Tag: Partai Gelora

Mahfuz Sidik: Jangan Jadikan Pemilu 2024 sebagai Perang Eksistensi Antar Kekuatan Superpower

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta para tokoh dan pemimpin partai politik (Parpol) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai.

“Tidak terulang lagi polarisasi di tingkat akar rumput dan konflik elit yang bisa merambat menjadi konflik horizontal, karena nanti korbannya masyarakat, yang dirugikan juga masyarakat,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Kemesraan Elite dan Otak-Atik Pilpres 2024’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Mahfuz, pesan tersebut selalu berulang-ulang disampaikan Partai Gelora saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan Parpol.

Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.  Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit, baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Saya kira ini, satu hal penting untuk menjadi pemikiran bersama. Ini sering kami diskusikan dan komunikasikan,  kira-kira implikasinya terhadap keseluruhan Pemilu ini seperti apa,” ujarnya.

Partai Gelora mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang dalam persimpangan jalan, dimana terjadi pergeseran dan perubahan tatanan global. “Perubahan di tatanan global memang membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengelola situasi politik. Jangan sampai nanti Pemilu 2024 dijadikan sebagai the last battle, perang eksistensi antar kekuatan superpower,” katanya.

Sehingga, kata Sekjen Partai Gelora ini, diperlukan arus moderasi politik untuk mengelola situasi sekarang dengan meningkatkan kesabaran dan mampu menahan diri agar tidak berkembang menjadi ledakan politik.

“Semua harus berpikir untuk kepentingan publik dan kepentingan bersama. Akar rumput jangan banyak diberi bumbu-bumbu. Bumbunya makin banyak hari demi hari, seperti suasana maju jihad saja. Bumbunya sekarang, kita orang yang terus terzalimi dan harus melawan kezaliman itu, ini perjuangan kita bla bla bla …” katanya.

Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global.

‘Kalau kita salah-salah menata ini, maka kita akan masuk dalam pusaran perubahan global yang kita tahu kekuatan-kekuatan global sekarang sedang bertarung menujukkan eksistensi supremasinya,” kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Operasi Intelijen Asing

Mahfuz mengaku bersyukur operasi intelijen Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres di Turki beberapa waktu lalu, gagal total dan dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Keterliban AS dalam operasi politik di Pilpres Turki dilakukan secara terang-terangan.

“Saya bersyukur bahwa operasi politik itu gagal, karena  kalau operasi itu berhasil di Turki, maka akan membuka jalan bagi Amerika untuk beroperasi di negara yang lain, termasuk di Indonesia. Kalau sekarang, Amerika berpikir nanti dulu dong, kalau ada usulan proposal operasi di negara lain,” katanya.

Mahfuz secara tegas menyatakan menolak terhadap upaya negara lain yang akan melakukan operasi politik untuk memenangkan satu kandidat tertentu di Pilpres 2024, karena harga yang akan dibayar oleh masyarakat dan bangsa ini, sangat mahal.

“Kami di Partai Gelora akan mendukung calon pemimpin  yang konsisten dengan ide moderasi ini. Dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024,” katanya.

Mahfuz berpandangan, dari ketiga Capres yang sering dimunculkan lembaga survei dan media, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ada yang memang memilih DNA moderasi seperti diperjuangkan Partai Gelora.

“Dalam konteks tiga Capres, Pak Ganjar diposisikan sebelah kiri, Pak Anies di sebelah kanan. Pak Prabowo kemudian secara otomotis di tengah, di center.  Saya kira Pak Prabowo juga tidak mendesain itu dari awal, tapi konstelasi itu dibangun oleh lembaga survei dan media,” katanya.

“Dan sebagai kawan lama dengan Pak Prabowo, kami  diskusikan juga soal moderasi ini, dengan beliau. Saya katakan bahwa Pemilu 2024 ini persimpangan jalan bagi Indonesia dan dunia. Dan Pak Prabowo sependapat dengan Partai Gelora,” pungkasnya.***din

RUU Kesehatan Dinilai Kembalikan Peran Negara dalam Mengurus Kesehatan Rakyatnya

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap RUU Omnibus Law Kesehatan yang akan disahkan DPR pada pekan depan dapat menjamin kemandirian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada Indonesia.

