Operasi Hujan Buatan di Atas Riau

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala BNPB turut membeberkan penurunan Hotspot pascapelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Senin (21/7).

“Kemarin OMC dengan satu pesawat, hotspot menurun jauh, hari ini didatangkan satu lagi pesawat. Mudah-mudahan mulai besok dengan dua pesawat, hujan semakin lebat dan api semakin padam,” ujar Suharyanto saat meninjau pelaksanaan OMC di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (22/7) sore hari.

Penambahan armada OMC ini guna memaksimalkan pengendalian karhutla di tengah masih adanya pertumbuhan awan hujan di wilayah Provinsi Riau, operasi ini akan dilakukan hingga tanggal 25 Juli 2025.

“Alhamdulillah masih ada pertumbuhan awan hujan, jadi kita manfaatkan. Dari mulai kemarin kita OMC, kemarin tiga ton bahan semainya, alhamdulillah datang hujan. Tadi pagi disemai dua ton, turun hujannya. Artinya penerbangan ini mendatangkan hujan,” tuturnya.

Merujuk data rekapitulasi tim OMC Lanud Roesmin Nurjadin, penerbangan kemarin dilakukan tiga sortie dan menghasilkan hujan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Sementara penerbangan hari ini yang juga tiga sortie, menghasilkan hujan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

Proses operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau pada 21 dan 22 Juli 2025.

Pemadaman kebakaran melalui OMC merupakan salah satu cara tepat untuk memadamkan api, apalagi dengan jenis lahan yang terdiri dari lahan gambut yang memungkinkan api di atas tanah sudah padam, namun di dalam tanah masih ada bagian yang terbakar.

“OMC ketika untuk memadamkan karhutla, sangat efektif karena area kebakaran yang luas dengan mendatangkan hujan akan cepat padam. Apalagi lahan gambut harus dibasahi terus.” ucapnya.

Selain itu, akan dilakukan penambahan personel darat yang dilengkapi dengan alat pemadamannya di empat wilayah yang diprioritaskan.

“Menambah Satgas darat dengan perbantuan dari Polres dan Kodim masing-masing 100 personel. Pada wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai,” imbuh Suharyanto.

“Bertugas memperkuat operasi pemadaman selama satu bulan. Jika api padam tugasnya melakukan patroli di titik-titik yang kemungkinan ada orang membakar dan mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” pungkasnya. (*)

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau pelaksanaan OMC di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (22/7).

Api Bakar Hutan dan Lahan Beberapa Gampong Aceh Selatan

JAYAKARTA NEWS— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi pada beberapa kawasan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Sabtu (23/7). Sekitar 3 hektar lahan terbakar pada insiden tersebut.

Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan kejadian pertama berlangsung pada Sabtu kemarin, pukul 14.30 WIB. Api teridentifikasi berada di Gampong Padang Harapan dan Gampong Baro, Kecamatan Trumon. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan masih melakukan asesmen pemicu karhutla tersebut.

BPBD melaporkan sekitar 1,5 hektar lahan terbakar. Hingga pagi ini, Minggu (24/7) belum ada laporan perkembangan situasi titik api di lokasi terdampak. Demikian dikutip dari rilis BNPB.

BPBD Kabupaten Aceh Selatan menginformasikan pihaknya bersama unsur gabungan terkait melakukan pemadaman. Personel dari Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) 06 Trumon dan 05 Bakongan telah berada di lokasi. Mereka menggunakan ranting kayu untuk memadamkan api yang tidak terlalu besar.

Berikutnya, kejadian serupa juga terjadi di Gampong Ujong Padang dan Baro, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, Sabtu (23/7), pukul 20.20 WIB. Lahan sekitar 1,5 hektar juga terbakar di wilayah tersebut.

Menyikapi mulai maraknya kejadian karhutla, BPBD Kabupaten Aceh Selatan bersama TNI, Polri, Damkar dan warga berada di lokasi untuk pemadaman. Api dapat dipadamkan dan petugas BPBD melakukan asesmen penyebab terjadinya insiden tersebut. Dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada Sabtu lalu, wilayah terdampak berada pada kategori rendah.

Terpantau pada dashboard Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Minggu pagi (24/7), gambar citra satelit tidak menunjukkan identifikasi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Provinsi Aceh.

Sedangkan pada kajian inaRISK, Kabupaten Aceh Tengah memiliki 13 kecamatan dengan potensi bahaya karhutla kategori sedang hingga tinggi. Dua di antara wilayah dengan potensi tersebut yaitu Kecamatan Trumon dan Bakongan yang terdampak karhulta Sabtu kemarin.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi karhulta di wilayah. Warga dapat membantu dalam pemantauan dan pengawasan di wilayah masing-masing dan segera menginformasikan kepada BPBD apabila terjadi titik api atau asap. Pencegahan terhadap titik api sejak dini lebih baik daripada memadamkan saat api telah membesar.***/ebn

Kasus Kebakaran Hutan Menurun, Kepala BNPB: Pemda Jangan Lengah

JAYAKARTA NEWS— Luas wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami penurunan hingga 78 persen dari tahun 2019 sampai 2021. Tren penurunan juga terjadi pada kasus kebakaran lahan gambut dari tahun 2016 sampai 2021 sebesar 92 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi monitoring data Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wilayah yang mengalami penurunan itu meliputi enam provinsi masing-masing Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Melihat adanya tren penurunan pada kasus karhutla dan kebakaran gambut tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah agar tidak lengah dan tetap bersiaga mengantisipasi adanya potensi bencana yang masih mengintai. Menurut Suharyanto, penurunan tren itu sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh komponen, sebab mempertahankan agar tidak terjadi karhutla akan jauh lebih sulit daripada menanganinya.

“Penurunan ini justru menjadi tantangan kita semua. Bagaimana agar karhutla ini tidak terjadi di kemudian hari,” ujar Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Antisipasi Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (6/4). Demikian siaran pers BNPB.

Lebih lanjut, Suharyanto kembali mengingatkan agar kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana karhutla benar-benar disikapi dengan baik. Apabila ditemukan titik api, maka harus segera dipadamkan sejak dini. Sebab, apabila api semakin membesar, maka akan lebih sulit lagi untuk dikendalikan.

“Jangan sampai api membesar dan jangan sampai penanganan ini terlambat. Kalau api sudah besar nanti tambah sulit,” jelas Suharyanto.

Sebagaimana diketahui bahwa lahan gambut kering sangat rentan terbakar, terlebih pada periode musim kemarau. Apabila terbakar, maka api dapat menyebar hingga lapisan gambut pada kedalaman 4 meter.

Meskipun permukaan gambut telah padam, bukan berarti api di lapisan dalam juga turut padam. Api dari gambut itu dapat bertahan selama berbulan-bulan dan menjalar ke tempat lain.

Adapun dampak dari kebakaran lahan gambut dapat meningkatkan emisi karbondiokside (CO2) yang berpengaruh terhadap sistem pernafasan, sistem sirkulasi darah dan sistem saraf yang berujung pada kematian.

Strategi Penanganan Bencana Karhutla

Sebagai bentuk upaya antisipasi, mitigasi, pencegahan dan penangangan bencana karhutla, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan beberapa strategi yang dapat dilakukan. Adapun yang pertama adalah penetapan status siaga darurat bencana karhutla, melalui koordinasi dengan perangkat atau pemangku kebijakan di daerah untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.

“Mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota agar sedini mungkin menetapkan siaga darurat karhutla. Sehingga upaya-upaya operasi penanganan ini dapat segera dilakukan,” kata Suharyanto.

