatkan momentum elektoral.

Namun, jika Trump berhasil mengalihkan narasi—melalui pencapaian diplomatik, pemulihan ekonomi, atau menggunakan peristiwa eksternal—ia dapat memperkuat posisi Republik.

Pertanyaan Konstitusional yang Lebih Besar

Yang lebih mendasar adalah pertanyaan tentang ketahanan institusi Amerika. Sistem checks and balances sedang diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya:

– Bisakah sistem peradilan terus membatasi kekuasaan eksekutif jika presiden secara sistematis mencoba mengabaikan perintah mereka?

– Bisakah Kongres berfungsi sebagai check yang efektif ketika polarisasi partisan mencegah kompromi bahkan dalam situasi krisis?

– Bisakah militer mempertahankan profesionalisme dan non-partisanship ketika presiden secara aktif mencoba memolitisasi institusi?

– Bisakah federalisme bertahan ketika pemerintah federal bersedia menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kebijakan pada negara bagian yang menolak?

Kesimpulan: Kepresidenan pada Titik Kritis

Oktober 2025 akan diingat sebagai bulan ketika kepresidenan Trump mencapai titik kritis. Krisis ganda—government shutdown dan konflik domestik di Chicago—dikombinasikan dengan manuver militer yang tidak biasa di Quantico, membentuk gambaran tentang kepemimpinan yang berada di persimpangan jalan.

Apakah ini strategi yang diperhitungkan atau improvisasi yang kacau? Apakah Trump seorang pemimpin yang tegas yang bersedia mengambil langkah-langkah sulit untuk mewujudkan visinya, atau seorang otokrat yang sedang berkembang yang secara sistematis merusak institusi demokrasi?

Jawaban mungkin adalah: keduanya. Trump adalah produk dari polarisasi Amerika yang mendalam, tetapi ia juga secara aktif memperdalam polarisasi tersebut. Ia merespons krisis, tetapi juga menciptakannya. Ia mengklaim mempertahankan konstitusi, sementara mendorong batasnya hingga titik pecah.

Yang pasti adalah bahwa bulan-bulan mendatang akan menentukan tidak hanya nasib kepresidenan Trump, tetapi juga karakter demokrasi Amerika untuk generasi yang akan datang. Apakah institusi akan bertahan? Apakah kompromi politik masih mungkin? Apakah Amerika dapat menemukan jalan keluar dari polarisasi yang melumpuhkan ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Tetapi Chicago, Quantico, dan ruang-ruang Kongres yang terkunci dalam kebuntuan shutdown adalah medan di mana jawaban tersebut sedang ditulis—satu konfrontasi, satu keputusan yudisial, satu voting Kongres pada satu waktu. Dunia menonton, dan sejarah mencatat. (*)

Trump Ancam Hentikan Bantuan kepada Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan PM Israel, Benyamin Netanyahu.

PRESIDEN  Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (25/1/2018), mengancam akan menghentikan bantuan kepada Palestina, jika Palestina tidak mengupayakan perdamaian dengan Israel. Dia mengatakan Palestina telah melecehkan Amerika dengan menolak bertemu dengan Wakil Presiden Mike Pence, yang mengunjungi Timur Tengah baru-baru ini.

Trump, yang memberi keterangan setelah bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Forum Ekonomi Dunia, mengatakan dia menghendaki perdamaian. Namun komentarnya makin menenggelamkan upaya-upaya menghidupkan kembali perundingan Israel- Palestina, yang sudah lama terhenti.

Palestina menolak bertemu dengan Pence setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan menyatakan akan memindahkan kedutaan besar AS ke kota itu dari Tel Aviv. Status Yerusalem merupakan isu paling pelik dalam perundingan damai Palestina-Israel.

Pengakuan Trump, pada Desember 2017 lalu, atas klaim Israel atas Yerusalem telah mengundang kecaman dari para pemimpin Arab dan menuai kritik dari seluruh dunia, termasuk para sekutu AS sendiri. Meski belakangan, AS menyatakan tidak menetapkan batas Yerusalem ( yang terdiri dari wilayah barat dan timur dan bagian timurlah yang jadi titik kunci isu perdamaian). Pemerintah AS juga menyatakan masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kedutaan AS benar-benar pindah ke Yerusalem (barat).

“Ketika mereka tidak menghormati, seminggu lalu, dengan tidak mengijinkan wakil presiden menemui mereka, dan kami memberi mereka ratusan juta dolar bantuan dan dukungan, jumlah yang besar, angka yang tidak seorangpun memahami — bahwa uang itu ada diatas meja dan uang itu tidak akan diberikan kepada mereka kecuali mereka duduk dan merundingkan perdamaian,” ujar Trump.

AS, bulan ini, mengumumkan akan menahan 65 juta dolar dari 125 juta dolar, yang dianggarkan untuk lembaga pengungsi yang khusus mengurus pengungsi Palestina (UNRWA). Anggaran lembaga ini hampir selurluhnya berasal dari kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB dan AS merupakan kontributor terbesarnya.

Sementara itu, jubir Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika telah menarik diri sebagai mediator perdamaian sejak pengakuannya akan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Hak Palestina tidak akan menegosiasikan dan Yerusalem tidak dijual. Amerika tidak akan punya peran apa-apa sampai menarik keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel,” ujar jubir Nabil Abu Rdainah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menolak Washington sebagai mediator perundingan damai dengan Israel. Dia juga menyatakan hanya akan menerima mediator internasional, yang terdiri dari banyak negara anggota.

Israel sendiri memandang Yerusalem sebagai ibukota negara, yang tidak dapat dibagi-bagi, kendati tidak memperoleh pengakuan internasional. Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibukota negaranya.

Posisi Israel, melalui PM Netanyahu menegaskan hanya Amerika yang bisa menjadi mediator perundingan damai. “Saya pikir tidak ada yang bisa menggantikan Amerika Serikat. Sebagai mediator yang jujur, sebagai fasilitator, tidak ada lembaga internasional yang bisa melakukannya.”

Trump mengatakan Palestina harus datang ke meja perundingan. “Karena saya katakan kepada anda bahwa Israel menginginkan perdamaian dan mereka juga menghendaki perdamaian  atau kami tidak akan melakukan apa-apa lagi bagi mereka.”

Trump menjelaskan pemerintahnya punya usulan perdamaian, yang sedang dikerjakan. Menurutnya, usulan itu sangat bagus bagi Palestina dan meliputi banyak hak yang telah dibahas beberapa tahun terakhir atau yang sudah disetujui. Namun dia tidak memberikan rincian usulan terbaru AS itu.

Sebelumnya, di Forum Ekonomi Dunia, Raja Yordania Abdullah mengatakan Yerusalem haruslah jadi bagian solusi yang komprehensif. Dia juga menyebutkan keputusan Trump telah menciptakan reaksi frustasi dari pihak Palestina, yang merasa tidak ada mediator jujur. Namun dia menambahkan, “Saya belum mau mengambil keputusan karena kita masih menunggu Amerika yang akan menyampaikan usulan (perdamaian).”

Trump Katakan Anaknya tak Salah Bertemu dengan Pengacara Rusia

Presiden Donald Trump bersama first lady Melania Trump di Washington, pada 12 Juli 2017. (Reuters)

 

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, pada  Rabu (12/7/2017) di Washington, bahwa dia dirinya tidak menyalahkan anaknya, Donald Trump Jr., atas pertemuannya  dengan seorang pengacara Rusia selama kampanye pemilihan presiden tahun 2016. Trump juga mengaku, hingga beberapa hari lalu, dirinya tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut.

Ketika ditanya apakah dia tahu bahwa anaknya bertemu dengan pengacara Natalia Veselnitskaya pada bulan Juni tahun lalu, dalam sebuah wawancara  dengan Reuters di Gedung Putih, Trump  mengatakan,  “Tidak, saya tidak tahu sampai beberapa hari yang lalu ketika saya mendengar tentang ini.”

Trump Jr dengan penuh semangat setuju untuk bertemu dengan wanita yang dia ceritakan itu adalah seorang pengacara pemerintah Rusia, yang mungkin telah merusak informasi tentang rival Donald Trump  dari Demokrat, Hillary Clinton, sebagai bagian dari dukungan resmi Moskow untuk kampanye ayahnya, demikian  menurut email yang dikeluarkan Trump Jr  pada hari Selasa.

Duduk di meja Oval Office-nya, Trump mengatakan, bahwa dia tidak menyalahkan  anaknya karena mengadakan rapat, menuliskannya sebagai keputusan yang dibuat dalam panasnya kampanye pemula dan non-tradisional.

“Saya pikir banyak orang akan mengadakan pertemuan itu,” kata Trump.

“Pertemuan itu berlangsung 20 menit, saya kira, dari apa yang saya dengar,” kata Trump. “Banyak orang, dan banyak pro politik, mengatakan semua orang akan melakukan itu.”

Email tersebut merupakan bukti paling nyata bahwa pejabat kampanye Trump, mungkin bersedia menerima bantuan Rusia untuk memenangkan pemilihan 8 November. Ini merupakan isu  yang telah menyelimuti  kepresidenan Trump, yang telah mendorong dilakukannya penyelidikan oleh Departemen Kehakiman dan Kongres A.S.

Donald Trump Jr., dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada hari Selasa, mengatakan: “Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saya akan melakukan hal-hal sedikit berbeda.”

 

Kepercayaan Putin?

Dalam wawancara dengan Gedung Putih, Trump  mengatakan bahwa dia telah menyatakan secara langsung kepada  Presiden Rusia Vladimir Putin,  jika dia terlibat dalam apa yang oleh intelijen A.S. katakan adalah campur tangan Rusia dalam kampanye kepresidenan, tetapi  Putin bersikeras bahwa dia tidak melakukannya.

Trump mengatakan, bahwa dirinya  menghabiskan 20 atau 25 menit pertama dalam pertemuannya selama lebih dari dua jam dengan Putin pada hari Jumat lalu di Jerman, untuk membicarakan mengenai masalah isu campur tangan Rusia dalam pemilihan.

“Saya berkata, ‘Apakah Anda melakukannya?’ Dan dia berkata, ‘Tidak, saya tidak sama sekali tidak.’ Saya kemudian bertanya kepadanya untuk kedua kalinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia sama sekali tidak mengatakannya, ” kata Trump.

Ketika ditanya apakah dia yakin akan penyangkalan Putin, Trump berhenti sejenak. “Melihat sesuatu terjadi dan kita harus mencari tahu apa itu, karena kita tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi pada proses pemilihan kita. Jadi ada sesuatu yang terjadi dan kita harus mencari tahu apa itu,” katanya.

Tentang Putin, dia menambahkan: “Seseorang mengatakan, jika dia melakukannya, Anda tidak akan tahu tentang hal itu. Itu adalah poin yang sangat menarik.”

Sementara badan intelijen A.S. dan bahkan anggota Kabinet Trump mengatakan, bahwa Rusia mencampuri pemilihan tersebut, Trump telah ragu mengenai masalah ini, kadang-kadang menunjukkan bahwa pelaku lain mungkin telah terlibat.

Trump tidak yakin apakah dia merasa bisa mempercayai Putin. Dia mengatakan, Putin dan Presiden China Xi Jinping sama-sama memperhatikan kepentingan negara mereka, karena dia memperhatikan kepentingan A.S.

“Saya bukan orang yang berkeliling untuk mempercayai banyak orang, tapi dia adalah pemimpin Rusia. Ini adalah kekuatan nuklir kedua yang paling kuat di dunia. Saya adalah pemimpin Amerika Serikat.  Saya mencintai negaraku, dia mencintai negaranya , “Kata Trump.

Seperti sebelumnya Trump mengatakan, bahwa tidak ada kolusi antara kampanyenya dan Rusia.

“Ada koordinasi nol, ini hal terbodoh yang pernah saya dengar,” katanya.

Presiden dari Partai Republik tersebut mengatakan, bahwa Demokrat telah menggunakan tuduhan tersebut untuk membenarkan kerugian Clinton pada Pilpres bulan November lalu, dengan mengatakan: “Gedung Putih berfungsi dengan indah, meskipun ada tipuan yang dibuat oleh Demokrat.”

Meskipun dia dan Putin dapat membuat kesepakatan gencatan senjata di Suriah, Trump mengatakan bahwa kepentingan mereka bertabrakan dengan isu-isu lain. Dia mengatakan bahwa penumpukan militer A.S. dan dorongan untuk meningkatkan produksi energi A.S. bertentangan langsung dengan Putin, yang negaranya bergantung pada ekspor energi.

Perbedaan mereka membuatnya bertanya-tanya, apakah Putin benar-benar mendukungnya pada Pilpres tahun lalu, seperti yang dilaporkan  oleh banyak laporan berita.

“Ini benar-benar pertanyaan yang saya harap akan saya tanyakan kepada Putin: Apakah Anda benar-benar mendukung saya?”***

Trump Digoyang Isu Dugaan Skandal Campur Tangan Intelijen Rusia

GEDUNG Putih masih digoncang isu mengenai keterlibatan intelijen Pemerintah Rusia, dalam campur-tangannya untuk memenangkan Donald Trup pada Pemilihan Presiden yang lalu.

Bahkan, setibanya di tanah airnya dari lawatannya ke Timur Tengah dan Eropa, Presiden Trump masih diterpa pemberitaan tak sedap, bahwa menantunya berupaya membuka jalur komunikasi rahasia dengan Moskow, menjelang Trump dilantik sebagai Presiden. Jared Kushner, demikian nama suami Ivanka Trump ini, kini termasuk pihak yang diselidiki oleh badan penyelidik federal Amerika (FBI).

Berikut laporan VOA: