Tag: Partai Gelora

Atasi Polusi di Jakarta dan Sekitarnya, Partai Gelora Beri Rekomendasi Ini!

JAYAKARTA NEWS—- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan yang memperngaruhi, adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri.

“Sehingga masyarakat harus mengeluarkan semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah, apabila pemerintah menerapkan kebijakannya secara konsisten,” kata  Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (23/8/2023) petang.

Hal itu disampaikan Rully saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi ini dihadiri Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Anas Ma’ruf MKM dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi.

Rully mengatakan, jumlah kendaraan bermotor yang masuk Jakarta diperkirakan mencapai 24 juta dari 101 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut, setiap harinya mengeluarkan gas buangan dan asap yang bisa membahayakan kesehatan.  “Kebijakan terhadap mobil-mobil yang sudah tidak memenuhi standar buangan, itu sejauh mana? Kenapa tetap masih bisa masuk ke Jakarta sampai sekarang,” katanya.

Rully juga menyayangkan upaya pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor, daripada membenahi moda transportasi.

Akibatnya, jumlah sepeda motor meningkat secara signifikan, terutama di Jakarta, hingga menyebabkan kemacetan parah dan polusi udara di Jabodetabek.

“Partai Gelora berharap ada sebuah arah kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama membangun jembatan kolaborasi untuk mencari titik utama kendalanya, itu dimana,” katanya.

Menurut Rully, salah satu supaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor baik mobil dan motor untuk tahun 2010 ke bawah. Disamping perbaikan kualitas moda transportasi umum harus digencarkan.

Sementara terkait polusi udara yang ditimbulkan oleh industri, terutama terkait keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara, Rully meminta pemerintah mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar dan mencari alternatif lain seperti solar.

“Kita berharap pemerintah tidak kecanduan PLTU berbahan bakar batu bara lagi. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia, 16 PLTU yang mengepung Jakarta. Sehingga polusi udara di Jakarta, bukan hanya dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari 16 PLTU ini,” katanya.

Transformasi Kesehatan

Sementara itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Anas Ma’ruf MKM mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kualitas kesehatannya, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara di Jakarta.

“Misalnya air yang kita konsumsi di sekitar kita, itu sehat atau tidak. Lalu, pangannya juga diatur, lingkungan tempatnya tinggalnya diupayakan tetap sehat, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Kemenkes telah melakukan transformasi dalam rangka menata pembangunan kesehatan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan gizi ibu dan anak. Kemudian mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat.

“Transformasi ini memerlukan deteksi dini, melakukan pencegahan sejak awal, sehingga ketika sudah di rumah sakit, baik itu penyakit yang sifatnya kronis atau tidak bisa kita sembuhkan. Nah, puskesmas kita jadikan tempat untuk deteksi dini,” ujarnya.

Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan.

“Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, penyebab utama polusi di Jakarta adalah masalah transportasi akibat dari kebijakan ekonomi yang salah.

“Harusnya Indonesia menerapkan standar gas buang Euro 6, bukan Euro 2 atau 4. Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan ambruk, termasuk mengenai kualitas udara,” kata Zenzi.

WALHI, kata Zenzi, mendorong adanya audit lingkungan di Jabodetabek yang akan mengaudit perluasan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh emisi transportasi maupun industri. Apabila hasil audit tersebut ditemukan unsur pidana, bisa didorong ke proses hukum.

“Tapi sebetulnya masalah utamanya, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk berpindah ke energi bersih, sementara di banyak negara energinya sudah energi bersih dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 6,” pungkasnya.***din

Anis Matta: Tak Ada Peristiwa Politik di Dunia yang tak Diintervensi Asing, Termasuk Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu pun peristiwa politik di dunia yang luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah, ini ada obrolan, kalau ada Capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang Pemilu di suatu negara seperti  Pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Februari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, Pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementara di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai Capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,” katanya.

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui Pemilu.

Namun, sejak Perang Dingin  berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest  seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta Pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,” ungkapnya.

Minta Bantuan Asing Menangi Pilpres

Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan  social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui Pemilu juga tidak berhasil. 

