Tag: Benyamin Netanyahu

Netanyahu Menang! Kabar Buruk Upaya Damai Israel-Palestina

JAYAKARTA NEWS— Benyamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud, dipastikan memenangkan pemilihan umum Israel dan akan kembali jadi perdana Menteri Israel. Namun kemenangan ini belumlah bulat, dia harus berkoalisi dengan paling tidak 3 partai lain agar bisa mengusai 65 kursi dari 120 kursi parlemen atau Kneset.

Kendati begitu, kemenangan sayap kanan menjadi kabar buruk untuk upaya perdamaian Israel – Palestina. Untuk pertama kalinya, setelah 43 bulan dan lima kali pemilu, parlemen akan dikuasai sayap kanan politik Israel.

Netanyahhu akan berusaha membentuk koalisi pemerintahan bersama Partai Shas, Partai UTJ (United Torah Judaism). Kedua partai ini bisa disebut ultra-relijius tapi kebanyakan tuntutan mereka lebih banyak isu dalam negeri. Nah, partai ketiga, Partai RZP (Religious Zionist Party akan jadi mimpi buruk Netanyahu.

Partai RZP dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir yang secara mengejutkan meraih 14 kursi, dalam pemilu 1 November Lalu. Sedangkan kedua partai ultra-relijius mendapat 19 kursi. Dan Likud sendiri memperoleh 39 kursi.

Netanyahu, yang pernah menjabat PM 1996 – 1999 dan 2009 – 2021 dan lulusan Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology, sudah lama disebut sebagai pemimpin sayap Kanan. Tapi kalau dibandingkan dengan Ben-Gvir mendadak dia jadi terasa berada di Tengah. Mungkin bisa disebut Partai RZP sebagai Ultra-Kanan atau Kanan – Jauh.

Platform politik utama RZP adalah menentang kehadiran negara Palestina, menyatakan kedaulatan di wilayah pemukiman yahudi di Tepi Barat dan kalau bisa seluruhnya, mendesak pembangunan 70 pemukiman baru. Kemudian, ada soal dukungan partai akan hak bersembahyang warga Yahudi di wilayah Temple of Mount atau dua masjid (Dome Of Rock dan Al Aqsa).

Semua platform politik RZP bertentangan langsung dengan dunia internasional, termasuk Presiden AS Joe Biden dan tentunya Uni Eropa. Jika Netanyahu bisa menjinakkan posisi RZP dan koalisi dibentuk, tetap saja upaya proses perundingan dengan Palestina akan punya ganjalan besar.

Namun, selama berkuasa, Netanyahu punya kiat-kiat tersediri dalam upayanya tetap diterima di dalam negeri dan sekaligus bermanuver di dunia internasional.

Pola pertama, Netanyahu sering berupaya menyeimbangkan urusan dalam negeri dan internasional. Bahkan dia juga bersedia terkena kecaman diplomatic atau kalah dalam “pertempuran” tapi memenangkan “perang”.  Misalnya, pada tahun 2020, dia menghentikan upaya mencaplok pemukiman di Tepi Barat kedalam wilayah Israel agar Perjanjian Abraham bisa ditanda-tangani dengan hasil terciptanya hubungan diplomatic dengan 4 negara Arab.

Pola kedua, Netanyahu lebih suka mengambil langkah-langkah kecil dengan sabar dan menghindar dari tindakan besar hingga mengundang “keributan” politik dan diplomatic.

Pola ketiga, dia harus memegang kendali penuh kebijakan politik dan tidak dibatasi oleh partai-partai koalisi. Ketika partai-partai koalisi mencoba terlalu dalam mendikte kebijakan pemerintah, Netanyahu biasanya mengganti mereka atau malah membubarkan koalisi dan memicu pemilihan umum, yang dipercepat.

Pola keempat, Netanyahu biasanya mempersiapkan ruang manuver untuk mengambil langkah yang tidak populer. Pada saat yang sama, dia akan menyalahkan politisi lawan dengan menyatakan mereka mencoba mengambil manfaat dari situasi yang sulit.

Selama ini, lebih dari 10 tahun, perundingan damai Israel – Palestina macet. Sementara pada kurun waktu yang sama, kekerasan antara militer Israel dan pejuang Palestina cenderung meningkat atau paling tidak jadi peristiwa sehari-hari.

Hamas, 4 November lalu, kembali melancarkan seranga roket ke Israel selatan. Israel kembali melakukan serangan udara ke wilayah Jalur Gaza. Hal semacam ini terus terjadi. Kemudian, operasi militer Israel di Tepi Barat dengan alasan memburu para teroris terus terjadi.

