JAYAKARTA NEWS – Kinerja penjualan eceran di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada Mei 2024. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Mei 2024 yang mencapai 233,9, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 4,7% (year-on-year).
Peningkatan ini terutama didorong oleh subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Suku Cadang dan Aksesori, demikian Data terbaru dari Bank Indonesia yang dirilis Selsa (11/6/2024).
Meskipun secara bulanan terjadi kontraksi sebesar 1,0% (month-to-month) akibat normalisasi aktivitas masyarakat pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, beberapa kelompok seperti Suku Cadang dan Aksesori serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tetap mencatat pertumbuhan positif, menahan kontraksi lebih dalam.
Pada April 2024, IPR tercatat mencapai 236,3, mengalami kontraksi tahunan sebesar 2,7% (year-on-year). Namun, kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh 0,4% (month-to-month), didorong oleh peningkatan di Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan kegiatan masyarakat saat HBKN Idulfitri.
Dari sisi harga, tekanan inflasi diprakirakan meningkat pada Juli dan Oktober 2024. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Juli dan Oktober 2024 masing-masing tercatat sebesar 142,5 dan 142,0, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 140,1 dan 134,5.
Ekspektasi penjualan dalam tiga bulan mendatang menunjukkan optimisme yang tinggi di kalangan pelaku usaha, dengan indeks mencapai 161,0. Ekspektasi harga umum dalam periode yang sama juga meningkat, mencerminkan perkiraan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas penting .
Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tetap positif, didorong oleh peningkatan penjualan eceran dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang signifikan. Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan terus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan dan Tantangan Ekonomi Indonesia
Tingkat inflasi nasional pada April 2024 tercatat sebesar 4,5%, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,7%. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh stabilisasi harga bahan pokok dan kebijakan moneter yang ketat dari Bank Indonesia. Namun, beberapa kota seperti Denpasar dan Makassar masih menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi, yang mencapai 5,1% dan 4,9% secara berurutan .
Dalam laporan terbaru Situasi Perekonomian Indonesia (SPE) untuk bulan April 2024, BI menyebutkan Pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan pertama 2024 menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 5,2%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan ekspor yang kuat. Namun, beberapa wilayah seperti Bandung dan Surabaya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya .
Meskipun ada pertumbuhan yang positif, tantangan ekonomi tetap ada. Beberapa sektor seperti industri barang budaya dan rekreasi serta perlengkapan rumah tangga mengalami fluktuasi yang signifikan. Misalnya, sektor perlengkapan rumah tangga mengalami penurunan indeks sebesar 4,8% pada triwulan pertama 2024, sementara sektor barang budaya dan rekreasi meningkat sebesar 5,1% .
Secara keseluruhan, laporan SPE April 2024 mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam jalur pemulihan yang kuat setelah tekanan pandemi COVID-19. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap potensi risiko inflasi dan ketidakstabilan di beberapa sektor. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan terus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat .
Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan, prospek ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 tetap positif, dengan harapan dapat mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. (BI/sm)
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.
“Ini yang menjadi catatan; Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan daerah lainnya. Jadi terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan,” jelas Airlangga.
Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.
Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.
“Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah,” ujarnya.
Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.
“Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan,” tegasnya.
Dikatakan, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari pandemi, sehingga perlu kontiyuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.
“Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek,” tambahnya.
Meski demikian, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antar lembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan perubahan iklim dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan.
“Maka dalam kaitannya dengan volatile food inflation, pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antar lembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan di awal tahun ini,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan pangan di Indonesia. “Bangun relasi yang kuat tidak saja meng-arus ke ruas berbagi informasi, tetapi juga dalam ruang analisis strategis yang akomodatif terhadap kenaikkan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan terutama beras,” pungkasnya.
Terkendali
Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, extra effort pengendalian yang dilakukan TPIP-TPID sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain. Untuk beberapa daerah kata dia, masih ada isu pasokan dan musim sehingga perlu penguatan lebih lanjut.
