dwikorita karnawati Archives

BMKG: Fenomena Perubahan Iklim Semakin Mengkhawatirkan

JAYAKARTA NEWS— Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia.

Karenanya, seluruh masyarakat Indonesia harus bergotong royong berkontribusi menahan kencangnya laju pemanasan global dan perubahan iklim.

“Perubahan iklim menjadi isu yang harus diperhatikan karena ini memiliki dampak dan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang. Karenanya, perlu aksi pengendalian perubahan iklim yang konkret dari seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, baru-baru ini.

Dwikorita menyebut bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dapat dimulai dari hal-hal yang terlihat gampang dan sepele. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan reduce, reuse, recycle (3R), menanam tanaman atau pohon, berjalan kaki, bersepeda, atau gunakan transportasi umum, dan hemat energi.

“Khusus sampah, dampaknya sangat besar karena memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dalam bentuk emisi metana (CH4) dan karbondioksida (CO2). Karenanya, meskipun terlihat sepele, namun langkah kongkrit itu berkontribusi besar dalam menahan laju perubahan iklim,” imbuhnya.

Dwikorita memaparkan, BMKG mencatat secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas untuk Indonesia, dengan nilai anomali sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020. Tahun 2020 sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.7 °C, dengan tahun 2019 berada di peringkat ketiga dengan nilai anomali sebesar 0.6 °C.

Sebagai perbandingan, informasi suhu rata-rata global yang dirilis World Meteorological Organization (WMO). Laporan terbaru WMO dalam State of the Climate 2022 yang terbit awal tahun 2023 lalu menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas dunia. 2015-2022 menjadi 8 tahun terpanas dalam catatan WMO. Pada awal Desember 2020 juga menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas (peringkat pertama), dengan tahun 2020 sedang on-the-track menuju salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah dicatat.

Secara berurutan tahun-tahun tersebut adalah: 2016, 2020, 2019, 2017, 2015, 2022, 2021, 2018. Tahun 2016 merupakan tahun dengan suhu global terpanas sepanjang catatan WMO dengan anomali sebesar 1,2°C terhadap periode revolusi industri. Kondisi terpanas itu dipicu oleh tren pemanasan global yang diamplifikasi oleh kejadian anomali iklim El Nino.

Kondisi ini pula yang mengakibatkan lebih cepat mencairnya salju abadi di Puncak Jaya, Papua. Bila awalnya luasan salju abadi sekitar 200 km persegi, maka kini hanya menyisakan 2 km persegi atau tinggal 1% saja. Salju dan es abadi di Puncak Jaya sendiri merupakan keunikan yang dimiliki Indonesia, mengingat wilayah Nusantara beriklim tropis.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa akibat perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem lebih kerap terjadi, terutama kekeringan dan banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar 50 – 100 tahun, maka kini rentang waktu menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang.

“Contoh nyata di Indonesia adalah kemunculan siklon tropis Seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 lalu. Padahal fenomena siklon bisa dikatakan sangat jarang terjadi terbentuk di wilayah tropis seperti Indonesia. Namun, selama 10 tahun terakhir kejadian siklon tropis semakin sering terjadi,” paparnya.

“Yang terbaru adalah bencana tanah longsor yang terjadi di Natuna yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Jika situasi ini terus berlanjut, maka Indonesia akan jauh lebih sering dilanda cuaca ekstrem dan bencana yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil namun juga korban jiwa,” tambah Dwikorita.

Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan mengatakan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya sebatas cuaca ekstrem, mencairnya salju di gunung, krisis air bersih, atau meningkatnya wabah penyakit. Lebih dari itu, kata dia, perubahan iklim membawa kerugian ekonomi dan juga politik.

“Intensitas bencana alam akan semakin sering terjadi. Sedangkan bencana alam itu sendiri erat kaitannya dengan kemiskinan. Tidak sedikit rumah tangga yang jatuh ke lingkaran kemiskinan akibat bencana alam. Apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh,” ujarnya.

Dodo mengungkapkan, tidak ada satupun negara yang aman dari efek percepatan perubahan iklim. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi secara komprehensif dan terukur guna menahan laju perubahan iklim.

