Tag: KRL Jabodetabek

Wacana Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek dan TransJakarta

TARIF KRL Jabodetabek tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan sejak tahun 2016. Sementara tarif Bus Trans Jakarta sejak tahun 2005

Selain integrasi fisik, jaringan dan informasi, masih diperlukan integrasi pembayaran. Pembayaran tiket terpadu untuk perjalanan single moda ataupun multimoda. Integrasi semua moda transportasi dalam platform yang terhubung dan personal sebagai layanan first mile last mile.

Survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabel oleh LM FEUI (2016), menyebutkan penumpang yang memiliki penghasilan Rp 3 juta – Rp 7 juta per bulan sebanyak 63,78 persen. Kemudian hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan tahun 2021, menyatakan penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta sebulan sebanyak 56,06 persen dan lebih dari Rp 4 juta sebanyak 43,94 persen. Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta.

Rata-rata upah minimum regional (UMR) Jabodetabek mengalami penyesuaian atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini UMR Prov. DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangerang Selatan Rp 4.670.791, dan Kota Bekasi Rp 5.343.430.

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardianta, Hengki Purwoto dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), menyimpulkan pemberian public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.

Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis. Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif.

Menurut Kemenko Maritim dan Investasi (Februari, 2024), sebanyak 6,704 juta penduduk di Jabodetabek membutuhkan penyediaan layanan angkutan umum setiap hari. Jumlah penumpang angkutan umum commuting (penumpang per hari) untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang (tahun 2023), KRL Jabodetabek 952 .000 penumpang, MRT Jakarta 278.955 penumpang (tahun 2023), LRT Jabodebek 54.117 penumpang (tahun 2023), LRT Jakarta 2.800 penumpang (tahun 2023).

Trans Jabodetabek 55.442 penumpang (tahun 2022), JR Connection 6.948 penumpang (tahun 2022) dan Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang (2023). Potensi penduduk dilayani angkutan umum dalam radius 500 meter dari simpul sebesar 7,97 juta orang. Total dalam sehari 2,532 juta penumpang per hari.

Tahun 2023, Pemerintah melalui DIPA Kemenkeu menganggarkan PSO untuk Perkeretaapian sebesar Rp 3,5 triliun. Sebanyak Rp 1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Sementara di tahun yang sama anggaran untuk bus perintis di 36 provinsi hanya diberikan Rp 177 miliar, 11 persen dari PSO KRL Jabodetabek, sungguh tidak berimbang. Kepentingan layanan transportasi umum daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se Indonesia kalah jauh ketimbang warga Jabodetabek.

Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran.

Solusi agar masyarakat lemah tidak terbebani dengan kenaikan tarif Transjakarta dan KRL Jaabodetabek, Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot. Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus.

Tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang Rp 4.000, ada tarif khusus Rp 1.000 yang diberikan pelajar/mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, isian (usia 60 tahun ke atas) dan veteran. Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemprov. Jawa Tengah bertarif Rp 4 ribu, diberikan tarif separo (Rp 2 ribu) untuk pelajar, mahasiswa dan buruh.

Pihak Pengelola Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat

Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi), bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta.

***Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Subsidi Tepat Sasaran KRL Jabodetabek

Oleh Djoko Setijowarno

JAYAKARTA NEWS – Sejatinya, subsidi transportasi umum diberikan kepada warga yang dalam mobilitas kesehariannya menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Dapat dibedakan atau tidak tergantung kemauan politik pemerintahnya dan ketersediaan anggaran yang ada.

Layanan transportasi umum Bus Trans Jateng dan Bus Trans Semarang sudah memberlakukan pembedaan tarif untuk kelompom umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia. Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Malahan, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja.

Kontrak PSO ( public service obligation) untuk KRL Jabodetabek tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun dan menurun di tahun 2023, yakni Rp 1,6 triliun. Demikian pula total PSO tahun 2022 sebesar Rp 2,8 triliun, turun di tahun 2023 menjadi Rp 2,5 triliun. Sebanyak 64 persen dari nilai total PSO Perkeretaapian diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Bandingkan dengan subsidi untuk daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan dengan bus perintis se Indonesia cuma mendapat Rp 177 miliar (327 trayek). Sekitar sepersepuluh dari PSO KRL Jabodetabek. Subsidi angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp. 584 miliar. Angkutan perkotaan di 10 kota hanya Rp 500 miliar.

