JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pertanian menghentikan sementara impor karkas dan daging domba guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat di tengah maraknya daging impor murah.
“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam siaran pers yang diterima pada Senin (2/12/2024), dilansir InfoPublik
Keputusan ini diperkuat dengan sejumlah langkah konkret yang dilakukan Kementerian Pertanian. Pada 18 November 2024, kementerian menggelar audiensi dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI). Tiga hari kemudian, Rembuk Nasional di Boyolali menjadi ajang untuk menyerap aspirasi peternak. Tidak hanya itu, inspeksi mendadak juga dilakukan pada 24 November ke 13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dalam pertemuan dengan importir daging pada 26 November, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai. Pernyataan itu memuat tiga poin utama, yakni kewajiban melaporkan realisasi impor dan stok secara berkala, larangan mendistribusikan daging impor ke pelaku UMKM seperti restoran dan pedagang kecil, serta komitmen untuk merealisasikan impor sesuai rekomendasi tanpa mengganggu pasar lokal.
“Kami tidak berkompromi soal keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Kebijakan ini kami rancang untuk melindungi peternak lokal yang menjadi tulang punggung industri peternakan,” tegas Amran.
Selain menata kebijakan domestik, Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini bertujuan membuka kembali akses pasar internasional sekaligus menyerap surplus produksi dalam negeri.
Pemerintah optimistis, kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan kebutuhan pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada daging impor, dan memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.***/din
SURABAYA, JAYAKARTA NEWS-Serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda Jawa Timur terhadap hewan ternak khususnya sapi perah cukup memprihatinkan. Saat itu(2022)PMK datang dan dalam waktu singkat menulari banyak sapi, sehingga sebagian ternak itu tidak berdaya dibuatnya.
Akibat penyakit tersebut sapi tertular dan menjadi tidak sehat. Adapun tanda-tandanya dapat diketahui: sapi seperti kurang kuat menahan badan dan lumpuh, mulutnya juga keluar air liur berlebihan serta kuku-kukunya mulai terkelupas.
Kondisi tersebut membuat para peternak menjadi resah karena mereka tidak bisa berbuat banyak bagaimana mengatasinya. Apalagi sapi yang terserang tidak mau makan karena mulutnya sakit.
Seorang peternak, Hariyanto, asal Pujon Lor mengakui PMK menyerang daerahnya di Pujon, Kabupaten Malang, seperti “angin”. Dia menyebut seperti “angin” karena begitu cepat PMK menular dari sapi satu ke sapi lainnya.
“Penyakit mulut dan kuku ini tidak terkendali banyak sapi yang sakit dan mati,” katanya kepada sejumlah awak media pada acara vaksinasi massal ternak yang dihelat oleh Provinsi Jatim pada Senin(28/8) lalu di Pujon.
Lelaki yang mengaku punya 17 ekor sapi perah ini mensiasati dengan memberikan makanan herbal pada sapi-sapinya agar tetap sehat. “Makanan herbal itu terdiri dari kunir, jeruk lemon dan kalsium dihaluskan terus diberi air diminumkan ke sapi,” tuturnya sembari menambahkan pengetahuan untuk memberi makanan herbal didapatkan dari bapak dan kakeknya.
Kendati demikian ia mengakui kalau ada sapi kecilnya yang mati. Waktu itu ada sapi bunting miliknya melahirkan. Begitu keluar bayi sapi tersebut sudah dalam kondisi meninggal. “Mungkin induk sapi sudah terkena PMK,” tambah dia.
Khusus untuk program vaksinasi massal yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim, pihaknya berterima kasih karena banyak membantu sehingga sapi-sapi yang dia punyai termasuk para peternak di kawasan Pujon sudah banyak yang sehat.
Selain program suntik, tim vaksinasi massal juga memberikan obat-obatan dan vitamin untuk sapi yang sedang sakit. Diharapkan dengan pemberian obat dan vitamin itu sapi-sapi yang sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti vaksinasi massal.
Dia juga mengemukakan untuk saat ini sapi miliknya atau juga para peternak lain memang belum maksimal produksinya. ” Sekarang berkisar 10 liter susu perhari untuk satu sapi. Kalau dulu bisa 15 liter,” ujarnya.
Kadis Peternakan Indyah saat memberikan keterangan pers terkait vaksinasi massal di Pujon (foto: poedji)
Dalam pada itu Kadis Peternakan Jatim Indyah Aryani yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, dengan program vaksinasi massal, kondisi sapi perah terkini sudah membaik bahkan bisa dikatakan melandai. “Kalau dulu statusnya wabah saat ini menjadi penularan,” katanya.
