Tag: Denny JA

Sindrom Dewi Eris, Penyebab Merosotnya Ganjar Pranowo

Catatan Denny JA

JAKARTA – Merosotnta dukungan elektoral terhadap Ganjar Pranowo di bulan November dan Desember,  itulah pelajaran politik elektoral yang terpenting di tahun 2023. Mengapa dukungan kepada Ganjar merosot? Kita pun teringat seorang dewi dari mitologi Yunani bernama Eris. Ini dewi yang acap kali punya niat baik tapi ujungnya berbuah buruk.

Bisa kita katakan secara politik elektoral, merosotnya dukungan kepada Ganjar justru dimulai dari niat baik. Katakanlah ini perspektif positif membaca sebuah manuver politik.

Bagaimana menjelaskan hal ini? Mari kita runtut. Kita mulai dengan berita. Bulan Maret- sampai September 2023, sama kita bisa lihat dokumennya di Google.

Di era itu publikasi berbagai lembaga survei, mulai dari LSI Denny JA, Indikator, Poltracking sampai Kompas, selisih Prabowo dan Ganjar umumnya hanya 1% – 3% saja. Ini selisih yang bawah margin of error.

Kadang Prabowo di atas. Kadang Ganjar di atas. Itu sama sah dari sisi membaca statistik karena hadirnya margin of error tadi. Katakanlah itu posisi yang sama kuat antara Ganjar dan Prabowo.

Namun kemudian di akhir bulan Oktober, November, Desember 2023, terutama di bulan terakhir November dan Desember, juga publikasi dari enam lembaga survei yang sama, hasilnya begitu berbeda.

Prabowo unggul telak sekali. Selisih Prabowo dan Ganjar melebar, menjauh dengan margin sekitar 16% hingga lebih dari 20%. Kok bisa? Apa yang terjadi?

Capres Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,. (foto: https://pdiperjuangan.id/)

Niat Baik

Yang terjadi awalnya adalah niat baik. Awalnya adalah koor semangat yang ingin memberi teguran karena niat menjaga tatanan politik yang lebih substansial. Sekali lagi, ini perspektif positif dalam membaca manuver politik.

Di era itu Mahkamah Konstitusi baru saja menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden sah jika usianya di bawah 40 tahun, sejauh ia pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Maka Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sah menjadi calon wakil presiden. Itu dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itulah dimulai niat baik dan warning dari Civil Society. Keras sekali mengkritik. Para budayawan, pemikir sosial, hingga komedian lantang sekali menghantam Jokowi, juga menyikat Gibran, juga menyerang Prabowo.

Isu dinasti politik berhamburan. Lahir pula isu ada intervensi kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi. Digaungkan berbagai ragam serangan yang menyatakan sudah terjadi manipulasi konstitusi. Dan lain sebagainya yang sejenis.

Yang menjadi masalah, dan memiliki efek elektoral, kemudian isu itu diambil alih oleh kubu Ganjar Pranowo sendiri.

Mulailah itu para tokoh PDIP dan yang mewakili kubu Ganjar menyerang Jokowi. Awalnya serangannya begitu puitik seperti demokrasi makin mendung di era Jokowi.

Lalu pelan-pelan serangan dari kubu Ganjar pun memuncak. Dalam pidato yang penuh semangat dan berapi- api, keras sekali mereka menyamakan Jokowi dengan lahirnya kembali Orde baru.

Penyerang Jokowi

Tak tanggung-tanggung, yang menyatakannya adalah ketua umum pimpinan tertinggi dari PDIP sendiri. Kubu Ganjar Pranowo terindentifikasi oleh publik luas sebagai penyerang Jokowi.

Efeknya justru migrasi suara, tepatnya eksodus karena cukup besar efeknya. Terjadilah eksodus pendukung Jokowi yang tadinya mendukung Ganjar.

Lalu pelan-pelan mereka pergi dari Ganjar. LSI Denny JA merekam perubahan itu melalui survei bulanan, dan survei dua mingguan.

Di bulan akhir Oktober 2023, segmen pemilih yang mendukung Ganjar berjumlah 39,4% (dari segmen yang puas terhadap kinerja Jokowi). Tapi di akhir November 2023, tinggal 28,9% dari pemilih yang puas dengan Jokowi yang bertahan di Ganjar.

Dalam waktu sekitar satu bulan saja, sebesar sebelas persen (11%) sudah suara pergi dari Ganjar Pranowo (dari segmen yang puas kinerja Jokowi).