“Sejauh ini progressnya sudah cukup baik dalam mengendalikan inflasi Indonesia yang walaupun tinggi, masih jauh lebih manageable ketimbang negara lainnya,” kata Riefky, Selasa (17/1).
Tingkat inflasi domestik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara yang lonjakan inflasinya sangat ekstrem, misalnya Argentina mencapai 94,80%, Turki 64,27%, Rusia 11,9%, dan Italia 11,6%.
Kemudian untuk inflasi kuartal 1, Riefky memperkirakan masih berada diatas 5% karena ada momen puasa dan lebaran. “Dugaan kami masih diatas 5%, mungkin di kisaran 5.2-5.4% karena di Q1 ini masih ada faktor musiman bulan puasa sehingga masih ada tekanan inflasi keatas walaupun trennya sedang menurun,” sebut Riefky.
Untuk menjaga inflasi, pemerintah diminta menjaga domestik ekonomi dan juga nilai tukar. Lebih lanjut inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada pada kisaran 4% hingga 5% secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini masih seturut dengan target pemerintah.
Lebih lanjut pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada 2023 mencapai sasaran 2 hingga 4%, dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 di 3,6%.***/din
JAYAKARTA NEWS – Kekayaan para miliader seantero dunia meningkat hampir $ 540 miliar atau setara dengan Rp 7.562 triliun selama pandemi COVID-19, demikian sebuah survei global yang menyoroti melebarnya kesenjangan pendapatan-ketidaksetaraan.
Ketika banyak manusia penghuni planet ini “berdarah-darah” secara ekonomi akibat diterjang pandemi Covid-19, keberuntungan di tengah pandemi juga dinikmati para miliader Australia dengan total mencapai US$ 85 miliar (Rp 1.190 triliun). Saldo bank 31 miliarder Australia membengkak selama kurun waktu Maret hingga Desember 2020, demiklian laporan terbaru The Inequality Virus.
Sebanyak 295 ekonom dari seluruh dunia yang terpantau andil dalam survei tersebut memperkirakan, pandemi akan memicu ketimpangan pendapatan di negara masing-masing.
Empat ekonom Australia yang mengambil bagian dalam survei tersebut sepakat bahwa krisis virus corona akan menyebabkan “peningkatan atau peningkatan besar” dalam ketimpangan pendapatan. Mereka percaya bahwa pemerintah tidak memiliki rencana yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut, karena kesenjangan tersebut berdampak paling besar pada perempuan dan etnis minoritas.
Kepala eksekutif Oxfam Australia Lyn Morgain mengatakan, saat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan memasuki pasar kerja yang tidak stabil, sekelompok kecil elit Australia justru terlihat pendapatan mereka pulih dengan sangat cepat.
Dia menggambarkan pengurangan pembayaran para pencari kerja, yang merupakan jalur kehidupan bagi jutaan orang pengangguran Australia, dapat digambarkan sebagai “menghancurkan”.
Morgain mengungkapkan, masyarakat memang perlu berterimakasih kepada pemerintah, karena mereka bertindak cepat untuk menerapkan subsidi upah dan langkah-langkah perlindungan sosial lainnya pada tahun 2020 lalu. “Pembalikan yang tidak tepat dan tidak adil dari kenaikan pembayaran para pencari kerja adalah pukulan kejam bagi warga termiskin Australia dan, menurut serikat pekerja, telah menyebabkan 1,4 juta orang hidup hanya dengan $ 51 per hari, “kata Morgain.
Menurut Forbes, deretan orang terkaya di Australia di antaranya adalah Gina Rinehart (yang menjadi orang terkaya di Australia), disusul oleh Harry Triguboff, Anthony Pratt, Frank Lowy, Mike Cannon-Brookes dan Scott Farquhar.
Oxfam menemukan 1.000 orang terkaya di dunia mendapatkan kembali kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam waktu sembilan bulan. Sepuluh miliarder terkaya di dunia secara kolektif kekayaan mereka meningkat sebesar US $ 540 miliar (Rp 7.562 triliun) selama periode tersebut.
Kekayaan Elon Musk dari Tesla meningkat bersih sebesar US $ 128,9 miliar (Rp 1.805 triliun) sementara Jeff Bezos dari Amazon kekayaannya naik US $ 78,2 miliar (Rp 1.095 triliun). (fs/sm)
JAYAKARTA NEWS— Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 harus menjadi perhatian Pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dijadikan acuan RAPBN 2021.
Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen di tahun 2021 ini harus juga memperhatikan skenario berat dan harus melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2020 ini. Karenanya Pemerintah pun juga diminta untuk fokus pada pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2020 ini. Demikian dikutip dari laman dpr.go.id
Karenanya Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) pada prinsipnya mendukung Pemerintah dalam menciptakan motor penggerak ekonomi yang kokoh, kuat dan memiliki daya saing tinggi melalui penguatan sektor riil, di antaranya industri manufaktur ekspor dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Hal ini penting untuk mencapai hasil yang diperlukan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan Covid-19,” jelas Anggota DPR RI Jon Erizal selaku juru bicara F-PAN dalam pandangan Fraksi terhadap KEM PPKF dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin.
Selain itu, dilanjutkan Jon Erizal, F-PAN berpandangan bahwa anggaran yang digunakan belanja negara sebagai instrumen kebijakan ekonomi sangat penting diarahkan dan dikelola secara kredibel dan tepat sasaran agar efektif mengelola dan menjaga perekonomian nasional. Selain itu juga penting untuk fokus dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) agar kurvanya bisa segera melandai.
“Karena keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Pun sebaliknya jika jumlah kasus baru Covid-19 tetap tinggi maka pemulihan ekonomi akan lebih lama atau malah sulit pulih. Terlebih karena kepercayaan investor dan dunia usaha akan terpukul oleh tingginya kasus Covid-19,” jelas Jon Erizal.
Diketahui, Pemerintah mengusulkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun mendatang ada di kisaran 4,5-5,5 persen. F-PAN menilai bahwa asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis.
“Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2,97 persen, sementara diperkirakan dampak Covid-19 ini baru akan dirasakan pada kuartal II tahun ini,” jelas Jon Erizal saat membacakan pandangan F-PAN.
Pemerintah, lanjut Jon, diminta untuk memperhatikan skenario berat dampak Covid 19. F-PAN berpendapat pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2021 berada pada kisaran 2-3 persen, namun jika merujuk pada skenario yang sangat berat, F-PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berada pada kisaran 1 sampai 1,5 persen.
“Pandangan F-PAN ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 sangat erat kaitannya dengan kemampuan Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid 19-ini,” jelas Jon Erizal.
Namun, masih kata Anggota Komisi XI DPR RI itu, F-PAN juga menilai tantangan tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan fiskal yang sehat, optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, pembiayaan ekonomi yang efisien dan transparan serta berkelanjutan.***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Denyut perguruan tinggi tidak semata ditentukan oleh kesuksesan lembaga pendidikan dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga dalam bangaimana mereka mengabdikan diri kepada masyarakat dan melaksanakan penelitian.
“Trisula “ tersebut lebih dikenal sebagai tri darma perguruan tinggi. Seorang dosen di perguruan tinggi, bukan hanya dituntut cakap dalam mengajar, tetapi juga harus melaksanakan dua darma lainnya: penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).
Sepak terjang itulah yang juga dilakukan oleh dosen-dosen di Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada aspek pengabdian masyarakat, pada dosen –biasanya tergabung dalam kelompok kecil—terjun langsung ke masyarakat.
Dalam sebuah bincang santai mengenai Abdimas ini, Hasanudin S.I.P, M.AP berkisah tentang bagaimana melaksanakan Abdimas. “Itu kami lakukan awal tahun ini, tepatnya 30 Januari 2020,” katanya.
Hasanudin yang dosen Fakultas Ekonomi tersebut, bersama dosen Ubhara Jaya lainnya, Mugiarso, S.Kom., M.Kom dari Fakultas Teknik, menceritakan bagaimana mereka menjalankan program PKM. Dalam kegiatan itu, kedia dosen tersebut memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di balai Desa Sukabudi, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan tersebut melibatkan 50 peserta yang terdiri dari unsur pamong desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perwakilan RT/RW, pemuda, dan kelompok perempuan. Narasumber pertama menyampaikan beberapa poin mengenai sampah yang dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan sampah memiliki nilai ekonomi.
Isu sampah diangkat dalam kegiatan tersebut. Hal itu penting, karenya pada kenyataannya Kali Bahagia, Kali Pisang Batu, Kali Cibalok, Kali Jambe yang melewati wilayah Kabupaten Bakasi, telah tertutup oleh sampah yang mengakibatkan meluapnya air kali sehingga menggenangi jalan-jalan bahkan masuk ke rumah-rumah masyarakat.
Hasanudin mengingatkan kepada masyarakat, bahwa sampah yang memenuhi sungai, akan menimbulkan penyakit seperti Infeksi cacing (cacing tambang, cacing gelang). Selain itu, sampah juga menjadi tempat berkembang biaknya parasit toxoplasma gondii karena terkontaminasi kotoran hewan Infeksi bakteri yang dapat menyebabkan diare, kolera, tetanus, demam tifoid,shigellosisi (penyebab diare). Selain itu sampah salah satu tempat berkembang biaknya virus yang menyebabkan penyakit hepatitis A dan gatroenteritis (muntaber).
Namun demikian, sampah yang sebagaian orang dianggap tidak bermanfaat, jika dikelola dengan diberi sentuhan kreativitas dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Misalnya sampah dapat dibuat kerajinan (sampah plastik), dan juga dapat dikelola menjadi pupuk. dengan demikian dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga.
Selanjutnya oleh narasumber kedua, dijelaskan bahwa sampah dapat mencemari lingkungan, yang dalam jangka panjang tanah menjadi tidak subur. Sebab sampah mengandung bahan beracun (B3) yang tentunya akan mengganggu lingkungan sekitar.
Pada kegiatan tersebut, jelas Hasanudin, suasana dialogis antara narasumber dan peserta begitu hidup, berbagai pertanyaan muncul misalnya, bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan perlu diadakan pertemuan lanjutan, perlu ada tempat-tempat sampah, bagaimana mengubah sampah agar dapat bernilai ekonomi, dan siapa yang akan melatih masyarakat. Beragam pertanyaan tersebut, menjelaskan masyarakat Desa Sukabudi butuh pendampingan berkesinambungan agar tujuan PKM dapat tercapai. (*/sm)
JAYAKARTA NEWS—
Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Nyoman Adhiarna mengatakan ekonomi digital di Indonesia telah
berkembang pesat. Merujuk pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh
Google dan Temasek dalam sebuah laporan berjudul e-conomy SEA: Membuka peluang
digital USD 200 Miliar dari peluang digital di Asia Tenggara.
“Belanja online di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 21%
setiap tahun dan mencapai 119 juta pembeli online pada tahun 2025,”
katanya dalam acara Enterprise Mobility Summit Indonesia di Hotel
Shangrila, Jakarta.
Pemerintah, menurut
Direktur Adhiarna juga berusaha mendukung perkembangan ekonomi digital, usaha
tersebut salah satunya melalui regulasi. “Untuk mendorong perkembangan ekonomi
digital di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden 74 tahun
2017 tentang Roadmap e-Commerce,” jelasnya.