“Kita berharap RUU Kesehatan yang baru ini, seharusnya dapat menjamin kemandirian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Sebab, tropisme  penyakit di Indonesia belum tentu bisa diobati oleh diaspora di luar,” kata dr. Rina Adeline SpMK., MKes., ABAARM., FAARM , Ketua Bidang Kesehatan, DPN Partai Gelora Indonesia.

Hal itu disampaikan Rina Adeline saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Pro-Kontra RUU Kesehatan, Bagaimana Memahaminya?, Rabu (5/7/2023) sore.

Diskusi ini dihadiri Menteri Kesehatan RI 2004-2009 Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Tim RUU Kesehatan Kemenkes RI dr. Roy Sihotang, MARS, serta Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes.

Menurut Rina, kesehatan pasien tetap harus menjadi prioritas utama bagi insan tenaga kesehatan dan tenaga medis, meskipun organisasi profesi memprotes RUU ini, karena dianggap dibuat terlalu terburu-buru tanpa sosialisasi yang cukup.

“Menurut  pendapat saya, yang perlu diwaspadai adalah  kemungkinan munculnya absurd power, yang mengarah kepada pembiayaan pembelanjaan negara yang lebih besar lagi , karena kapalnya terlalu besar. Lalu,   meniadakan kemitraan antara organisasi profesi yang seharusnya bisa berjalan harmonis dengan pemerintah,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora berharap RUU Kesehatan ini mampu menjamin akses kesehatan bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan yang baik, obat murah dan berkualitas dan vaksin yang mudah dijangkau.

“Kemudian centre of excellence juga perlu diperbanyak agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Harus ada di Papua, Sulawesi, Sumatera, NTT , NTB dan lain-lain.  Saya lagi di NTB sekarang, ternyata itu kosong,” katanya.

Sehingga RUU Kesehatan yang baru mampu mendorong iklim pendidikan kesehatan yang baik, serta dapat menghasilkan dokter-dokter baru, disamping memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

“Hal-hal ini harus ada di RUU Kesehatan dan harus bisa dijalankan. Partai Gelora berharap pada RUU ini agar menjamin kelangsungan kita sebagai bangsa, tentu saja mewujudkan mimpi untuk menjadikan Indonesia superpower baru,” katanya.

Bukan Liberalisasi Kesehatan

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI 2004-2009 Dr. dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, RUU Kesehatan yang baru dinilai bukan sebagai bentuk liberalisasi kesehatan, malahan bertujuan sebaliknya.

“Sama sekali tidak berbau liberal atau pasar bebas, justru akan mengembalikan peran pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Masak kewenangan Menteri Kesehatan yang ditunjuk negara dikalahkan UU Praktek Kedokteran. IDI itu yang liberal, neolib,” kata Siti Fadilah Supari.

Siti Fadilah Supari mengaku paling lantang menolak upaya liberalisasi kesehatan saat menjadi Menkes di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di antaranya menolak keberadaan BPJS Kesehatan, karena tidak Pancasilias menyengsarakan rakyat dan mengusulkan program Jamkesmas.

“Tapi IDI malah waktu itu minta ke Pak SBY agar saya diganti. IDI protes kepada Pak SBY agar memecat saya. Sekarang kebalik-balik toh,  justru UU Praktek Kedokteran sangat berperan di dalam Sistem Kesehatan Nasional itu yang justru liberal. Ini yang menjauhkan tangan pemerintah untuk mengatur rakyatnya sendiri,” katanya.

Menkes 2004-2009 ini mengaku mendukung RUU Kesehatan yang baru, karena akan mengembalikan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Makanya saya terus kasih masukkan, saya terus WhatsApp Ketua Panja-nya, Pak Melkiades Laka Lena, karena akan banyak membonceng, ada kekuatan yang tidak akan pernah bisa diredah,” katanya.

Siti Fadilah Supari mengungkapkan, perubahan pelayanan sistem kesehatan nasional terjadi akibat amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais,   mengalami perubahan hingga empat kali, dan terakhir pada 2002.