Strategi yang kedua adalah pelibatan komponen pentaheliks, mulai dari dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa. Menurut Suharyanto, tanpa peran dari komponen tersebut, maka penanggulangan bencana akan lebih berat dan mustahil dilakukan. Bagaimanapun, penanggulangan menjadi urusan seluruh pihak.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan komponen dari unsur pentaheliks dalam penanganan karhutla,” jelas Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto juga meminta dukungan dari komponen Pemerintah Pusat, mulai dari Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri, agar memainkan peran dalam penanggulangan bencana karhutla sesuai tupoksinya.

“Ini juga saya minta dukungannya dari pusat, dari Kementerian atau Lembaga yang hadir di sini maupun daring. Ini ada Pak Asop yang mewakili Panglima TNI dan Asops Kapolri. Kita harus dukung yang ada di daerah,” kata Suharyanto.

Di samping itu, Suharyanto juga menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan karhutla melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli.

“Sekali lagi saya tegaskan. Apabila terpantau api, padamkan sedini mungkin,” tandas Suharyanto.***ebn

Kondisi Cuaca dan Medan Sulitkan Pemadaman Titik Api Wilayah Desa Mendele

JAYAKARTA NEWS— Kebakaran hutan di Desa Mendele, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, hingga kini (15/10/2021) belum berhasil dipadamkan. Peristiwa yang dilaporkan Kamis kemarin, meliputi 15 hektar.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut, kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat memicu meluaskan area terdampak. Arah api bergerak ke puncak gunung sehingga kondisi ini menyulitkan tim gabungan untuk memadamkan api. Petugas gabungan di lapangan masih berusaha untuk mematikan titik api.

Sampai kini petugas masih melakukan pendataan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lapangan.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah telah mengerahkan personel yang didukung oleh para petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Tim gabungan ini dibantu masyarakat setempat dalam proses pemadaman.

Dilihat dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada esok hari (16/10) sebagaimana disampaikan BMKG, sebagian kecil wilayah Provinsi Aceh teridentifikasi pada tingkat mudah hingga sangat mudah terbakar, seperti di wilayah Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil.

Berdasarkan catatan BNPB sepanjang kurun waktu 2015 – 2020, wilayah Aceh Tengah mengalami 15 kali kejadian karhutla. Sedangkan di seluruh Provinsi Aceh, sebanyak 276 kejadian tercatat selama periode tersebut.

Rekapitulasi sementara luas karhutla di wilayah Provinsi Aceh yang identifikasi pada 1 – 30 September 2021 mencapai 88 hektar, sedangkan rekapitulasi sementara periode 1 Januari – 30 September 2021 tercatat 788 hektar. Luas karhutla pada periode Januari hingga September tersebut lebih kecil dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Data BNPB menyebutkan luas karhutla periode 1 Januari – 30 September 2020 mencapai 1.006 hektar. (*/ctr)

Akhirnya Karhutla 1,6 Ha di Penajam Paser Utara Berhasil Dipadamkan

JAYAKARTA NEWS— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) teridentifikasi terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu (1/8), pukul 12.25 waktu setempat. Titik api berhasil dipadamkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Darat sehingga luas dampak karhulta dapat diminimalkan.

Satgas Darat membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk memadamkan titik api di Desa Lawe Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas wilayah terdampak mencapai 1,6 hektar. Satgas Darat yang terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, dinas pemadam kebakaran, instansi terkait lain serta masyarakat bekerja sama untuk mengendalikan dan memadamkan titik api.

Upaya pemadaman sangat terbantu dengan pengerahan peralatan dan perlengkapan dari dinas pemadam kebakaran setempat. Di samping itu, mereka memanfaatkan sumber air kanal yang berada tak jauh dari lokasi karhutla sehingga pemadaman api dapat berlangsung dengan cepat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara melaporkan tidak terdapat korban jiwa pada kejadian karhutla tersebut. Sedangkan faktor penyebab terjadinya karhutla, BPBD setempat telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Selain wilayah Penajam Paser Utara, titik panas atau hot spot terpantau di wilayah Berau. Berdasarkan informasi dari dashboard Sipongi, terpantau oleh satelit SNPP Lapan pada Minggu (1/8), dua titik panas di wilayah tersebut. Pantauan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah, beberapa wilayah di Kalimantan Timur teridentifikasi berpotensi mudah hingga sangat mudah terbakar pada awal Agustus 2021 ini.

