Langkah tegas Presiden Prabowo di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, mendapat dukungan berbagai pihak. Dukungan terbaru datang dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) bersama seluruh organisasi purnawirasan TNI-Polri serta organ pejuang sipil.
Bertepatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, bertempat di Gedung LVRI, Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, mereka menyampaikan 7 (tujuh) pernyataan sikap. Satu yang menarik adalah desakan mereka agar Undang Undang Perampasan Aset segera diberlakukan.
Bunyi lengkap ketujuh pernyataan sikap itu adalah sebagai berikut:
Mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat, mantan pejabat, politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang melindungi pelaku korupsi.
Mendesak pemerintah segera menghentikan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum elit pemerintahan baik di dalam lembaga eksekutif, lembaga legislative, maupun lembaga yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mendesak pemerintah untuk meminta lembaga legislatif segera memutuskan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menyarankan Pemerintah membentuk badan pengawas independent untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam rangka upaya represif preventif dan represif yudisial.
Menyarankan Pemerintah segera memperkuat ketahanan karakter bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas.
Pernyataan dibacakan oleh Ketua LVRI Jenderal TNI Purn HBL Mantiri, didampingi perwakilan dari unsur TNI-Polri, pejuang sipil, dan unsur lain. Tampak di antaranya, Letjen TNI Purn Bambang Damono, dari Forum Komunikasi Purnawirawan (Foko) dan Mayjen TNI Purn Sang Nyoman Suwisma dari Pepabri.
Hadir pula Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI Purn Dr Komaruddin Simanjuntak, dari unsur Persatuan Purnawirawan TNI-AL, TNI-AU dan Polri, FKPPI, Pemuda Panca Marga, dan unsur pejuang sipil. (*)
SURABAYA, JAYAKARTA NEWS— Hari ini gus Fawait mendapatkan semangat baru dengan dukungan penuh dari Pepabri yang anggotanya adalah para purnawirawan.
“Alhamdulillah saya hari ini mendapatkan dukungan dari Pepabri. Tentu ini sangat spesial karena anggotanya purnawiran jadi seperti orang tua sendiri sebab saya juga kadernya pak Prabowo yang juga purnawirawan,” kata gus Fawait kepada awak media Rabu(12/9).
Sebagai kadernya pak Prabowo saya tentu senang dengan dukungan tersebut karena menambah kekuatan dalam Pilkada di Indonesia khususnya Jember yang akan datang.
Moga ke depan bisa membantu Pepabri untuk berkarya di Indonesia khususnya kabupaten Jember. “Karena Jember butuh suportif bukan superman,” tambahnya.
Selain itu gus Fawait juga mendapatkan dukungan dari relawan Gotong Royong dari anggota DPR RI Gus Rivqy Abdul Halim yakni ponakan Gus Imin. “Ini menambah kekuatan kami untuk berjuang di kabupaten Jember,” demikian gus Fawait.***poedji
JAKARTA, JAYAKARTA NEWS – Netralitas TNI kembali menjadi sorotan jelang Pemilu 2024. Itu terjadi ketika para purnawirawan (khususnya TNI-AD) berbeda pilihan dan dukungan politik. Utamanya terkait calon presiden.
Contoh, mantan KSAD, Jenderal TNI Purn Subagyo HS mendukung bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa berada capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sedangkan, Letnan Jenderal Purn TNI R. Ediwan Prabowo, S.I.P. dan sejumlah purnawirawan lain di kubu Anies Baswedan.
Menanggapi hal itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pensiunan TNI memang berhak menentukan sikap politik masing-masing. Namun ia memastikan dukungan para purnawirawan tadi tidak mencerminkan sikap Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) maupun Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).
Dudung melontarkan pernyataannya itu usai menghadiri acara relokasi Markas Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) di Solo, Jumat (14/7/2022). Dudung juga mengingatkan anggota TNI-AD aktif tetap menjaga netralitas di tahun politik 2024.
“Di situasi politik ini TNI harus loyalitas tegak lurus. Tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus,” tegasnya.
Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn Doni Monardo (kiri), Ketua Umum DPP PEPABRI, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar (tiga dari kanan) bersama para pengurus DPP PEPABRI. (ist)
Sikap Pribadi
Bak gayung bersambut. Pernyataan KSAD Jenderal Dudung direspons Ketua Ketua Umum DPP PEPABRI periode 2022-2027, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, dan Ketua Umum PP PPAD periode 2021 – 2026, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo.
Secara terpisah, keduanya menyatakan setuju dengan pernyataan KSAD Jenderal Dudung. “Sebagai wadah purnawirawan ABRI, sikap politik PEPABRI sangat jelas, yakni politik negara, bukan politik partisan. Sebagai organisasi, PEPABRI netral. Tegak lurus dengan Mabes TNI,” ujar Agum, lulusan Akabri 1968 itu.
Pria kelahiran Tasikmalaya 77 tahun lalu itu menegaskan, PEPABRI adalah Ormas non partai yang berwatak pejuang dalam melanjutkan pengabdiannya memberikan dharma bhakti terbaik kepada bangsa dan negara.
“Visi PEPABRI jelas, ‘Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas PEPABRI dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’,” tambahnya.
Dilarang Jadi Pengurus
Dalam beberapa kesempatan terkait sikap politik organisasi, Doni Monardo melansir pernyataan tegas. “Dalam AD-ART sudah jelas, pengurus PPAD yang berpolitik praktis, harus mengundurkan diri. Jadi, kalau mau terjun ke politik praktis, jangan jadi pengurus. Sebab, pengurus adalah cermin organisasi PPAD yang non partisan dan netral dalam Pemilu,” ujar Danjen Kopassus 2014-2015 itu.
Karenanya, sikap para purnawirawan yang berbeda dukungan dan berbeda partai, adalah sikap pribadi. Sama sekali bukan mencerminkan sikap PPAD.
Agum maupun Doni berharap masyarakat bijak dalam melihat fenomena para purnawirawan yang berpolitik praktis. Beda pilihan adalah sebuah keniscayaan. “Jangankan di lingkungan para purnawirawan, sedangkan dalam satu keluarga saja bisa terjadi beda pilihan. Itu yang disebut hak politik. Hak individu. Hak asasi.” tegas Agum Gumelar.
Doni mewanti-wanti anggota PPAD yang berpolitik praktis, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. “Harus menjadi contoh, cara berpolitik yang elegan, santun, tidak menjelek-jelekkan atau membuka aib,” pungkas Doni.
Doni berharap, dengan semakin banyaknya purnawirawan yang terjun langsung ke dunia politik, akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa. “Kita gembira akan hadir Indonesia yang lebih baik, lebih rukun. Kelak juga menjadi tauladan bagi generasi muda, sehingga terjadi transformasi serta perpindahan tongkat estafet kepemimpinan yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tambah Kepala BNPB 2019-2021 itu.
Diskusi Panel, Pembekalan Politik bagi purnawirawan TNI-AD yang digasa PPAD. (foto: PPAD)
Pembekalan Politik
Guna membuka ruang agar para purnawirawan dapat mengabdi menyalurkan aspirasi politiknya, PPAD sudah tiga kali memberikan “Pembekalan Politik bagi Purnawirawan TNI AD”. Acara itu dimaksudkan memberi bekal bagi para purnawirawan yang hendak terjun ke politik.
Pembekalan pertama berlangsung 15 September 2022 yang diikuti secara offline dan juga online oleh para purnawirawan dari Sabang sampai Merauke.
Panitia menghadirkan purnawirawan yang sudah terjun di politik, dan berhasil menjadi wakil rakyat di DPR RI. Ketiganya adalah contoh purnawirawan yang berbeda pilihan partainya.
Mereka adalah Letjen TNI Purn Lodewijk Paulus (Sekjen Golkar), Mayjen TNI Purn Supiadin A. S. (Nasdem), dan Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin (PDIP).