“Akibatnya, negara tidak boleh mengurus rakyatnya sendiri, harus ada lembaga khusus yang minta bayaran, padahal rakyat bayar pajak. Ini kenapa BPJS terus dibelain, harusnya semua yang masuk rumah sakit tidak boleh ditolak, mau bayar atau tidak,” katanya.

Tim RUU Kesehatan Kemenkes RI dr. Roy Sihotang, MARS mengatakan, RUU Omnibus Law Kesehatan ini pemerintah ingin mengurangi liberalisasi dalam aspek kesehatan. “Dalam RUU ini negara ingin hadir dan mengambil perannya lagi,” kata Roy Sihotang.

Misalnya, dalam pelayanan kesehatan, unsur penetapan harga pelayanan harus ada kehadiran pemerintah, tidak bisa diserahkan ke dalam pasar bebas industri kesehatan, seperti ditentukan BPJS Kesehatan. 

“Pemerintah ingin menjauhkan namanya liberalisme dan neoliberalisme. Semua kewenangan pemerintah harus full, sehingga bisa mengatur semua regulasi kesehatan,”  Pemerintah itu harus pikirin kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan umum saja,” katanya.

Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota, ID dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes mengatakan, RUU Kesehatan yang akan disegerakan disahkan DPR masih kurang sosialisasi dan dilakukan terburu-buru, serta kurang transparansi.

“Sekarang ini ada tiga draf yang beredar, tidak pernah di upload di situs DPR. Sehingga kita tidak tahu mana yang digunakan. Transparansi sebagaimana proses pembentukan UU, sampai detik ini tidak ada,” katanya.

Beni Satria menyayangkan banyaknya pro kontra pendapat mengenai organisasi profesi yang dianggap hanya menetapkan etika standar sangat tinggi bagi anggotanya. Padahal organisasi profesi juga melakukan pengawasan terhadap anggotanya.

“Sebenarnya kita hanya ingin membantu pemerintah di dalam, bagaimana melakukan pembinaan, pengawasan terkait organisasi profesi,” katanya.***din

Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri.

Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan.

Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema ‘Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres’.

Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia.

“Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).

Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun.

“Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi Pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,” katanya.

Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024.

Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. “Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,” ujarnya.

Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi.

“Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekadar menebak-nebak saja,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai ‘Penyambung Lidah Rakyat.

Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai ‘Bapak Pembangunan’ itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa.

“Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,” katanya.

Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024.

Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang.

“Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,” ujarnya.

Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik. 

“Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,” katanya.

Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan.

“Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,” katanya.

Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang. 

“Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,” jelasnya.

Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat.

“Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,” katanya.

Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah.

“Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,” katanya.

Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras.

“Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,” pungkas Anis Matta.***din

Adu Pesona Bacapres, Siapa Juara? Ini Analisis Partai Gelora

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata memotret perbincangan hangat masyarakat di dunia maya mengenai adu pesona bakal calon presiden (bacapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam program yang diberi nama Petamaya ini, Partai Gelora mencoba membicarakan materi bacapres pada episode kedua, karena akan cenderung panas hingga Pebruari 2024.

“Soal bacapres ini, kita tidak hanya membicarakan tentang popularitasnya saja, tetapi juga tangkapan digital diantara tiga kandidat yang terus ramai diperbicangkan di dunia maya,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora, Minggu (2/7/2023).

Menurut Endy, Partai Gelora tidak sedang menghakimi dalam riset digital ini, namun ingin menghadirkan fakta-fakta di lapangan secara positif maupun negatif diantara para kandidat bacapres.

“Kita ketahui sekarang sudah ada tiga bacapres, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi kita tidak sedang menghakimi, tetapi mungkin kenyataan riset di lapangan yang kita sampaikan. Mungkin berbeda sebaliknya dengan lembaga survei,” katanya.

Fakta-fakta tersebut, kata bakal calon legislatif (bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Jember-Lumajang ini,  akan dijelaskan secara detil oleh Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah dalam riset yang dilakukan pekan lalu.