Alokasi Dana Kewajiban Pelayanan Publik ( Public Service Obligatian/PSO) Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk KRL dan KA Ekonomi Jarak Dekat karena KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktivitas sehari-hari, sehingga diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada akhirnya mengurangi beban jalan raya

Ongkos murah naik KRL Jabodetabek, akan tetapi bisa jadi lebih mahal biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun ( first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan ( last mile). Yang perlu diperhitungkan ada ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan. Policy Research Working Paper 4440 World Bank, belanja transportasi yang tepat bagi masyarakat adalah maksimal 10 persen dari upah bulanannya. Kajian World Bank itu berdasarkan riset dari negara-negara di Amerika Latin dan negara di Kepulauan Karibia 2007.

Survei Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan. Saat itu layanan transportasi last mile belum sebaik sekarang. Sekarang setiap stasiun KRL yang berada di Jakarta sudah terintegrasi dengan Bus Trans Jakarta dan Jak Lingko. Namun layanan transportasi first mile belum banyak perubahan dan cenderung angkutan ke stasiun makin berkurang jumlahnya. Belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang.

Ciptakanlah transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kab. Bogor dan Kota Tangerang Selatan.

Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek, namun bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga bisa kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan. Perancis dan Singapura sudah bisa menekan hingga 3 persen, sedangkan China 7 persen.

Kajian tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengguna KRL Jabodetabek di akhir pekan yang bekerja hari Sabtu 5 persen dan di hari Minggu 3 persen, sisanya bepergian tujuan perjalanan sosial (seperti berwisata, kunjungan keluarga, seminar, ke pusat perbelanjaan). Pada tahun yang sama juga telah ada  mekanisme usulan subsidi tepat sasaran bagi pengguna KRL Jabodetabek. Namun, belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah saat itu. Tidak ada salahnya jika sekarang perlu dipertajam lagi kajiannya, sehingga pada saat yang tepat dapat diterapkan setelah dilakukan beberapa sosialisasi ke masyarakat.

Dalam setahun bisa lebih 100 hari di akhir pekan dan hari libur. Jika dikurangi subsidinya, dapat menghemat sepertiga. Anggaran yang dihemat itu dapat dialihkan untuk subsidi angkutan umum feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun.

Benchmark Penerapan Perbedaan Tarif

Berbagai sumber menyebutkan, penerapan perbedaan tarif berlaku di Singapura dengan memberikan subsidi bagi lansia ( discount 25 persen) dan disabilitas dan pelajar ( discount 50 persen). Negara bagian Victoria (Australia) menerapkan pemberian subsidi bagi lansia, disabilitas dan pelajar pada jam tidak sibuk antara jam 09.30 – 16.00 sebesar 30 persen. Belgia menerapkan discount 19 persen pada jam tidak sibuk dan sibuk untuk moda trem. Di Negara Amerika Serikat memberikan discount kisaran 20 persen hingga 50 persen (tiap negara bagian berbeda) untuk warga berpenghasilan di bawah upah standar. Metrolink di Kota Manchester (Inggris) menerapkan tarif discount 50 persen untuk penumpang berpendapatan per bulan kurang dari rata-rata (upah standar minimum) dan tarif discount 35 persen untuk lansia dan disabilitas. Negeri Swedia memberikan keringanan tarif bagi warga berstatus kesejahteraan tertentu (tidak bekerja karena cacat) dan manula. Wilayah Regional Marche (Italia) memberikan tarif discount bagi pengangguran sebesar 50 persen.

Insentif Kendaraan Listrik

Kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian cukup mengusik hati nurani para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna KRL Jabodetabek. Di tengah upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kebijakan ini kontra produktif, jika diberikan pada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik. Dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.

Seharusnya, Kementerian Perindustrian turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di kawasan perkotaan dengan menggunakan bus listrik. Kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah sulit mendapatkan BBM.

Angkutan feeder dari kawasan perumahan di Kawasan Bodetabek menuju stasiun KRL Jabodetabek dapat menggunakan kendaraan umum listrik. Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik.

Subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum. Setiap pengguna transportasi umum wajib menerima subsidi, karena sudah membantu pemerintah untuk mereduksi terjadinya kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, dan turut mengurangi angka kecelakaan.***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata