Tag: JKN

Perkuat JKN, Menkeu Tingkatkan Anggaran Kesehatan pada APBN 2026

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi, Senin (09/02), di Jakarta. 

Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang.

“Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya. 

Menkeu menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penutupan defisit JKN yang sejak 2014-2019 mengalami tren peningkatan akibat kesenjangan antara iuran dan manfaat. Pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan, antara lain melalui penyesuaian regulasi, pembayaran iuran bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta dukungan reformasi JKN melalui skema Program-for-Result (PforR).

“Saat ini pemerintah dalam proses penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menyoroti polemik terkait penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Menkeu menilai, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak. 

Untuk itu, Menkeu mendorong agar pemutakhiran data PBI-JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang lebih memadai. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.***/mel

Ini Cara Institusi Polri Jamin Kesehatan Personelnya

JAYAKARTA NEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Sinergi Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Manado, Kamis (14/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam Program JKN serta memperbaiki kualitas kesehatan, khususnya bagi anggota Polri beserta keluarganya.

Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika Jaya, menekankan pentingnya JKN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan.

“Polri berkomitmen memastikan bahwa seluruh anggotanya telah terdaftar dalam Program JKN, yang tidak hanya memberikan jaminan kesehatan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan,” ujar Gede.

Saat ini, fasilitas kesehatan Polri di Sulawesi Utara sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mencakup 12 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan satu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Gede menjelaskan bahwa Polri akan terus mendukung inovasi BPJS Kesehatan dan melakukan supervisi rutin untuk memastikan pelayanan optimal bagi peserta.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan Polri dalam mendukung JKN sebagai program strategis nasional.

“Kini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 566 FKTP dan 51 FKRTL milik Polri di seluruh Indonesia,” terang David.

David menambahkan bahwa komitmen BPJS Kesehatan tercermin dari peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI) yang naik dari 81 pada 2014 menjadi 90,67 pada 2023. Selain itu, aplikasi Mobile JKN telah dihadirkan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

Dalam acara ini, Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai, turut mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga dan pola makan yang baik sebagai langkah pencegahan penyakit.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat Program JKN dan mendorong tercapainya kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.***/mel

OKI Tertarik Belajar dari Kesuksesan Jaminan Kesehatan Nasional

JAYAKARTA NEWS— Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan ketertarikan untuk belajar dari keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan sejumlah negara antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Maladewa dan Somalia seusai Diskusi Panel mengenai Universal Health Coverage/UHC (Cakupan Kesehatan Semesta) pada Konferensi Menteri Kesehatan (Menkes) OKI di Abu Dhabi, tanggal 16 Desember 2020.

Para Menkes negara-negara tersebut menyampaikan langsung kepada Menkes RI Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto dalam kesempatan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam diskusi panel tentang Universal Health Coverage ( Cakupan Kesehatan Semesta) pada Konferensi Menteri Kesehatan OKI di Abu Dhabi, 16 Desember 2019–foto istimewa/jpp

Menkes RI, dalam paparannya sebagai Panelis pada Diskusi Panel UHC, telah menjelaskan keberhasilan Indonesia mengembangkan JKN sejak tahun 2014. Meskipun ditegaskan bahwa UHC adalah cakupan pelayanan kesehatan namun dari segi kepesertaan, JKN telah mencapai keberhasilan dengan peserta mencapai 222 juta atau 83,5% dari total populasi Indonesia dan menurunkan Out of Pay (OOP) dari 54,8% menjadi 31,8%.

Lebih lanjut Menkes RI menegaskan bahwa ”Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan JKN untuk mencapai UHC melalui peningkatan kepesertaan, peningkatan manajemen pengelolaan dan kesinambungan.”

”Pemerintah Indonesia juga mengembangkan strategi-strategi baru untuk mengatasi defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan,” demikian imbuh Menkes RI. Berbagai upaya tersebut antara lain memperkuat tata kelola dan akuntabilitas anggaran, diversifikasi sumber anggaran JKN, termasuk dari pilantropi dan yayasan amal, pengembangan insentif untuk intervensi kesehatan yang efektif dan efisien serta mengembangkan strategi pendidikan dan regulasi dan rekrutmen tenaga kesehatan khususnya untuk di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menkes RI menyambut baik keinginan negara-negara OKI tersebut dan menegaskan siap membantu untuk proses pembelajaran dimaksud. Menkes RI mempersilakan negara-negara lain untuk menerapkan hal-hal yang baik dan positif dari perkembangan JKN di Indonesia karena Pemerintah Indonesia masih terus mereformasi penyelenggaraan JKN, khususnya dalam mengatasi defisit keuangan BPJS.

