Tag: kementerian bumn

IPCM Mengubah Struktur Pengurus dan Logo

JAYAKARTA NEWS –  PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) Kamis sore (14/4/2022) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan pengurus Perseroan dan perubahan logo Perseroan. RUPSLB diselenggarakan secara virtual di Gedung Citra Tower, Jakarta.  

RUPSLB menyetujui pengangkatan R.R Dewi Ariyani sebagai Komisaris dan Hary Kriswanto sebagai Komisaris Independen, serta Reini Delfianti sebagai Direktur Keuangan dan SDM.  

R.R Dewi Ariyani sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama, dan juga pernah menjabat anggota Dewan Komisaris Pelindo III, saat ini masih aktif sebagai pegawai di Kementerian BUMN dengan jabatan Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II. Dewi Ariyani menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman dan Pasca Sarjana di Universitas Indonesia.

Hary Kriswanto saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan dan pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PT IPC Terminal Petikemas, dengan gelar Sarjana Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya dan Magister Hukum Udara dari AIX Marseille University, Prancis. Kedua komisaris tersebut menggantikan Komisaris Eko Putro Adijayanto dan Komisaris Independen Sayed Junaedi Rizaldi.

Sedangkan Reini Delfianti sebagai Direktur Keuangan dan SDM, menggantikan Rizki Pribadi Hasan yang mendapatkan penugasan baru. Reini Delfianti sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok dan lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dan Magister Manajemen, keduanya dari Universitas Trisakti, serta memiliki gelar Magister Shipping and Transport di Netherlands Maritime University, Rotterdam.

Jajaran manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berfoto bersama usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta (14/4). Dari kiri ke kanan: Komisaris (baru), R.R Dewi Ariyani; Komisaris Independen, Bay Mokhamad Hasani; Komisaris Independen (baru), Hary Kriswanto; Komisaris Utama, Zuhri Iryansyah; Direktur Utama, Amri Yusuf; Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Shanti Puruhita; Direktur Keuangan dan SDM (baru), Reini Delfianti; Direktur Armada dan Operasi Muhammad Iqbal. (Foto istimewa)

Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama                                                        : Zuhri Iryansyah
  • Komisaris                                                                   : R.R Dewi Ariyani
  • Komisaris Independen                                              : Bay Mokhamad Hasani
  • Komisaris Independen                                              : Hary Kriswanto

Direksi

  • Direktur Utama                                                         : Amri Yusuf
  • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis     : Shanti Puruhita
  • Direktur Armada dan Operasi                                  : Muhammad Iqbal
  • Direktur Keuangan dan SDM                                   : Reini Delfianti

Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf menyambut baik kehadiran Komisaris, Komisaris Independen serta Direktur IPCM yang baru. “Dengan kehadiran Komisaris dan Direktur yang memiliki pengalaman profesional di bidang masing-masing, kami percaya IPCM lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kontribusi Komisaris dan Direktur sebelumnya dalam memajukan IPCM selama ini, ” katanya.

Dalam rangka penguatan strategi branding Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis, RUPSLB juga menyetujui perubahan Logo PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Direksi IPCM.

“Perubahan logo ini merupakan tindak lanjut proses merger Pelindo yang telah terlaksana sejak akhir tahun 2021. Perubahan logo sekaligus sebagai simbol bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan pilar dari PT Pelindo Jasa Maritim yang merepresentasikan kesiapan IPCM dalam memberikan pelayanan terbaik pada bidang jasa pilotage dan towage.” lanjut Amri.

Usai RUPSLB, di gedung yang sama, Komisaris dan Direksi melakukan peluncuran logo IPCM baru yang ditandai dengan pembukaan tirai pada signage (papan logo) di kawasan kantor IPCM. (laksmi wuryaningtyas)

Erick Thohir Angkat Doni Monardo sebagai Komisaris Utama Inalum

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, mengumumkan pengangkatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, menyusul diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan kemarin (10/6). 