Peta jalan tersebut dimaksudkan untuk memberi panduan dan
arahan strategis menuju percepatan implementasi e-commerce yang mencakup tujuh
masalah yaitu logistik, pendanaan, sumber daya manusia, keamanan dunia maya,
infrastruktur TIK, perpajakan, dan perlindungan konsumen.
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang
melakukan peninjauan terhadap roadmap saat ini dan roadmap baru tersebut akan
segera diterbitkan. Dokumen yang nantinya disebut roadmap ekonomi digital harus
mengatasi banyak hal termasuk yang menyangkut pelindungan data, perkuatan
kebijakan untuk pemain dan produk bisnis lokal, perlunya peraturan dalam
persaingan bisnis dan perpajakan, serta data e-commerce dalam perumusan
kebijakan yang lebih baik,” ungkapnya.
Plt. Direktur Nyoman Adhiarna juga mengatakan Kementerian
Kominfo bersama kementerian dan lembaga lain juga tengah menyiapkan regulasi
yang bisa mendukung pelaksanaan peta jalan e-commerce tersebut. “Di balik
amandemen Keputusan Presiden ini, kami juga berupaya menyelesaikan beberapa
peraturan sebagai prioritas termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,
amandemen Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik dan Penyedia
Sistem, serta Peraturan Menteri tentang Over-the-Top,” jelasnya.
Dalam pengembangan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga
telah menyelesaikan Proyek nasional Palapa Ring yang diresmikan secara resmi
oleh Presiden Joko Widodo, Senin (14/10/2019). Proyek nasional Palapa Ring
adalah jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan kepulauan Indonesia.
“Nantinya infrastruktur tersebut akan digunakan untuk
mendukung ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2020, proyeksi ekonomi digital
Indonesia akan mencapai USD 130 miliar atau sekitar 11-12% dari ekonomi
Indonesia, jumlah yang sangat besar dan terbesar di kawasan ini,” katanya. ***kominfo/ebn
Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri berbincang dengan mantan PM Jepang Yukio Hatoyama– foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur ternyata
menarik perhatian para tokoh dunia. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang
rencana tersebut dan latar belakang pemindahan. Pertanyaan itu ditujukan kepada
Megawati Soekarnoputri, Presiden RI Kelima, saat acara ramah-tamah sebelum pembukaan
DMZ International Forum on the Peace Economy di Seoul, Kamis (29/8).
Megawati berbincang
santai bersama mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder, mantan PM Jepang Yukio
Hatoyama, Presiden pertama Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat, serta beberapa
tokoh penting lainnya dari Rusia, AS, dan Norwegia di ruang tunggu forum yang
digelar di Hotel Lotte. Mereka merupakan para pembicara di Forum DMZ.
Uniknya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ternyata
menjadi topik menarik bagi para pembicara.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama mantan PM Jepang Yukio Hatoyama (kiri) dan mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder— foto istimewa
Awalnya Kepala National Research Council for Economics,
Humanities and Social Sciences NRC, Korsel, Seong Kyoung Ryung yang bertanya
kabar pemerintah Indonesia akan memindahkan ibukota negara.
“Ini langkah pertama setelah mungkin lebih dari lima
tahun untuk membicarakan hal ini sebelum akhirnya diputuskan,” kata
Megawati yang duduk di antara mantan PM Jepang Yukio Hatoyama dan mantan Kanselir
Jerman Gerhard Schroder.
Seong yang merupakan ketua panitia Forum DMZ pun bertanya
apa karena Pulau Jawa akan tenggelam jadi alasan pemindahan itu. “Oh tentu
saja tidak,” ujar Megawati sambil tertawa. Seong dan pembicara lainnya pun
tertawa bersama mendengar jawaban Megawati.
“Jakarta sebagai ibukota negara sekarang crowded sehingga diputuskan untuk
memindahkan ke Kalimantan Timur. Sepertinya butuh lima tahun untuk pindah ke
Kalimantan Timur. Pemindahan itu tidaklah mudah,” papar Megawati.
Seong pun menjelaskan Korsel juga sebenarnya memindahkan
pusat pemerintahan sekitar tujuh tahun lalu. “Bila diperlukan, Pemerintah
Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korsel,” tambah Seoung.
Pembicara lain bertanya sudah berapa kali Megawati ke
Pyongyang.
“Saya sudah beberapa kali ke Pyongyang dan demikian
juga ke Seoul. Jadi sudah bolak balik,” jawab Megawati.
Usai para tokoh beramah tamah, semua pembicara diabadikan
dalam sebuah momen foto bersama. Acara dimulai dengan sambutan melalui video
Perdana Menteri Korsel Lee Nak-yon, dilanjutkan Megawati menjadi pembicara
pertama yang menyampaikan pandangannya di forum itu.
Forum Internasional DMZ untuk Ekonomi Damai itu
diselenggarakan oleh The Korean Institute for International Economy Policy
(KIEP) dan National Research Council for Economics, Humanities, and Social
Sciences (NRC). Tema forum adalah ‘ekonomi damai dan kesejahteraan di
Semenanjung Korea dan sekitarnya’.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Kabar baik bagi para pengusaha. Kini impor
sejumlah alat angkut tertentu termasuk kapal, pesawan dan suku cadangnya untuk
kepentingan niaga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertimbangannya
adalah demi lebih mendorong daya saing industru angkutan darat, air dan udara
serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai.
Peraturan terkait hal
tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 lalu.
Yakni, PP No 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta
Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang
tidak dipungut PPN
Dilansir dari laman setkab.go.id, pada Pasal 1 PP ini disebutkan, alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi:
a. Alat angkutan di
air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta
suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia,
alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri);
b. Alat angkutan di
air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta
suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia,
alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh
pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, dan Polri untuk melakukan impor
tersebut;
c. Kapal angkutan
laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang,
serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan
alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran
niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara
jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai,
danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
d. Pesawat udara dan suku
cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh
badan usaha angkutan udara niaga nasional;
e. Suku cadang pesawat
udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang
diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat
udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional;
f. Kereta api dan suku
cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana
perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum; dan
g. Komponen atau bahan
yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum, yang digunakan untuk pembuatan : 1. kereta api; 2. suku cadang; 3.
peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau 4. prasarana
perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum.
Adapun alat angkutan tertentu
yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
Pasal 2 PP ini meliputi:
a. Alat angkutan di
air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta
suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia,
alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diserahkan
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan, TNI, dan Polri;
b. Kapal angkutan
laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang,
serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan
alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan
pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan
penyelenggara jasa kepelabuhan nasional dan perusahaan penyelenggara jasa
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan
usahanya;
c. Pesawat udara dan
suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia,
peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan
oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional;
d. Suku cadang pesawat
udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang
diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara nioga
nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan
pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional;
f. Kereta api dan suku
cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana
perkeretaapian yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
f. Komponen atau bahan
yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan: 1. kereta api; 2. suku
cadang; 3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau 4. prasarana
perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum.
JASA KENA PAJAK
Sementara Jasa Kena Pajak terkait
alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), menurut PP ini, meliputi:
a. Jasa yang diterima
oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional,
perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan
penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang
meliputi: 1. jasa persewaan kapal; 2. jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa
pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan 3. jasa perawatan dan perbaikan kapal;
b. Jasa yang diterima
oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang meliputi: 1. jasa persewaan
pesawat udara; dan 2. jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara. c. jasa
perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian Umum.
