Moeldoko Archives - Jayakarta News

Di Depan Pengurus PWI Jakarta, Moeldoko Mengaku Pernah Kelabakan Hadapi Media

JAYAKARTA NEWS— Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengaku pernah kelabakan menghadapi media. Situasi itu terjadi pada bulan – bulan pertama dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Tiga bulan awal di KSP saya sempat kelabakan menghadapi media. Karena semua hal ditanyakan oleh wartawan. Tapi sekarang sudah mahir,” kata Moeldoko di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (13/2).

Sebagai informasi, pengurus PWI DKI Jakarta melakukan audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Kedatangan mereka bertujuan untuk bersinergi terutama dalam menjaga situasi tahun politik tetap kondusif.

Menurut Moeldoko, tugas Kantor Staf Presiden sejalan dengan media. Yakni, bagaimana mengelola isu-isu strategis sebaik mungkin agar masyarakat mendapat berita seimbang. Terlebih, saat ini dihadapkan pada derasnya disinformasi dan berita bohong.

“Dengan situasi seperti ini kita mesti punya teman untuk bersama-sama mengelola isu-isu yang muncul di publik. Untuk itu saya menyambut baik keinginan PWI Jakarta untuk bersinergi dengan KSP,” ujarnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta PWI Jakarta ikut mengawal tahun politik agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Sebab pengaruh media terhadap opini publik sangat luar biasa.

“Saya ingin menjaga situasi agar soliditas cabinet terjaga dengan baik. Saya pernah jadi Panglima, dan saya sudah teruji melakukan itu. Saya harap temen-temen media juga ikut mengawal tahun politik ini,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Jakarta Sayid Iskandarsyah menyatakan pihaknya siap membangun sinergi dan kolaborasi bersama Kantor Staf Presiden. Terutama dalam melakukan komunikasi publik terkait program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, serta pengendalian isu-isu strategis.

“Mengingat tugas KSP yang begitu besar dan berat, PWI Jakarta siap untuk bersama-sama menggaungkan program dan kinerja pemerintah melalui Kantor Staf Presiden,” tutur Sayid.

Setelah melakukan dialog selama tiga puluh menit, audensi ditutup dengan kegiatan foto bersama antara Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dengan pengurus PWI DKI Jakarta.***/pr

Kita Perlu Satukan Narasi Hadapi Persoalan Papua

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua mendukung pembangunan di Papua. “Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak,” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Kagoya, Talenggen, KKB Militer Murib, bukan KKB Papua,” tegas mantan Menteri Pertahanan itu.

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai,” ujar Moeldoko.

Silaturrahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali, tokoh NU dan Muhammadiyah, serta dari kalangan pemerintah seperti Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme. “Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem,“ katanya.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. “Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua. Ia juga mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah di Papua dievaluasi untuk meminimalisir ketidakpuasan antar kelompok dan suku. (am)

Kudeta, Fenomena Berita dan Makna Kurang Dalam Tawa

Isu kudeta belakangan marak di pemberitaan, baik di media mainstream maupun di medsos. Gde Mahesa menyoroti ihwal kudeta, mulai dari fenomena berita “kudeta” Partai Demokrat dengan tokoh sentral KSP Jenderal (Purn) Moeldoko, hingga makna plesetan Kudeta sebagai “Kurang dalam Tawa”. Seperti apa? Ikuti bincang-bincang Tete Risqi dengan Gde Mahesa seputar “KUDETA”.

Jurnalis Surabaya Dirapid Test

JAYAKARTA NEWS— Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Siloam Hospital Surabaya menggelar kegiatan “rapid test” atau tes cepat deteksi virus corona (COVID-19) bagi para jurnalis.

Kegiatan tes cepat yang berlangsung di Balai Wartawan A Aziz PWI Jatim, Surabaya, Kamis, itu ditinjau langsung Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didampingi Ketua PWI Jatim Ainur Rohim dan sejumlah pengurus lainnya.

Dari data tim medis Siloam Hospital, tercatat sebanyak 95 orang jurnalis dan karyawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online yang berkantor di Surabaya ambil bagian pada kegiatan tes cepat ini.

“Dari 95 orang yang ikut tes cepat, sebanyak 91 orang hasilnya non-reaktif dan empat orang reaktif. Mereka yang hasil tes cepatnya reaktif segera ditindaklanjuti dengan swab test PCR untuk memastikan yang bersangkutan positif COVID-19 atau tidak,” kata Ketua PWI Jatim Ainur Rohim usai kegiatan tes cepat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tes cepat kerja sama dengan KSP ini sebagai salah satu upaya deteksi dini pencegahan COVID-19 di kalangan jurnalis. “Wartawan atau jurnalis sangat rentan tertular virus corona karena sering berinteraksi dengan banyak orang. Tes cepat ini salah satu upaya kami mengantisipasi penyebaran virus corona di kalangan jurnalis dan keluarganya,” tambah pria yang akrab disapa Cak Air itu.

