Tag: Partai Gelora

Kenalkan Diri ke Publik, Partai Gelora Buat Jingle ‘Semua Pilih Gelora’

JAYAKARTA NEWS— Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat dikenal publik, salah satunya dengan membuat jingle atau lagu pendek berjudul ‘Semua Pilih Gelora’.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan branding partai yang sedang dipromosikan. Jingle ini adalah sebuah ilustrasi, dimana dibuat menggunakan iklan yang direalisasikan ke dalam musik. Partai Gelora sendiri ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam  keterangan tertulisnya, mengatakan, pada lagu pendek ini mempunyai tujuan yang erat kaitannya dari produk, dalam hal ini Partai Gelora (seperti visi dan misi) yang sedang dipromosikannya.

Tentu saja sebagai partai baru, lanjut Fahri, Partai Gelora pastinya mau menerima atau mendapat pengakuan dari publik secara instan mengenai kelebihan dari Partai Gelora sendiri.

“Dukung dan gabung Gelora, bergelombang bersama rakyat menuju arah baru Indonesia menjadi superpower baru dunia,” sebut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019. 

VISI dari Partai Gelora sendiri adalah “Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.”

Sedang MISI nya adalah:

1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan.

2. Membangun pemerintahan efektif.

3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional.

4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi.

5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan.

7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional.

Hal ini, menurut Fahri, juga dapat diperoleh dari media iklan dimana harus dilakukan pemrograman berkala, bukan singkat. Karena, pemicu ketertarikan publik umumnya, ialah saat melihat moto atau juga slogan dari sebuah brand.

“Kini bahkan musik juga mempunyai daya tarik untuk promosi saat orang tidak dapat melihat visualisasi suatu pesan. Nah, manfaat jingle iklan untuk branding, agar bisa membangun image maupun citra positif dari Partai Gelora Indonesia, dimana kekuatannya juga bisa semakin meningkat. Musik yang ringan serta gampang diingat akan membuat pendengar terngiang, serta ikut menyanyikan liriknya saat mendengarkan lagunya,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, untuk biayanya pun lebih efektif, dimana bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, dan tidak perlu membayar biaya besar tiap bulannya untuk iklan baru, sebab menggunakan jingle ini akan berjalan terus. Karena lagunya yang nyaman didengar, maka pendengar juga akan terus mengingat dibenaknya.

“Pesan di dalamnya punya pola dipikiran pendengar. Setiap orang jika diberikan suatu nada simple namun unik, maka nantinya selalu mengingatnya dengan baik di kepala. Gampang diingat calon pemilih di Pemilu 2024, karena menganggap lagunya menarik untuk didengarkan,” pungkas Caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini.***din

Fenomena Aktivis Dukung Prabowo, Fahri Hamzah: Konsolidasi Besar-besaran telah Dimulai

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia.

Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat.

Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini.

Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan.

“Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,” ujarnya.

Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas.

“Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat ‘akseptabilitas’ dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,” kata Igor, Kamis (20/7/2023)..

Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko.

“Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,” pungkasnya.

Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen.

Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen.***din

Publik Diminta tidak Putus Asa dalam Mencari Figur Pemimpin yang Ideal di Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin.

“Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,” Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang.

Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor’ Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar’iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi.

Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa.

“Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,” katanya.

Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari  para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor.

“Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,” tegas Demiz.

Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga.

“Kalau kekuasan hanya sekadar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,” ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (Bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam.

“Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,” paparnya.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain.

“Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,” katanya.

Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya.

“Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,” pungkas Demiz.

Pemilu Halal

Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar’iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan ‘Pemilu Halal’ dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara.

“Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi” kata Chusnul.

Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas.

“Kalau kita bicara ‘why election integrity maters’ seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,” katanya.

Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif.

“Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,” ujarnya.

Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat.

“Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,” katanya.

Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi.

“Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,” ungkapnya. .

Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga.

“Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,” jelas Chusnul.

Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,” tegas Chusnul.

Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung.

Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila.

“Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,” tandasnya.

Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya.

“Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,” pungkasnya.

Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan.

“Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,” kata KH Nonop Hanafi.

Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024.

“Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,” katanya.

Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya.

“Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,” pungkas KH Nonop Hanafi.***din

Akan Ada Capres yang Tiru Donald Trump Gunakan Teori ‘Tumit Achilles’ agar Menang Pilpres

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan ada fenomena saling bongkar kasus atau ‘dirty job’ menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Fenomena bongkar kasus tersebut, akan mendominasi pemberitaan politik di semua media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024.

“Nanti akan kita lihat dalam sisa waktu 6 bulan ke depan sampai Pilpres, akan ada fenomena bongkas kasus yang terjadi terus menerus. Ini akan mendominasi semua berita politik, itu indikatornya sangat kuat,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #5 dengan tema ‘Mengapa Saling Bongkar Kasus Jelang Pilpres 2024’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (17/7/2023).

Program ‘Anis Matta Menjawab’ ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host.

Menurut Anis Matta, fenomena bongkar kasus jelang Pilpres 2024, karena bakal calon presiden (Bacapres) yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi dan krisis kepemimpinan.

“Jadi kira-kira saya punya empat perspektif untuk membaca, mengapa ada fenomena saling bongkar kasus sekarang jelang Pilpres. Pertama itu, ada efek dosa, kedua ada konflik elite, ketiga sedang krisis narasi dan keempat teori Tumit Achilles,” ujar Anis Matta.

Perspektif efek dosa, kata Anis Matta, sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab, Islam mengajarkan, bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepian dan ketakutan.

“Sekarang coba bayangan kalau dosa itu dilakukan berjamaah. Ada satu titik dosa itu, tidak bisa ditutupi dan auratnya akan terbuka. Dan waktu Allah SWT ingin menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa menghidarkan. Jadi kita lepaskan dulu dari proses politik, bahwa orang yang melakukan dosa pasti akan dihinakan, cepat atau lambat,” katanya.

Anis Matta lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ingin ditutupi dengan kain kafan, ternyata tidak cukup atau tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut, karena telah dihinakan Allah SWT, akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya.

“Dalam konteks politik, itu maksudnya satu dosa yang ditutupi dengan perlindungan politik atau hukum itu, ada limit waktunya atau limit dosanya terakumulasi, pasti akan terbuka,” katanya.

Di dalam politik, lanjut Anis Matta, harusnya membawa kesadaran bahwa seseorang itu hendaknya takut kepada Allah SWT untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum.

“Jadi kalau kita bicara soal efek dosa ini, dosa yang bukan diada-adakan, tapi dosanya sudah ada, tapi  dikapitalisasikan secara politik. Kalau takut dikejar hukum, ya jangan melakukan dosa dan kita harus lebih banyak takut kepada Allah SWT,” katanya. 

Anis Matta menambahkan, ada satu ulama yang menyatakan, bahwa para pendosa yang melakukan perbuatan dosa, hatinya akan dibutakan. Mereka dikategorikan dalam keadaan ‘mabuk’, dan jika dibiarkan akan membuat kehancuran dan kebinasaan.

“Dan ada satu titik, nanti akan diwariskan satu kehinaan oleh Allah SWT.  Jadi apakah nanti ada proses politik atau tidak, ada pemilu atau ada pilpres atau tidak, siapa yang melakukan dosa akan dihinakan suatu saat nanti,” katanya.

Sedangkan perspektif terjadinya konflik antar elite ini, lanjut Anis Matta, biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar elite, sehingga membuat mereka saling bertengkar dan membuka rahasia atau membongkar kasus masing-masing.

“Konflik antar elite ini, bukan konflik dengan rakyat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang menyebabkan konflik horizontal dan polarisasi ideologi, serta menyebabkan pembelahan, makanya banyak orang yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kalau ini, orangnya tidak saling berhadap-hadapan, jumlahnya tidak besar dan konfliknya senyap. Tapi tahu-tahu si fulan ditangkap, si fulan di penjara,” ungkap Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini berpandangan, bahwa upaya saling bongkar kasus yang terjadi di Pilpres 2024, mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu, dimana ketika itu muncul kasus skandal Bank Century dan beberapa kasus besar lainnya.

“Jadi orang saling bongkar kasus ini sebagai instrumennya untuk melakukan pembunuhan karakter atau menghancurkan sumber daya lawan melalui kasus-kasus,” katanya.

Dalam konflik antar elite ini, menurut Anis Matta, tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga akan menjadi sekadar gosip belaka.

“Kalau ada konflik di tingkat elite seperti itu, rakyat tidak tahu. Yang tahu elite-elite itu, sebab mereka saling pegang rahasia masing-masing,”  katanya.

Sementara perspektif ketiga yang mengindikasikan saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024, adalah indikator terjadinya krisis narasi atau ideologi.

“Kalau kita tidak punya senjata ideologi, ya pakai senjata lain, namanya dosa. Karena itu, dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak bisa membayangkan akan ada satu pesta demokrasi yang cantik, yang estetika dan kelihatan keindahannya. Tidak akan ada orang yang saling menyampaikan ide-ide atau narasinya dalam perdebatan,” papar Anis Matta.

Fenomena ini, tentu saja sangat menyedihkan, karena kita sedang berada di tengah situasi krisis dunia dan diambang Perang Dunia III antar kekuatan adidaya.

Padahal situasi sekarang telah memaksa setiap negara untuk mencari peta jalan agar bisa bertahan, bahkan bisa melakukan lompatan besar yang akan mengubah tantangan menjadi peluang.

“Semua orang bingung menghadapi situasi seperti ini, karena itu tidak ada pemimpin yang hadir dengan tingkat keyakinan yang kuat. Semua orang gamang, karena orang gamang seperti itu biasanya menghindari perdebatan,” katanya.

Sehingga untuk memenangkan situasi sekarang ini, pilihan senjatanya daripada menggunakan ideologi akan lebih baik memillih dosa (dirty job).

Sebab, calon pemimpin itu tidak ada succes story yang bisa diceritakan, dan juga tidak punya mimpi besar yang bisa menyakinkan orang.

Terakhir, perspektif teori ‘Tumit Achilles’ juga akan digunakan sebagai upaya untuk saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024. Teori ‘Tumit Achilles’ ini maksudnya adalah mencari titik kelemahan lawan agar menang Pilpres.

“Achiles itu tidak dibunuh dalam duel, dibunuhnya karena tumitnya dipanah, karena itulah titik lemahnya. Anda  tidak bisa membunuh dalam duel, yang dicari itu titik lemahnya. Makanya dia memenangi peperangan, tapi dia mati. Matinya tumitnya dipanah,” jelas Anis Matta.

Jika melihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei saat ini, ditemukan fakta bahwa ada emosi dalam setiap proses pemilihan, selain ada harapan.

“Emosi itu ada perasaan takut dan marah. Nah, dari survei-survei politik itu, bahwa di masyarakat itu, memang ketakukan lebih besar daripada harapan. Jadi maksudnya  lebih gampang menggunakan efek ketakutan daripada efek harapan,” paparanya.

Efek ketakutan ini, juga digunakan dalam Pilpres di Amerika Serikat (AS). Anis Matta mengatakan, terpilihnya Donald Trump dan Joe Biden sebagai Presiden AS karena menggunakan ketakutan orang dengan pendekatan teori ‘Tumit Archiles’.

“Donald Trump menang itu, menggunakan ketakukan orang, terutama ketakutan kulit putih yang semakin menyusut dan ekonominya semakin marjinal, menjadi kelompok kelas menengah. Biden juga melakukan hal serupa, makanya Donald Trump terus menerus ditimpa kasus. Hal-hal begini tidak pernah terjadi sebelumnya, makanya Pilpres AS sekarang dikenal brutal dan kacau, karena bukan narasi harapan yang ditawarkan seperti Obama (Barack Obama), tapi ketakutan orang,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Pilpres AS beberapa waktu lalu, juga akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Dimana setiap orang akan lebih mencari titik kelemahan lawan, daripada melihat kekuatan narasi yang ditawarkannya.

“Anda tidak akan melihat kesatria atau jagoan Anda berduel dipanggung tinju atau MMA. Yang efektif di sini justru para sniper yang tengah mencari dimana Tumit Achiles itu ada, letak kelemahan lawan. Orang tidak memunculkan kekuatannya, tetapi orang memburu kelemahan lawan,” pungkas Anis Matta.***din

Pemilu 2024 Semakin Dekat, Partai Gelora Berharap Bacapres Tingkatkan Politik Gagasan

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi.

“Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk ‘Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024’.

Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024.

“Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,” katanya.

Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi ‘self critic’ kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan.

“Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,” katanya.

Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan.

“Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,” kata Dadan.

Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat.

“Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,” katanya.

Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan.

“Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,” jelasnya.

Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga.

Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres.

Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim.

Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia.

Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik.

“Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,” kata Fahri Hamzah.

Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

JAYAKARTA NEWS— Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengatakan, Partai Gelora optimis lolos ke Senayan dan mendapatkan perolehan suara minimal 4 persen di Pemilu 2024.

“Partai Gelora yakin bisa masuk ke dalam Gedung DPR. Targetnya sih tidak tinggi-tinggi yang penting lolos PT aja. Jadi salah satu cara kami untuk menang adalah menjadikan setiap tahapan dari proses Pemilu ini, itu bagian dari pemenangan,” kata Rico Marbun di Jakarta.

Hal itu disampaikan Rico Marbun saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi  dengan tema ‘Strategi Partai Politik Berebut Kursi Parlemen’ di Media Center DPR RI, Senayan.

Diskusi juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, serta Pengamat Politik Bawono Kumoro.

Menurut Rico, pendirian Partai Gelora bukan didirikan untuk membalas atau mengurangi partai tertentu di Senayan. Namun, untuk menguji apakah narasi Partai Gelora yang ditawarkan ke publik di terima atau tidak.

“Partai Gelora ini tidak didirikan, karena merasa sebel dengan entitas politik tertentu. Kami  mendirikan partai ini tidak untuk membalas pihak-pihak tertentu atau mengurangi partai-partai tertentu. Tapi kalau misalnya, nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,9 atau nanti kita dapat 4 terus ada yang dapat 3,8 ya jangan disalahin kita,” kata Ketua Bapilu Partai Gelora ini.

Rico menegaskan, pendirian Partai Gelora tidak hanya sekedar ikut pemilu dan kemudian kalah dalam konstestasi. Tetapi, target Partai Gelora sangat jelas, yakni memenangi Pemilu 2024 dan masuk DPR dengan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold).

“Seperti kata Pak Anis Matta (Ketua Umum Partai Gelora), bahwa kalau kita tidak bisa buat partai politik dengan cara yang benar, kalau kita tidak bisa rekrut pengurus, kalau orang tidak percaya dengan apa yang kita katakan,ngapain kita buat partai politik. Kan kita buat partai politik mau menang, mau masuk DPR RI. Ngapain kalau cuma jadi aja, lalu ikut pemilu dan kalah. Partai Gelora bukan seperti itu,” ujar Rico.

Rico menyadari, bahwa berbagai persyaratan yang dibebankan kepada partai-partai baru sangat berat, dan hampir tidak memberikan nafas untuk kehidupan partai baru.

“Tetapi Partai Gelora mulai yakin, bahwa memang ide yang kami tawarkan, yang kami lontarkan itu memang bisa diterima oleh publik. Terbukti banyak kader yang bersedia rumah dan kantornya dijadikan kantor partai. Orang juga berbondong-bondong mau jadi pengurus dan berbondong-bondong mau jadi caleg,” katanya.

Ketua Bapilu DPN Partai Gelora ini mengatakan, keyakinan Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 lolos ke Senayan, didasari  pada konsep Party ID yang dianut oleh partai politik (parpol) tertentu, tidak pernah lebih mendapatkan 20 persen suara dalam setiap Pemilu.

“Kenapa Party ID itu, selalu angkanya enggak pernah lebih dari 20% ya begitu ya, itu sudah di total-total.  Artinya tingkat loyalitas atau perpindahan dari satu pemilih dari satu partai ke partai lain, itu selalu terbuka. Itulah kenapa, kita melihat secara angka dari pemilu ke pemilu, itu pemilih-pemilih terutama peringkat-peringkat tiga sampai seterusnya di bawahnya, itu kan berubah-ubah,” jelasnya.

Karena itu, kata Rico Marbun, ketika ada lembaga survei yang menempatkan parpol tertentu dalam daftar peringkat partai yang lolos ke Senayan, dan memenuhi PT 4 persen, dipastikan hal itu  merupakan pesanan pihak tertentu.