“Jasa Kena Pajak dari
luar daerah pabean terkait alat angkutan tertentu yang atas pemanfaatannya
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi jasa persewaan pesawat udara
yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional,” bunyi Pasal
4 PP ini.
Dalam PP ini juga
ditegaskan, terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau
penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g, dan Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf I apabila
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
a. Digunakan tidak
sesuai dengan tujuan semula; atau
b. Dipindahtangankan
kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,
Pajak Pertambahan
Nilai yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu
tersebut wajib dibayar.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan dan tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tertentu
serta penyerahan dan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu
yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud, menurut PP
ini, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
“Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019, yang
telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM,Yasonna H. Laoly, pada 8 Juli 2019.***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pengembangan kawasan Techno Park di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Menurutnya, selain berfungsi sebagai pusat keunggulan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan swasta dan perguruan tinggi, pengembangan techno park juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia.
“Tidak selamanya perekonomian bergantung kepada eksplorasi sumber daya alam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga harus diselaraskan, agar pembangunan berbasis sumber daya alam juga fokus kepada keberlanjutan,” ujar Bamsoet saat menerima Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M. Harris dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, awal pekan ini, Senin (18/03/19).
Beberapa pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang hadir antara lain Kepala BAPPEDA Syahrul Syarif Kepala Dishub Syafruddin Plt Kepala Dinas Kominfo Hendry Gunawan, Kepala Dinas PUPR Hasan Tua Tanjung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsul Anwar dan Kepala Dinas KUKM dan Perindag Fakhrizal.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pelalawan menjelaskan keberadaan Pelalawan Techno Park seluas 3.574 Ha, sebagai 1 dari 5 techno park percontohan dan terluas di Indonesia. Kawasan tersebut dibangun oleh Pemerintah Daerah Pelalawan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pelalawan Techno Park akan fokus pada hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Artinya, kawasan itu diarahkan untuk menjadi Palm Oil Valley Indonesia.
“Semangat ini juga sebagai bagian mengembangkan industri berbasis berkelanjutan. Besarnya potensi kelapa sawit di Indonesia dengan turunannya yang diperkirakan mencapai 305 lebih produk, bisa dikembangkan lebih lanjut di Pelalawan Techo Park. Seperti pengolahan limbah cair sawit menjadi alga, sehingga bisa memberikan dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani sawit,” tutur Harris.
Lebih lanjut Bupati Pelalawan menuturkan, dari 7 zona yang direncanakan terdapat di Pelalawan Techno Park, tiga zona di antaranya sudah berjalan. Pertama, zona pendidikan berupa Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang nantinya akan diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Kelapa Sawit Indonesia (STT KSI).
Kedua, zona riset dengan Pusat Edukasi Entrepreneurship Kelapa Sawit oleh PPKS Medan. Ketiga, zona industri dengan berlangsungnya aktivitas penumbuhan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) melalui kegiatan inkubasi teknologi dan bisnis.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mendukung adanya pengambangan turunan olahan dari kelapa sawit, terutama untuk dijadikan bahan bakar ramah lingkungan dan berkelanjutan . Dengan demikian bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang sulit diperbaharui.
“Sejak September 2018, pemerintah terus memperluas mandatori biodiesel 20 persen (B20) kepada non public service obligation. Trennya cenderung meningkat. Di awal tahun 2019 sudah mencapai 552 ribu ton atau naik 9 persen dibanding Desember 2018. Setelah B20, Pelalawan Techno Park harus bergegas bisa menghasilkan B30. Memang benar, potensi turunan kelapa sawit sangat besar sekali dan prospek ekonomi bagi masyarakat juga sangat besar,” kata Bamsoet.
Selain sebagai sarana kolaborasi teknologi antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong dijadikannya Pelalawan Techno Park sebagai kawasan wisata edukasi terpadu. Sehingga bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, dari mulai jasa transportasi, penginapan, aksesoris, sampai dengan makanan dan minuman.
“Apalagi di Kabupaten Pelalawan sudah ada Wisata Bono berupa fenomena alam yang terjadi karena pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju hilir. Di dunia, fenomena ini ada di 6 negara, salah satunya di Kabupaten Pelalawan, Indonesia. Walaupun di sungai, namun bisa digunakan untuk berselancar. Sayang sekali jika tidak dipromosikan secara besar-besaran,” jelas Bamsoet.