Dalam studi perbandingan politik elektoral, merosotnya dukungan sangat besar dan sangat cepat itu hanya terjadi, salah satunya akibat blunder besar.

Mengapa mereka lebih memilih ikut Jokowi, ketimbang meninggalkan Jokowi? Bukankah saat itu Jokowi sedang dikritik keras.

Wong Cilik

Ini fenomema karakter pemilih yang emosional. Memang hubungan segmen pemilih itu kepada Jokowi sudah ada elemen emosionalnya. Mereka terutama adalah pemilih wong cilik. 

Umumnya pendidikan mereka hanya SMP ke bawah. Tapi jangan lupakan fakta penting. Jumlah segmen ini adalah yang terbanyak dari populasi pemilih Indonesia: 55%.

Ada pemilih rasional. Ada pemilih emosional. Ini pelajaran elementer politik elektoral. Pemilih yang rasional umumnya ini datang dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, tamat D3, S1, S2, S3. Total pemilih kalangan terpelajar ini hanya 10 persen saja.

Untuk kasus Indonesia, jauh lebih banyak karakter pemilih emosional. Hubungan pemilih ini kepada Jokowi jauh lebih mendalam. Ini jenis hubungan yang tak mudah luntur hanya akibat sebuah wacana atau gagasan model isu dinasti politik.

Di segmen ini, justru mereka tetap dengan Jokowi dan pergi dari Ganjar Pranowo. Kemana mereka pergi? Sebagian mereka pergi ke Prabowo. Sebagian ke Anies. Dan sebagian lagi ke swing voters.

Itulah yang menjelaskan mengapa turun Ganjar pranowo sangat drastis sekali di bulan November dan Desember 2023. Itulah momen ketika serangan kepada Jokowi begitu kerasnya yang dikerjakan kubu Ganjar pranowo sendiri.

Ini sekali lagi membuka mata kita berlakunya satu sindrom Dewi Eris bahwa walau niatnya baik tapi ujungnya bisa  buruk jika ditinjau dari politik elektoral.

Ini mungkin sedikit membingunkan bagi common sense umum. Tapi ia hal yang biasa saja bagi yang fasih dengan politik elektoral dan membaca data riset dari waktu ke waktu. *

*) Transkripsi yang diedit dari video EKSPRESI DATA Denny JA (26/12/2023)

Mengapa Dukungan pada Ganjar-Mahfud Md Merosot? Ini Penjelasan Denny JA

JAYAKARTA NEWS— Dalam beberapa waktu terakhir elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud terus mengalami penurunan. Bahkan setelah putusan MKMK pun elektabilitas pasangan nomor urut 3 ini tak juga membaik. Hal ini juga menjadi sorotan dari pakar politik, Denny Januar Ali atau akrab disapa Denny JA.

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia ini mempertanyakan, mengapa setelah putusan Mahkamah Konstitusi elektabilitas Ganjar dan Mahfud justru merosot drastis?

Padahal, katanya, kubu dari pasangan ini,  poros dari simpatisan Ganjar dan Mahfud begitu intensnya,  begitu kerasnya mengritik soal dinasti politik. 

“Mereka militan menyoroti isu nepotisme pemerintah Jokowi,  juga soal demokrasi yang mendung. Itu semua isu yang sangat populer di kalangan penggiat demokrasi,” kata Denny lewat keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

Bagaimana  kita menjelaskan dua peristiwa ini? Marilah kita mulai dengan mengutip berita dan data. Di bawah ini contoh judul  berita yang beredar.

Misalnya:  “TPN Ganjar- Mahfud menyatakan kami berminggu-minggu rasakan demokrasi yang mendung.”  Judul berita  lain: “TPN  Ganjar- Mahfud Sindir Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Demokrasi  Berkabung.”

Lain lagi judulnya:  “Pidato Ganjar Soal  Drakor  Pemilu Singgung KKN Rezim Jokowi.” Banyak lagi variasi judul di media konvensional ataupun media sosial soal kritik keras kepada Jokowi, Gibran dan Prabowo.

Tapi apa yang terjadi dengan perubahan dukungan pemilih di lapangan? Ini adalah hasil survei setelah putusan Mahkamah Konstitusi dari lima lembaga survei.

Yaitu; Indikator Politik,  Poltracking, Populi Center, Indo Barometer  dan juga LSI Denny JA. Khusus LSI Denny JA, survei tengah November ini belum dipublikasi ketika video ini dibuat.

