Libur Lebaran 2022 Archives

Ini Aturan Kerja Selama Masa Arus Balik Lebaran: 50% WFH 50% Masuk Kantor

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Selama Masa Arus Balik Idul Fitri 1443 H. Di antaranya, 50 persen ASN melaksanakan Work From Home atau bekerja di rumah dan 50 persen lagi melaksanakan tugas kedinasan di kantor.

“Menetapkan 50 persen ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (working from home/WFH) dan 50 persen melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (working from office/WFO) mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022,” demikian bunyi poin 1 huruf a dalam SE Nomor 440/2420/SJ tanggal 8 Mei 2022 tesebut.

Lebih jauh, SE yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menekankan agar pelaksanaan WFH tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Seluruh ASN yang melaksanakan WFH juga diminta untuk mengisi daftar presensi melalui Mobile Simpeg dan menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi Sikerja.

“Bagi ASN yang sedang mudik/cuti atau tidak berada di posisi koordinat rumah tinggal terdaftar, maka dapat menginformasikan kepada pengelola kepegawaian masing-masing,” demikian bunyi poin berikutnya dalam SE yang ditujukan kepada seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) I dan II di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut.

Sementara itu, pelaksanaan WFO diprioritaskan bagi ASN yang telah mendapatkan booster vaksin Covid-19. Untuk pelaksanaan WFO juga mesti dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2021 dan SE Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh pimpinan komponen lingkup Kemendagri dan BNPP untuk mengatur penerapan kebijakan WFH tersebut di lingkungan unit kerja masing-masing. Mendagri mengatakan, dirinya mendukung usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan WFH tersebut.

“Kita mendukung saran Kapolri untuk mengurangi beban lalu lintas arus balik menuju Jabodetabek, maka Kemendagri dan BNPP boleh WFH 50 persen,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022).***/ebn

Mendagri Izinkan ASN Kemendagri dan BNPP Laksanakan WFH

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Adapun kapasitas WFH yang diberlakukan bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP, yakni sebanyak 50 persen. Sementara 50 persen lainnya bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

WFH ini akan diterapkan mulai Senin (9/5/2022) hingga Jumat (13/5/2022). Dengan demikian, para ASN akan kembali bekerja secara normal mulai Senin (16/5/2022).

Oleh karena itu, Mendagri telah memerintahkan seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mengatur penerapan kebijakan WFH tersebut secara internal masing-masing.

Menurut Mendagri, pihaknya mendukung usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan WFH tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga telah meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

Menurut Menteri PANRB, penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Pasalnya, saat ini instansi pemerintahan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, ASN dapat bekerja tanpa dibatasi ruang dan fleksibel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Lagi pula pelaksanaan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Masa WFH selama seminggu ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk isolasi mandiri. Langkah ini sekaligus sebagai upaya mencegah penambahan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.***/ebn

Kesiapan Hadapi Kenaikan Arus Balik Wilayah Lampung Ditingkatkan

JAYAKARTA NEWS— Pos pemantauan BNPB meningkatkan kesiapan untuk menghadapi kenaikan arus balik di Provinsi Lampung, khususnya di dermaga penyeberangan. Petugas pos melakukan koordinasi dengan otoritas perhubungan dan manajemen pelabuhan untuk memastikan protokol Kesehatan (prokes) para pemudik.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Zaherman Muabezi menginformasikan bahwa pihaknya juga melakukan operasi di sekitar terminal reguler dengan memberikan imbauan prokes kepada pemudik, pejalan kaki, pedagang di sekitar terminal serta awak angkutan umum. Ia juga mengatakan petugas membagikan masker dan hand-sanitizer.

“Kami telah membagikan 1.400 buah masker medis, 300 buah masker kain dan 400 botol hand-sanitizer isi 100ml,” ujarnya pada Jumat (6/5).

Petugas BNPB yang dibantu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan memastikan para pemudik untuk menerapkan prokes yang berada di fasilitas Pelabuhan dan sekitarnya selama arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan pantauan bersama otoritas Pelabuhan, hingga Jumat malam (6/5), tercatat kapal beroperasi sebanyak 42 unit dengan 128 kali perjalanan. Kendaraan yang menggunakan fasilitas pengangkut perairan tercatat roda empat sebanyak 15.411 unit, roda dua 8.136, bus 369 dan truk 804, sedangkan penumpang mencapai 111.214 orang, yang sebagian besar didominasi orang dengan kendaraan.

“Kondisi saat ini sudah mulai terjadi kenaikan arus balik dan antrian kendaraan menuju Merak,” tambahnya.

Zaherman mengatakan bahwa situasi di terminal reguler keberangkatan pejalan kaki menuju Pelabuhan Merak cukup padat, sedangkan sebaliknya kedatangan dari Pelabuhan Merak terpantau lenggang.

Sementara itu, BNPB dalam menyelenggarakan pos pemantauan juga menyiapkan fasilitas kursi dan velbed untuk pemudik yang membutuhkan istirahat. Selain itu, petugas juga berpatroli untuk memantau prokes dan membagikan masker maupun hand-sanitizer.

BNPB mengaktifkan pos pemantauan prokes pada 7 provinsi, yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Pos pemantauan dengan total 26 titik di 7 provinsi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas untuk menciptakan mudik aman dan sehat dari Covid-19.***/ebn

Disiplin Warga terhadap Prokes di Terminal Kampung Rambutan agak Longgar

JAYAKARTA NEWS— Mudik lebaran kali ini berbeda mengingat banyaknya warga ingin melakukan perjalanan pulang kampung setelah dua tahun tertahan akibat pandemi. BNPB turut memantau protokol kesehatan (prokes) meskipun penyebaran kasus terus cenderung turun.

Melalui Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemantauan prokes dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Saat melakukan kunjungan di beberapa tempat, Direktur PRR Johny Sumbung melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para petugas di fasilitas publik tersebut. Ia berharap mereka untuk memantau dan mengingatkan masyarakat untuk menerapkan disiplin prokes.

“Kondisi arus mudik per tanggal 29 April 2022 di setiap pos terpantau belum mengalami peningkatan yang signifikan. Penegakan protokol kesehatan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen sangat terkontrol terlihat dari para pengunjung yang tertib menggunakan masker walaupun di beberapa titik tunggu kurang menjaga jarak,” ujar Johny, pada hari ini, Jumat (29/4).

Sementara itu, ia melihat disiplin warga terhadap prokes di Terminal Kampung Rambutan agak longgar.

“Terlihat dari beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker dan bahkan ada yang tidak memiliki masker,” ujarnya.

Mengantisipasi penyebaran oleh para pemudik yang tak taat prokes, Johny beserta petugas pemantauan memberikan pengarahan kepada pengunjung untuk menggunakan masker. Petugas kemudian memberikan masker dan meminta mereka melindungi diri dengan memakai masker.

“Mohon selalu melakukan pemantauan setiap satu jam dengan berkeliling untuk mengingatkan pengunjung,” kata Johny.

Selain tertib penggunaan masker, Johny yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pemantauan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 H meminta petugas untuk menginformasikan kepada warga menerapkan jaga jarak.

BNPB bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Palang Merah Indonesia (PMI) serta Pramuka mendirikan 5 pos pantau antara lain di Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang dan Pelabuhan Tanjung Priok***/ebn