Sementara itu, pada Juli 2021 karhutla telah terpantau di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di kawasan hutan Wisata Alam 77 Kota Bontang. Sedangkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat akumulasi sementara luas lahan terdampak kahutla tahun 2021 di provinsi ini seluas 94 hektar.

BNPB telah meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan dini karhutla di masing-masing wilayah, khususnya di bulan Agustus hingga Oktober 2021. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pemantauan dan patroli bersama di lapangan dengan melibatkan masyarakat sehingga potensi karhutla dapat dikendalikan sejak dini.***ctr

Lontaran Lava Pijar Erupsi Gunung Ile Lewotolok Sebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan

JAYAKARTA NEWS— Lontaran lava pijar erupsi Gunung Ile Lewotolok menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar lereng. Karhutla tersebut berlokasi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Informasi tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Lembata pada hari ini, Kamis (29/7), demikian dikutip dari rilis Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Menghadapi api yang membakar kawasan hutan dan lahan di lereng gunung, pemerintah daerah telah melakukan upaya pemadaman api sejak dini. Namun demikian, kini api belum dapat dikendalikan sepenuhnya hingga saat ini. Api sulit dipadamkan karena petugas yang dibantu masyarakat setempat hanya menggunakan peralatan manual.

“Keterbatasan peralatan pendukung dan kendala fisik di lapangan, termasuk titik-titik api tersebut masih berada dalam kawasan rawan bencana, radius 3 km dari puncak gunung,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapo Bali, A.P.,M.T.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah meminta dukungan dari BPBD Provinsi NTT untuk melakukan pemadaman udara dengan helikopter. Pemerintah kabupaten mengharapkan dengan pengeboman air atau water-bombing, pemadaman dapat dilakukan dengan efektif tanpa risiko korban jiwa mengingat lokasi berada pada radius berbahaya erupsi gunung api.

Menyikapi situasi tersebut, Kepala BNPB telah memerintahkan jajarannya untuk menggerakkan helikopter water-bombing untuk membantu pemadaman dan mencegah potensi kejadian serupa mengingat kondisi Gunung Ile Lewotolok masih aktif.

Berdasarkan pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 28 Juli 2021, pukul 00.00 – 06.00 Wita, Gunung Ile Lewotolok mengalami erupsi yang disertai dentuman kuat dan lontaran lava pijar. Material vulkanik terlontar hingga 700 – 800 meter ke arah selatan-barat daya. Saat itu, asap kawah berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal serta tinggi sekitar 50 hingga 1.000 meter dari puncak gunung.

Kebakaran yang terjadi pada Rabu lalu (28/9) dikhawatirkan dapat mengancam rumah-rumah adat, lahan dan pemukiman warga setempat.

Sementara itu, kondisi aktivitas vulkanik pada tingkat III atau ‘Siaga’ perlu dicermati para petugas dan warga yang melakukan pemadaman api. Terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotolok, PVMBG merekomendasikan antara lain, masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki, wisatawan direkomendasikan agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak gunung.

Hingga saat ini BNPB terus memonitor kondisi penanganan karhutla dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lembata.

Dampak Asap Kebakaran Hutan, Mengerikan!

Beredar pesan berantai di WA Grup, tentang bahaya asap akibat kebakaran hutan, simak isinya, sungguh mengerikan. Baca sampai tuntas untuk kita jaga alam.

Awal November 2019 ini kita boleh sedikit bernafas lega, setidaknya Bencana Asap mulai mereda seiiring datang musim hujan. Tahukah Anda, Apa akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan?