Rico menambahkan, lebih dari 50 persen pemilih itu sebenarnya memilihnya dekat-dekat waktu Pemilu.  Para pemilih masih melihat situasi, apakah ada partai yang bisa mewujudkan harapan mereka di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.

“Jadi kenapa kok di tengah semua angka-angka yang kita baca itu memberi peluang. Ini tentang situasi ekonomi kita, orang masih ingin mencari harapan atau berlabuh ke sesuatu yang baru,” pungkas Rico Marbun.***din

Fahri Hamzah Minta Negara Antisipasi Perkembangan AI

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengundang partai politik (Parpol) untuk menyampaikan proposal mengenai pandangannnya tentang masa depan umat manusia dan agama.

Hal ini penting untuk menjawab problem-problem bangsa saat ini di tengah tren penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian marak di Indonesia.

“Fisiknya, manusia itu sudah dicoba diganti dengan robot. Sekarang ini, pikiran manusia atau akal manusia, coba diganti artificial intelligence. Lalu, Bagaimana nasib the next generation, manusia yang akan datang,” kata Fahri, Rabu (12/7/2023) sore.

Pernyataan Fahri itu disampaikan saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Articial Intelegence: Ancaman atau Peluang? yang digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah dan Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah.

Fahri menilai AI bisa menjadi pintu bagi kelahiran agama baru yang akan membuat kitab sucinya sendiri.

“Saya kira percakapan soal AI ini juga harus menjadi perhatian para agamawan. Makin lama makin mengkwatirkan, karena dia semakin mirip manusia. Dalam perspektif agama ini seperti Tuhan menciptakan manusia,” katanya.

Kehadiran AI ini, kata Fahri, seperti mengingatkan memori dialog penciptaan manusia yang dikwatirkan malaikat kepada Tuhan, bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi. Tetapi, kemudian Tuhan menjawab lebih mengetahui mengenai misteri ini.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa kehadiran AI kelihatannya semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam segala hal. Namun sebaliknya, justru ada disrupsi teknologi dan bahaya besar yang akan mengancam umat manusia.

“Kalau berkenan BRIN bisa mengundang kita untuk menyampaikan pandangan masa depan umat manusia atau masa depan agama. Partai Gelora akan memaparkan proposal konprehensif untuk menjawab problem-problem ini,” katanya.

Menurut Fahri, kehadiran parpol di BRIN untuk menyampaikan pandangannya tentang masa depan dapat menjawab mengenai kegamangan dan kegelisaan secara umum tentang masa depan kita dan umat manusia.

“Dan di kita ini, kita punya kontra naratif yang sangat banyak. Kita ini masih mengadu domba antara agama dan sains. Kita masih bertengkar antara budaya dengan pengetahuan, akibatnya antara peneliti dan politisi tidak mantap dalam meletakkan pilar-pilar inti peradaban,” katanya.

Karena itu, hal-hal seperti ini harus diselesaikan, apakah sains dibawa komando negara atau tidak. Sehingga para peneliti atau akademisi yang memiliki riset tidak terus di belakang layar, harus ada keberanian untuk tampil ke depan.

“Sekarang kita tidak punya mekanisme untuk menginterversi public education yang baik. Dan saya kira ini PR temen-temen BRIN. Lembaga pendidikan dan universitas harus memfasilitasi percakapan mengenai AI ini,” kata calon legislatif daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dari Partai Gelora ini.

Dengan memahami kemajuan teknologi terbaru ini, lanjut Fahri, menjadi kesempatan Indonesia untuk mendaur ulang literasi bangsa kita, sehingga memiliki kesadaran sainstifik.

“Sehingga kita betul-betul bisa tumbuh menjadi bangsa yang punya kapasitas dalam menghadapi masa depan. Ini adalah proyek besar Partai Gelora, membuat revolusi pendidikan. Kita perlu kerjasama dengan para akademisi untuk berani mengambil tanggung jawab dan tantangan-tantangan masa depan,” katanya.

Fahri menegaskan, hilangnya pekerjaan-pekerjan rutin manusia yang akan digantikan robot dan jiwanya diganti AI pada masa akan datang harus segera diantisipasi negara.

“Negara harus lebih cepat punya antisipasi terhadap perkembangan seperti ini. Bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi konsumen bagi perkembangan seperti ini,” katanya.

Perkembangan ini, lanjutnya, juga harus menjadi percakapan serius antara pejabat dan politisi agar masyarakat tidak cemas, serta menjadikanya sebagai peluang untuk memperbaiki masa depan kita.

“Artificial intelligence yang dibuat manusia harus menjadi peluang kita untuk memperbaiki masa depan kita. Harusnya digunakan untuk merevisi begitu banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia, bukan untuk menambah kerusakan baru di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Ancaman dan Peluang

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Dr. Trina Fizzanty mengatakan, perkembangan AI sekarang menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Perbincangan soal ini menjadi hangat, karena yang dibicarakan mengenai ancaman dan peluang

“Di bidang pendidikan dan manajemen waktu, munculnya teknologi ini sangat membantu. Sehingga semua negara saling kejar-kejaran dalam dalam mengembangkan teknologi ini,” kata Trina.

Di Indonesia sendiri, kata Trina, penggunaan AI baru sebatas untuk pendidikan online untuk mempermudah para siswa atau mahasiswa.

“Tetapi pemanfaatan AI ini perlu memperhatikan aspek kemanusiaannya seperti etik, bahkan nilai-nilai karakter Pancasila menjadi bahasan riset kami. Karena nanti akan ada pergeseran nilai dari tadinya produktif, menjadikan kurang produktif dengan adanya perkembangan teknologi,” ujarnya.

BRIN berpandangan jika berbicara peluang maka, penggunaan AI ini harus dibarengi dengan pembelajaran berbasis karakter dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

“BRIN khawatir, bahwa ini akan menyebabkan persoalan tentang etika, sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara ancaman atau peluang, pada intinya sebenarnya soal kode etik. Disinilah perlunya kita regulasi-regulasi untuk mengantipasinya,” kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN ini.

Pengamat Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan AI dari segi undang-undang, maupun aturan perundang-undangan lainnya.

“Sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan selama ini yang terkait penggunaan AI, kebanyakan akhirnya masuk angin. Aduan masalah penggusuran, kemacetan, banjir dan lain-lain akhirnya tidak berjalan efektif,” kata Trubus.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah, lanjut Trubus, harus bertanggungjawab sebagai bentuk inovasi, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan menimbulkan persoalan baru.

“Di pendidikan, penggunaan AI justru akan membuat mahasiswa semakin malas dengan adanya peluang untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah dirinya,” paparnya.

Trubus menilai masyarakat Indonesia belum siap menggunakan AI, karena sebagian besar masyarakatnya masih di kategorikan menengah terdidik, kalah jauh dengan masyarakat di Amerika, Rusia atau Jepang.

“Masyarakat kita belum siap menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis AI ini. Aplikasi-aplikasi yang ada banyak yang tidak digunakan. Dari riset kita misalnya, masyarakat yang akan membeli minyak goreng Rp 14.000 harus menggunakan aplikasi, itu tidak digunakan karena kesulitan. Masyarakat kita sebagian masih dikategorikan menengah terdidik,” katanya.

Trubus menilai penggunaan AI agar tepat sasaran sebaiknya digunakan untuk mencegah penyimpangan administrasi yang menimbulkan praktik-praktik korupsi.

“Kecerdasan buatan ini sangat tepat digunakan untuk penyaluran bansos agar tepat sasaran, sehingga keberadaan teknologi bisa bermanfaat bagi masyarakat, mencegah penyimpangan administrasi dan praktik-praktik korupsi,” katanya.

Ketua Bidang Generasi Muda DPN Partai Gelora Hudzaifah Muhibullah menambahkan, kehadiran AI ini seperti pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakan bisa menjadi peluang atau ancaman.

“Ibarat pisau buat masak saja, itu bisa menjadi ancaman kalau yang memegang pisau itu adalah penjahat. Jadi ancaman itu timbul dari siapa yang menggunakan, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau istilahnya peluang, itu begitu besar terutama bagi anak muda seperti saya yang sedang merintis usaha,” kata Hudzaifah.

Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah menegaskan, dampak penggunaan AI sangat besar bisa menghapus peradaban manusia, karena itu orang-orang seperti Elon Mask, Bill Gates dan lain-lain sebenarnya menyesal telah mengembangkan AI ini.

“AI ini bisa memusnahkan manusia, dalam bidang militer bisa digunakan untuk peperangan persaingan global. Peperangan menggunakan AI sangat berbahaya, bisa kita tonton di film terbaru Tom Cruise, Mission Impossible 7, itu lawannya AI,” katanya.

Selain itu, kata Udef, kehadiran AI juga menghilangan banyak pekerjaan dan menciptakan pengangguran. “Kekhawatiran generasi muda pada umumnya, takut kehilangan lapangan pekerjaan ke depannya,” pungkas Udef.

Di akhir acara diskusi, dilakukan demonstrasi penggunaan teknologi AI, dimana Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan yang bertindak sebagai host memberikan pertanyaan kepada Miss AI Gelora mengenai peran partai politik baru seperti Partai Gelora dalam memberikan usulan kebijakan agar AI lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Miss AI Gelora pun memberikan jawaban tentang peran parpol baru dalam mempengaruhi kebijakan tentang pemanfaatan AI bagi negara.

Dalam era digital, menurut Miss AI Gelora, yang terus berkembang terus menjadi topik yang relevan dalam kebijakan negara.

“Kesimpulan partai politik baru punya peran signifikan terhadap kebijakan pemanfaatan untuk masyarakat,” kata Miss AI Gelora.***din

Anis Matta Ungkap akan Ada Lima Kejutan Terjadi di Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, akan terjadi lima kejutan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang tidak prediksi sebelumnya.

Hal itu akibat adanya benturan peristiwa politik dan kepentingan, sehingga akan menimbulkan banyak anomali-anomali atau pengecualian yang terjadi.

“Ini sebenarnya, adalah satu peristiwa benturan politik dan benturan kepentingan yang membuat terjadinya sumber-sumber kejutan. Saya katakan, akan ada lima kejutan di Pilpres 2024,” kata Anis Matta dalam keterangan, Senin (10/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #4 yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (10/7/2023), dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.

Program ‘Anis Matta Menjawab’ adalah program yang dikhususkan untuk menjawab pertanyaan dari para nitizen seputar Partai Gelora dan situasi perpolitikan terkini.

Menurut Anis Matta, lima kejutan itu adalah endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi), format koalisi tidak jelas, endorsement aktor nonpolitik, dirty job (pekerjaan kotor) dan takdir.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, para kandidat calon presiden (Capres) sekarang sedang memperebutkan endorsement Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi masih akan menjadi Presiden RI saat Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari 2024.

“Pak Jokowi masih menjadi Presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, powernya masih terlalu besar dan masih sangat berpengaruh bagi siapa pun. Kita lihat Capres-Capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi,” katanya.

Sedangkan mengenai format koalisi, kata Anis Matta, belum jelasnya koalisi sekarang akan membuat setiap partai politik (Parpol) bertarung bebas (free fight), karena tidak ada pemain yang dominan dan berujung pada keputusan elite ‘sepakat untuk tidak sepakat’.

 “Lambatnya pergerakan koalisi ini, menyebabkan peristiwa politik menjadi slow flowing (mengalir lambat) menuju fast flowing (mengalir cepat). Begitu mengalir deras akan ada dalam satu putaran yang menciptakan  peristiwa yang tidak terkendali,” katanya.

Sementara menyangkut endorsement aktor non-politik, lanjut Anis Matta, juga diperebutkan oleh para Capres selain endorsement dari Presiden Jokowi, karena dukungannya sangat penting.

“Pengertian aktor non-politik ini dia tidak langsung sebagai pemain politik ini, tapi punya pengaruh. Ini masih belum kelihatan jelas, karena koalisinya belum final. Di sini ada bohir, TNI/Polri, aparat intelijen, atau dukungan negara lain dan lain-lain,” katanya.

Dari tiga fakor tersebut, menurut Anis Matta, akan banyak  menimbulkan anomali-anomali yang output-nya tidak bisa diduga, bahkan bisa menciptakan ledakan krisis apabila yang mengendorse kepentingan tidak terpenuhi.