“Apakah yang kita tangkap di dunia digital ini, bisa jadi sejalan atau tidak sejalan dengan lembaga survei. Ini yang kita kupas tuntas dalam Gelora Petamaya episode kedua ini,” ujarnya.

Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, topik bacapres di dunia maya akan terus ramai diperbincangkan hingga 2024. “Disini kita membedah peta dukungan bacapres di dunia masa.” kata Muhammad Nurdiansyah.

Dadan sapaan akrab Muhammad Nurdiansyah mengungkapkan, pengambilan sample dilakukan pada 16-23 Juni 2023. Kemudian media monitoringya dilakukan secara fleksibel terhadap tren percakapan dan prosentase popularity digital.

“KIta menyebutnya popularity digital, karena berdasarkan perbicangan warganet didominasi ketiga nama capres yang sudah ada,” katanya.

Ganjar Pranowo, presentase perbincangan popularity digitalnya sebesar 45 % . Lalu, Anies Baswedan sebesar 27 % dan Prabowo Subianto sebesar 28 %. Prosentase popularity digital tersebut, merupakan perbincangan positif maupun negatif.

“Kalau kita komparasikan total percakapannya Ganjar Pranowo lebih unggul 76.000 percakapan. Anies Baswedan 44.625 percakapan dan Prabowo Subianto sebanyak 70.367 percakapan,” ungkpnya.

Sementara menyangkut sintemen perbincangan di dunia maya. Sentimen positif terhadap Ganjar Pranowo sebesar 77 %, negatifnya 18 % dan sisanya sintemen netral.

Sedangkan Anies Baswedan, positifnya mencapai  53 %, tetapi entimen negatifnya juga besar mencapai 40 % dan sisanya sentimen netral. Lalu,  Prabowo Subianto sentimen negatifnya 20 persen, dan positifnya 74 %, serta sisanya sentimen netral.

“Tetapi ada yang menarik di sini, meskipun Ganjar dan Prabowo lebih unggul, tetapi justru total engagement-nya Anies Baswedan lebih tinggi mencapai  947.000. Kalau Ganjar hanya 831.000-an dan Prabowo hanya sekitar 600-540 ribuan. Hal itu dinyatakan dengan interaksi oleh akun-akun yang memperbincangkan Pak Anies dan memiliki followers yang tinggi,” paparnya.

Dalam riset ini, kata Dadan, juga dibicarakan soal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. “Di kalangan warganet, keduanya punya potensi besar. Apalagi dari hasil-hasil survei, Pak Prabowo menyalip Pak Ganjar dan Pak Anies,” katanya.

Sementera soal beredarnya foto Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tengah menjalankan ibadah haji ditemani oleh pasangan masing-masing, setidaknya dapat menurunkan tensi ketegangan antara pendukung Ganjar dan Anies. 

“Foto ini memang menimbulkan pro kontra dari kalangan warganet, tetapi perang opini dan ujaran kebencian antara pendukung Ganjar dan Anies, setelah kita analisa justru memberikan dampak positif. Anies selama dianggap pendukung politik identitas oleh pendukung Ganjar, dengan foto bareng tensinya agak mereda,” katanya.

Sedangkan kebersamaan Prabowo dan Jokowi yang menujukkan tren positif, justru tidak sukai oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu. Fitnah terhadap Jokowi oleh pendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 lalu, kembali dimunculkan bahwa Prabowo tidak suka Jokowi sebenarnya.

“Fitnah dini juga dibumbuhi konten kreator secara kreatif, kalau Prabowo beli alutsista usang dari Qatar. Dan warganet menganggap Prabowo itu figur militer yang kelam ketika masih aktif. Isu ini mulai digoreng, tetapi analisisa isu negatif itu, ternyata tidak mempengaruhi tren positif Prabowo,” katanya.

Dari paparan Lembaga Riset Digital Cakradata, itu kata Endy Kurniawan, maka para sobat Gelora maupun para warganet, sebenarnya sudah bisa menentukan arah dukungan kepada capresnya, atau paling tidak dapat melihat siapa bacapres yang lebih bagus perfomance-nya aktivitas digitalnya dari ketiga bacapres. 

“Tapi jangan lupa, start untuk bacapres ini juga belum mulai. Ini baru fase-fase pemanasan atau warming up. Kita tidak tahu, apakah nanti ada tiga capres, bisa jadi dua capres, atau bertambah jadi empat capres. Kita akan melihat nanti kita kesana, tapi isu ini akan kita perdalam pekan depan,” pungkas Endy Kurniawan.***din

Anis Matta: Perayaan Idul Adha 1444 H Momentum Kesetaraan dan Persamaan Sesama Umat Manusia

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H kepada selurah umat Islam di seluruh belahan dunia.

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air dan di seluruh belahan dunia. Saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

Menurut Anis Matta, perayaan Idul Adha 1444 H ini akan menjadi simbol pengorbanan, solidaritas, cinta dan kasih sayang, serta semangat berbagai kepada sesama.

“Hari ini akan selalu menjadi simbol pengorbanan untuk berbagi. Hari ini menjadi simbol solidaritas, cara kita menyatakan cinta dan kasih sayang, serta semangat berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anis Matta juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat muslim yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini dan semoga mendapatkan haji yang mabrur.

“Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang sedang menunaikan ibadah haji semoga haji saudara-saudara dicatat sebagai haji yang mabrur,” katanya.

Sehingga akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kehidupan seluruh umat Islam yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah.

“Ibadah haji merupakan persamaan simbol kesetaraan sesama umat manusia. Saat ini, kita akan menghadirkan kembali, semangat kesetaraan, dan semangat persamaan sesama umat manusia,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini menegaskan, dunia saat ini dalam kekacauan, hingga terjadinya rasisme dan penindasan dimana-mana.

“Ketika dunia sedang dikacaukan oleh rasisme dan penindasan dimana-mana. Maka pengorbanan, solidaritas, semangat persamaan dan semangat kesetaraan inilah yang kita perlukan. Seperti yang kita rayakan pada Hari Raya Idul Adha ini, yang juga dirayakan oleh saudara-saudara kita yang tengah menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci,” pungkasnya.***din

Anis Matta: Partai Gelora Tetapkan Empat Kriteria Capres yang akan Didukung

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia segera mengumumkan secara terbuka calon presiden (capres) yang akan didukung di dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Partai Gelora telah membuat empat kriteria yang menjadi panduan bagi umat untuk menentukan pilihan seorang pemimpin dalam Pilpres 2024.

Dimana dalam memilih pemimpin itu, pada dasarnya tidak memilih yang sempurna, tetapi memilih orang yang tepat.

“Kita pasti akan menetapkan capres kita. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, Partai Gelora akan menetapkan capres, dan siapa calon presiden, kita telah membuat empat kriteria cukup sederhana dalam menentukan seorang pemimpin.” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Anis Matta Menjawab Episode #2 yang ditayangkan di YouTube Gelora TV setiap hari Senin sore pukul 16.30 WIB.

Program Anis Matta Menjawab ini khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan dari para netizen. Pada edisi perdana#1 lalu, Anis Matta Menjawab pertanyaan tentang ‘Indonesia Emas dan Revolusi Pendidikan’.

Dalam menetapkan seorang capres , menurut Anis Matta, harus dijawab dan dijelaskan secara komprehensif dalam empat perspektif. Yakni perspektif agama, perpektif kepentingan nasional, perspektif geopolitik dan perspektif ancaman disintegrasi bangsa.

“Dalam perspektif agama, kita selalu menemukan masyarakat yang selalu menggunakan alasan agama dalam menentukan calon presiden” katanya.

Seorang pemimpin itu, pada dasarnya adalah seseorang yang kuat dan amanah, yang akan mengurus segala urusan orang, sehingga dia menerima gaji.

“Kalau di Islam, dipanggil Khalifah Amirul Mukminin. Dia mengurus segala urusan umat, tidak hanya urusan politik, tetapi urusan seluruh rakyat. Sehingga butuh kejujuran, integrasi, tidak ragu-ragu dan amanah. Urusannya sangat kompleks, semua urusan negara diurus,” ujarnya.

Sehingga untuk mengurus semua ini dibutuhkan pemimpin yang sabar, berkarakter mampu mengurus rakyat, dan memiliki kelapangan dada, serta memiliki pengetahuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

“Tetapi kalau kita bicara manusia sempurna yang dibutuhkan, tentu akan banyak perdebatan. Namun di dalam literatur, cukup hanya dua syarat saja yang bisa dipenuhi, tidak perlu keseluruhannya, yakni kuat dan amanah saja,” katanya.

Di zaman Rasulullah SAW, kata Anis Matta, ada seorang sahabat yang meminta dikasih jabatan, namun Rasullah SAW menolak memberikan.

Karena memilih pemimpin untuk jabatan publik itu, harus memilih orang kuat, karena kekuatannya berguna untuk menjaga amanahnya, sementara sahabat tersebut dilihat tidak begitu kuat.

“Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang keras, dan lemah-lemah lembut. Tetapi semua karakternya kuat-kuat dan amanah,” katanya.

Artinya, memilih pemimpin itu dalam perspektif agama itu, orang tidak harus memilih yang sempurna pada dasarnya, tetapi memilih orang yang tepat.

“Dan situasi sekarang juga berbeda di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang tepat bisa jadi tidak sempurna, dan pada situasi sekarang, mencari kriteria sempurna itu, sudah susah ditemui sekarang,” katanya.

“Jadi kalau dalam sejarah Islam itu nggak pernah ada yang kriterianya sesempurna pada masa Khulafaur Rasyidin. Kriteria ini tidak akan utuh sekarang, tidak bisa kita menggunakan dalil-dalil agama untuk menegaskan calon yang akan didukung, tapi siapa yang tepat untuk situasi sekarang,” lanjutnya.

Dalam perspektif nasional, itu pemimpin yang tepat diperlukan dalam situasi sekarang. Karena pemimpin sekarang itu, harus bisa mempertimbangkan situasi perspektif geopolitik global saat ini.

“Pemimpin yang kita pilih sekarang harus bisa menghitung kepentingan geopolitik. Jangan pilih pemimpin yang akan menjadikan negara kita ini, sebagai medan tempur negara lain. Ini penting saya tegaskan, karena kekuatan adidaya antara Amerika dan China ingin membawa konflik ke kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.

Jika perang terjadi di kawasan Asia Pasifik, maka yang paling terkena dampaknya adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah menjadi daerah paling strategis untuk menjadi daerah konflik negara-negara lain.

“Hari-hari sekarang, implikasi konflik kita sudah rasakan efeknya pada perekonomian. Karena konflik geopolitik mempengaruhi laju perputaran ekonomi dunia, inflasi luar biasa terjadi. Kalau situasi memburuk di tahun-tahun akan datang, maka akan membawa dampak serius bagi negara kita,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, untuk mencari pemimpin di 2024 harus melihat dari sisi kepentingan nasional Indonesia, yakni mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan tidak menjadi medan tempur baru pasca perang Rusia-Ukraina.

“Kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi semua faktor yang membuat ancaman disintegrasi itu, apalagi kita memiliki populasi mencapai 200 juta dan dikenal sebagai negara kepulauan. Begitu tekanan ekonomi semakin berat, maka ancaman disintegrasi itu, akan semakin nyata,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, ancaman terbesar dalam Pilpres 2024 mendatang adalah polarisasi politik yang mulai meningkat tajam, padahal kita sudah memiliki pengalaman di Pilpres 2019 lalu.

“Ancaman ini berbahaya bagi kita sekarang ini. Polarisasi politik di tengah situasi geopolitik global saat ini, bisa membuat ancaman disintegrasi bangsa. Indonesia bisa menjadi medan tempur negara-negara lain, kawasan Eropa, Afrika sudah, tinggal di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita perlu kekuatan tengah yang kuat yang bisa menjadi faktor pemersatu,” tegasnya.

Dapat disimpulkan bahwa, Indonesia ke depan, lanjutnya, diperlukan capres yang kuat yang bisa mempersatukan semua kekuatan, bukan sebaliknya capres yang mempertahankan polarisasi dan membuat disintegrasi bangsa semakin nyata.