Ini merupakan kali kedua PWI Jatim mengadakan tes cepat COVID-19 bagi para jurnalis, setelah kegiatan pertama berlangsung sekitar satu bulan silam di Balai Wartawan PWI Jatim.

Sementara itu, Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan kegiatan tes cepat dengan menggandeng PWI Jatim ini salah satu tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penyebaran COVID-19.

“Kami berharap melalui teman-teman wartawan bisa terus mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Semua lapisan masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran virus corona,” katanya.

Menurut Moeldoko, masyarakat harus terus mendisiplinkan diri untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, jaga jarak fisik, dan menghindari kerumunan serta rajin mencuci tangan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu dan merasa sehat, kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Lalu ada juga masyarakat yang ternyata positif COVID-19, tapi membahayakan orang lain karena tidak mau melakukan isolasi. Hal-hal semacam ini yang perlu terus diedukasi kepada masyarakat, termasuk melalui teman-teman wartawan,” tambah Moeldoko yang beberapa saat sebelumnya menyempatkan diri berdiskusi dengan para pimpinan media di Surabaya. (poedji)

Moeldoko: Sabar, Sabar, Kok Nggak Sabaran Sih!

JAYAKARTA NEWS— Mantan Ketua Harian TKN Moeldoko menegaskan, Jokowi selalu mendengarkan berbagai pandangan, termasuk suara dari relawan, apalagi partai-partai koalisi pendukung, itu pasti didengar. Penegasan Moeldoko ini menjawab pertanyaan wartawan tentang isu adanya perbedaan pandangan antar-partai terkait penambahan partai koalisi.

Moeldoko meminta semua pihak agar bersabar karena belum ada pertemuan koalisi lengkap. “Gini loh, Pak Jokowi belum mengumpulkan Ketum-Ketum Partai Politik secara keseluruhan. Nanti harus bagaimana, tunggu saja sebentar ya,” kata Moeldoko.

“Peluang ada dong?” Tanya wartawan lagi. “Belum tahu, belum tahu,” ucap Moeldoko.

Ia menjelaskan acara yang baru saja berlangsung hanya terkait pembubaran TKN, Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras TKN. “Itu saja intinya. Tidak ada yang lain. Tadi hanya ucapan terima kasih saja jadi Pak Jokowi,” ujarnya.

Jokowi, tambah Moedoko, merasa sangat puas dengan kerja TKN. “Hasilnya jelas, menang. Beliau memberikan apresiasi atas kinerja Tim Kampanye Nasional. Beliau tidak menyebutkan kekurangan, yang disebutkan adalah plus plus. Plus-plus nya ya menang, plus rukun, gitu,” ujar Moeldoko yang terus dicecar wartawan.

Jadi, tambahnya, yang disebutkan oleh Jokowi dalam acara tersebut adalah tentang hebatnya TKN. “Satu, menang. Kedua, beliau tidak pernah melihat ada friksi, sangat rukun. Ini kan plus,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan kapan Ketum Parpol akan bertemu dengan Jokowi, Moeldoko meminta agar bersabar. “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi tunggu sebentar lagi. Itu akan berjalan secara alamiah sesuai dengan waktu. Kok, suka nggak sabaran sih,” ucapnya. ***/ebn

Ketimbang ‘Mikirin’ Pilpres, Bang Anies Pilih Urus Jakarta

*Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. (Courtesy: Ridwan)*

SEKALIPUN nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimungkinkan berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2019, namun ia memilih untuk tetap memimpin Ibukota Jakarta.

Sebagaimana beredar di pemberitaan, sejumlah tim relawan sebelumnya telah menyatakan untuk mendukung Anies maju pada Pilpres 2019. Anies sendiri mengaku tidak mengetahui soal dukungan seperti itu kepadanya.

“Saya engak ikut-ikut,” kata Anies saat dikonformasi wartawan di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku akan memfokuskan pikiran dan tenaganya untuk mengurus Jakarta daripada ikut Pilpres 2019. Lagi pula, saat kampanye di Pilkada DKI 2017 lalu, dirinya berjanji tidak akan meninggalkan Jakarta hingga tuntas masa jabatannya lima tahun.

“Wah saya urus Jakarta dulu,” tandas Anies.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, yang dimintai pendapatnya mengenai isu Gubernur DKI Jakarta kemungkinan akan ikut bertarung dalam Pilpres 2019, menyatakan bahwa siapapun punya kesempatan untuk ikut berlaga pada Pemilu 2019, sepanjang ada yang mencalonkan.

“Siapapun punya kesempatan, biar demokrasi kita semakin kuat,” kata Moeldoko saat ditemui di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Moeldoko menjelaskan, Presiden Joko Widodo pun tak mempermasalahkan kemungkinan Anies ikut dalam Pilpres 2019.

“Presiden Jokowi tidak ada masalah. Semakin banyak, semakin bagus,” jelas mantan Panglima TNI itu, ***