Acara serupa diulang lagi pada Kamis 29 September 2022. Pada sesi kedua ini, PPAD menghadirkan anggota DPR RI yang juga berlatar belakang TNI-Polri. Mereka adalah Letjen TNI Purn Evert Ernest (EE) Mangindaan, S.I.P dari Partai Demokrat, Komjen Pol Purn Drs Adang Daradjatun (Partai PKS), dan Mayjen TNI Purn Asril Hamzah Tanjung SIP (Gerindra).
Selanjutnya, Rabu, 19 Oktober 2022. Para panelisnya, adalah Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si, Menteri Tenaga Kerja 2014 – 2019, Dra Ermalena, Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Dian Istiqomah, S.Kep, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN.
Sebagai penutup, pada 25 Oktober 2022, panitia pembekalan PPAD menampilkan Jenderal TNI Purn Prof. Dr. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H., M.H yang menekankan betapa pentingnya keterlibatan para purnawirawan di kancah politik, khususnya mengisi kursi legislatif di DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2. (rr)
JAYAKARTA NEWS – Politik kesejahteraan menjadi materi pokok yang dibawa Ketua Umum PP Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo saat beraudiensi degan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (Pepabri) Jenderal TNI Purn Agum Gumelar. Audiensi dilangsungkan di Kantor Pepabri, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Perhubungan, Agum Gumelar dalam kesempatan itu menegaskan ihwal hakikat purnawirawan sebagai individu yang mempunyai watak sebagai pejuang. “Purnawirawan senantiasa berjuang untuk kepentingan bangsa dan tidak boleh apatis terhadap kepentingan bangsa,” ujar Danjen Kopassus ke-13 itu.
Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur Lemhanas 1998-1999 itu juga menekankan, bahwa purnawirawan mempunyai hak berpolitik. Akan tetapi, dalam berpolitik, tetap di jalur sistem ketatanegaraan, tidak di jalan atau di luar sistem.
“Pepabri juga senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri untuk kepentingan bangsa,” tambah Agum, yang juga pernah menjabat Menko Politik, Sosial, dan Keamanan RI (2001) itu.
Audiensi Pengurus Pusat PPAD dengan pengurus pusat Pepabri, di kantor Pepabri, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022). (foto: bidkom ppad)
Politik Kesejahteraan
Sementara itu, Ketum PP PPAD, Doni Monardo memanfaatkan forum audiensi tersebut pertama-tema untuk mengabarkan, ihwal rencana Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPAD, agar kiranya mendapat dukungan dari Pepabri. Terlebih mengingat anggota Pepabri dari unsur TNI Angkatan Darat adalah juga anggota PPAD.
Mendengar rencana Silatnas PPAD, spontan Agum menjawab, “Pepabri mendukung Silatnas PPAD.” Hadirin bertepuk tangan dan tertawa senang.
Lebih lanjut, Doni mengemukakan program politik kesejahteraan yang ia gulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan purnawirawan, dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Terkait hal itu pula, Doni mengajukan saran kepada Pepabri agar bersama-sama elemen purnawirawan lain, yakni PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri bersama-sama menghadap Presiden Joko Widodo.
“Kita perlu memberi masukan, antara lain menyangkut kesejahteraan purnawirawan,” ujar Doni.
Di luar concern tentang kesejahteraan purnawirawan, Doni juga melaporkan tentang kegiatan membuat berbagai kajian sebagai saran untuk kemajuan TNI dan TNI Angkatan Darat.
Dalam audiensi tersebut, Ketum Pepabri Agum Gumelar didampingi Sekjen Komjen Pol (Purn) Drs. Yun Mulyana, dan para pengurus pusat Pepabri yang lain. Sementara, Doni Monardo didampingi Waketum 2 Letjen TNI Purn AM Putranto, Kabid Organisasi Mayjen TNI Purn Eko Budi, dan Kabid Komunikasi Mayjen TNI Sunaryo. (rr)