Inalum adalah holding BUMN industri pertambangan dengan anggota PT Freeport Indonesia, PT ANTAM Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Timah Tbk. dan saham minoritas di PT Vale Indonesia Tbk.

Menteri Erick Thohir mengatakan, “Inalum mengelola aset vital negara di bidang pertambangan yang memiliki rencana besar di bidang kinerja dan aksi korporasi, dengan mementingkan keharmonisan dengan lintas stakeholder, serta pemberdayaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.” 

Doni Monardo terakhir menjabat sebagai Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dan bulan Maret lalu dianugerahi gelar doktor honoris causa oleh IPB atas dedikasi dan jasanya dalam penyelamatan lingkungan.

“Peran Pak Doni sangat penting. Terlebih, pengalaman, kemampuan, jaringan, dan prestasi beliau tidak diragukan lagi. Sepak terjangnya dari Aceh hingga Papua, dari pemulihan daerah aliran sungai Citarum, penghijauan di Sulawesi Selatan  hingga terakhir dalam memitigasi pandemi COVID-19.

Beliau mengedepankan dialog dan kolaborasi lintas stakeholder untuk mengatasi masalah, dan mencapai kemajuan. Kepedulian dan kiprahnya di bidang pemulihan lingkungan hidup menjadikannya figur yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberdayaan dan menjaga keberlanjutan lingkungan yang dilakukan Inalum serta anak-anak perusahaannya,” tambah Menteri Erick.

Doni Monardo adalah salah satu sosok mantan pejabat tinggi negara yang diangkat sebagai Komisaris Utama BUMN dalam beberapa pekan belakangan ini, setelah Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, yang diangkat sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada 28/5. 

“Digitalisasi adalah motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Kepakaran, pengalaman dan kepemimpinan Prof. Bambang di bidang ekonomi, perencanaan dan teknologi, menjadikannya sosok yang tepat untuk memandu dan memberi arah, dan pengawasan kepada Telkom sebagai penggerak digitalisasi Indonesia, dan champion Indonesia untuk bersaing dengan pemain global,” ujar Erick tentang pengangkatan Prof. Bambang Brodjonegoro.

Erick menambahkan, keberagaman sosok pemimpin dari berbagai latar belakang keahlian, dan pengalaman dibutuhkan BUMN untuk bisa bertransformasi menjadi perusahaan profesional berkelas dunia. 

“Semua komisaris, direksi dan jajaran manajemen di BUMN, terlepas apa pun latar belakangnya, akan menjalani sesi orientasi saat baru bergabung, pelatihan lanjutan selama menjabat, dan juga pelatihan tingkat advance bagi para top talents di BUMN Learning and Management Institute (BLMI).”

“Tujuannya, agar ada pemahaman dan irama yang sama antara Direksi, Komisaris dan manajemen; serta terbentuknya pemimpin berkelas dunia yang mampu meningkatkan kinerja dan daya kompetisi BUMN yang ia pimpin,” lanjut Erick. 

Tidak tanggung-tanggung, BLMI menggandeng business school kelas dunia, untuk pelatihan lanjutan, seperti Indonesian Institute of Corporate Directors (IICD) untuk para komisaris, IPMI International Business School untuk para Direksi, INSEAD dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk para Chief Financial Officer School; Michigan Ross School of Business dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk para Chief Human Capital Officer, juga International Institute for Management Development (IMD) Business School, Swiss, untuk para CEO.

“Pemimpin di BUMN harus selalu belajar, tumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dan siap dicopot jika tidak memenuhi KPI, dan tidak sejalan dengan core values AKHLAK dan GCG,” pungkas Menteri Erick.***/ont

Erick Thohir: Prioritas Pertama Vaksin Covid 19 Adalah Tenaga Kesehatan

JAYAKARTA NEWS— Semua tenaga kesehatan mulai dokter, perawat hingga bidan, diprioritaskan mendapat imunisasi pertama saat vaksin Covid-19 siap digunakan pada awal tahun 2021.