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena  memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Ia menilai, Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap para calon presiden yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno)  mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses Pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.***din

Partai Gerindra Lamar Partai Gelora Ajak Besanan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan tempat spesial kepada Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra melamar Partai Gelora, mengajak berbesanan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

“Kedatangan kami kesini mau ngelamar Partai Gelora. Kalau kami di Betawi, ibaratnya itu kita ngajak berbesanan. Jadi kami mewakili Partai Gerindra untuk meminta Gelora bersama-sama untuk berjuang memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2024,” kata Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Hal itu disampaikan Muzani saat melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, bertempat di Gelora Media Centre Partai Gelora, Kuningan, Jakarta. Dalam silaturahmi membawa rombongan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra berjumlah 16 orang.

Dari rombongan itu, tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang OKK Prasetyo Hadi, Wakil Bendahara Umum Dimas Sahatrio, Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Anggota DPR Novi Wijayanti, Mohamad Hekal Bawazier, Martina, dan Suir Syam, serta pengurus DPP Partai Gerindra lainnya.

Rombongan Muzani tersebut, diterima oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Ketua Bidang  Bangter I Syahfan Badi Sampurno dan Ketua Bidang Banter III Ahmad Zaenudin.

Lalu, Ketua Bidang Banter IV, Rofi’ Munawar, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismatono, Ketua Bidang Perempuan Ratih Sanggarwati, Bacaleg DPR RI Dapil Jabar V Hisan Anis Matta dan lain-lain.

Menurut Muzani, Partai Gerindra dan Partai Gelora memiliki chemistry yang sama sejak Pilpres 2014 dan 2019, dimana ketika itu, para personal Partai Gelora masih di partai lama.

“Jadi kami merasa hubungan baik ini, sudah terjalin sejak embrio kelahiran partai ini dari 2024. Bahkan Bang Irel (Ahmad Rilyadi), Bang Fahri Hamzah itu teman diskusi kami sebelum reformasi. Jadi kami ingin menghidupkan kembali emosi dan semangat di tahun 2014 dan 2019 di tahun 2024,” katanya.

Muzani menambahkan, Partai Gerindra merasa terhormat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Partai Gelora, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami dapat laporan, sahabat Gelora mendatangi kantor kami di berbagai daerah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Saya merasa masuk ke kantor ini (GMC, red), seperti kantor sendiri. Dan semua yang disini juga sahabat lama saya. Dan terus terang, kami datang kesini, ini rombongan terbanyak kami, dalam sejarah kami silaturahmi dengan partai politik. Karena memang minat dan semangat untuk datang di kantor Partai Gelora,” katanya.

Muzani mengatakan, silaturahmi kali ini untuk membicarakan final pematangan teknis deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo, termasuk waktu dan tempat deklarasi, karena komunikasi intens sudah lama dilakukan.

“Apalagi ada kesamaan pandangan dan persepsi tentang Indonesia masa depan antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, kian memudahkan komunikasi,”  ujarnya.

Muzani mengungkapkan, Ketua Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga diketahui sedang di Eropa.

“Alhamdulilah kita sudah mencocokkan beberapa alternatif tanggal dan tempat untuk kita jadikan sebagai rencana hajatan untuk Partai Gelora mendeklarasikan calon presiden yang kami usung Haji Prabowo Subianto. Tapi mungkin Insya Allah akhir Agustus,” katanya.

Menanggapi silahturahmi ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan. Ia mengatakan, Partai Gelora dan Partai Gerindra sudah melakukan pertemuan sejak Maret 2023 untuk membicarakan dukungan kepada Prabowo di 2024.

“Pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan di Gerindra ini sudah lama terbangun sejak 2014 sebenarnya. Begitu pula tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, kami juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi cukup intens sejak Maret 2023,” kata Sidik.

Berdasarkan pertemuan intens tersebut, maka kata Mahfuz, Partai Gelora secara bulat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Yakni dari tingkat DPN (Pusat), Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk surat dukungan.

Tidak hanya itu, DPW dan DPD Partai Gelora diberbagai daerah juga mendatangi pengurus Partai Gerindra di daerah untuk menyampaikan dukungan serupa.

“Sesuai dengan arahan ketua umum Anis Matta, kami sudah mengkonsolidasikan 38 Dewan Pimpinan Provinsi Partai Gelora Indonesia yang mereka juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan 514 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh kota/kabupaten dan sampai tanggal 7 Agustus yang lalu. Kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat buat mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI 2024-2029 yang didukung Partai Gelora Indonesia,” ungkap Mahfuz Sidik

Mahfuz menegaskan, deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo Subianto sebagai capres akan digelar akhir Agustus 2023 ini. “Kami sudah menyepakati deklarasinya tingkat pusat kita lakukan di Agustus 2023 ini. Soal waktunya kapan dan tempatnya, kami menunggu arahan dari Partai Gerindra,” pungkas Mahfuz.