“Mitigasi dan adaptasi ini menjadi urusan bersama. Tidak hanya pemerintah, namun juga semua sektor harus terlibat mulai dari swasta dan dunia usaha, akademisi, pers/media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Semua harus terlibat tanpa terkecuali,” imbuhnya.***/din

BMKG Dorong Pemkab Cianjur Relokasi 9 Desa

JAYAKARTA NEWS— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong Pemerintah Daerah Cianjur segera merelokasi permukiman warga di sepanjang zona patahan atau Sesar Cugenang. Area sesar seluas kurang lebih 9 kilometer persegi tersebut dinyatakan sebagai zona berbahaya untuk dihuni karena rawan gempabumi.

“Pemicu gempa Cianjur Magnitudo 5.6 pada 21 November 2022 lalu adalah patahan atau Sesar Cugenang. Ini adalah sesar yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan BMKG,” ungkap Dwikorita.

Dwikorita menyebut, karena jalur patahannya ada di wilayah Cugenang maka dinamakan Sesar Cugenang. Sebelumnya, kata dia, gempa Cianjur diduga disebabkan aktivitas Sesar Cimandiri karena pusat gempa berada di dekat sesar tersebut.

Namun setelah dilakukan analisis focal mechanism dan sebaran titik gempa-gempa susulan, analisis citra satelit dan foto udara, serta survei lapangan secara detail oleh BMKG terhadap pola sebaran dan karakteristik surface rupture (retakan/rekahan permukaan tanah), sebaran titik longsor, kelurusan morfologi, dan pola sebaran kerusakan bangunan, maka disimpulkan bahwa gempa Cianjur disebabkan oleh sesar baru Cugenang.

Dwikorita memaparkan, Sesar Cugenang membentang sepanjang kurang lebih 9 kilometer dan melintasi sedikitnya 9 desa. Dari 9 desa yang dilintasi Sesar Cugenang, delapan di antaranya termasuk Kecamatan Cugenang. Kedelapan desa itu di antaranya Desa Ciherang, Desa Ciputri, Cibeureum, Nyalindung, Mangunkerta, Sarampad, Cibulakan, dan Desa Benjot. Satu desa terakhir, Nagrak, lokasinya di dalam wilayah Kecamatan Cianjur.

“Karena Sesar Cugenang adalah sesar aktif, maka rentan kembali mengalami pergeseran atau deformasi, getaran dan kerusakan lahan, serta bangunan. Area sepanjang patahan harus dikosongkan dari peruntukkan sebagai permukiman, sehingga jika terjadi gempabumi kembali di titik yang sama, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materil,” imbuhnya.

Dwikorita menyampaikan, penemuan atau penetapan zona patahan baru ini sangat vital dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai bangunan yang terdampak gempa, November lalu. Karena, jangan sampai dalam prosesnya, rumah warga maupun berbagai fasilitas umum dan sosial lainnya kembali didirikan di jalur gempa tersebut.

Namun demikian, lanjut Dwikorita, area tersebut bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Menurutnya, area yang berada di jalur Sesar Cugenang tetap bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, kawasan konservasi, lahan resapan, maupun dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan konsep ruang terbuka tanpa bangunan permanen.

“Poin utamanya, area lintasan Sesar Cugenang terlarang untuk bangunan tempat tinggal maupun bangunan permanen lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, turut hadir dalam konferensi pers tersebut yaitu Deputi Geofisika Dr. Suko Prayitno, Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Dr. Daryono, M.Si, Plt.Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geopotensial dan Tanda Waktu Dr. Muzli, M.Sc, serta Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Dr. Supriyanto Rohadi, M.Si, Koordinator BMKG Jawa Barat Teguh Rahayu, M.Si, serta seluruh anggota tim survey Sesar Cugenang.***/ebn

Kearifan Lokal Sebagai Sistem Peringatan Dini Bencana

JAYAKARTA NEWS – Kearifan lokal atau local wisdom menjadi salah satu bagian dari sistem informasi peringatan dini potensi bencana yang harus tetap dirawat dan ditingkatkan di tiap-tiap daerah.

Upaya mitigasi bencana dan implementasi dari sistem peringatan dini tidak bisa hanya dengan mengandalkan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun dengan teknologi modern. Perlu adanya pemahaman masyarakat, kearifan yang kemudian menjadi suatu budaya.