Atas berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Pelalawan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih. Terutama menyangkut pembangunan infrastruktur jalan yang memudahkan akses menuju ke berbagai lokasi tersebut.
“Jadi kalau ada yang bilang infrastruktur tidak penting, itu sama sekali tidak benar. Justru infrastrukturlah yang bisa meningkatkan berbagai potensi daerah agar bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Walaupun punya banyak potensi, namun pengembangannya terkendala infrastruktur jalan yang belum memadai. Pemerintah pusat harus segera bisa merespon hal ini,” pungkas Bamsoet. (pr/hr)
Bank Indonesia (BI), menyampaikan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), triwulan IV 2018 mengalami surplus, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. “Setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit, NPI pada triwulan IV 2018 mencatat surplus sebesar 5,4 miliar dollar AS, ditopang peningkatan surplus transaksi modal dan finansial,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman.
Dengan perkembangan ini, menurut Agusman, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2018 meningkat menjadi 120,7 miliar dollar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Kepercayaan Investor
Agusman juga menyampaikan, bahwa surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan IV/2018 juga meningkat signifikan, dan ini merupakan cerminan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik. “Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 15,7 miliar dollar AS, meningkat signifikan dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 3,9 miliar dollar AS,” ungkap Agusman.
Peningkatan ini, tambah Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI itu, terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio, seiring meningkatnya aliran masuk dana asing pada aset keuangan domestik. “Peningkatan surplus juga didukung penerbitan obligasi global oleh pemerintah dan korporasi. Selain itu, optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia mendorong pelaku usaha domestik melakukan penarikan simpanan di bank luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya sehingga investasi lainnya tercatat surplus,” papar Agusman.
Tentang defisit transaksi berjalan pada triwulan IV/2018, diakui Agusman meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang kuat. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 9,1 miliar dollar AS (3,57% PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 8,6 miliar dollar AS (3,28% PDB).
Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan ini, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI itu, dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang nonmigas akibat masih tingginya impor sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat di tengah kinerja ekspor yang terbatas. Meskipun demikian, Agusman menyebutkan, kinerja neraca pendapatan primer dan neraca jasa yang lebih baik dapat membantu mengurangi kenaikan defisit. “Perbaikan neraca pendapatan primer terutama ditopang pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih rendah, dan kenaikan surplus jasa perjalanan, antara lain didukung oleh penyelenggaraan Asian Para Games di Jakarta dan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali,” tegas Agusman.
Namun secara keseluruhan BI mencatat bahwa perkembangan NPI pada 2018 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali. “Defisit neraca transaksi berjalan masih berada dalam batas yang aman, sebesar 31,1 miliar dollar AS atau 2,98% dari PDB,” kata Agusman seraya menambahkan, defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh impor nonmigas yang tinggi, khususnya bahan baku dan barang modal, sebagai dampak dari kuatnya aktivitas ekonomi dalam negeri, di tengah kinerja ekspor nonmigas yang terbatas.
Kenaikan defisit juga didorong oleh peningkatan impor minyak seiring peningkatan rerata harga minyak dunia dan konsumsi BBM domestik. Di sisi lain, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup signifikan sebesar 25,2 miliar dollar AS, terutama ditopang aliran masuk modal berjangka panjang. “Dengan kondisi tersebut, NPI tahun 2018 mengalami defisit sebesar 7,1 miliar,” kata Agusman.
Ke depan, BI meyakini kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Bank Indonesia, lanjut Agusman, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah guna memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan pada 2019 menuju kisaran 2,5% dari PDB.
“Bank Indonesia senantiasa mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI khususnya ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, serta volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang cenderung menurun,” tegas Agusman seraya menambahkan, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural. (gun)