Dengan begitu, partai pendukung Prabowo semakin bertambah. Selain Gerindra tentunya, Prabowo sudah dipastikan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Parta Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).***din

Fahri Hamzah: Untuk Jadi Superpower Baru, Indonesia Perlu Lakukan Tiga Persiapan ‘Ledakan’

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah ‘Superpower’ Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga  upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk ‘Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia’, Kamis (17/8/2023) sore.

Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

“Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, ” kata Fahri.

Karena itu, untuk menjadikan kata ‘Superpower Baru’ tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting.

“Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka menggelorakan kata ‘Superpower Baru’ sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda.

“Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga ‘ledakan’ untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan.

Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia.

“Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekedar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi.

“Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,” katanya.

Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

“Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,” katanya.

Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia.

“Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,” pungkasnya.

Lompat Tiga Kali Lipat

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk ‘trillion dollar club’ atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun.

“Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,” kata Bambang.

Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle,  atau high middle.

“Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,” ungkapnya.

Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek.

“Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar.  Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,” katanya.

Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah  harus diatas US$ 13.000.

“Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini,  kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),” katanya.

Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa ‘mengawinkan’ kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam.

“Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India.

“Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya  penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Dua Kunci Indonesia

Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower.

Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional

Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,” ujarnya.

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045,

Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun.

“Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,” katanya.

Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan.

Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu.

“Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,” pungkasnya.***din

Erick Thohir Jadi Cawapres Terkuat untuk Prabowo dan Ganjar

JAYAKARTA NEWS— Hasil riset Partai Gelora bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata terkait persepsi warganet menghasilkan, calon wakil presiden (Cawapres) terkuat untuk bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo adalah Erick Thohir. Sementara Capres terkuat untuk Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi Capres di tingkat elit atau Parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya.

“Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,” kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya.

Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (Cawapres) terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawansa.

Sedangkan Cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sementara Cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa.

“Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama Cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk Capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,” katanya.

Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen.

“Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,” ujarnya. 

Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet.

“Setelah itu baru unggahan PKB  terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat Bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,” katanya.***

Fahri Hamzah Sebut Partai Gelora Turut Berperan Tentukan Arah Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Yakni mengajak partai politik (Parpol) dan calon presiden (Capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah ‘tiket’ Pilpres.

“Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena  adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema ‘Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam.

Fahri mengkritik koalisi Parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan ‘tiket’ Pilpres, bukan ide atau gagasan.

“Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,” katanya.

Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan Parpol berupaya untuk mengumpulkan ‘tiket’ Pilpres agar bisa mencalonkan Capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan.

“Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,” katanya.

Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan Capres saat ini,  kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi Parpol sekarang sangat rawan.

Karena itu, pertemuan elite Parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya.

“Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,” katanya.

Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang.

Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia.

“Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,” katanya. 

Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, Dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,” katanya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah Capres  yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara Capres lain masih menunggu kepastian.

“Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,” ujarnya.***din

Mahfuz Sidik Berharap Pengalaman Pahit di Pemilu 2019 tidak Terjadi Lagi di 2024

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai  Pemilu 2024 adalah Pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu, diharapkan tidak terjadi lagi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberika pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk Menakar Format Koalisi Capres pada Pemilu 2024, Rabu (2/8/2028) sore.

“Saya kira kita semua telah bersepakat, bahwa Pemilu 2024 ini adalah Pemilu transisi yang sangat penting bagi kita,” kata Mahfuz dalam diskusi yang dihadiri Ketua Bapilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi), Sekjen PPP Arwani Thomafi dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Menurut Mahfuz, bangsa Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit pada Pemilu 2019 lalu, dimana terjadi pembelahanan politik yang begitu luas dan dalam.

“Sampai akhirnya kita setiap hari harus disisipkan dengan kosakata cebong, kampret dan seterusnya. Dan itu saya kira tidak perlu terjadi lagi,” katanya.

Mahfuz mengatakan, ada satu modalitas penting yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, yakni dimana partai-partai Islam telah terdistribusi di tiga formasi koalisi calon presiden (capres).