Ia menyatakan, vaksinasi penting untuk pencegahan suatu penyakit. Target untuk tahun 2023 ini 7,3 juta dosis vaksin harus disuntikan dan sekarang sudah 6,8 juta vaksin terpakai. “Jatim masuk paling tinggi vaksinasinya se-Indonesia,” tutur Indyah.
Pihaknya juga meyakinkan target 2023 akan terpenuhi mengingat dosin vaksin masih tersedia sehingga tidak perlu kehabisan dalam mengatasi masalah pencegahan PMK tersebut.
Tentang pencegahan penyakit dari luar daerah dia menyebut sudah membentuk tim yang tugasnya mengecek sapi-sapi yang masuk ke Jatim. “Ada 10 titik yang sudah kami siapkan dan selalu memonitor,” katanya.
Dikemukakan pula kalau jumlah sapi perah di Jatim berkisar 305 ribu ekor. Agar keberadaan sapi lebih baik lagi dan semakin meningkat ada cara yang ditempuh yakni; upaya produksi bagaimana kelahirannya keluar betina, transfer embrio yang baik dan mendatangkan sapi betina yang fresh.
Kampung Susu Terbaik
Sukses program vaksinasi massal yang menjadi kebijakan Pemprov Jatim dalam menanggulangi PMK dapat dilihat dari menggeliatnya sebuah dusun Brau yang masuk Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
Patung sapi perah di kampung susu Brau di Batu (foto: poedji)
Dusun Brau yang terletak di salah satu perbukitan di Gunung Banyak merupakan penghasil susu terbanyak sehingga disebut Kampung Susu. Selain itu jumlah sapinya lebih banyak dibanding penduduk.
Menurut Munir, ketua kelompok tani disana, dusunnya mampu merubah perekonomian yang kurang baik menjadi baik. “Dulu kampung ini disebut kampung preman dan kami bisa merubahnya menjadi kampung susu,” tuturnya.
Disebutkan volume susu yang dihasilkan 5 ribu perhari. Namun jumlah itu ternyata masih kurang banyak karena permintaan saat ini melonjak menjadi 10 ribu perhari.
Ia juga menjamin kalau produksi susu dari Dusun Brau sangat baik sehingga banyak permintaan dari berbagai perusahaan yang membutuhkan bahan baku susu.
Untuk itulah pihaknya meminta kepada para peternak segera membawa susu yang habis diperas ke koperasi untuk ditampung di mesin pendingin agar terjaga kualitasnya.
Untuk mengecek susu yang dikirim maka sebelum masuk ke mesin pendingin penelitian dilakukan dengan seksama. Kalau tidak memenuhi persyaratan koperasi akan menolaknya.
Dengan cara tersebut para peternak berusaha semaksimal mungkin memberikan susu terbaik dengan cara merawat sapi agar benar-benar sehat serta memberikan pakan terbaik dan tidak asal-asalan.
Adapun jumlah sapi perah di Desa Brau ada sekitar 800 ekor lebih. Ini lebih banyak dibanding warga disana. “Rata-rata 90 persen penduduknya adalah peternak,” demikian Munir.
Gubernur Khofifah Raih Penghargaan
Berkat kontribusi besar yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam penanganan wabah PMK, Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia(IDHSI) memberikan penghargaan tertinggi sebagai Best Local Govermment Support for Cattel Practifioners baru-baru ini. Berita itu termuat dalam rilis Kominfo Jatim melalui Jatim Newsroom.
Foto: istimewa
Menurut Khofifah, penghargaan untuknya itu berkat buah kerja keras semua pihak termasuk Pemkab/ Pemkot dan para peternak sapi di Jatim.
“Jatim merupakan produsen sapi terbesar di Indonesia. Untuk itu, ketika PMK pertama kali muncul maka hal ini menjadi perhatian serius bersama. Sebab dibutuhkan penanganan secara komprehensif. Tidak saja Jatim tapi juga daerah lain,” katanya di Gedung Grahadi Senin(24/7).
Ditambahkan, vaksinasi PMK digencarkan sejak dinyatakan sebagai wabah nasional. Hingga kini total sebanyak 6,1 juta dosis vaksin sudah diberikan dan telah didistribusikan sebanyak 52 persen dari total vaksinasi PMK di Indonesia.
Hal itu, lanjutnya semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen daging sapi. Selain itu juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terkait kualitas daging sapi di Jatim.
Selain menggencarkan vaksinasi, pihaknya juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jatim No 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Wabah PMK pada Ternak.