Demikian dikatakan Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir usai mengadakan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Mengutip rilis Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pertemuan dengan kedua lembaga yang mewakili garda terdepan kesehatan dalam memerangi Covid-19 digelar dalam upaya mengurangi risiko para tenaga medis di tengah pandemi, baik melalui peningkatan protokol keselamatan, proteksi, dan juga vaksin bagi tenaga medis yang dalam waktu dekat siap diproduksi.

Menteri BUMN Erick Thohir usai mengadakan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9/2020)–foto humas KPC PEN

“Selain banyak hal yang kami diskusikan, inti pertemuan ini kami memetakan semua tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang akan mendapatkan imunisasi pertama saat vaksin siap digunakan awal tahun depan dan juga menjadi garda depan dalam melakukan imunisasi massal,” ujar Menteri Erick Thohir dalam jumpa pers yang didampingi Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih dan Ketua PPNI, Harif Fadhillah.

Dari hasil pemetaan yang diberikan IDI dan PPNI, tercatat ada 1,5 juta tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan bidan yang meliputi pula di TNI serta Polri siap untuk diterjunkan saat imunisasi massal yang dijadwalkan awal tahun 2021.

Erick Thohir juga menambahkan, bahwa pihak IDI dan PPNI yang menentukan kriteria serta kualifikasi dokter, perawat, dan bidan yang akan mendapat kesempatan pertama vaksinasi tersebut.  “Selain itu, akan ada tim khusus dalam Satgas Penanggulangan Covid-19 yang bertugas untuk menilai vaksin dengan bekerjasama dengan IDI dan Kemenkes. Hal ini bertujuan agar penggunaan vaksin bisa tepat sasaran dan efektif, mengingat keterbatasan di tahap awal saat vaksin ini siap digunakan,” lanjutnya.

Pertemuan dengan IDI dan PPNI ini juga membahas upaya peningkatan protokol keselamatan dan proteksi bagi tenaga kesehatan yang terus dihantui risiko tinggi di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19.

“Kami membahas bagaimana memperbaiki proteksi bagi dokter dan perawat. Akan diatur kembali pedoman dan pelaksana di lapangan agar ada perbaikan dan kasus tenaga medis yang terdampak akan bisa ditekan. Intinya, protokol keselamatan dan proteksi dokter serta perawat harus mendapat perhatian serius agar tingkat risiko mereka gugur dalam tugas bisa ditekan,” tambah Menteri Erick Thohir.***ebn

Semua yang Diduga Terlibat Kasus Penyelundupan Dilibas Erick, Termasuk Para Direktur Garuda

JAYAKARTA NEWS— Langkah penindakan yang dilakukan Menteri  Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo, tidak hanya pada Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara.

Namun semua anggota direksi yang diduga terindikasi terlibat dengan kasus tersebut, baik langsung mau tidak langsung, juga diberhentikan sementara sambil menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan 45 hari terhitung dari Senin, 9 Desember 2019 mendatang.

Kabar ini diperoleh dari Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol, Sabtu (7/12/2019).

Menurutnya, telah dilaksanakan rapat antara Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia dengan Menteri BUMN pada Sabtu 7 Desember. Beberapa hal yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut dan telah ditandatangani oleh Erick, dan juga Dewan Komisaris yang hadir di antaranya Sahala Lumban Gaol (Komisaris Utama), Chairal Tanjung (Komisaris), Insmerda Lebang (Komisaris Independen), Herbert Timbo P Siahaan (Komisaris Independen), dan Eddy Purwanto Poo (Komisaris Independen).

“Disepakati beberapa hal, pertama memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Sahala sembari menambahkan, di perusahaan Tbl ada dua cara pemberhentian direksi yaitu, pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris dan pemberhentian permanen dalam RUPSLB.

Sebelumnya  Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, ada empat direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley Davidson. Mereka tidak mengantongi izin dinas dari Kementerian. Mereka adalah I Gusti Ngurah Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human.***/dtk/ebn