Tag: perekonomian

Fahri Hamzah: Banyak Orang yang Salah Paham Cara Presiden Prabowo Mengelola Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan, banyak orang yang salah paham terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya negara dalam mengelola ekonomi.  Padahal hal itu menjadi keinginan para pendiri bangsa.

Apabila sumber daya alam (SDA) dikuasai negara maka mobilitas  kekayaan alam bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan sistem jaminan sosial sesuai dengan kontitusi.

Hal itu  disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangssan dengan tema ‘Negara dan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) malam.

“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu,  tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah.

Namun, banyak orang yang salah paham dengan pernyataan -pernyataan Presiden Prabowo terhadap cara mengelola ekonomi tersebut.

Fahri menegaskan, bahwa cara mengelola ekonomi, terutana SDA yang dilakukan oleh Presiden Prabowo  seperti kesepakatan para pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara, dan bukan sebaliknya dikuasai oleh segelintir orang seperti di negara-negara kapitalis.

“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.

Sehingga semua pihak harus konsisten kembali pada cara ekonomi dalam mengelola SDA yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Sumber daya  alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” katanya.

Apabila negara tidak ikut serta mengontrol  dan mendistribusikan hasil- hasil SDA, maka akan menjadi tidak fair bagi masyarakat, dan pemerintah dianggap melaksanakan Pasal 33 UUD.

“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk  menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif  sesuai yang dimandatkan oleh UUD , maka adalah wajar,” katanya.

Sebab, jika melihat struktur pendapatkan negara, hal itu masih terlihat didominasi  dari sektor sumber daya alam , bukan berasal dari dominasi sumber daya manusia  (SDM), industri atau teknologi .

“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya , maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” katanya.

Presiden Prabowo, lanjut dia, tengah berupaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas, unggul  dan punya kemampuan dalam bidang teknologi tinggi.

Adapun pendanaan untuk menciptakan SDM itu, saat ini diambil dan bersumber dari pengelolaan SDA yang diatur sesuai mandat Pasal 33 UUD.

“Tetapi kalau sudah merupakan kemajuan, secara sumber daya manusianya,  bisa  memproduksi teknologi yang tinggi, maka porsi-porsi kebebasan dalam menyelengarakan ekonomi dapat disesuaikan  dari kesibukan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Hal ini yang perlu ia garis bawahi, kenapa Presiden Prabowo begitu menggebu-gebu di dalam meningkatkan pelayanan sosial yang maksimal kepada masyarakat,

Karena Presiden Prabowo memiliki kepedulian lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

“Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden. Kepada beliau saya mengusulkan  sistem jaminan sosial yang komprehensif itu mulai kita pikirkan. Karena mandat UUD 1945,” ujarnya.

Menyatukan Sistem Jaminan Sosial

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah seperti sekarang, sudah selayaknya disatukan secara komprehensif, sehingga menjadi besar dan pelayanan menjadi lebih baik.

“Kita ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Tapera untuk perumahan meskipun gagal menyusun antrian seperti BPJS. Tetapi ada kartu-kartu, Kartu Pintar, Kartu Pelajar, ada kartu pemeriksaan Kesehatan gratis dan ada juga penyelenggaraan sistem lain seperti MBG dan  Sekolah Rakyat dan lain-lain,” jelasnya.

Fahri mengatakan, penyelenggaraann sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah ini, perlahan dicoba untuk disatukan oleh Presiden Prabowo.

“Presiden sudah sangat baik dengan mengajak dengan mendisiplinkan kita  dengan dikeluarkan Inpres DTSEN , tanggal 4 Pebruari 2025 lalu. Dan di DPR sekarang diselenggarakan pembahasan Undang-undang Satu Data,” katanya.

Penggunaan UU Satu Data ini,  akan menjamin seluruh warga negara terdata dengan baik, dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial akan dapat diselenggarakan lebih massif lagi.

“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 dan batang tubuhnya,  sangat jelas sekali. Melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan sekaligus janji negara kepada rakyatnya,” ujar Fahri.

Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial dan peningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

“Kita percaya,  bahwa cara kita membangun Indonesia seperti sekarang, maka Indonesia sebagai superpower baru akan terselenggara.  Peradaban Indonesia akan punya kontribusi pada kehidupan umat manusia,” katanya.

Perkuat Kelas Menengah

Fahri menambahkan, Presiden Prabowo saat ini berupaya keras untuk memperkuat kelas menengah melalui peningkatan  industrialisasi dan hilirisasi yang masif.  Tidak saja hilirisasi mineral dan tambang, tetapi juga hilisasi pangan dan holtikultura.

“Semua sektor diperkuat, sehingga tidak hanya orang-orang yang dengan pendidikan tinggi bekerja, tapi juga di sektor-sektor yang paling bawah. Semua akan dipekerjakan, sehingga bisa naik kelas,” katanya.

Pusat-pusat industrialisasi ini, kata Fahti, nanti akan turun hingga ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan, sehingga ekonomi rakyat semakin menggelinding dan massif.

“Kecamatan nanti mengirimkan hasilnya  ke kabupaten/kota, diteruskan ke provinsi atau dari kabupaten dan provinsi mengekspor ke luar negeri ,” katanya.

Wakil Menteri PKP ini mengungkapkan, permintaan terhadap barang komoditas dari Indonesia sangat besar permintaannya, sehingga menjadi peluang dan kesempatan untuk maju,

“Kemajuan ini nanti pada akhirnya akan mempekerjakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan menciptakan kelas menengah yang besar. Hal-hal ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya.

Hal itu bisa dilakukan apabila kebocoran pengelolaan dan eksploitasi SDA selama ini bisa diakhiri, serta praktik korupsi di berbagai sektor bisa diberantas.

“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” katanya.

Cara untuk mengakhiri gap di masyarakat tersebut, antara lain dengan upaya pemerintah  menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial, sehingga dapat mengoreksi ketimpangan secara nyata.  

“Rakyat kita masih hidup dengan kemiskinan ekstrem  dan sangat memprihatinkan. Nah, jurang ini akan diakhiri dan dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tercipta kelas menengah yang lebih besar dan pemerataan yang lebih luas,” katanya.

Sehingga ke depanya , Indonesia akan menjadi bangsa yang mencerminkan semua  keadilan. Baik itu keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan hukum.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia , bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat.  Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya. (*/di)

Koperasi di Jatim Terbanyak Nasional, Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Capai 58,36%

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Seluruh  elemen strategis diajak menyatukan langkah memajukan koperasi di Jawa Timur. Bukan tanpa alasan,  karena koperasi menjadi salah satu  kunci pengungkit kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Hal itu ditekankan Gubernur Khofifah bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 yang jatuh hari ini, Rabu (12/7).

“Peran Koperasi sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Jatim. Berdasarkan data, Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi hingga 58,36% terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” tegas Khofifah kepada awak media di Surabaya.

Saat ini, total ada 22.388 unit koperasi aktif di Jawa Timur. Jumlah koperasi di Jatim ini merupakan yang terbanyak secara nasional. Atau jika dipersentase jumlah koperasi Jatim mencapai 17% dari total jumlah koperasi di Indonesia.

Tak hanya unggul dari segi kuantitas, namun koperasi di Jatim juga ditunjang kualitas yang diwujudkan dengan kepemilikan sertifikat. Dimana berdasarkan data Dinkop dan UKM Jatim per triwulan 2 tahun 2023, koperasi bersertifikat di Jawa Timur berjumlah 13.316 unit.

Masifnya perkembangan koperasi di Jatim turut mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat. Ini karena setiap koperasi memiliki modal yang tak sedikit. Jika dilihat datanya, Modal sendiri yang digunakan koperasi di Jatim berjumlah Rp 16,4 triliun. Sedangkan modal luar yang digunakan berjumlah Rp 22,8 triliun.

Tak hanya itu, total aset koperasi Jawa Timur berjumlah Rp 39,3 triliun, volume usaha berjumlah Rp 32,3 triliun, sedangkan SHU mencapai angka Rp 1,3 triliun.

“Dengan kekuatan koperasi yang begitu besar dan kontribusinya bagi ekonomi Jatim yang signifikan, maka penting bagi kita untuk memberikan penguatan agar koperasi bisa terus berkembang. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitasnya. Mulai kualitas SDM, kualitas usaha, dan kualitas produknya,” tegasnya.

Untuk itu, terang Khofifah, dalam upaya memajukan koperasi di Jatim pihaknya terus mendorong modernisasi koperasi. Setelah berhasil mewujudkan 50 Koperasi Modern pada 2022, tahun ini sedang dilakukan pendampingan kepada 20 koperasi lainnya.

“Salah satu yang sedang kita dorong adalah Koperasi Milenial. Saat ini ada 7 koperasi yang bergerak di jasa software, cafe kekinian, kuliner, fashion batik, pertanian dan peternakan,” terang Khofifah.

Tak hanya pendampingan, Pemprov Jatim juga melakukan penanganan terstruktur untuk koperasi bermasalah. Baik melalui layanan konsultasi hukum atau bedah koperasi secara rutin.

“Koperasi selama ini berperan penting untuk membangun perekonomian bangsa dengan menjadi tumpuan dalam penguatan perkembangan ekonomi nasional meskipun di tengah tantangan global. InsyaAllah dengan ini, koperasi kita bisa lebih hebat dari sebelumnya,” tutup Khofifah.

Di sisi lain, di momen ini Gubernur Khofifah juga turut menyampaikan komitmennya terhadap hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 tentang perkoperasian. Menurutnya RUU Perkoperasian yang tengah dirancang ini selaras dengan semangat untuk mendorong koperasi naik kelas.

“RUU Perkoperasian ini dirancang untuk mendorong koperasi lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Oleh karenanya seyogyanya didorong masuk prolegnas dan prioritas. Kita terus mendorong  keberadaan koperasi di Indonesia khususnya di  Jatim mampu menjawab tantangan zaman dan semakin berdaya saing,” ungkapnya.

Terlebih, berbagai isu strategis dibahas dalam RUU tersebut. Antara lain terkait pembaharuan ketentuan modal koperasi dan lapangan usaha koperasi berdasarkan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mencantumkan 1.790 pilihan.

“Pembaharuan yang sangat penting juga terkait adopsi teknologi digital dalam tata kelola usaha, kelembagaan dan pengaturan khusus tentang simpan pinjam, rekognisi koperasi syariah serta afirmasi koperasi sektor riil,” jelas Khofifah.

“Koperasi ini sudah menjadi pendukung ekonomi masyarakat sejak kemerdekaan. Saya berharap  peringatan hari koperasi tahun ini dapat kita jadikan momentum untuk kembali membangkitkan koperasi dan pemahaman masyarakat atas koperasi,” tegasnya.

Tak lupa, di peringatan Hari Koperasi ini, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya pada seluruh pelaku gerakan koperasi. Sebab merekalah para punggawa yang membuat koperasi di Jatim begitu masif dan hidup.

“Maka izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada para pegiat gerakan koperasi di Jatim. Mari kita terus semangat untuk memajukan koperasi di Jatim. Pemajuan Koperasi Kunci Kesejahteraan Masyarakat,” pungkasnya. (poedji)

Pencabutan PPKM Sinyal Positif Bagi Kebangkitan Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo resmi mencabut status Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan itu harus disambut dengan rasa syukur.

Menurutnya kebijakan PPKM yang diberlakukan sejak April 2020 itu menambah berat secara sosial ekonomi dan jelas tidak mudah bagi semua warga bangsa.

Ketua Umum Partai Golkar itu berharap usai pencabutan PPKM, masyarakat dapat lebih kuat dan sehat untuk kembali bangkit. “Semoga dengan dicabutnya PPKM di akhir tahun ini membuat Indonesia di tahun 2023 lebih sehat, lebih kuat, lebih bersatu, lebih sejahtera dan merata, serta lebih maju,” terangnya.

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengungkapkan pencabutan status PPKM oleh pemerintah akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, meski tidak terlalu besar.

“Menurut saya cukup bagus pencabutan PPKM walaupun tidak begitu besar dampaknya,” terang sosok yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) periode 2021-2025 itu, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, dampak yang tidak terlalu besar itu disebabkan masyarakat saat ini sudah tidak terlalu memperdulikan status PPKM. Aktivitas masyarakat saat ini juga dinilai tidak sepenuhnya taat pada rambu-rambu PPKM.

“Karena selama ini sebenarnya di masyarakat isu PPKM juga sudah tidak begitu dipatuhi dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

Meski demikian, pencabutan status PPKM mampu memberikan sinyal positif pada masyarakat. Pada titik itu, kepercayaan masyarakat akan pulih dari yang sebelumnya selalu dibayang-bayangi ketakutan pandemi covid-19.

“Jadu, pencabutan PPKM itu memberikan sinyal positif dan kepercayaan bagi masyarakat bahwa pandemi telah berubah menjadi endemi,” tambahnya.

Selain itu, pencabutan PPKM akan membuat ekonomi dalam negeri semakin berputar. Menurut Teguh, para produsen dan konsumen kini bisa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas ekonomi karena sudah tidak lagi bersinggungan dengan aturan yang berlaku selama pandemi.

“Dengan dicabutnya PPKM memberikan kepastian usaha sehingga konsumen maupun produsen bisa lebih leluasa untuk mempersiapkan usaha dan konsumsi tanpa ada kekhawatiran adanya perubahan kebijakan terkait covid-19,” pungkasnya.

Kian Positif

Hal senada diungkapkan Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan dicabutnya PPKM akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun karena pandemi masih terus berlangsung, maka pemerintah harus mengantisipasi jika ada lonjakan kasus atau ada varian baru.

“Secara umum tentu dengan penarikan kebijakan ppkm ini ada sektor yang kemudian berpotensi terdampak positif. Salah satunya adalah sektor pariwisata dan lapangan usaha yang mengikutinya seperti misalnya transportasi dan juga usaha restoran makanan dan minuman,” kata Yusuf, Senin (2/1).

Selama dua tahun, dengan adanya pelarangan aktivitas masyarakat, sektor pariwisata sangat terpuruk, namun mulai menggeliat lagi terkhusus di akhir tahun ini.

“Dengan bergeliatnya sektor pariwisata sektor transportasi juga akan mengikutinya karena perjalanan tentu akan menggunakan jasa transportasi dan dengan semakin banyaknya potensi jumlah wisatawan baik itu dari domestik maupun dari luar sektor transportasi baik itu udara, laut dan darat berpotensi tumbuh lebih baik di tahun ini,” jelas Yusuf.

Namun dia mengingatkan, agar pemerintah mempunyai mitigasi jika ada peningkatan kasus kembali. “Saya kira, dengan pengalaman penanganan pandemi covid-19 Terutama ketika munculnya varian Delta maupun omicron pemerintah seharusnya sudah paham apa yang kemudian perlu dipersiapkan atau tahapan ketika itu mengalami tren peningkatan dan tentu perlu ada semacam titik dimana pemerintah kembali memberlakukan ppkm dan titik inilah yang kemudian perlu didalami ketika mana pemerintah menjalankan kembali kebijakan PPKM ini,” pungkas Yusuf.***/din

Pemerintah akan Mampu Redam Efek Negatif Kenaikan Suku Bunga

JAYAKARTA NEWS— Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto mengatakan, kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI7DRR)  menjadi 5,25% akan menimbulkan dampak negatif, namun bisa diredam oleh pemerintah.

“Dampak negatif yang paling dirasakan adalah kenaikan suku bunga kredit perbankan dan lembaga keuangan. Kenaikan suku bunga kredit ini akan sangat dirasakan oleh para pelaku industri karena biaya modal menjadi meningkat. Padahal selama ini mereka sudah terbebani oleh kenaikan harga input produksi & energi,“ jelas Agus, Jumat (18/11/2022).

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan shock absorber yang dapat meredam efek negatif kenaikan BI7DRR dari dua sisi sekaligus, supply dan demand.

“Dari sisi supply, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat memberikan relaksasi terhadap berbagai pungutan yang selama ini menjadi beban biaya yang harus ditanggung para pelaku industri,” ungkap Agus.

Dia menambahkan, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat secara temporer memberikan relaksasi pajak dengan memberikan beberapa kebijakan tax holiday dan memberikan subsidi suku bunga khusus untuk sektor-sektor padat karya sehingga bisa mengurangi beban biaya modal yang meningkat akibat kenaikan BI7DRR.

Dengan adanya insentif dari pemerintah, maka memangkas biaya modal, sehingga diharapkan tidak perlu lagi efisiensi dari sumber daya manusia, alias melakukan PHK.

Kemudian dari sisi demand, pemerintah diminta terus menggelontorkan program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Misalnya Bansos, BSU dan BLT.

“Masyarakat yang tergerus daya belinya baik akibat kenaikan harga barang dan jasa ataupun karena berkurangnya pendapatan, dapat tetap melakukan konsumsi sehingga permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tidak mengalami perubahan signifikan,” kata Agus.

Masih di Atas 5%

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengungkapkan meski suku bunga acuan naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa menembus angka 5,17%. “Masih 5,17%,” ujarnya

Menurutnya, ekonomi Indonesia masih bisa bertahan meski dibayang-bayangi ketidakpastian global. Neraca transaksi berjalan terus mencatat surplus di Kuartal IV 2022, berkat harga komoditas yang tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan impor telah mengejar pertumbuhan ekspor.

Faisal memprediksi pelemahan ekspor diasumsikan masih berlanjut seiring dengan penurunan harga komoditas pada 2023. Sedangkan pertumbuhan impor akan terus menguat sebab didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat dan aktivitas investasi.

“Impor terus menguat di tengah pemulihan ekonomi yang kuat sementara ekspor berisiko melemah karena meningkatnya kekhawatiran akan resesi global,” tambahnya.

Faisal memprediksi sektor modal dan keuangan akan terus menghadapi risiko penurunan ke depan. Hal itu disebabkan angka inflasi global yang terus naik, sehingga memaksa adanya kebijakan normalisasi moneter global yang lebih agresif. Hal itu akan memicu arus modal keluar (capital outflow) dan berisiko mempengaruhi portofolio investasi.

“Satu-satunya sumber arus masuk akan berasal dari investasi langsung, didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang solid dan keberhasilan industri hilir,” tandasnya.

Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga diperkirakan tidak akan selemah saat ini. Rupiah diprediksi akan menguat. “Kami memperkirakan nilai tukar Rupiah berada di sekitar Rp15.186/USD pada akhir tahun 2022, rata-rata sekitar Rp15.080/USD sepanjang tahun,” pungkasnya.***/bnt

Program PATEN Milik KIB harus Langsung Menyasar Jantung Rakyat

JAYAKARTA NEWS— Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengklaim fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sah-sah saja KIB memilih pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden yang hendak didukung di 2024. Menurutnya, langkah itu diambil sembari menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Itu bagus-bagus saja kalau KIB punya konsep PATEN dan belum mengusung capres-cawapres. Memang tidak akan mengusung capres-cawapres kecuali sudah mendapat restu Jokowi,” katanya di Jakarta, Senin (14/11/2022).

Menurutnya, PATEN juga tepat dipakai sebagai program andalan mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri seperti angka pengangguran dan kemiskinan.

“Karena saat ini sedang hancur ekonominya. Banyak yang menganggur, banyak yang tidak bisa makan, banyak yang miskin. Itu perlu pendekatan PATEN, tapi konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat, rakyat harus menerima. Kalau tidak dirasakan oleh masyarakat, susah,” tegasnya.

Ujang menegaskan pendekatan program yang dipilih KIB bisa dan cocok diterapkan di Indonesia. PATEN harus bisa menghasilkan program konkret yang ditujukan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Soal cocok, cocok saja. Yang penting rakyat bisa merasakan kue pembangunan di republik ini. Jangan hanya elite yang merasakan. Konsep PATEN ini mestinya langsung ke jantung rakyat. Rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut,” tandasnya.

Menurut Ujang, isu ekonomi akan mampu dan bisa cukup efektif dalam menaikkan elektabilitas dan popularitas KIB maupun capres yang nantinya diusung ketika mampu ditangkap dan dirasakan masyarakat.
“Bisa saja untuk menaikkan elektabilitas KIB. Rumusnya masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat,” pungkasnya.

Demokrasi Lebih Sehat

Sementara itu, Pengamat Politik Senior BRIN Siti Zuhro mengatakan, Indonesia akan memasuki era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.

“Ini nantinya akan jadi kontestasi yang lebih sehat, karena yang terpilih benar benar qualified, bukan pencitraan. Membanggakan secara nasional dan internasional,” ujar Zuhro, Senin (14/11).

Terlebih pada pemilu mendatang, mayoritas pemilih adalah dari kalangan milenial yang lebih kritis dan terukur.

“Bukan hanya seperti diberikan cek kosong, tanpa visi dan misi. Kalau tidak ada ya tidak menarik. Dan tidak boleh lagi yang menonjol hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick, apalagi hujatan,” terang Zuhro.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Makassar mengarakan, “Sampai hari ini, belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Bahkan, yang sudah melakukan pengumuman (capres) juga belum menyampaikan apa-apa,” tutur Airlangga. Hanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah punya program yaitu PATEN, Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional.

“Visi dan misi, program, adalah iming-iming bahwa dia sudah siap menjadi pemimpin,” kata Zuhro.

Dengan kompleksitas masalah yang tengah dihadapi, misalnya perlambatan ekonomi dunia, masih dalam kondisi pandemi Covid, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh.

“Ini menjadi catatan, dengan kompleksitas yang seperti itu, kesiapan dari pemimpin seperti apa sehingga mereka bisa menunjukkan nantinya dia siap untuk dikompetisikan,” pungkas Zuhro.***din

Investasi Sektor Manufaktur Lampaui Rp365 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri manufaktur nasional maupun global. Ini tercermin dari realisasi penanaman modal sektor industri manufaktur pada periode Januari—September 2022 yang mencapai Rp365,2 triliun.

“Capaian tersebut meningkat 54 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp236,8 triliun,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, Rabu (26/10/2022).

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada yang sama sektor industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 40,9 persen terhadap total investasi yang mencapai Rp892,4 triliun. Secara kumulatif, investasi di Indonesia tumbuh 35,3 persen (year-on-year) dan selama sembilan bulan ini telah berhasil mencapai 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun pada tahun 2022.

Di sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN), realisasi di sektor industri manufaktur sebesar Rp104,9 triliun. Subsektor yang memberikan andil paling besar adalah industri makanan senilai Rp38 triliun atau menyumbang 9,2 persen dari total realisasi PMDN yang mencapai Rp413,1 triliun.

Sementara untuk penanaman modal asing (PMA), realisasi di sektor industri manufaktur menembus Rp260,3 triliun. Subsektor yang menyokong paling besar adalah industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya dengan investasi menyentuh 8,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau berkontribusi 25,3 persen dari seluruh realisasi PMA yang berada di angka Rp479,3 triliun.

Agus mengungkapkan, di tengah situasi dunia saat ini yang dilanda krisis pangan, energi, hingga finansial, semua negara berlomba-lomba berebut investasi karena investasi dapat mendorong peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa.

“Kepercayaan diri para investor di sektor industri ini harus tetap dijaga, yang didukung dengan berbagai kebijakan strategis,” tandasnya.

Menperin menekankan, tak hanya investasi pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri yang berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

“Seperti yang Bapak Presiden sering kali sampaikan, hilirisasi industri menjadi prioritas nomor satu. Sebagai gambaran, saat masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi komoditas nikel nilainya sekitar Rp15 triliun dalam setahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya melompat tajam menjadi 20,9 miliar Dolar AS atau setara Rp360 triliun,” ujarnya.

Menperin meyakini, peningkatan investasi di sektor manufaktur memiliki kolerasi dengan kebijakan pemerintah dalam memacu hilirisasi industri, khususnya sektor pertambangan. “Artinya, pemerintah sangat konsisten sekali bahwa realisasi investasi tidak hanya didorong oleh sektor jasa, tetapi sudah membangun industri hilirnya sehingga memperdalam struktur manufaktur kita agar bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya.***/ebn

Menko Perekonomian: Indonesia tak Masuk Dalam Negara yang Rentan Masalah Keuangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, fundamental perekonomian Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif. Faktor eksternal dan internal menopang pertumbuhan ekonomi di tengah krisis global. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan.

“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Dari internal, ekonomi kita kuat karena kita punya domestic market. Sekarang konsumsi turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, terlebih diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita diantara 4,8%–5,2%,” jelas Menko Airlangga, Selasa kemarin.

Dalam pemaparan Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, nilai tukar rupiah memang mencatatkan depresiasi hingga 6%, namun, itu masih lebih kuat dibandingkan pelemahan mata uang negara-negara lain.

“Memang rupiah turun juga terhadap dollar, tetapi dibandingkan mata uang lain pelemahan kita tidak parah. Jika dibandingkan pound turunnya sampai 50%, Euro 30%, kita cuma 6%,” jelas Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat di Jakarta, Rabu (12/11/2022).

Salah satu faktornya adalah Bank Indonesia (BI) yang belum agresif menaikkan suku bunga acuan, jika dibandingkan Amerika maupun Eropa. BI menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Teguh mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat impresif dan tangguh menghadapi ancaman resesi. Terlebih jika dibandingkan dengan negara negara Eropa yang mengalami krisis energi karena perang Rusia-Ukraina.

“Sebaliknya kita diuntungkan karena krisis energi. Kita eksportir batubara. Di Indonesia kita diuntungkan nilai ekspor, neraca perdagangan surplus, alhasil pertumbuhan ekonomi kuat, dan rupiah kuat terhadap dollar,” ungkap Teguh.

Namun disebutkan Teguh, keuntungan Indonesia dari komoditas termasuk sektor energi membuat Indonesia tangguh di tengah tantangan global.

Kemudian kondisi pasar saham juga disebut Teguh masih menarik. “Secara fundamental tidak masalah kalau IHSG turun, karena dihitung dari awal 2022 kita masih naik 5-6%, sementara yang lain seperti Thailand Singapura sudah minus,” jelas Teguh.

Kalaupun IHSG turun, kata Teguh, ada faktor psikologis yang mempengaruhi atas berita-berita yang beredar tentang resesi 2023.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan perekonomian Indonesia masih bisa bertahan untuk saat ini. Meski demikian, Yose mengingatkan kondisi ke depan akan semakin berat.

“Perekonomian kita pasti akan masih bisa bertahan, tetapi kondisi akan semakin buruk ke depan,” terangnya di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga barang sehingga inflasi masih terjaga. Kondisi akan lebih sulit ke depan karena penerimaan pemerintah dari ekspor komoditas seperti mineral dan kepala sawit akan menggalami penurunan. Hal itu akan membuat pemerintah harus mengurangi subsidi.

Rupiah

Selain itu, Yose juga mengungkapkan Bank Indonesia (BI) juga harus menaikkan suku bunga acuan sebagaimana yang dilakukan bank sentral negara lain, terutama The Fed. Sebab saat ini, penurunan devisa Indonesia sudah hampir 10%.

“Kita tidak bisa terus-terusan mengalami devisit seperti itu. Jadi bank sentral juga harus menaikkan suku bunga. Akibatnya depresiasi mungkin harus terjadi dengan agak lebih kencang dibanding sekarang,” tambahnya.

Strategi untuk tidak tidak menaikkan suku bunga acuan juga berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah pada USD.

“Itu terjadi karena bank sentral kita selama ini tidak menaikkan suku bunga sehingga terjadi perbedaan signifikan antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga bank sentral lain, akibatnya terjadi capital outflow. Mungkin pelemahan rupiah ini akan semakin kelihatan ke depan,” tambahnya.

Menurut Yose, kebijakan menaikkan suku bunga BI menjadi alternatif untuk mencegah defisit devisa dan memperkuat nilia tukar rupiah. Meski ketika hal itu dilakukan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat.
“Iya menaikkan suku bunga acuan, tetapi pertumbuhan ekonomi juga akan melambat,” tandasnya.

Meski melemah pada USD, nilai tukar rupiah ternyata menguat pada sejumlah mata uang lain. Mata uang Indonesia termasuk yang terkuat dibanding negara lain. Bahkan nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang Jepang, Australia, dan Singapura.

“Kita sebenarnya hanya melemah pada USD, kalau pada yang lain kita menguat JPY, AUD, SGD,” pungkasnya.***/din

Airlangga: 30 Provinsi Realisasi Inflasinya di Atas Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan saat ini sudah relatif stabil.

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Harga pangan per hari ini relatif sudah stabil. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat sekitar Rp10 ribu, daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, volatile food sudah relatif terkendali dibandingkan saat Lebaran tahun 2022 kemarin di mana terjadi kenaikan permintaan.

Terkait inflasi, Menko Ekon menyampaikan inflasi pada Juli 2022 berada di angka 4,94 persen. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global dan tekanan inflasi yang terjadi di beberapa daerah.

“Inflasi kita 4,94 persen di bulan Juli 2022. Inflasi di paruh waktu 2022 faktornya selain komoditas global juga cuaca kemudian juga terkait dengan tekanan inflasi oleh beberapa daerah dan juga terkait dengan produksi,” ujarnya.

Secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasi inflasinya di atas nasional. Airlangga pun meminta seluruh kepala daerah beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi di daerahnya.

“Para gubernur untuk ikut menjaga (inflasi) dan melalui TPID agar melakukan ekstra effort agar stabilisasi harga dapat dijaga,” ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, meningkat dari partisipasi tahun lalu yang sebesar 71 persen.

“Ada beberapa daerah yang berprestasi, tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Ibu Menteri Keuangan,” imbuhnya.

Selaku Ketua TPIP, Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos (bantuan sosial) baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1-1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menekankan perlunya komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying.

Di dalam laporannya, Airlangga juga menggarisbawahi peran APBN dalam menekan kenaikan harga BBM dengan mengalokasi subsidi pemerintah.

Dengan semua program dan upaya yang telah dilakukan, Menko Perekonomian berharap laju inflasi dapat terus dijaga.

“Kami terus berharap beberapa program dan extra effort yang dilakukan dan diperkirakan laju inflasi 2022 di kisaran 4-4,8 persen. Bloomberg memprediksi angka 4,5 persen,” pungkasnya.***/ebn

Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku Sektor Pertanian, bank bjb Raih Penghargaan Kementan RI

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— bank bjb meraih penghargaan dari Kementerian Pertanian RI karena senantiasa mendukung laju perekonomian daerah salah satunya melalui pembiayaan kepada sektor pertanian.

Penghargaan kepada bank bjb diberikan pada Rabu, 17 Agustus 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77.

Selain itu, Kelompok Tani Sariasih Petani Milenial yang merupakan binaan UMKM bank bjb diundang ke Istana Negara pada acara penghargaan kepada Presiden dari Directorate General International Rice Research Institute (DG IRRI) dalam program Ketahanan Pangan Nasional, pada Minggu 14 Agustus 2022.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan bank bjb setia mendukung sektor pertanian karena merupakan salah satu sektor yang sangat penting saat ini terutama dalam menjaga ketahanan pangan.

bank bjb mendukung sektor pertanian melalui pembiayaan dengan Pola Kemitraan yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  para pelaku di sektor pertanian.

bank bjb meraih penghargaan yang membanggakan dari Kementan RI ini menambah bukti eksistensi bank bjb dalam berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan petani. Bukan hanya di daerah Jawa Barat dan Banten saja, tetapi juga diakui sumbangsihnya di kancah nasional.

“Hatur nuhun kepada Menteri Pertanian, Bapak Shahrul Yasin Limpo dan Kementerian Pertanian RI atas penghargaan yang diberikan kepada bank bjb, dan kami tidak pernah puas diri dengan penghargaan ini karena bank bjb ingin masyarakat Indonesia khususnya petani dapat sejahtera dan membanggakan Indonesia,” ujar Widi.

Pola kemitraan yang dibangun bank bjb atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan pengusaha besar. Sehingga prinsip keinginan untuk bertumbuh dan berkembang bersama bisa tercapai.

Salah satu contoh sukses mitra yang bekerjasama pada pembiayaan pola kemitraan adalah Art Garden, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya tanaman hias milik seorang anak muda bernama Riki Subagja.

Perusahaan yang berdomisili di daerah Parongpong Bandung Barat ini merangkul para petani tanaman hias di sekitarnya untuk berbudidaya komoditas tanaman dengan standar ekspor.

Melalui kerjasama kemitraan dengan para petaninya, Art Garden kini mampu melakukan ekspor tanaman hias untuk negara Amerika Serikat, Canada, dan sekitarnya. Bahkan akan melakukan pameran di Miami Amerika Serikat pada Oktober mendatang.

Dengan kerjasama kemitraan dengan pembiayaan dari bank bjb, Art Garden kini membina 25 orang mitra petani untuk dapat berbudiaya tanaman hias yang dapat memenuhi pasar ekspor.

“Melalui Pola Kemitraan dari bank bjb ini, para petani tidak lagi berbudidaya secara konvensional, namun mampu meningkatkan value dari komoditas yang dibudidayakan yang harapan besarnya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Widi.***/pr

Berhemat Saat Ekonomi Melemah, Pemerintah Dinilai Salah Arah

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022. Sehingga pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022.

“Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN tersebut menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.

“Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Menurut dia, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain.

“Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik,” katanya.

DPR, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.

Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.

“Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina,” kata MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.

“Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.

Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).

Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.

Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.

“Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk,” katanya.

Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).

Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.

“Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%,” ungkap MadNur.

Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).

Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.

Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.

Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.***din