Hadir melalui virtual sebagai pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari ketiga, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa kearifan lokal perlu dicanangkan dengan baik.

“Perlu perkuatan tentang local wisdom,” jelas Dwikorita, Jumat (5/3).

Dalam diskusi yang dipandu moderator, Dwikorita mencontohkan masyarakat Simeulue di Aceh yang sudah memiliki kearifan lokal mengenai ‘smong’ atau tsunami dalam bahasa daerah setempat.

Cerita dan informasi yang disampaikan secara turun-temurun melalui ’tutur’ oleh masyarakat Simeulue itu kemudian menjadi sistem peringatan dini yang baik bagi masyarakatnya, sehingga banyak yang selamat dari peristiwa Tsunami Aceh 2004 silam.

Selanjutnya, selain lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat, sistem informasi peringatan dini menggunakan kearifan lokal tersebut juga diyakini dapat mendorong masyarakat menjadi mandiri.

“Yang ada di Aceh dan beberapa wilayah di Indonesia. Ketika (masyarakat) merasakan goyangan gempabumi saat berada di pantai sampai 10 – 20 hitungan, (mereka) terus saja lari ke tempat yang lebih tinggi. Tidak perlu lagi menunggu sirine dari BPBD,” terang Dwikorita.

Menyilam pada peristiwa Gempabumi dan Tsunami Palu 2018 yang menelan korban sebanyak 2.045 jiwa, bahwa kemunculan gelombang tsunami hanya berselang kurang lebih dua menit setelah adanya guncangan gempa.

Pada saat itu menurut Dwikorita, sistem peringatan dini yang dimiliki BMKG baru mengeluarkan tanda bahaya pada menit keempat.

Menurutnya, korban jiwa seharusnya dapat ditekan apabila masyarakatnya memiliki pengetahuan dan pemahaman dari kearifan lokal yang kemudian menjadi budaya dan diimplementasikan kepada upaya mitigasi bencana.

Melihat dari fenomena tersebut, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sistem peringatan dini berbasis tekonologi modern belum cukup membantu masyarakat dalam mitigasi bencana. Perlu adanya aspek dari sisi kearifan lokal dan juga infrastruktur evakuasi yang memadai.

“Sehingga local wisdom itu yang harus dicanangkan,” tandas Dwikorita.

Rakornas PB BNPB 2021 pada hari ketiga mengusung materi “Hidrometeorologi Basah dan Kering, Perspektif Kebijakan dan Implementasi”.

Selain Kepala BMKG, turut hadir secara tatap muka langsung Gubernur Provinsi Riau, kemudian secara virtual adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Sumedang dan Asops Panglima TNI pada sesi kedua.

Sebelumnya pada sesi pertama, telah hadir Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pemberi arahan kebijakan dilanjutkan dari perwakilan Menteri PUPR, perwakilan Menteri KLHK, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan Menteri ATR/BPN pada sesi pertama.

Kegiatan yang dihelat di Hotel Sari Pacific ini dihadiri oleh peserta secara langsung maupun melalui media daring dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, relawan, akademisi, media massa dan unsur komponen K/L serta TNI dan Polri. (*/rr)

Siap-siap, Musim Hujan Mulai Akhir Oktober

JAYAKARTA NEWS— Musim Hujan di Indonesia akan dimulai secara bertahap di akhir bulan Oktober, terutama dimulai dari wilayah Indonesia Barat dan sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari 2021.

“Sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari 2021, yaitu sebanyak 248 ZOM (72,5%),” jelas Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati melalui rilis BMKG.

Menurut Dwikorita, pemantauan BMKG hingga akhir Agustus 2020 terhadap anomali suhu muka laut pada zona ekuator di Samudera Pasifik menunjukkan adanya potensi La Nina (indeks Nino3.4 = -0.69), yang berpotensi mengakibatkan peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia pada saat musim hujan nanti.

Hal tersebut sejalan dengan prediksi institusi meteorologi dunia lainnya yang menyatakan ada peluang munculnya anomali iklim (La Nina). La Nina berkaitan dengan lebih dinginnya suhu muka laut di Pasifik ekuator dan lebih panasnya suhu muka laut wilayah Indonesia, sehingga menambah suplai uap air untuk pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia dan menghasilkan peningkatan curah hujan.