“Nah, aktor politik dan non-politik itu, nantinya akan memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya lebih besar yang mana pengaruhnya, apakah aktor politik dan non-politik, tapi terlepas dari itu semua, kita mesti siap untuk menyiapkan menghadapi kejutan-kejutan itu,” katanya.

Peristiwa anomali yang akan terjadi, misalnya akan ada empat capres, bukan tiga capres atau dua capres di Pilpres 2024. Contoh lain dari anomali yang bisa juga terjadi di Pilpres 2024 adalah terpilinya orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden tahun 1999, KH Ma’ruf Amin sebagai Wapres 2019 atau Taufik Keimas sebagai Ketua MPR 2009-2014.

Selanjutnya, terkait kejutan keempat akibat keputusan elite yang memilih keputusan sepakat untuk tidak sepakat, maka pertarungan di Pilpres 2024 diprediksi akan brutal seperti pada Pilpres 2014 lalu. 

“Karena tarung bebas ini, maka salah satu faktor kemenangan yang sangat penting adalah penggunaan pekerja kotor (dirty job). Akan ada penggunaan kasus-kasus yang berkaitan dengan moral seperti kasus korupsi dan lain-lain,” katanya.

Penggunaan dirty job ini, tegas Anis Matta, tidak ada kaitannya dengan upaya penjegalan terhadap Capres tertentu, tapi murni penegakan kasus hukum yang melibatkan yang bersangkutan. Hal ini biasa terjadi, dan digunakan juga di Pilpres Amerika Serikat.

“Penggunaan dirty job ini akan dominan, menjadi pintu masuk dalam permainan ini. Bukan menciptakan dosa, tapi dosanya sudah ada, dikapitalisasi. Orang ini punya dosa, tapi ditabung dan pada waktu tertentu akan digunakan. Ini juga akan menjadi kejutan di Pilpres 2024,” tegasnya.

Terakhir kejutan kelima, kata Anis Matta, adalah takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, ia percaya bahwa Presiden RI 2024 sudah ada dan telah di catatkan di Lauhul Mahfudz.

Karena itu, meskipun ada dua Capres yang berdoa di Baituillah, Kabah pada musim haji 1444 H/2023 ini, sementara satu Capres lagi tidak pergi haji, tapi nama Presiden RI 2024 sebenarnya sudah ada.

“Semua Capres sekarang sedang menjemput takdir. Kemarin Anda melihat ada dua Capres ini, pergi haji kan dua-duanya berdoa atau Capres doa yang tidak pergi haji. Kita tidak tahu doa Capres mana yang didengar, karena belum dapat bocoran takdir. Tapi yang pasti nama Presiden ini sudah ada auhul Mahfudz. Di Islam doa itu yang bisa mengubah takdir, tapi doa yang mana dikabulkan, kita tidak tahu, karena semua berdoa,”  pungkasnya.***din

Fahri Hamzah Minta Masyarakat tak Pilih Lagi Politisi dan Pemimpin yang Terbukti Sudah Gagal

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia.

Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema ‘Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet’ di Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari – 3 Juli 2023.

“Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,” kata Fahri.

Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan.

“Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa.

“Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,” katanya.

Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru.

“Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,” katanya.

“Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres).

“Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,” kata Endy.

Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan.

“Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,” katanya.

Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan.

“Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,” kata Nurdiansyah.

Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.

“Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,” katanya.

Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan.

“Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,” katanya.

Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023.

“Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,” pungkasnya.***din

Punya Kedekatan Idelogis, Partai Gelora Beri Sinyal Bakal Dukung Prabowo

JAYAKARTA NEWS— dinKetua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini.

“Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023)

Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama ‘Arah Baru Indonesia’ dan ingin menjadikan ‘Indonesia Superpower Baru’ atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China

Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi ‘Macan Asia’.

 “Narasi ‘Macan Asia’ [Gerindra] dekat dengan narasi ‘Indonesia Superpower Baru’,” kata dia.

Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (Capres) yang akan didukungnya sampai saat ini.

Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan Capres.

“Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan Capres,” tambah dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024.

“Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,” kata Fahri.

Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai Capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu.

“Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi Capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,” sebut Fahri.

Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru diperpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.***din