Kualitas udara pastilah tercemar yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Bayi bayi yang merupakan generasi penerus bangsa juga terpapar penyakit sejak dini. Penyakit ISPA dan paru paru menyerang.

Inilah salah satu penyebab stunting. Anak anak tak mampu melangkah menuju ruang ruang kelas di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Kantor kantor pelayanan terpaksa diliburkan.

Kebakaran hutan dan lahan juga menggerus aktifitas per ekonomian. Jumlah kerugian pada tahun 2015 yaitu 16,1 Milyar USD. Asap tebal mengganggu transportasi  udara.

Banyak  penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Sementara pada transportasi darat, sungai, danau dan laut terjadi beberapa kasus kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Burung-burung menangis, margasatwa merana. Ekosistem flora fauna dan cagar biosfor berduka.

Asap yang diakibatkan kebakaran hutan, berdampak sangat mengerikan bagi umat manusia. (foto: https://sabrangindia.in)

Malapetaka asap juga menerobos batas negara terutama Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Kita Indonesia menjadi malu menanggung beban dijuluki sebagai bangsa pengekspor asap.

Yang tak kalah juga mengejutkan, hasil penelitian Harvard University bekerjasama Columbia University Juli 2019 dalam jangka panjang kematian dini yang ditimbulkan dapat mencapai angka 36 ribu jiwa per tahun di seluruh wilayah terdampak selama periode 2020 hingga 2030. Dari angka tersebut 92 persen kasus kematian dini diperkirakan akan terjadi di Indonesia, 7 persen di Malaysia, dan 1 persen di Singapura.

Yuk kita sama sama mengantisipasi Kebakaran Hutan dan lahan dimasa yang akan datang dengan memahami PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN PENGEMBALIAN FUNGSI GAMBUT UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, terkhusus di Sumatera dan Kalimantan.

Asap akibat kebakaran hutan yang membahayakan manusia. (Foto: https://www.theatlantic.com)

Kepada siapa saja, terkhusus jajaran dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan kawasan gambut  didaerah, untuk:

Membangun dan mengelola hutan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Membangun dan mengelola hutan secara lestari untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan;

Mengembalikan kawasan gambut kepada fungsinya, basah, berair dan sebagai rawa untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah;

Membangun sekat kanal/canal blocking pada kawasan lahan gambut rawan kebakaran hutan dan lahan;

Membangun sistem pemantauan dan pengendalian tinggi muka air gambut, bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

Melaksanakan sosialisasi kepada korporasi dan masyarakat pengguna lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian tinggi muka air gambut, guna memastikan keadaan gambut terjaga kelembabannya dan tidak mudah terbakar.

Pesan-pesan di atas memang baik untuk diviralkan, disebarluaskan. Tidak hanya baik, bahkan harus. Karenanya, jika Anda mengenal gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, aparat TNI-Polri, aparat penegak hukum, LSM/Ormas atau siapa pun, wajib dan perlu mendapatkan informasi ini.

Dalam format tulisan di media online seperti ini, maka cukup di-copy link tulisan ini, dan sebar ke siapa pun yang Anda kenal, “ATAS NAMA ANAK-CUCU KITA”. Mari kita warisi generasi penerus kita, bumi Indonesia yang tetap menjadi paru-paru bumi. (*/egy massadiah)

Pangdam, Kapolda,Danrem, Kapolres akan Dicopot jika tak Bisa Atasi Karhutla

Ilustrasi–kebakaran hutan–istimewa

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang. Demikian dikutip dari setkab.go.id

Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Presiden mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headlinemedia. “Jerebut lagi lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa ternyata asap. Hati – hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,” tegasnya.

Sempat Turun 81 persen

Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.

“Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung.

Menanggulangi kalau udah gede apalagi di hutan gambut, menurut Presiden, sangat sangat sulit sekali padamnya. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.  ***/setkab/ebn