Monitoring Hari Tanpa Hujan per 31 Agustus 2020. (Sumber: BMKG)

Sementara Deputi Klimatologi BMKG, Herizal menjelaskan, datangnya musim hujan umumnya berkaitan erat dengan peralihan Angin Timuran yang bertiup dari Benua Australia (Monsun Australia) menjadi Angin Baratan yang bertiup dari Benua Asia (Monsun Asia).

Ia menambahkan bahwa peralihan angin monsun diprediksi akan dimulai dari wilayah Sumatra pada Oktober 2020, lalu wilayah Kalimantan, kemudian sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara pada November 2020 dan akhirnya Monsun Asia sepenuhnya dominan di wilayah Indonesia pada bulan Desember 2020 hingga Maret 2021.

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 34,8% diprediksi akan mengawali musim hujan pada bulan Oktober 2020, yaitu di sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sebanyak 38,3% wilayah akan memasuki musim hujan pada bulan November 2020, meliputi sebagian Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sementara itu 16,4% di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT dan Papua akan masuk awal musim hujan di bulan Desember 2020.

Jika dibandingkan terhadap rerata klimatologis Awal Musim Hujan (periode 1981-2010), maka Awal Musim Hujan 2020/2021 di Indonesia diprakirakan Mundur pada 154 ZOM (45%), sama dengan Normal pada 128 ZOM (35%), dan Maju pada 68 ZOM (20%).

Selanjutnya, apabila dibandingkan terhadap rerata klimatologis Akumulasi Curah Hujan Musim Hujan (periode 1981-2010), maka secara umum kondisi Musim Hujan 2020/2021 diprakirakan Normal atau sama dengan rerata klimatologisnya pada 243 ZOM (71%). Namun sejumlah 92 ZOM (27,5%), akan mengalami kondisi hujan Atas Normal (Musim Hujan Lebih Basah), yaitu curah hujan musim hujan lebih tinggi dari rerata klimatologis) dan 5 ZOM (1,5%) akan mengalami Bawah Normal (Musim Hujan Lebih Kering), yaitu curah hujan lebih rendah dari reratanya).

Lebih lanjut, Dwikorita menekankan perlunya kewaspadaan dan penyiapan secara lebih dini dan optimal untuk upaya mitigasi oleh para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya diprakirakan akan mengalami musim hujan lebih maju atau lebih basah.

”Mitigasi tersebut dengan melakukan pengelolaan tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, antara lain dengan upaya memenuhi dan menyimpan air lebih lama ke danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya, serta penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih,” demikian bunyi akhir rilis tersebut. ***/ebn

YIA Miliki Sistem Peringatan Dini Tercanggih, Tahan Gempa M 8,8 dan Tsunami Setinggi 12 Meter

JAYAKARTA NEWS— Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo merupakan bandara internasional yang memiliki system peringatan dini tercanggih serta berkemampuan bertahan pada gempa bumi berkekuatan M 8,8 dan gelombang tsunami hingga 12 meter dari permukaan laut.

”Bandara Ini merupakan bandara satu-satunya di Indonesia saat ini yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini tsunami, bahkan di ASEAN,” jelas Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

Presiden Resmikan Bandara Internasional Yogyakarta Jumat 28 Agustus 2020–foto bmkg

Mengutip dari rilis bmkg, sistem peringatan dini tsunami telah siap beroperasi di Bandara Internasional Yogyakarta dan dioperasikan oleh BMKG, bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY (BPBD – DIY) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo, serta pengelola Bandara Internasional Yogyakarta (PT. Angkasa Pura 1) dan PT. Airnav Indonesia.

Dwikorita menyebut sistem ini terintegrasi dengan jaringan pemantauan gempa bumi di Pusat Gempa Bumi Nasional dan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di Kantor BMKG Pusat Jakarta, dan merupakan sistem percontohan pertama di Indonesia dan ASEAN untuk bandara di daerah rawan tsunami.

“Sistem peringatan dini tsunami ini diperkuat oleh Internet of Things (IoT) dan Artifial Intelligence (AI) untuk menghitung cepat sinyal-sinyal gelombang gempabumi yang terekam dari seismograf, agar diketahui posisi dan magnitudo gempabumi tektonik serta estimasi ketinggian gelombang dan waktu datang tsunami. Bandara Ini merupakan bandara satu-satunya di Indonesia saat ini yang dilengkapi dengan sistem peringatan dini tsunami, bahkan di ASEAN,” jelas Dwikorita.

Desain bangunan Bandara Internasional Yogyakarta, ujarnya, disiapkan sebagai tempat evakuasi bagi pengunjung bandara apabila terjadi gempa dan tsunami, karena telah didesain dengan skenario terburuk untuk tahan terhadap gempabumi hingga kekuatan M = 8.8 dan tsunami dengan ketinggian gelombang 12 m dpl atau dengan genangan tsunami setinggi 10 m dari permukaan topografi. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar pun dapat menggunakannya sebagai shelter evakuasi apabila tsunami terjadi.

“Sebelum bangunan bandara ini ada, di sini merupakan lahan yang datar dan rendah, jauh dari topografi yang tinggi. Masyarakat harus berjalan sekitar 5 km lebih, untuk mencapai tempat yang lebih tinggi agar selamat dari gelombang tsunami. Dengan adanya bandara yang dilengkapi sistem peringatan dini tsunami ini, tidak hanya menyelamatkan pengunjung bandara tapi juga menyelamatkan masyarakat sekitar, karena shelter evakuasi yang berada di sayap gedung Crisis Center dalam bandara memiliki daya tampung yang cukup besar untuk ribuan orang” imbuh Dwikorita.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan kepada Presiden tentang early warning system yang ada di bandara internasional yogyakarta–foto bmkg

Sistem peringatan dini tsunami Bandara Internasional Yogyakarta terkoneksi dengan jaringan sensor gempabumi, sebanyak 372 sensor yang terpasang di seluruh Indonesia. BMKG juga melengkapi alat monitoring gempabumi berupa Intensitymeter untuk mengetahui tingkat guncangan gempa, Accelerometer untuk mengukur percepatan gerakan tanah, Earthquake Early Warning System (EEWS) yang sedang disiapkan/diuji coba untuk mendeteksi dini gempabumi serta Warning Receiver System (WRS) New Generation, untuk menyampaikan notifikasi informasi gempa dan tsunami secara realtime.

Dengan begitu, pihak bandara dapat memperoleh informasi kejadian gempabumi dalam waktu yang cepat, untuk segera merespon informasi gempa dan tsunami tersebut, khususnya yang berdampak di sekitar area Bandara YIA.

Informasi dan notifikasi tersebut ditampilkan dalam display layar besar dan ditempatkan di dalam terminal bandara, serta di ruang pusat informasi dan tower pengontrol lalu-lintas penerbangan. Disamping itu juga telah tersusun adanya SOP bersama antara BMKG, Angkasa Pura dan Airnav.

SOP ini telah melalui uji publik terbatas dan telah disimulasikan dengan memanfaatkan speaker-speaker Bandara dan Gedung Airnav sebagai sirine tsunami.

Sistem deteksi gempabumi dan tsunami di Bandara Internasional Yogyakarta dirancang agar dapat memberi peringatan cepat. Apabila sewaktu-waktu terjadi gempabumi maka dalam waktu 2 sampai kurang dari 5 menit dapat segera diketahui posisi pusat gempa, besarnya magnitudo gempa dan potensi tsunaminya.

Dengan memperkirakan waktu datang gelombang tsunami antara 20 sampai 30 menit, maka “golden time” untuk evakuasi masih tersedia dalam waktu 15 sampai dengan 28 menit, utk segera menuju ke Terminal pada Lantai Mezanin dan Lantai 2 (di lantai teratas untuk Keberangkatan).***/ebn

Ini Rekomendasi BMKG-UGM Perangi Covid 19

JAYAKARTA NEWS— Tim BMKG-UGM merekomendasikan berdasarkan fakta dan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, bahwa apabila mobilitas penduduk dan interaksi sosial ini benar-benar dapat dibatasi, disertai dengan intervensi kesehatan masyarakat (Luo et. al. 2020 dan Poirier et. al., 2020), maka faktor suhu dan kelembapan udara dapat menjadi faktor pendukung dalam memitigasi atau mengurangi risiko penyebaran wabah tersebut.