Gelombang kekerasan akan terus terjadi entah sampai kapan. Sementara solusi dua negara makin lama semakin jauh. Mungkin sangat diperlukan tangan kuat dari luar untuk menekan Israel — biasanya Amerika yang mampu dan juga menekan Palestina — kesatuan Arab sangat diperlukan. Kekuatan luar ini —- dengan cambuk dan roti — bisa memungkinkan kedua belah pihak duduk berunding dan mencapai kesepakatan damai. sumber: The Yerusalem Post/***leo

Trump Ancam Hentikan Bantuan kepada Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan PM Israel, Benyamin Netanyahu.

PRESIDEN  Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (25/1/2018), mengancam akan menghentikan bantuan kepada Palestina, jika Palestina tidak mengupayakan perdamaian dengan Israel. Dia mengatakan Palestina telah melecehkan Amerika dengan menolak bertemu dengan Wakil Presiden Mike Pence, yang mengunjungi Timur Tengah baru-baru ini.

Trump, yang memberi keterangan setelah bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Forum Ekonomi Dunia, mengatakan dia menghendaki perdamaian. Namun komentarnya makin menenggelamkan upaya-upaya menghidupkan kembali perundingan Israel- Palestina, yang sudah lama terhenti.

Palestina menolak bertemu dengan Pence setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan menyatakan akan memindahkan kedutaan besar AS ke kota itu dari Tel Aviv. Status Yerusalem merupakan isu paling pelik dalam perundingan damai Palestina-Israel.

Pengakuan Trump, pada Desember 2017 lalu, atas klaim Israel atas Yerusalem telah mengundang kecaman dari para pemimpin Arab dan menuai kritik dari seluruh dunia, termasuk para sekutu AS sendiri. Meski belakangan, AS menyatakan tidak menetapkan batas Yerusalem ( yang terdiri dari wilayah barat dan timur dan bagian timurlah yang jadi titik kunci isu perdamaian). Pemerintah AS juga menyatakan masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kedutaan AS benar-benar pindah ke Yerusalem (barat).

“Ketika mereka tidak menghormati, seminggu lalu, dengan tidak mengijinkan wakil presiden menemui mereka, dan kami memberi mereka ratusan juta dolar bantuan dan dukungan, jumlah yang besar, angka yang tidak seorangpun memahami — bahwa uang itu ada diatas meja dan uang itu tidak akan diberikan kepada mereka kecuali mereka duduk dan merundingkan perdamaian,” ujar Trump.

AS, bulan ini, mengumumkan akan menahan 65 juta dolar dari 125 juta dolar, yang dianggarkan untuk lembaga pengungsi yang khusus mengurus pengungsi Palestina (UNRWA). Anggaran lembaga ini hampir selurluhnya berasal dari kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB dan AS merupakan kontributor terbesarnya.

Sementara itu, jubir Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika telah menarik diri sebagai mediator perdamaian sejak pengakuannya akan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Hak Palestina tidak akan menegosiasikan dan Yerusalem tidak dijual. Amerika tidak akan punya peran apa-apa sampai menarik keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel,” ujar jubir Nabil Abu Rdainah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menolak Washington sebagai mediator perundingan damai dengan Israel. Dia juga menyatakan hanya akan menerima mediator internasional, yang terdiri dari banyak negara anggota.

Israel sendiri memandang Yerusalem sebagai ibukota negara, yang tidak dapat dibagi-bagi, kendati tidak memperoleh pengakuan internasional. Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibukota negaranya.

Posisi Israel, melalui PM Netanyahu menegaskan hanya Amerika yang bisa menjadi mediator perundingan damai. “Saya pikir tidak ada yang bisa menggantikan Amerika Serikat. Sebagai mediator yang jujur, sebagai fasilitator, tidak ada lembaga internasional yang bisa melakukannya.”

Trump mengatakan Palestina harus datang ke meja perundingan. “Karena saya katakan kepada anda bahwa Israel menginginkan perdamaian dan mereka juga menghendaki perdamaian  atau kami tidak akan melakukan apa-apa lagi bagi mereka.”

Trump menjelaskan pemerintahnya punya usulan perdamaian, yang sedang dikerjakan. Menurutnya, usulan itu sangat bagus bagi Palestina dan meliputi banyak hak yang telah dibahas beberapa tahun terakhir atau yang sudah disetujui. Namun dia tidak memberikan rincian usulan terbaru AS itu.

Sebelumnya, di Forum Ekonomi Dunia, Raja Yordania Abdullah mengatakan Yerusalem haruslah jadi bagian solusi yang komprehensif. Dia juga menyebutkan keputusan Trump telah menciptakan reaksi frustasi dari pihak Palestina, yang merasa tidak ada mediator jujur. Namun dia menambahkan, “Saya belum mau mengambil keputusan karena kita masih menunggu Amerika yang akan menyampaikan usulan (perdamaian).”