Dukungan berbentuk kebijakan strategis tersebut dinilai oleh IDHSI sebagai langkah terbesar di bidang peternakan dan kesehatan hewan khususnya persapian.
Berkat penanganan dan kebijaksanaan itu maka dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun wabah PMK berhasil dikendalikan oleh Pemprov Jatim. (poedji)
SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak khususnya sapi di Jawa Timur mencapai yang tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data pada https://isikhnas.com/ sejak awal kebijakan vaksinasi PMK diambil yaitu tanggal 14 Juni 2022 sampai 3 Agustus 2023 sebanyak 6.157.914 dosis vaksin telah dimanfaatkan hewan ternak di Jatim.
Urutan selanjutnya Provinsi Jateng dengan capaian 2.014.593 dosis, NTB dengan 1.879.096 dosis, lalu Bali 1.098.642 dosis dan Lampung dengan capaian 948.064 dosis.
Atas capaian ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja keras semua pihak dan stakeholder, baik di lingkup di Pemprov maupun Kab/Kota se Jatim. Hal ini menurutnya, juga menunjukkan Jatim sangat serius dalam upaya pengendalian dan pencegahan meluasnya PMK.
“Alhamdulillah capaian vaksin PMK Jatim tertinggi di Indonesia. Capaian vaksin PMK Jatim ini secara keseluruhan dari tahun 2022 sampai 2023 juga berkontribusi 36 persen pada capaian vaksinasi PMK Nasional,” katanya, kepada awak media Senen (7/8).
“Ini merupakan komitmen kita bersama untuk segera dilakukan sejak awal munculnya PMK di Jawa Timur. Langkah antisipatif ini memang terus saya tekankan agar pengebdalian bisa maksimal,” lanjutnya.
Khofifah menambahkan, masih berdasarkan data dari https://isikhnas.com/ capaian vaksinasi PMK Jatim di tahun 2023 mulai 1 Januari sampai 3 Agustus 2023 telah mencapai 3.613.085 dosis.
Sementara posisi kedua sampai kelima berturut-turut adalah Provinsi Jateng dengan capaian 682.365 dosis, NTB 680.883 dosis, Lampung 354.483 dosis dan Sulawesi Selatan 350.119 dosis.
“Alhamdulillah capaian vaksinasi PMK Jatim di tahun 2023 yang belum sampai akhir ini sudah setara 47 persen, semoga signifikan dalam menjaga hewan ternak kita agar sehat dan aman dikonsumsi,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa langkah antisipatif ini melibatkan banyak pihak di Jatim. Seperti Tenaga Kesehatan (Nakes) Hewan baik dokter hewan maupun paramedik veteriner.
“Kami juga melibatkan ratusan dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI),” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, Pemprov Jatim juga bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melatih para nakes dari unsur TNI dan POLRI. Selain itu, juga melibatkan ratusan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya dan Universitas Wijaya Kusuma.
“Dengan jumlah SDM yang begitu besar maka tidak salah kalau Jatim berhasil menempati posisi teratas pada capaian vaksinasi PMK,” katanya.
Kembali Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang harus terus dibangun dengan semua pihak. Karena masalah apapun akan dapat diselesaikan ketika semua pihak bergandengan tangan melakukan percepatan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
“Memang kolaborasi, sinergi, strong partnership harus terus dibangun diantara semua stakeholder, ini adalah kunci,” pungkasnya. (poedji)
JAYAKARTA NEWS— Penyakit Mulut dan Kuku atau disingkat PMK telah menyebar di 22 provinsi di Indonesia. Sejak awal merebaknya virus PMK, Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat penyebaran yang tinggi. Hingga Rabu (20/7) pukul 12.00 WIB, kasus aktif PMK di Provinsi NTB menembus angka 26.351 ekor hewan ternak tertular.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung pelaksanaan penanganan PMK di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/7).
“Kami datang ke Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok untuk memastikan secara langsung langkah-langkah penanganan PMK yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya, karena kita tahu NTB menjadi sentra utama penghasil produksi daging dan hewan ternak,” Kata Suharyanto.
Kunjungan diawali dengan meninjau salah satu kandang ternak di Dusun Bun Mudrak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat 120 ekor hewan ternak sapi di kandang tersebut yang dimiliki oleh Kelompok Ternak Sumber Rezeki.
Petugas memasukkan cairan vaksin PMK ke dalam spuit dan selanjutnya akan disuntikkan kepada hewan ternak yang masih sehat/foto: BNPB
Pada peninjauan itu, Ketua Satgas Penanganan PMK berkesempatan untuk menyuntikkan vaksin kepada salah satu hewan ternak yang berada di kandang tersebut.
“Vaksinasi menjadi salah satu strategi dalam penanganan PMK. Harapannya vaksin yang disuntikkan kepada hewan yang sehat akan menghasilkan kekebalan dan imunitas sehingga hewan ternak bisa terhindar dari virus,” jelas Suharyanto saat ditemui awak media.
Selain itu, Suharyanto juga memastikan pelaksanaan Biosecurity, yang salah satunya adalah penyemprotan disinfektan berjalan dengan baik. Seperti di kandang Kelompok Ternak Sumber Reseki, setiap orang dan hewan yang akan keluar masuk ke kandang harus dilakukan penyemprotan disinfektan.
“Penyemprotan disinfektan ini penting mengingat virus PMK bisa dibawa oleh manusia maupun barang dan menularkan kepada hewan ternak lain,” jelas Ketua Satgas PMK yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB.
Selanjutnya, Suharyanto bersama rombongan menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat untuk meninjau pintu masuk lalu lintas hewan ternak.
Di Pelabuhan Lembar sendiri sudah didirikan Pos Komando (Posko) Satgas Penangan PMK yang dijaga oleh unsur Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Balai Karantina Pertanian, TNI, dan Polri. Seluruh kendaraan yang membawa hewan ternak akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik oleh petugas di Posko Pelabuhan untuk memastikan hewan ternak dan produk yang dibawa bebas dari virus PMK.
Selanjutnya, kendaraan dan hewan ternak akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Apabila kendaraan membawa ternak maka dilakukan penyemprotan terhadap kendaraan dan ternaknya. Jika hanya membawa produk, maka kendaraannya saja yang akan dilakukan disinfektan.
Terakhir, di setiap pintu keluar dan masuk pelabuhan juga disediakan karpet disinfektan, di mana seluruh kendaraan akan melewati karpet yang telah dibasahi oleh cairan disinfektan untuk memastikan roda-roda bebas dari virus PMK.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menjelaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pelibatan itu disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK di Daerah.
Hal itu disampaikan Teguh saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri secara daring Rapat Persiapan Penugasan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhambinkamtibmas) dalam Penanganan PMK.
“Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 32 Tahun 2022 kepada gubernur dan bupati/wali kota yang wilayahnya ditetapkan sebagai daerah yang terdampak wabah PMK. Salah satu diktum menyebutkan pelibatan TNI dan Polri dalam pengendalian dan penanganan PMK,” terang Teguh.
Teguh menyampaikan bahwa Kemendagri akan menyosialisasikan Inmendagri tersebut kepada pemerintah daerah. Langkah ini agar daerah dapat mengerakkan segenap aparatur pemerintahannya dan membangun kerja sama dengan TNI/Polri dalam penanganan PMK sebagaimana yang telah diamanatkan Inmendagri.
Adapun Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 merupakan aturan terbaru menyusul Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang lalu. Inmendagri Nomor 31 Tahun 2022 menginstruksikan daerah untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan PMK pada hewan ternak di masing-masing wilayah melalui pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan.
Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain dari Kemendagri, rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Menteri Pertanian, Kepala BNPB, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Kakorbinmas Polri, Kapolda Jabar, Kapolda Bali, Kapolda NTB, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda NTB, Pangdam Siliwangi, perwakilan dari Kodim Brawijaya, serta Danrem NTB.***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Upaya Pemprov Jawa Timur untuk terus mengawal upaya percepatan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah di Jatim berlanjut tanpa henti.
Hari ini, Rabu (25/5), Pemprov Jatim bersama Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Surabaya dan Tim Pakar menggelar Rapat Koordinasi guna merumuskan langkah Percepatan Penanganan dan Pengendalian PMK pada Hewan Ternak di Jatim.
Usai rapat tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa saat ini total ada sebanyak 15 kabupaten kota yang statusnya zona hijau atau bebas dari infeksi PMK.
Ia juga menegaskan bahwa kabupaten kota berstatus zona hijau PMK tersebut, hewan ternaknya dipastikan tetap terlindungi dan bisa menyuplai kebutuhan sapi bagi daerah yang memerlukan. Termasuk untuk hewan kurban Idul Adha.
“Pusvetma dan Tim Pakar saya minta membuat exercise secara lebih detail terutama melakukan proteksi terhadap 15 kabupaten kota yang saat ini masuk kategori zona hijau,” ungkap Gubernur Khofifah, dalam wawancara usai rakor.
Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 15 Kab/Kota yang masuk dalam kategori zona hijau PMK meliputi Sampang, Pamekasan, Sumenep, Banyuwangi, Situbondo, Ngawi, Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota Blitar dan Kab. Blitar. Sedangkan 23 Kab/Kota sisanya merupakan wilayah zona kuning PMK.
“Nah kita lindungi kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah zona kuning atau merah. Karena kita lihat, beberapa daerah misalnya Pangkal Pinang itu suplai sapinya dari Madura. Sehingga perlu kita pikirkan bagaimana tetap bisa suplai ke sana secara aman,” katanya.
Proteksi yang dimaksud misalnya dengan pengiriman sapi melalui jalur penyebrangan laut. Tentunya dengan tidak melewati kawasan zona kuning.
“Bahkan kalau memungkinkan nanti kita minta izin ke Menteri Perhubungan untuk bisa direct,” imbuh Khofifah.
Dirinya kemudian juga menambahkan bahwa mobilitas pengiriman hewan ternak di daerah mataraman juga perlu diproteksi dengan baik. Misalnya dengan tidak mengirimkan hewan ternak yang dari zona kuning melewati daerah zona hijau.
“Nah proteksi-proteksi seperti ini membutuhkan komitmen kita semuanya. Apakah dari kabupaten atau Kota, Camat sampai di tingkat desa, babinsa, babinkamtibmas, sama-sama kita menjaga,” tuturnya
“Maka melalui momen ini saya rasa kita semua harus memiliki tujuan dan pemikiran yang sama. Agar semua pihak hingga lini terbawah bisa bergerak dan mengendalikan penyebaran PMK,” tambah Khofifah
Komitmen untuk melakukan proteksi di wilayah yang masih tergolong zona hijau PMK menurut Khofifah adalah upaya untuk menghindari para jagal yang masuk ke desa -desa dan menawar ternak dengan harga yang sangat murah. Kita jaga dan kita lindungi ternak dan peternak kita.
“Ini mendekati momen Idul Adha, kita harus cegah para pembeli sapi khususnya jagal yang mulai masuk ke desa-desa dan menawar sapi dengan harga sangat murah. Kita jaga dan lindungi agar peternak tetap tenang,” ucapnya.
Berdasarkan data Posko Terpadu Penanganan PMK Hewan Ternak Pemprov Jatim per tanggal 24 Mei 2022 sebanyak 8.794 sapi terjangkit PMK. Dari total tersebut sebanyak 1.482 sapi telah dinyatakan sembuh dari PMK.
Sedang untuk sebaran kasus PMK di Jatim, 5 Wilayah yang tercatat memiliki jumlah kasus PMK Hewan Ternak aktif yakni Lumajang dengan 1.595 kasus, Gresik dengan 1.531 kasus, Mojokerto dengan 1.175 kasus, Probolinggo dengan 972 kasus, dan Sidoarjo 862 kasus.
Pengembangan dan Produksi Vaksin PMK
Sementara itu Kepala Pusvetma Surabaya Edi Budi Susila mengaku bahwa dirinya dan Tim Pakar telah siap untuk memproduksi vaksin seperti arahan Menteri Pertanian.
Dirinya menyebut pengembangan vaksin akan dilakukan dengan metode kultur jaringan untuk membuat Vaksin inaktif (Killed vaccine).
Vaksin tersebut merupakan jenis vaksin yang mengandung virus yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus tetap utuh, namun tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak.
“Ini berfungsi untuk melindungi hewan ternak yang belum terjangkit dari penularan PMK. Untuk yang sudah terjangkit akan kami maksimalkan pengobatan dan perawatannya,” ungkap Edi
Disisi lain, upaya edukasi bagi para peternak juga masif dilakukan dengan sinergi dari berbagai pihak. Pasalnya, dibeberapa daerah masih ditemukan adanya petani yang tidak paham penanganan hewan ternak yang terindikasi tertular PMK.
“Berikan vitamin agar imunitasnya bertambah dan mencegah penularan. Cuci mulut sapi dengan NaCL. Lalu bersihkan kandang dengan disinfektan setiap pagi dan sore, pastikan pula kebersihan kandang dan alatnya selalu terjaga,”
Diakhir, Edi mengatakan bahwa dirinya bersama jajaran Pusvetma dan Tim Pakar sangat terbuka apabila ada penambahan Guru Besar dari wilayah lain untuk turut bergabung dalam upaya percepatan penanganan PMK hewan ternak melalui pembuatan vaksin.
“Kami sangat terbuka jika Ibu Gubernur merekomendasikan Guru Besar dari tempat lain untuk bergabung guna percepatam pembuatan vaksin ini,” pungkasnya. (poedji)
