Tag: ketua umum pssi

Satgas Covid-19 Minta PSSI Taati Protokol Kesehatan

Jayakarta News – Dunia sepakbola baru saja mendapat angin segar, bahwa kompetisi segera diputar kembali. Informasi ini disampaikan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan usai beraudiensi dengan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, di Graha BNPB, Rabu (22/7/2020).

Salah satu pernyataan Iriawan di laman pssi.org menyatakan, “Dalam konsep kami, tentunya protokol kesehatan nomor satu. Yang kedua karena ini kompetisi pada masa Covid-19 tentunya kita mengikuti beberapa liga yang ada di dunia yaitu tanpa penonton. Pak Doni Monardo menyepakati atau memberikan izin kepada kami untuk itu, namun protokol kesehatan tentunya menjadi yang utama dalam hal ini.”

Beberapa hari kemudian, berita itu sepertinya sudah diluruskan, dan sudah tidak ada lagi pernyataan “Pak Doni menyepakati atau memberikan izin kepada kami….(dst)”.

Pernyataan Mochamad Iriawan (yang sudah dihapus itu), kemudian diluruskan oleh Egy Massadiah, Tenaga Ahli BNPB bidang media, yang juga anggota Satgas Covid-19. “Satgas mendukung, bukan memberi izin. Satgas mendukung dengan syarat protokol kesehatan dijalankan,” ujar Egy kepada Jayakarta News, hari ini (25/7/2020).

Lebih lanjut pria kelahiran Makassar itu menambahkan, bahwa secara umum, pemerintah mendorong pemberlakuan adaptasi kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Yang terjadi kemudian, sejumlah sektor yang bisa menggerakkan roda ekonomi, perlahan-lahan dipulihkan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Karenanya, jika PSSI berkehendak menggulirkan kompetisi, pun diberlakukan ketentuan tadi. Mengutip pernyataan Doni Monardo, Egy mengatakan, “Satgas mendukung liga bergulir namun dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan akan mendukung dengan memberikan bantuan swab test kepada PSSI. Selain itu pertandingan harus tanpa dihadiri penonton karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan para penonton. Ditakutkan terjadi kontak erat dengan salah satu orang yang terpapar Covid-19 yang hadir di stadion.”

Lebih lanjut, jika kompetisi digelar, Doni berharap kepada PSSI untuk mengajak supporter menyaksikan pertandingan di rumah saja, dan mengajak pemain sepakbola untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan di era Covid-19. Doni meminta kepada komunitas bola menjadi pahlawan kemanusiaan dengan melakukan edukasi kepada semua orang untuk selalu menjalankan protokol kesehatan.

“Jadi sekali lagi, tidak ada kata-kata ‘memberi izin’, tetapi menyetujui. Restu dan izin beda. Sebab, perizinan sebuah event, termasuk sepakbola ada aturan penyelenggaraan yang sudah baku. Jadi mestinya, setelah mendapat persetujuan Satgas, selanjutnya PSSI yang mengurus perizinan,” kata Egy.

Mengingat kondisi satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, maka bisa jadi kebijakan perizinan pun akan berbeda. Jika suatu daerah dalam kondisi yang relatif terkendali, ada kemungkinan aparat mengeluarkan izin. Sebaliknya, untuk daerah yang masih sangat tinggi tingkat paparannya, bisa jadi tidak akan diizinkan. “Itulah makna protokol kesehatan dalam era adaptasi kehidupan baru,” tandas Egy.

Sementara itu, dari Surabaya dikabarkan, Persebaya menjadi klub pertama yang bereaksi negatif atas pernyataan PSSI. Presiden Persebaya Azrul Ananda menolak mengikuti kompetisi yang sedia diputar Oktober 2020. Alasannya, belum ada protokol kesehatan dan prosedur-prosedur yang jelas. Sejumlah klub lain juga memberi isyarat sama. Menolak.

Terlebih, kondisi Surabaya yang masih terbilang sangat rawan. “Betapa pun, kesehatan pemain bola dan masyarakat umum, adalah lebih utama. Belum tentu juga pemain-pemain asing, diizinkan datang ke Indonesia,” ujar Azrul, dikutip dari Daily Surabaya TV, hari ini (25/7/2020). (rr)

#SOS Minta Edy Rahmayadi Fokus Benahi PSSI

Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi

HARI ini, Jumat 10 November 2017, bukan hanya diperingati secara nasional sebagai “Hari Pahlawan”, tapi juga bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut meraih 76 suara dalam Kongres yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. tahun lalu. Edy mengalahkan seniornya mantan Panglima TNI, Jenderal (Pur) Moeldoko yang mendapatkan 23 suara, Eddy Rumpoko satu suara, dan tujuh suara abstain.

Masyarakat pecinta sepak bola nasional pun berharap Edy mampu menjadi motor utama reformasi sepak bola Indonesia seperti yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Bahkan, #SaveOurSoccer #SOSmenggantungkan asa Edy bisa jadi  simbol revolusi organisasi yang didirikan Ir Soeratin Soesrosoegondo pada 19 April 1930 tersebut. Sosoknya yang tegas, disiplin, dan disegani sangat cocok dan ideal menakhodai PSSI yang penuh konflik, intrik, dan masalah dalam 20 tahun terakhir.

Di awal terpilihnya Edy, #SOS sempat memberikan lima resolusi yang perlu dijalankan sebagai pijakan awal reformasi tata kelola sepak bola nasional. Pertama, menyelesaikan kasus dualisme klub dan juga masalah legalitas sejumlah klub yang sangat pelik dab bermaslah. Kedua, menuntaskan kasus sepak bola gajah.  Ketiga, soal bahasa match fixing (pengaturan skor). Keempat, Menegakkan statuta, peraturan organisasi, regulasi kompetisi PSSI sebagai dasar reformasi. #SOS menekankan jangan ada rangkap jabatan karena bisa menghadirkan konflik kepentingan (conflict of interest). Kelima,soal pembinaan dan timnas. Minimnya prestasi saat ini tak lepas dari buruknya pembinaan pemain muda dan juga pengelolaan timnas.

“Lima resolusi itu diharapkan bisa menjadi road map (baca: peta jalan) kepada Edy Rahmayadi untuk membangun pondasi organisasi sepak bola yang kuat dan berprestasi. Maklum, #SOS memprediksi ada bom waktu yang setiap saat bisa meledak bila tak ditangani secara serius,” kata Akmal Marhali, Koordinator #SaveOurSoccer #SOS.

Kini, faktanya, setelah setahun berjalan lima resolusi tersebut benar-benar menghadirkan masalah. Dualisme klub belum terselesaikan dan memunculkan friksi di lapangan. Mulai dari legalitas, kepemilikan ganda (cross ownership) yang menyalahi regulasi FIFA dan berakibat banyak klub tidak memenuhi standar lisensi klub profesional AFC. Bahkan, sampai saat ini PSSI tidak bisa menjelaskan asal muasal klub Bhayangkara FC yang menjadi juara Gojek Traveloka Liga 1.

Pelanggaran regulasi juga banyak terjadi di Liga 1 dan Liga 2. Mulai dari pergantian pemain dari tiga menjadi lima, pemain asing yang tak memiliki International Transfer Certificate (ITC) dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), memainkan laga kandang Perseru Serui di kandang lawan, sampai munculnya “play off khusus” di Liga 2 yang tidak ada di regulasi dan manual kompetisi.

“Kompetisi musim ini sudah cacat dari awal karena banyaknya pelanggaran regulasi yang dilakukan baik itu oleh operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB), maupun peserta. Kompetisi musim ini menjadi antiklimaks karena buruknya penegakkan regulasi,” kata Akmal.

Miss manajemen dan komunikasi serta buruknya administrasi antar bidang juga menjadi masalah krusial di PSSI. Utamanya, terkait munculnya kasus Mitra Kukar yang memainkan Marquee Player Mamadou Sissoko yang dihukum larangan dua kali tampil oleh Komisi Disiplin (Komdis PSSI) saat melawan Bhayangkara FC. Kasus ini tidak terselesaikan dengan baik bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab sehingga akhir kompetisi yang harusnya menjadi klimaks malah antiklimaks. Belum lagi, masalah-masalah nonteknis lainnya yang muncul kepermukaan sehingga para peserta sendiri menyebut kompetisi musim ini sebagai lelucon dan dagelan.

Semua berjalan seperti auto-pilot karena kesibukan Edy Rahmayadi yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. “SOS meminta Pak Edy fokus membenahi masalah PSSI karena saat ini harus diakui hanya beliau yang disegani oleh stakeholder sepak bola nasional. Selebihnya adalah sosok-sosok lama yang bukan menyelesaikan masalah malah justru membuat masalah karena konflik kepentingan,” kata Akmal.

#SOS berharap Edy Rahmayadi mengembalikan filosofi dari PSSI (Profesional, Sehat, Sportif, dan Integritas). “Setahun pertama Pak Edy sudah bisa melihat dengan kasat mata masalah sepak bola yang ada. Bahkan, beberapa kali sempat melontarkannya dengan sindiran. Kini, waktunya untuk fokus membenahi semuanya. Punish and reward harus dilakukan untuk perbaikan sepak bola nasional,” Akmal mengungkapkan.

Lepas dari sejumlah masalah yang muncul di tahun pertama sebagai Ketua Umum PSSI, ada juga sejumlah perubahan yang patut diapresiasi. Salah satunya, soal kompetisi dan pembinaan usia muda yang mulai berjalan. Tim nasional dari senior sampai kelompok umur cukup tertata dengan baik jadwal pelatnas dan agenda uji cobanya. Yang belum hanya prestasi karena target emas di SEA Games 2017 meleset.

Tahun 2018 ada Piala AFF, Asian Games, putaran final Piala Asia U-16, putaran final Piala Asia U-19. #SOS berharap Edy Rahmayadi  bisa fokus dan tegas dalam menindak masalah-masalah yang muncul di tahun pertamanya agar reformasi berjalan dengan benar dan misi PSSI #Profesional #Bermartabat dapat terealisasikan. Maklum, semuanya akan menjadi tolok ukur apakah PSSI akan benar-benar menjalankan reformasi tata kelola sepak bola nasional atau tetap kembali berkubang dengan masalah. “Jangan sampai publik sepak bola mencap PSSI hanya ganti casing saja, tapi mesin soft ware-nya sudah usang. Perubahan harus benar-benar dilakukan dengan professional dan bermartabat bila sepak bola Indonesia ingin berprestasi dan berkembang pesat,” kata Akmal. ***