Selain itu perlu diwaspadai pula bahwa memasuki bulan April s/d Mei ini, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki pergantian musim, yang sering ditandai dengan merebaknya wabah Demam Berdarah.

Jadi secara umum hasil kajian Tim BMKG dan UGM ini juga sangat merekomendasikan kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, dengan memanfaatkan kondisi cuaca untuk beraktivitas atau berolahraga pada jam yang tepat.

Terutama, di bulan April hingga puncak musim kemarau di bulan Agustus nanti, yang diprediksi akan mencapai suhu rata-rata berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60% s/d 80%, serta tentunya dengan lebih ketat menerapkan “Physical Distancing” dan pembatasan mobilitas orang ataupun dengan “Tinggal di Rumah”, disertai intervensi kesehatan masyarakat, sebagai upaya untuk memitigasi atau mengurangi penyebaran wabah COVID-19 secara lebih efektif.

Cuaca yang menguntungkan ini, tidak akan berarti optimal tanpa penerapan seluruh upaya tersebut dengan lebih maksimal dan efektif.***/ebn

Yogyakarta International Airport Bandara Pertama yang Didukung Sistem Deteksi Gempa dan Tsunami

JAYAKARTA NEWS—Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati meninjau kesiapan infrastruktur deteksi gempa dan tsunami di Bandara Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, Yogyakarta. YIA merupakan bandara pertama yang didukung sistem terpadu mengantisipasi potensi gempa dan tsunami serta cuaca ekstrem.

“Jadi hari ini kita meninjau titik mana pada lantai yang mana, dinding yang mana alat itu harus dipasang. Sehingga nanti semua bisa melihat jika ada gempa langsung bisa terbaca pada layar, berpotensi tsunami atau tidak. Sehingga nanti bisa dilakukan langkah-langkah respons lanjut,” kata Dwikorita. Sebagaimana dikutip dari laman bmkg.go.id

BMKG sendiri memiliki fasilitas alat pemantau kondisi cuaca di YIA. Sementara sistem pengamatan gempa bumi dan peringatan dini tsunami bandara saat ini sedang memasuki tahap akhir pemasangan.

Dia menegaskan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan alat yang dipasang berada di lokasi yang tepat. Pada kegiatan itu, Dwikorita didampingi Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan, Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu serta Kepala Balai Besar MKG Wilayah II.

Adapun alat yang sudah terpasang di tempat sementara nantinya dipindahkan ke bangunan baru yang dipadukan dengan kebutuhan stasiun meteorologi penerbangan di Bandara YIA.

“Jadi selain alat pemantau kondisi cuaca seperti AWOS, radar, deteksi windshear dan deteksi abu vulkanik akan dipasang juga peralatan monitoring gempa bumi seperti Accelerograph, Intensitymeter dan Sistem Peringatan Dini Gempabumi (EEWS),” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG beserta rombongan juga meninjau kondisi gedung terminal dan gedung pusat krisis yang dapat difungsikan sebagai shelter evakuasi jika terjadi tsunami.

“Saya rasa ini merupakan salah satu shelter dengan desain yang terbaik. Namun tentu saja harus dilengkapi dengan rencana kontigensi penanggulangan bencana serta melakukan gladi evakuasi atau simulasi sebagai respons terhadap peringatan tsunami, agar pengelola dan pengunjung bandara ini lebih siap untuk mengurangi/mencegah risiko bencana yang ada,” katanya.***/ebn

Waspada, 10 – 15 Januari Bencana Babak Dua

Jayakarta News – Jangan sekali-kali berpikir, banjir besar yang mengepung Jabodetabek, 1 Januari 2020 adalah yang pertama dan terakhir di musim penghujan ini. Banjir serupa, besar kemungkinan akan terulang antara tanggal 10 – 15 Januari 2020. Jika benar terjadi, itu akan menjadi bencana babak dua tahun 2020.

Hal itu terkuak Kamis (02/01/2020) pagi, saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo memimpin Rakor Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek, di Graha BNPB, Jl. Pramuka, Jakarta Timur. Di situ hadir banyak pemangku kepentingan, antara lain Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG menyampaikan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan ke depan yang patut diwaspadai. Mantan rektor UGM Yogyakarta itu menyebut aliran udara basah dari Timur Afrika yang diperkirakan menuju wilayah Indonesia.