“Jadi saya kira, saya telah menjelaskan kriteria ini cukup sederhana dalam empat perspektif ini. Seperti apa nanti capres Partai Gelora, Insyaallah tidak jauh-jauh dari referensi dan argumentasi kriteria tersebut. Siapa presidennya, ya kira-kira dari empat kriteria ini,” pungkasnya.***din

API Gelora Kota Tangerang, Fahri Hamzah: Ajang Menyiapkan Caleg Berkualitas

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia membuka Akademi Pemimpin Indonesia yang digelar oleh DPD Partai Gelora Kota Tangerang. Dalam Keynote Speech yang disampaikan Fahri Hamzah menegaskan posisi Gelora sebagai Partai Gagasan yang menawarkan arah baru bagi Indonesia menuju kekuatan superpower baru dunia.

“Partai Gelora tidak datang dengan uang dan materi, partai Gelora datang dengan ide dan gagasan, untuk itulah Akademi Pemimpin Indonesia menjadi agenda wajib partai Gelora untuk menggodok calon pemimpin Indonesia yang surplus dengan ide dan gagasan untuk membawa Indonesua menuju arah baru” ucap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Fahri Hamzah dalam acara yang dihadiri oleh Ketua DPW Partai Gelora Banten, Ketua DPD Partai Gelora Kota Tangerang, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Tangerang itu, memyampaikan kepada penyelenggara pemilu untuk tidak memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Penyelenggara Pemilu harus menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi ide dan gagasan antar parpol dan caleg.

Jika ide dan gagasan yang menjadi pertarungan antar parpol dan caleg, Fahri Hamzah meyakini Partai Gelora akan menguasai Senayan dan DPRD seluruh Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang.

“Jika potensi kecurangan pemilu dapat diawasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dan yang diadu adalah apa yang menjadi gagasan perubahan yang akan ditatawarkan oleh para kontestan pemilu, maka kader partai Gelora akan menjadi yang terdepan dalam memenangi pertarungan,” papar Fahri.

DPD Partai Kota Tangerang menyiapkan 43 caleg dari total 50 posisi caleg dalam pemilu 2024 ini. Ali ketua DPD Kota Tangerang mengatakan seluruh caleg partai Gelora sudah siap bertempur dengan fair dalam pemilu dan akan mengejar target memiliki 1 fraksi di DPRD Kota Tangerang serta siap menjadi kontestan dalam Pilkada mendatang.

Smentara itu Nadine Tariza Kabid Kepemimpinan DPD Kota Tangerang menyampaikan bahwa Akademi Pemimpin Indonesia DPD Kota Tangerang ini diisi oleh pembicara pembicara nasional di antara Dedi Mi’ing Gumelar, Rico Marbun, dan Irvan Enjo.

“Blesing bagi DPD Gelora Kota Tangerang karena seluruh pembicara yang mengisi materi adalah Juru Bicara nasional Partai, ini menjadi penyemangat bagi kami untuk memenangkan pertarungan di 14 Februari mendatang” tutup Nadine.

Wira, Ketua Panitia Akademi Pemimpin Indonesia mengatakan, Acara yang digelar di hotel Kyriad Tangerang pada Minggu 25 Juni ini dihadiri oleh 80 orang yang terdiri dari seluruh pengurus dan caleg Partai Gelora kota Tangerang.***din

Ketidaksolidan Elite Nasional dan Polarisasi yang Tajam Penghambat Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa.

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia’, Rabu (21/6/2023) sore.

Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan.

“Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,” kata Anis Matta.

Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif.

“Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,” katanya.

Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan.

“Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,” ujarnya.

Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia.

“Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antisipasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,” tegasnya.

Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global.

“Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,” pungkas Anis Matta.

Perlu Kesepakatan Politik

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju.

“Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,” kata Bambang.

Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya.

“Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,” katanya.

Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini.

“Kita butuh waktu diatas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom.

Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun.

Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen.

“Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,” katanya.

Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi.

“Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industralisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,” kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini.

Elite Politik Harus Solid

Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2014-2019 Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk menjadi bangsa yang maju.

“Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa. Inilah tantangan kita di Indonesia,” kata Andrinof.

Menurut dia, sistem politik Indonesia yang mengakomodasi pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi, sulit menjadikan Indonesia sebagai negara maju, karena banyaknya interpretasi atau perbedaan pendapat yang tajam dalam menyikapi sebuah kebijakan.

“Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga, pertumbuhan ekonomi sekarang mencapai 8-9 persen,” kata Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini.

Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Indonesia mencontoh kajian-kajian ‘developmental state’ , belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur.

“Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari adalah mengkoordinasikan industri dengan sekolah-sekolah maupun akademisi (perguruan tinggi) yang memang difokuskan kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi mereka,” kata Edbert Gani

Negara-negara di Asia Timur, kata Edbert, menciptakan birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan industri.

Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industralisasi.

“Saya berharap kalau nanti Partai Gelora berkuasa, bisa mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju. Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi, karena bonus demografi akan menjadi sia-sia kalau praktik rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Ia menilai praktik pemburu rente saat ini, sudah mulai menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya.

“Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,” kata Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini.***din

Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini.

Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023.

Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023).

Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya.

“Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1×24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,” katanya.

Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan.

“Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tdak ada,” sebutnya.

Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang.

“Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,” ujar Fahri.

Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang.

Sehingga diharapkan tdak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya.

“Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,” pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.***

Fahri Hamzah Minta Presiden Segera Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK agar tak Jadi Polemik

JAYAKARTA NEWS— Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 bertanggal 25 Mei 2023, mengubah periode kepemimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun, menuai perdebatan serius di tengah masyarakat.

Namun menurut pandangan Wakil Ketua DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, Konstitusi dan Undang-Undang (UU) MK menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

“Artinya sejak dibacakan, putusan MK langsung berlaku,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023), menyoroti pro kontra Putusan MK yang mengundang diskursus hukum dan polemik hingga saat ini.

Pernyataan Fahri ini juga untuk menjawab pertanyaan publik soal apakah pimpinan KPK diperpanjang sesuai Putusan MK atau tetap dilakukan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK yang baru.

Lebih lanjut Fahri, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini mengatakan, keberlakuan jabatan pimpinan KPK 5 tahun di era pimpinan KPK hari ini, dimention di dalam pertimbangan putusan 112/PUU-XX/2022.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 117 yang berbunyi, “mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.”

Jadi, masih menurut Fahri, MK menyegerakan memutus perkara tersebut agar Putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK yang sedang menjabat hari ini.

Artinya, pimpinan KPK dibawah Firli Bahuri yang akan berakhir pada Desember 2023, diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan menjadi Desember 2024

“Jika ada yang memandang hakim MK diaggap keliru karena mengintervensi wilayah pembuat UU, tidak juga. Karena penyelarasan itu juga dalam rangka konstitusionalisme kamar kekuasaan eksekutif. Kecuali KPK berada di wilayah judikatif atau legislatif,” ujarnya.

Fahri kembali menekankan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat dan putusan MK derajatnya setara dengan UU. Hakim yang memutuskan perkara ini menurut dia, sangat memahami substansi dan duduk perkara yang diputuskannya Ius curia novit dan putusan hakim harus dianggap benar Res Judicata Pro Veritate Habetur.

“Selain itu, Jubir MK juga sudah menyatakan bahwa keberlakuan putusan jabatan 5 tahun pimpinan KPK mulai berlaku di era pimpinan KPK sekarang. Atas dasar putusan itu pula Menko Polhukam juga sudah menyatakan bahwa pemerintah akan patuh pada putusan MK sehingga tidak membentuk Pansel,” katanya.

Dengan diperpanjangnya jabatan pimpinan KPK yang sekarang, kata calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia dari Dapil I Nusa Tenggata Barat (NTB) tersebut, maka tahun depan akan terjadi integrasi perencanaan kebijakan pemberantasan korupsi antara KPK dengan presiden yang baru.

“Hal ini tentu lebih ideal dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi yang baik pasca terpilihnya presiden baru,” demikian pungkas Fahri Hamzah. ***din