“Walaupun di partai kita ini banyak kejutan-kejutan sampai akhir, tapi mudah-mudahan kejutannya tidak sampai menjauhkan dari proses Pemilu yang damai dan harmonis,” ujarnya.

Sekjen Partai Gelora ini berharap agar kepentingan masyarakat secara umum tetap harus diutamakan, dimanapun posisi politiknya. Sebab, pada akhirnya semua pihak akan memiliki titik-titik persamaan demi kepentingan publik yang lebih besar.

“Saya kira ini, satu hal yang ingin saya highlight terus. Tetapi saya mau mengingatkan, bagaimana agar Pileg tetap tidak terleminasi oleh isu Pilpres. Jangan sampai nanti Capres kita sukses, tapi target kita di Pileg jadi berantakan, karena perhatian masyarakat begitu dominan dengan isu Pilpres,” katanya.

Partai Gelora, lanjut Mahfuz, sejak awal sudah meminta agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipisahkan.

Namun, hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tetap berlangsung serentak pada Pemilu 2024.

“Jadi memang soal Pileg dan Pilpres ini perlu mendapatkan perhatian. Kami setahun yang lalu, meminta  untuk meninjau kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi agenda bersama nantinya,” harap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan tidak menciptakan efisiensi, malahan sebaliknya. Pelaksanaan Pemilu justru kurang mendapatkan atensi dari pemilih.

“Karena kuatnya perhatian ke Pilpres dibandingkan ke Pileg, menyebabkan terjadinya pembelahan di akar rumput. Bahkan sudah 5 tahun berlalu, elitenya sudah terkonsolidasi, tapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini yang nampaknya belum belum tuntas sampai sekarang,” jelasnya.

“Tapi mudah-mudahan pembelahan politik yang terjadi di 2019 ini tidak terjadi. Karena jika itu terjadi lagi, ongkos terbesar itu ditanggung oleh masyarakat,” kata pungkas Mahfuz.

Tawarkan Gagasan bukan Framing

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie berharap agar semua pihak untuk tidak  saling mencari kelemahan atau saling menfitnah.

Sebab, kata dia, dari ketiga Capres yang ada, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, sama-sama putra terbaik bangsa.

“NasDem sudah sepakat, Pak Surya Paloh mendoktrin kami, Prabowo oke, Ganjar oke, semua kader bangsa. Anies juga oke. Mari kita tawarkan gerakan perubahan untuk Indonesia ke depan,” kata Gus Choi.

Dengan adanya demokrasi yang bertanggungjawab, maka diharapkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas. Gus Choi menyerahkan semua pilihan ke publik untuk memilih siapapun, kandidat yang dianggap terbaik untuk 5 tahun yang akan datang

“Mari kita tawarkan gagasan. Mari kita tampilkan kelebihan masing-masing, bukan saling memfitnah atau saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita serahkan kepada rakyat, terserah mau pilih siapa. Siapapun yang terpilih, Insya Allah  untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang,” katanya.

Karenanya, dia berharap agar politik di Indonesia mengedepankan pertarungan gagasan atau ide ketimbang membuat framing-framing yang tidak benar kepada salah satu kandidat, yang hanya menimbulkan fitnah.

“Karena itu ke depan yang kita inginkan, harapan kita, harapan dari sebuah pergerakan politik, pertarungan politik itu bukan memberi cap yang buruk tapi bagaimana gagasan, bagaimana kita bertarung, bukan saling mencari cap yang buruk, saling mencari kelemahan, (tapi) gagasan. Itu yang kita tawarkan,” kata Gus Choi.

Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Arwani meminta semua pihak bisa memberikan teladan yang baik kepada publik, termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

“Ayo sama-sama kita memberikan teladan kepada semuannya termasuk juga memperlihatkan ke dunia internasional, bahwa Indonesia bisa mempraktekkan demokrasi yang indah, demokrasi yang riang gembira,” kata Arwani.

Arwani mengatakan, semua kandidat dan partai poliik peserta Pemilu 2024 telah memiliki catatan sejarah masing-masing. Ia menyerahkan semua pilihan kepada publik dan diharapkan tidak ada tindakan yang bisa mengurangi kualitas demokrasi.