Kedatangan udara basah dari Timur Afrika itu dapat mengakibatkan potensi hujan ekstrem. Kapan terjadinya? Dwikorita menyebut kisaran tanggal 10 – 15 Januari 2020. Bahkan tidak hanya berhenti di tanggal 15 Januari, potensi hujan ekstrem itu masih akan terus terjadi hingga pertengahan Februari 2020.

Sejumlah wilayah yang diprediksi akan terdampak hujan deras menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. “Masyarakat harus waspada,” ujar wanita Yogyakarta kelahiran tahun 1964 itu.

Atas adanya potensi bencana banjir ekstrim susulan, BPPT yang telah menyapkan antisipasi dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut, BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa. “

“Inilah manifestasi dari ‘bencana urusan bersama’. Rakor ini sekaligus contoh kesadaran kolektif, serta koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo, seraya menambahkan, “melalui langkah antisipasi tersebut, semoga curah hujan bisa digeser. Tapi bukan berarti kita lepas kewaspadaan.”

Lebih lanjut, Rakor yang dipimpin Doni Monardo itu juga terlihat sinergitas antarintansi dalam menanggulangi musibah banjir yang melanda Jabodetabek.

Para pihak yang hadir, menyampaikan komitmennya. Dari Kementerian BUMN misalnya, akan membentuk tim bantuan dukungan banjir Jabodetabek untuk masing-masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lain. Sedangkan dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim Satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Menurut informasi, masih banyak lokasi yang belum terlayani kesehantanya. Satu hal yang perlu diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dll.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3.680 personil, TNI AD, AL, AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal, 5 heli TNI AU dan AD untuk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil untuk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2.500 personel, 25 truk dan Banten 1.000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dll, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi, dll.

Menanggapi seluruh paparan perwakilan Kementerian/Lembaga dan relawan yang hadir, Kepala BNPB Doni Monardo berharap, di setiap posko harus saling bersinergi, berkumpul di satu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Di samping itu, masing-masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut Kepala BNPB menegaskan, bahwa pemerintah harus fokus mengurus para pengungsi. Setelah itu, memperhatikan para korban. Di samping, mengatasi masalah dan kesulitan lalin seperti tidak adanya aliran listrik, air bersih, dan lain-lain. (*/rr)

BMKG: Suhu Seperti Ini Sampai Oktober, Musim Hujan Mundur

Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati memberi penjelasan soal prakiraan musim hujan di Indonesia–foto humas BMKG

JAYAKARTA NEWS— Hasil pemantauan dan analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) El Nino di bulan Agustus 2019 ini telah berakhir. Sehingga anomali di Samudra Pasifik kembali menjadi netral. Kondisi netral ini diperkirakan berlangsung hingga akhir 2019.

Demikian disampaikan Kepala BMKG Prof Dwikorita Karnawati tentang awal perkiraan musim hujan 2019/2020 lewat rilisnya.

Namun, tambah Dwikorita, suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera masih berpengaruh dan perairan Indonesia di bagian selatan ekuator lebih dingin dari suhu normal (260°-270°C). Akibatnya proses penguapan air laut lebih sulit terjadi, pembentukan awan-awan hujan juga menjadi berkurang. “Akibatnya curah hujan rendah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dwikorita Karnawati mengutarakan kondisi suhu ini diperkirakan akan berlangsung sampai bulan Oktober 2019. Implikasinya, awal musim hujan akan mundur 10 hingga 30 hari dari normalnya dan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu Sumatera Utara, sebagian besar Riau, Jambi bagian tengah, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Lampung, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, sebagian Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, Pegunungan Jayawijaya sudah mulai masuk musim hujan di bulan Agustus, September, dan Oktober.

Kemudian, khusus Papua awal musim hujan terjadi di bulan November. Tetapi di bagian selatan dan Merauke awal musim hujan terjadi di bulan Desember sehingga tidak serempak di kepulauan tersebut.

Sedangkan, untuk puncak musim hujan 2019/2020 Dwikorita menyampaikan bahwa diprediksi akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2020. Menghadapi kondisi puncak hujan perlu diwaspadai wilayah yang rentan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi yaitu banjir dan tanah longsor, paparnya.***/ebn