Hasil survei kelima Lembaga ini menunjukkan kecenderungan yang sama. Yaitu merosotnya dukungan Ganjar dan Mahfud.

Survei  LSI Denny JA sendiri, yang dikerjakan setelah putusan MK, yang baru saja selesai pertengahan November ini,  menunjukkan bahwa Ganjar dan Mahfud merosot dari 35,3% (Okt 2024) menjadi 28,6% (Tengah Nov 2023).

“Ini salah satu  tingkat elektabilitas  terendah yang dialami Ganjar Prabowo. LSI Denny JA sudah melakukan survei setiap bulan sejak bulan Maret 2023. Tak pernah dukungan Ganjar sekecil ini di bawah 30%, setelah sempat naik di angka di atas 35%,” ungkapnya.

Apakah gerangan sebabnya?  Banyak variabel yang mungkin. Itu dua penyebab yang perlu kita perhatikan.

Pertama  adalah the Politics of numbers.  Jumlah  pemilih di Pilpres 2024 kini banyak sekali, sekitar  204,8 juta pemilih. Jika sebuah manuver hanya bisa mengubah  500.000 pemilih, ia baru mengubah 0,25% elektabilitas saja.  Itu manuver yang sangat  tidak signifikan!

Isu demokrasi yang mendung,  isu mengenai dinasi politik, dalam kenyataannya ternyata hanyalah menyentuh hati sebagian kecil kalangan terbelajar,  aktivis dan lain-lain, yang jumlahnya di bawah 500.000 pemilih saja.

Penting atau tidaknya sebuah isu adalah satu hal. Tapi apakah isu itu diyakini publik untuk menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi, dan elektabilitas Gibran (dan Prabowo), itu hal yang berbeda.

Kedua, juga jangan dilupakan. Pendukung  Jokowi itu adalah sumber dari sebagian besar pendukung Ganjar. Ketika kubu Ganjar mengeritik Jokowi yang terjadi adalah pendukung Jokowi itu pergi dari Ganjar.

Akibatnya  dukungan kepada Ganjar justru merosot. Ibaratnya, kubu atau simpatisan Ganjar menggunakan pisau tajam (Jokowi) untuk menusuk dirinya sendiri.

Kenyataan ini membuka mata kita. Bahwa hukum besi politik elektoral bisa berbeda dengan dugaan atau common sense orang awam.

Banyak yang mengira dengan mengeritik Jokowi keras sekali maka dukungan ke Gibran (Prabowo) akan merosot. Yang terjadi, dukungan pada Ganjar- Mahfud yang merosot.  Pada kesempatan lain akan ditunjukkan dukungan pada Prabowo- Gibran justru menaik.

Realisme politik di lapangan, politik elektoral di keseluruhan perilaku pemilih bekerja dengan cara yang berbeda! ***/din

Jokowi Versus Megawati di Pilpres 2024?

JAYAKARTA NEWS— Seorang negarawan atau pemimpin senior dalam perjalanan politiknya selalu mungkin saja melewati aneka pilihan politik yang berbeda bahkan konflik yang terbuka dengan pihak lainnya.

Tapi pastilah ujungnya selalu saja negarawan itu atau pemimpin senior itu akan mencari titik temu, mengakhirinya dengan kepentingan yang lebih besar, untuk kemajuan bangsanya dan negaranya.

“Itulah kesan kita ketika membaca aneka berita akhir- akhir ini. Media menyatakan kemungkinan Megawati akan berhadapan dengan Jokowi karena mereka memiliki pilihan capres yang berbeda di tahun 2024 ini,” ungkap Konsultan Politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA.

Berita itu juga. kata Denny, mengatakan posisi bersebrangan itu lebih nampak lagi jika, misalnya, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres dari Prabowo.

Bagaimana kita menjelaskan dinamika hubungan antara Jokowi dan  Megawati? Berikut paparan Denny JA.

Kita mulai dulu dari ujung. Di masa akhir kekuasaannya,  Jokowi masih mendapatkan approval rating, tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi.

Persentase kepuasaan itu sekitar 76,2%- 82 %. Ini hasil survei LSI Denny JA, periode Maret- September 2023. Angka yang sama dikeluarkan oleh lembaga survei lainnya.

Di ujung kekuasaannya, Jokowi juga semakin menemukan visionnya, program utama, yang ia anggap penting bagi negara.

Pertama adalah pindahnya  ibukota negara ke Kalimantan.  Ini satu program yang besar sekali,  yang dimulai di era Bung Karno.

Tapi Jokowi lah yang memulai pertama kali meletakkan infrastruktur, fondasi dari ibukota ini.

Juga program utama lainnya dari Jokowi mengenai hilirisasi industri. Menurut  Jokowi Indonesia jangan lagi hanya mengekspor bahan-bahan mentah, mineral mentah, ke negara lain.

Sebaiknya kita hanya mengekspor produk olahan saja. Mengapa? Itu agar kita mengembangkan industri  dalam negeri untuk mengolah bahan mentah itu.

Memproduksi barang olahan bagus untuk menyerap tenaga kerja, bagus pula untuk pertumbuhan ekonomi.

Seorang pemimpin yang akan datang harus juga memiliki keberanian menjalankannya karena pasti ditentang oleh kekuatan internasional yang lebih ingin membeli produksi mentah Indonesia.

Dua program besar ini adalah Vision Jokowi. Tapi sebuah Vision itu seperti pohon kelapa. Program itu tak bisa tuntas tumbuh hanya dalam waktu 10 tahun, dua periode pemerintahannya.

Seperti pohon kelapa, sebuah vision strategis kadang membutuhkan waktu tumbuh sampai 25 tahun. Artinya program itu hanya tuntas jika dilanjutkan oleh presiden berikutnya.

Itu hal yang wajar saja jika kemudian Jokowi dihadapi pilihan untuk ikut mendukung  salah satu capres berikutnya. Jokowi akhirnya perlu memberi perhatian lebih, kepada salah satu dari tiga capres tahun 2024. Apakah itu ke Ganjar, Prabowo atau Anies.

Saat  itulah Jokowi memiliki pilihan subjektif. Jokowi dapat mengamati siapa dari capres itu yang mau dan mampu melanjutkan legacynya itu.

Bisa saja ujung dari pengamatannya, Jokowi akhirnya tidak memilih capres separtainya seperti Ganjar. Jokowi mungkin saja berlabuh kepada Prabowo.

Saat itu, Jokowi berhadapan dengan Megawati, yang merupakan pimpinan utama dari PDIP. Sebagai ketum  parpol, dengan segala daya Megawati ingin mengontrol penuh capres pilihannya sendiri. Ini juga hal yang lumrah saja.

Jokowi pun berhadapan dengan Megawati. Selama dua kali pilpres sebelumnya mereka bahu membahu (2014, 2019). Kini di pilpres 2024, semakin ke sini, semakin nampak mereka berpisah jalan.

Tapi ini dinamika yang biasa saja, rutin terjadi di negara demokrasi. Apalagi inti perbedaan Megawati dan Jokowi bukan konflik ideologis. Ini hanyalah perbedaan pilihan politik.

“Kita  percaya  Jokowi ataupun Megawati adalah negarawan dan pemimpin senior.  Pada waktunya selesai Pilpres 2024, mereka berdua akan kembali menemukan titik tengahnya. Jokowi dan Megawati akan disatukan kembali oleh kepentingan negara yang lebih besar,” tutup Denny.***/din

Denny JA Bicara Dinasti Politik, Salahkah?

JAYAKARTA NEWS— Denny Januar Ali atau kerap ditulis Denny JA, seorang konsultan politik juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyoroti maraknya pemberitaan terkait terbentuknya dinasti politik Jokowi, terutama pada periode kedua kepemimpinannya.

Dijelaskan Denny, setiap warga negara berhak untuk ikut Pemilu dan terpilih sebagai pemimpin. Ketentuan itu berlaku, baik untuk anak seorang petani, ataupun untuk anak seorang presiden. Berlaku bagi putri seorang buruh ataupun bagi putri seorang menteri.

Ketentuan  itu juga diterapkan,  baik untuk keturunan seorang guru, seniman, ataupun keturunan dari gubernur, walikota maupun bupati. Menjadi  pemimpin melalui Pemilu itu adalah hak asasi setiap warga negara.

“Prinsip inilah yang menjadi asal muasal lahirnya dinasti politik , bahkan di negara demokrasi paling modern sekalipun,” ujar Denny.

Sebagaimana diberitakan, saat ini banyak dari keluarga Jokowi yang menjadi pemimpin. Di samping Jokowi sendiri sebagai presiden,  juga anaknya Gibran sebagai Walikota Solo sejak tahun 2021.

Juga menantu Jokowi: Bobby Nasution, Walikota Medan tahun 2021. Dan Kaesang anak bungsunya kini menjadi Ketua Umum PSI sejak tahun 2023.

Salahkah ini? Baikkah atau burukkah?

Mari kita melihat sejarah dan data.  Di Amerika Serikat sekali pun yang selama ini dikenal sebagai pusat dari demokrasi modern dinasti politik juga terbentuk.

Salah contohnya di tahun 60-an keras terdengar dinasi Kennedy. Atau populer dengan sebutan The Kennedy Clan.

Di tahun 1961-1963, John F. Kennedy terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Lalu pada periode yang sama, bahkan ia sendiri yang mengangkat adiknya Robert Kennedy sebagai Jaksa Agung.

Juga terjadi pada periode yang sama, di tahun 1962, adiknya yang lain, Edward Kennedy atau Ted Kennedy terpilih sebagai Senator di Massachusset.

Dinasti politik tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Itu juga terjadi di negara lain. Di India ada dinasti Nehru, lalu turun temurun ke anak cucunya: Indra Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonya Gandhi.

Juga di Filipina ada dari keluarga Marcos ke anaknya. Di Brazil, Jepang, Itali, jejak dinasti politik berlangsung dalam bingkai negara demokrasi.

Baik atau burukkah ini? Dalam sejarah, dinasti politik paling tua itu adalah kerajaan. Pada bingkai kerajaan pun, tetap lahir raja yang hebat, peduli pada rakyat, ataupun raja yang buruk.

Kita mengenal misalnya di kerajaan Romawi pernah memerintah raja yang sangat buruk: Caligula.

Tapi hadir juga di Romawi yang sama, raja Agustus Caesar.  Ia dianggap pemimpin besar yang memberi banyak sekali pelajaran tentang cara membangun sebuah pemerintahan yang kuat.

Dalam bingkai dinasti politik era demokrasi, John F Kennedy  dan Ted Kennedy dinilai sebagai pemimpin yang berhasil.  Legacy mereka merawat  liberalisme di Amerika Serikat sangat kental. Kegigihan mereka melindungi kaum minoritas, juga populer.

Tapi dalam dinasti politik era demokrasi, juga ada keluarga seperti Marcos. Ia dianggap buruk karena korupsi besar -besaran.

Baik dinasti politik ataupun bukan dinasti politik, dua-duanya terbukti dalam sejarah mampu menghasilkan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk.

Pada ujungnya, leadership seorang pemimpin, kualitasnya, tergantung pada individu pemimpin itu sendiri, terlepas ia bagian dinasti politik atau bukan. Apalagi kata akhir yang menentukan ia terpilih atau tidak adalah rakyat banyak melalui Pemilu.***

Hidup Sehat hingga Usia 100 Tahun, Bagaimana Caranya?

JAYAKARTA NEWS— Hidup bahagia dan sehat hingga usia 100 tahun lebih, mungkinkah itu?

Mengutip tulisan Denny JA, seorang penulis yang lebih dikenal sebagai konsultan politik juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia. Ia memulai tulisannya dengan berita dari Time Magazine 15 Februari 2018.

Beritanya soal lima tempat di mana banyak orang yang hidup paling panjang dan paling sehat.

Data berikutnya tentang orang-orang yang hidup di atas 100 tahun lebih. Ternyata konsentrasi mereka yang hidup 100 tahun lebih, itu terbanyak di Okinawa. Dari 100.000 orang yang hidup di sana, terdapat 81 orang pria dan wanita yang usianya di atas 100 tahun. Okinawa satu pulau di Jepang.

Kedua, di Jepang secara nasional sebagai negara. Juga banyak di sana rata-rata dari 100 ribu orang,  ada 48 orang  yang hidup di atas 100 tahun. Kemudian disusul oleh Perancis lalu, di Amerika Serikat.

Penting untuk kita tahu mengapa di Okinawa banyak orang yang hidup di atas 100 tahun?

“Sudah ada riset di sana. Ini empat prinsipnya, dan prinsip ini bisa kita kerjakan dan lakukan walau kita bukan orang Okinawa,” kata Denny.

Prinsip pertama ini disebut Hara Hachi Bu. Jika kita artikan secara populer: berhentilah makan sebelum kenyang.

Di badan kita cukuplah diisi 80% saja oleh makanan, walau kita sedang punya hasrat makan yang sangat tinggi. Biarkanlah 20% di tubuh kita itu tetap kosong. Itu justru baik untuk sirkulasi hormon di badan kita.

Makanan sehari- hari penduduk Okinawa adalah ubi ungu, rumput laut, buah- buahan dan sayuran.

Prinsip kedua: berjalanlah, bergeraklah, olahragalah, dalam sehari minimal 30 menit. Carilah momen untuk bergerak di mana pun kita berada: di rumah, atau di kantor, atau di ruang publik.

Ketika kita bergerak, bukan hanya fisik kita yang aktif, tapi  juga hormon di kepala kita pun aktif membuat pikiran kita rileks.

Prinsip ketiga:  akrablah dalam komunitas, dalam hubungan personal yang hangat. Carilah waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan komunitas  atau dengan orang-orang yang kita cintai.

Dalam kebersamaan itu, ekspresikan kasih sayang, sharing pengalaman, tumbuhkan hidup yang saling peduli, saling membantu, sebarkan optimisme.

Kebersamaan seperti itu memberi kehangat yang diperlukan batin kita.

Prinsip keempat, yang terpenting, miliki tujuan hidup atau ikigai. Kita perlu memilih Life Calling, dan menetapkan. Dalam hidup ini, kita tidak hanya mengejar kepentingan pribadi. Tapi ada hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri yang ingin kita perjuangkan.

Apakah itu lingkungan hidup, soal asasi manusia, atau hidup yang berderma, atau hidup penuh kebajikan, perjuangkan keadilan, dan sebagainya. Hal- hal besar itu memberikan meaning of life jika kita hayati dan ikut kita tegakkan sekecil apapun.

Charil Anwar mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi hidup 100 tahun lebih itu sudah cukup.***

In Memoriam Burhan Magenda: Dari Konflik Etnis hingga Intervensi CIA Membantu Pemenang Nobel Sastra

“CIA pernah terlibat membantu pemenang nobel sastra. Ini kasus Boris Pasternak, novelis Uni Sovyet, di tahun 1958.”

“Waktu itu, Albert Camus yang mencalonkan Boris Pasternak. Tapi novel Pasternak, Doctor Zhivago, belum ada yang terbit dalam bahasa Rusia. Kan itu buku justru dilarang di Uni Sovyet. Novel Pasternak terbit bahasa Itali.”

“Padahal satu syarat menang novel sastra, novel itu harus juga terbit dalam bahasa asli penulis. CIA terlibat membantu terbitnya novel Pasternak dalam bahasa Rusia.”

“Wah, itu kasus nobel sastra yang paling politis. CIA dan KGB terlibat saling bermanuver.”

Percakapan ini yang saya ingat setelah mendengar wafatnya Prof. Dr. Burhan Magenda. Ia bertandang ke kantor saya di jalan pemuda, satu hari di bulan Januari 2022.

Entah mengapa, kala itu Burhan Magenda terasa beberapa kali memang ingin berkomunikasi dengan saya.

Sebelumnya, Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena menyelenggarakan webinar soal Nobel Sastra. Topik ini diangkat merespon heboh polemik di media sosial akibat undangan Nobel Sastra kepada komunitas puisi esai. Sayapun dicalonkan untuk nobel sastra untuk tahun 2022.

Burhan Magenda hadir dalam webinar itu. Ia berbicara di sana. Secara terbuka pula ia menyatakan dukungannya atas pencalonan nobel sastra untuk saya.

Sebelumnya, Satupena juga menyelenggarakan program Book and Music. Kita mereview buku sambil juga mendengar live music, tatap muka sesama penulis di Jakarta.

Kembali Burhan Magenda hadir di sana. Kami sempat bicara singkat saja. Di sana, ia menyatakan ingin main ke kantor saya dan bercakap lebih panjang.

Dengan senang hati saya menyambut keinginannya.

Memang usia saya terpaut jauh, 17 tahun lebih muda. Untuk dunia akademik, ketika saya masih mahasiswa, Burhan Magenda sudah menjadi dokter ilmu politik terkenal, lulusan University of Cornell.

Papernya di Prisma, dan kolomnya di Kompas, acapkali menjadi referensi bagi saya yang masih mahasiswa.

Tapi hari itu, Burhan tak menunjukan senioritasnya. Ia justru datang sebagai teman yang sederajat, yang ingin hangat.