“Kita kembalikan kepada rakyat. Semoga cara kita berdemokrasi yang semakin membaik ini, dengan cara plus minus yang ada, tidak ada tindakan-tindakan yang akan mengurangi kualitas demokrasi yang sama-sama butuhkan,” katanya.

“Insya Allah 2024 akan menjadi ajang bagi seluruh anak bangsa dalam memberikan jawaban yang terbaik, bagaimana kita membangun bangsa, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita bangun bersama untuk masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor berharap agar Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar. Sehingga pemilunya menjadi Pemilu yang damai, aman, adil serta bermartabat.

“Partai Bulan Bintang tentunya sangat berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang damai, aman, adil, serta bermartabat. Pemilu ini kan pemilu serentak, antara Pileg dan Pilpresnya berbarengan, semoga semua berjalan baik,” kata Afriansyah.

Jika semua berjalan baik, kata Afriansyah, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam Pileg, sementara di Pilpresnya didapatkan pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat agar lebih baik lagi.

“Jika semua berjalan baik, di Pilegnya akan dihasilkan wakil-wakil rakyat yag amanah yang betul-betul bisa mewakili rakyat. Kemudian Pilpresnya, terpilih Presiden yang betul-betul yang bisa membawa kesejaheraan yang lebih baik lagi,” katanya.

Karena itu, Afriansyah meminta semua penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari KPU RI dan Bawaslu RI, serta Polri dapat melaksanakan Pemilu secara adil, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketidakpuasan puas berlebihan di masyarakat yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita.

“Jadi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta Polri kita minta betul-betul agar melaksanakan Pemilu dengan adil, bersikap arif dan bijaksana, serta betul-betul menjunjung azas jurdil,” pungkas Afriansyah.***din

Anis Matta Jelaskan Alasan Kenapa Indonesia harus Jadi Superpower Baru

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan, bahwa dirinya banyak mendapatkan pertanyaan dari publik, mengenai kenapa Indonesia harus menjadi superpower baru.

“Apakah Arah Baru Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia Superpower baru? sebab ini semua terasa asing. Publik ingin mendapatkan jawaban, kenapa Indonesia harus menjadi Superpower baru,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #7 dengan tema ‘Mengapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (31/7/2023), Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru.

Ruh nasionalisme baru, kata Anis Matta, dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, bermakna dua kata, yakni pertama ‘Merdeka’ dan yang kedua adalah ‘Pembangunan’.

“Kata Merdeka ini muncul pada abad 19, setelah kita mengalami penjajahan sejak abad 16. Bangsa satu rumpun yang kita sebut sebagai Nusantara ini, pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang satu persatu takluk ke penjajah,” kata Anis Matta.

Diksi Merdeka itu, kata Anis Matta, yang kemudian menavigasikan arah energi kita sebagai bangsa, yang kemudian menjadi cita-cita bersama tentang masa depan Indonesia.

“Jadi itulah momen kolektif kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan kompas yang menavigasikan arah dan harapan. Pertama kali diucapkan itu mimpi, tetapi kemudian kata Merdeka seketika menjadi harapan,” katanya.

Artinya, kata Merdeka itu, menjadi ruh nasionalisme yang mendorong orang mencari cara untuk merdeka seperti bebas dari penjajahan dan melakukan lompatan besar sejarah.

“Jadi entitas kerajaan-kerajaan sudah tidak cocok, dan mesti dilebur dalam satu entitas namanya Republik Indonesia. Mulailah menghimpun seluruh energi bangsa, semua etnis disatukan dan dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Artinya kata Merdeka ini, begitu dashyat telah mengubah kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Sedangkan kata Pembangunan dalam konteks ruh nasionalisme baru, ternyata setelah 20 tahun Indonesia merdeka, secara fundamental masih terlibat konflik berdarah selama era Orde Lama, dengan puncaknya terjadinya peristiwa G30S PKI.

Sehingga diperlukan adanya stabilitas politik dalam upaya pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, serta terbebas dari kemiskinan.

“Jadi setelah Orde Baru lahir, kita diperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa namanya pembangunan. Kita menyatu sebagai bangsa, menyelesailkan masalah yang fundamental, karena faktanya kita masih hidup sebagai bangsa miskin,” ujarnya.

Dengan kata Pembangunan ini, lanjutnya, tercipta stabilitas politik, tidak ada lagi konflik yang bisa membuat pemerintahan jatuh bangun.

Terbukti pertumbuhan ekonomi yang positif tercipta, investasi modal asing banyak yang masuk dan terdapat transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan, tercipta daya beli dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Jadi kalau kata Merdeka melahirkan satu entitas baru yang namanya Republik Indonesia, sedangkan kata Pembangunan telah membebaskan kita dari kemiskinan,” jelasnya.

“Tapi semua ada ongkosnya, kalau kata Pembangunan yang dilebur adalah partai-partai dan kalau kata Merdeka yang dilebur adalah kerajaan-kerajaan. Jadi pada setiap kata yang akan menavigasi kita itu ada ongkosnya,” imbuh Anis Matta.

Karena itu, reformasi datang sebenarnya untuk mencari keseimbangan baru, antara kesejahteraan dengan kebebasan atau kemakmuran dan demokrasi. Namun hal itu, tidak sepenuhnya berhasil.

“Lalu, apa bedanya kata Superpower baru dengan kata Merdeka dan Pembangunan itu. Dalam kata merdeka dan pembangunan itu, kita menyelesaikan masalah internal, yaitu penjajahan dan kemiskinan. Kalau kata Superpower baru, itu masalah eksternal, masalah kemanusiaan,” katanya.

Kata Superpower ini, lanjutnya, terkait situasi geopolitik dunia, karena ada ancaman perang global. Perang selama ini menjadikan manusia sebagai korban dalam jumlah yang sangat besar, akibat keserakahan.

“Keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme, cuma sekarang kita menyadari terjadi perubahan dalam lanskap global. Dimana aktivitas ekonomi dilakukan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Itu artinya, bumi kita saat ini sedang terancam keselamatannya, karena ada perubahan lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

“Jadi setelah perang dunia, akan pindah ke sistem bipolar, dimana dunia akan memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Sehingga gerakan liberalisme itu memicu revolusi sosial, sekarang mengancam eksistensi manusia dan eksistensi keluarga atau anti kemanusiaan,” ujarnya.

Akibatnya, aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial saat ini mengancam kepunahan manusia di masa depan atas nama kebebasan dengan makin maraknya aktivitas LGBT.

“Jadi kebebasan ini akan mengancurkan umat manusia, sehingga Indonesia harus menjadi Superpower baru supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru bukan untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada alasan kemanusian dan agama.

“Jadi sekarang ini, kita sedang menghadapi gerakan anti sosial. Kita ini sedang merusak diri kita sendiri, dalam bahasa agamanya adalah sifat kita telah melampaui batas dari manusia,” katanya

Ia mengatakan, upaya menyelamatkan umat manusia itu, adalah sebuah misi suci, dimana akan menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam.

“Jadi kita ingin menyelamatkan sejarah manusia dan umat manusia. Jadi Superpower itu, pada dasarnya ada isu kemanusiaannya dan agamanya. Kita bisa menjadi rahmat bagi semua, tapi kita harus kuat agar bisa menjadi rahmat. Kata Superpower itu, mirip dengan kata Merdeka awal abad 19 dan kata Pembangunan awal tahun 1960. Semua dari mimpi,” pungkasnya.***

Anis Matta: Partai Gelora Segera Deklarasikan Dukungan ke Prabowo

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora juga akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat.

“Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai Capres,” kata Anis Matta.

Dia mengaku pihaknya siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. “(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,” katanya.

Anis Matta mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada Prabowo tidak terlepas dari pengalaman Menhan itu yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia.

 “Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena Gerindra dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,” jelasnya.

Anis Matta mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora.

“Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora telah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024

Atas dasar hal itu, DPN Partai Gelora kemudian menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Sebagian besar DPW sudah mengusulkan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) agar Partai Gelora mendukung Prabowo sebagai Capres 2024.

Sisanya DPW secara bergelombang atau bertahap juga akan memberikan dukungan serupa.***din

Politik Jalan Tengah Solusi Minimalkan Potensi Polarisasi yang Kebablasan di Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak yang berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017.

Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024’, Rabu (26/7/2023).

“Saya kira ini warning yang kita sampaikan, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia,” kata Mahfuz Sidik.

Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Mubaligh Nasional Haekal Hassan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa polarisasi politik ini menciptakan implikasi yang panjang.

“Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai, residunya masih panjang,” katanya.

Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika Capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua.

“Masih ada benih yang kelihatannya terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis.

“Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan adanya pola sama dan terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu.

“Khusus September dan Oktober biasanya akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,” katanya.

Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan memfaslitasi dialog-dialog kebangsaan dengan para Capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat.

“Dengan dialog ini kita berharap dapat membangun jembatan-jembatan yang baik. Kerasnya perbedaan, karena memang tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap-tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengahnya adalah memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada,” pungkasnya.

Wirausahawan Politik

Sementara itu, Direktur Esekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sebenarnya sesuatu yang sehat dan alami, karena apabila tidak ada partai politik dan Capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan.

“Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau enggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah. Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik dinilai sebagai polarisasi yang tidak sehat atau pernicious severe polarization, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polarisasi kebablasan.

Polarisasi kebablasan itu membelah masyarakat menjadi dua. “Di Indonesia sumbernya banyak. Selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi sumber polarisasi yang sifatnya kebablasan,” ungkapnya.

Namun, polarisasi kebablasan itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024.

“Lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, baik itu calonnya dua atau tiga, apalagi empat, berdasarkan data perhitungan kami. Polarisasi yang sifatnya kebablasan itu tidak akan menguntungkan atau menjadi faktor salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan,” katanya.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, sebaiknya menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan.

Politik Jalan Tengah

Sedangkan Mubaligh nasional Haekal Hassan menilai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat ini, karena rakyat tidak bisa dituntut tanggungjawab.

Pemerintah, lanjutnya, bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan polarisasi baik di internal pemerintah atau di luar pemerintahan demi kepentingan NKRI.

“Panggilan kampret itu kita tahu awalnya dari mana. Saya sempat kritik temen-teman ketika ada balasan panggilan cebong. Lalu, muncul lagi kadrun akan sampai kapan terus terjadi, kalau tidak ada tindakan yang cukup. Saya minta pemerintah juga tidak memelihara, kalau perlu buat undang-undang untuk menjeratnya. Ini demi NKRI,” kata Haekal Hasan.

Babe Haekal, sapaan akrab Haekal Hasan mengaku telah berdakwah ke 1.000an masjid dan tempat sejak 2019 lalu, untuk memberikan penyadaran kepada umat mengenai bahaya polarisasi, yang bisa mengancam keutuhan dan persatuan bangsa.

“Satu bulan saya berbicara di 90-100 titik sejak 2019, kira-kira sudah 1.000an masjid dan tempat saya berdakwah, dan alhamdulillah Tuhan kasih kesehatan kepada saya. Ini nggak ada yang nyuruh, apalagi dibayar, ini bagian dari kontribusi saya agar Indonesia tidak pecah,” katanya.

Ia mengatakan, politik jalan tengah yang digagas Partai Gelora perlu mendapatkan dukungan dari umat dan publik secara luas. “Politik jalan tengah merupakan politik yang baik dan Gelora sebagai salah satu pelopornya,” ujar Babe Haekal.

Karena itu, Babe Haekal mengkritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tidak mendukung politik jalan tengah yang digagas oleh Prabowo.

“Ucapan Pak Prabowo yang mengatakan, semua adalah putra-putra terbaik bangsa nggak dibalas oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat disayangkan. Padahal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu maknanya persatuan, narasi politik jalan tengah,” katanya.

Menurut Babe Haekal, politik jalan tengah yang dilakukan Prabowo harus diikuti kandadit lain, karena menjadi ajang pemersatu bangsa.

“Wajar kalau Pak Prabowo berpikir demikian, karena Pak Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan dunianya. Kekayaan apa yang tidak beliau miliki, kebebasan, pangkat, jabatan seperti apa semua sudah dimiliki, termasuk positioning di masyarakat. Beliau adalah orang yang betul-betul selesai dengan dunianya. Beliau hanya berpikir untuk bangsa dan negara,” jelasnya.

Babe Haekal berharap agar kandidat lain juga berpikir seperti Prabowo, yakni selesai dengan urusan dirinya sendiri, serta berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, Babe Haekal membantah apa yang disampaikan itu, bentuk dukungannya kepada Prabowo.

“Mohon maaf bukan saya mendukung Prabowo. Saya menilai dari sisi normal dan wajar saja. Jadi yuk, politik jalan tengah adalah solusi yang tepat untuk NKRI harga mati dan untuk berlakunya lagi Pancaila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen,” pungkasnya.***din