Para Penelis yang mewakili negara-negara Palestina, Sudan, Pakistan, Afghanistan dan Sudan secara umum menekankannya pentingnya pencapaian UHC sebagai fondasi penting untuk tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

Para Panelis juga mendorong upaya peningkatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, penguatan pusat pelayanan kesehatan dasar serta akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Para Panelis mengapresiasi komitmen politik para Kepala Negara/Pemerintahan pada High-Level Meeting on UHC Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2019 untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan mitra internasional mendukung suksesnya UHC.

Menkes RI bersama para Menkes negara-negara anggota OKI menghadiri Konferensi Menteri Kesehatan OKI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan kali ini diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 16-17 Desember 2019. Konferensi dihadiri 57 negara anggota OKI dan membahas tema ”Quality of Life”. ***jpp/kes/ebn

Bank Dunia Komit Bantu Program Kesehatan RI

Pengalaman dari Jamkesmas, program asuransi kesehatan terbesar, bisa membantu Indonesia lebih siap untuk memberikan asuransi kesehatan universal pada tahun 2019. (Josh Esthey/The World Bank)

BANK  Dunia komit untuk menggelontorkan pinjaman US$ 150 juta sebagai  dukungannya terhadap upaya   Indonesia dalam mengusahakan perawatan kesehatan primer  untuk seluruh  warganya melalui tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan di sektor kesehatan yang lebih baik.

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia dalam pernyataan yang dimuat di laman Bank Dunia, menyebutkan bahwa  pinjaman baru sebesar US$ 150 juta itu akan digunakan untuk  Indonesian Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program , dimana  US$13,5 milyar akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Indonesia Sehat.

Bank Dunia mencatat, kondisi terkait sektor kesehatan di Indonesia  mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir ini. Sebagai contoh.   angka harapan hidup meningkat, sementara terjadi penurunan angka kematian anak berusia di bawah lima tahun dari posisi 46 per 1.000 kelahiran pada 2002 menjadi 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki  angka tertinggi di dunia untuk program asuransi kesehatan sosial pembayar tunggal, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diperkirakan pada 2019 semua orang di Indonesia akan memiliki perlindungan di bawah JKN.

 

Namun Bank Dunia juga menyoroti  angka kematian ibu atau perempuan yang meninggal akibat proses kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan masih tergolong tinggi, yakni  126 per 100.000 kelahiran. Angka tersebut  mendekati level  rata-rata negara berpenghasilan rendah. Di pihak lain, Indonesia juga masih memiliki beban Tuberculosis ke dua tertinggi di dunia. Situasi ini menyebabkan  terjadinya lebih dari 10 persen kematian dini di Indonesia. Sejauh ini,  hanya sepertiga dari kasus yang terdeteksi.

“Kesehatan penting diperhatikan, agar Indonesia dapat memenuhi berbagai tujuan dimana warganya sehat dan makmur, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada pertumbuhan dan perkembangan negara yang luar biasa,” kata Rodrigo A. Chaves, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste.

“Kinerja pelayanan kesehatan primer yang lebih baik akan meningkatkan tingkat kesehatan dari negara ini, yang merupakan komponen kunci dari modal manusia yang penting untuk kesuksesan Indonesia,” tambahnya.

Beberapa bagian dari Program Kunci di antaranya termasuk peningkatan kinerja, kapasitas, dan akuntabilitas pemerintah dan fasilitas kesehatan lokal, dan juga meningkatkan standar nasional dengan memperkuat akreditasi perawatan primer. Pelayanan lokal yang lebih baik, katanya,  juga dapat dicapai dengan meningkatkan orientasi kinerja dari pendanaan kesehatan termasuk JKN.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai jaminan kesehatan universal. Namun, untuk dapat melakukan ini, perlu dibahas berbagai hal dalam tata kelola, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, dan pendanaan sektor kesehatan, yang merupakan fokus utama untuk Program ini, baik di tingkat nasional maupun lokal,” kata Nicholas Menzies, World Bank Senior Governance Specialist dan Vikram Rajan, World Bank Senior Health Specialist.

Dia menambahkan, program tersebut  akan berfokus kepada tiga provinsi tertinggal di Indonesia Timur: Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Ketiga wilayah itu kini sedang menghadapi tantangan atas  ketidakmerataan pada hasil upaya kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan primer yang bermutu, khususnya angka kematian anak berusia di bawah lima tahun, malnutrisi kronis, dan stunting.

Bank Dunia mengungkapkan, dukungan pihaknya  dalam sektor kesehatan di tanah air ini, merupakan komponen penting Kerangka Kerja Kemitraan Negara untuk Indonesia dari Grup Bank Dunia. Fokus program Bank Dunia adalah, pada prioritas pemerintah yang memiliki potensi perubahan besar.***