-000-

“Wah kehormatan bagi saya menerima pak Burhan di kantor saya. Ketika mahasiswa, saya banyak menimba ilmu dari tulisan pak Burhan.”

Itu yang pertama saya katakan ketika Burhan Magenda muncul di hadapan saya.

Ia tertawa. “Itu kan dulu, mas Denny. Sekarang terbalik. Saya yang banyak menimba ilmu dari mas Denny.” Ia tertawa. Saya juga tertawa.

Luasnya pengetahuan Burhan Magenda soal dunia politik sudah saya tahu sejak dulu. Ia tak hanya peneliti dan doktor ilmu politik lulusan universitas terkenal dunia. Ia juga politisi, pernah menjadi anggota DPR dari Golkar.

Yang saya tak duga, Burhan Magenda juga banyak mengikuti dunia sastra. Ia menyenangi apa yang juga saya senangi: novel historical fiction.

“Mas Denny kapan membaca novel Doctor Zhivago?,” tanya Burhan.

“Saya lebih dahulu menonton filmya, pak. Saya sangat tersentuh dengan kisah cinta rahasia dokter Yuri dengan Lara. Omar Sharif dan Julie Christie bagus memerankannya.”

“Saya terpana dengan suaminya Lara. Ia menyatakan: kehidupan pribadi sudah mati. Sejarah yang membunuhnya. Kini hanya ada perjuangan kelas.”

Baru ketika sekolah di Amerika Serikat, saya membaca novel aslinya. Tapi itu pun tak habis.”

Burhan Magenda tertawa. Ia pun bercerita kisah keterlibatan CIA membantu Pasternak menang nobel sastra.

-000-

Ketika kami berjumpa, Burhan mengeluh. Ia tak lagi seproduktif dulu. Usia menua. Semakin tak ada peluang riset yang serius, dengan dana yang cukup.

Dalam dunia akademik, Burhan Magenda dikenal ahli soal politik lokal. Ia membuat riset soal Ethnic and Social Class in Indonesian Local Politics. Ini studi kasus Kalimantan Timur.

Disertasinya di Cornell University juga soal politik lokal: The Aristrocacy in Provincial Politics in Indonesia: A Study of Three Outer Islands.

“Mas Denny pernah juga riset soal konflik etnis ya?,”

“Ya, pak.” Saya pun bercerita riset di tahun 2012. Yayasan Denny JA melakukan riset kekerasan akibat diskriminasi, di Indonesia pasca reformasi, tahun 1998.

“Agar terukur dan dapat dibandingkan satu kasus dengan kasus lain, saya membuatkan indeks kuantitatifnya.”

Saya bercerita panjang lebar. Indeks kekerasan disusun berdasarkan 5 variabel: jumlah korban yang mati, lamanya konflik, luasnya konflik, kerugian materi, dan luasnya pemberitaan media

Lima kasus kekerasan politik identitas terburuk di Indonesia saya data, pasca reformasi 1998. Yang paling keras adalah konflik agama Islam dan kristen di Maluku tahun 1999

Juga konflik etnis di Sampit, kalimantan, tahun 2001, antara suku pendatang Madura dan penduduk asli suku dayak

Kekerasan rasial di Jakarta tahun 1998, yang menimpa etnis Tionghoa ikut dimasukkan ke dalam list. Juga kekerasan atas paham agama: Ahmadiyah di Mataram, tahun 2006.

Konflik etnis di Lampung Selatan tahun 2012, antara suku pendatang: Bali dan penduduk asli Lampung juga dijadikan kajian.

“Saya setuju,” ujar pak Burhan. “Maluku memang paling parah.

“Isu kesetaraan warga negara di banyak daerah belum selesai,” sambung Burhan.

“Saya juga pernah riset mengenai Syndrom Putra Daerah.” Ujar Burhan: “Sejak era otonomi daerah, putra daerah terlalu dipentingkan. Tak jarang jenjang meritokrasi dan profesionalisme dikurbankan demi keutamaan putra daerah.”

Kami berencana berjumpa lagi. Percakapan kami sangat hangat. Di samping kami sangat nyambung ngobrol soal politik, juga kami terkoneksi bercakap soal sastra.

Namun Burhan Magenda kini sudah tiada. Tak saya tahu jika ia mengidap penyakit kronis jantung dan ginjal. Ia juga tak cerita apa- apa soal penyakitnya.

Selamat jalan profesor. Selamat jalan kawan diskusi yang mengasyikan. (Denny JA)