Tag: BPS

Sensus Penduduk Secara Online Digelar 2020

JAYAKARTA NEWS— Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 pada bulan Februari-Maret 2020. Sensus dilakukan secara mandiri melalui situs www.sensus.bps.go.id .

“Basis utama sensus adalah Nomor KTP, dan Kartu Keluarga,” kata Kepala BPS K. Suhariyanto dalam laporannya saat cara Sosialisasi  Sustainable Development Goal’s (SDGs) dan Rapat Koordinasi  Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020, di  ballroom Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11).

Berikutnya, melalui situs tersebut akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online. Akses ke situs ini bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer. Sementara bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya di pedalaman, petugas BPS yang akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional.

Nantinya pada Juli 2020, menurut K. Suhariyanto, BPS akan melakukan verifikasi ulang data, verifikasi ulang ke lapangan, dan terakhir pencacahan lapangan.

“Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini,” ujarnya.

Satukan Data Kependudukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam sambutannya berharap Sensus Penduduk 2020 mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas dan seragam yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan maupun untuk  pelaksanaan yang terpadu pada semua pihak.

Saat ini, lanjut Menko PMK, kondisi data di Indonesia masih sangat beragam. “Misalnya jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 sedangkan jika  menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263, 9 juta,” kata Muhadjir.

Perbedaan tersebut, lanjut Menko PMK, menjadi signifikan apabila misalnya dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi  selisih penduduk dari kedua data tersebut.

Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan. Untuk membangun satu data  kependudukan, menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri  yang  de jure dan teregistrasi sesuai  dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus, survey.

“Satu Data Kependudukan ini sangat penting untuk perencanaan yaitu memperkuat kebijakan yang direncanakan dan sehingga dapat dilaksanakan semua pihak secara terpadu,” kata Menko PMK. Menko PMK menjelaskan, Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk  yang ke-7.

Sensus ini merupakan mandat dari Undang-undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan menggunakan metode kombinasi, lanjut Menko PMK, sensus penduduk 2020 diharapkan  menghasilkan data yang kridibel dan valid. Dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.***/kemenkoPMK/ebn

Pertumbuhan Ekonomi RI Meleset dari Target

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17 persen atau meleset 0,03 persen dari target 5,2 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, untuk realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2018 sebesar 5,18 persen year on year (yoy).

BPS mengungkapkan, sekalipun target pertumbuhan pada 2018  di bawah dari target pemerintah yang sebesar 5,2 persen, namun realisasi tersebut melampaui capaian tahun sebelumnya yang berada di level 5,07 persen. Bukan itu saja, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 juga menjadi yang paling bagus semenjak tahun 2014.

Menurut catatan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 berada di level  terendah sejak 2009,  yakni  4,79 persen. Setelah kemudian naik perlahan-lahan, pada 2015 seberar 4,88 persen, tahum 2016 sebesar 5,03persen, 2017 di level  5,07 persen dan pada tahun lalu 5,17 persen.

“Hal ini  menunjukan tren yang bagus sekali, kalau kita lihat meningkat terus, yang terbaik sejak 2014. 5,17 persen. Ini merupakan capaian yang cukup menggembirakan,” kata Kepala BPS Suhariyanto kepada pers.

Suhariyanto  menjelaskan, target pertumbuhan yang tinggi di level 7% pada saat kampanye Presiden Jokowi pada 2014, merupakan  terget rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang dibuat untuk lima tahunan.

Dalam perjalanan pembangunan ekonomi, ternyata  banyak sekali hal yang tidak terduga. Misalnya, Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga, demikian pula terjadinya trade war antara Amerika dan China. ***

Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,15 Persen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani–foto istimewa

Meskipun perekonomian domestik sempat mengalami tekanan yang bersumber dari gejolak eksternal akibat perang dagang dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2018 mampu menunjukkan capaian positif. “Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan dapat tumbuh sekitar 5,15 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tumbuh 5,07 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Rabu (2/1) sore).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, menurut Menkeu, juga telah berhasil menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Menkeu menyebutkan,  tingkat pengangguran per Agustus 2018 turun menjadi sebesar 5,34 persen dari posisi yang sama tahun 2017 sebesar 5,50 persen. Sementara tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen dari sebelumnya 10,64 persen pada 2017, dan koefisien gini membaik dari 0,393 pada 2017 menjadi 0,389 pada 2018. “Berbagai terobosan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah berkontribusi positif dalam perbaikan indikator kesejahteraan,” papar  Menkeu.
Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah
Menurut Menkeu, permintaan domestik terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Sementara, tambah Menkeu, peningkatan kinerja ekspor dan impor masih terbatas sejalan dengan tren melemahnya perdagangan dunia sebagai dampak meningkatnya tekanan perang dagang.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, lanjut Menkeu, turut ditopang dengan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Indikasi tersebut, lanjut Menkeu, tercermin antara lain dari pergerakan harga yang terkendali. “Tingkat inflasi yang rendah yaitu 3,13 persen pada tahun 2018 mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan Menkeu, Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tatkala sektor keuangan mengalami tekanan. Namun dengan sinergi yang kuat antara institusi kebijakan moneter dan fiskal, menurut Menkeu Sri Mulyani, telah mampu menjaga stabilitas perekonomian dengan tetap menjaga momentum membaiknya pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal.
“Hal ini terbukti mampu meredakan tekanan khususnya terhadap nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi ke level terendahnya pada posisi Rp15.200/dollar AS sebagai dampak sentimen negatif faktor global. Sampai dengan akhir tahun, stabilitas nilai tukar rupiah dapat dijaga pada kisaran rata-rata Rp14.247/dollar atau terdepresiasi sekitar 6,9 persen jika dibandingkan dengan posisi akhir nilai tukar rupiah tahun 2017,” jelas Menkeu seraya menegaskan, tingkat depresiasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di negara-negara berkembang seperti Turki, Argentina, dan Brazil.
Ditambahkan Menkeu, perekonomian Indonesia telah mendapatkan persepsi positif dari dunia Internasional. Sepanjang tahun 2018, setidaknya lima lembaga rating dunia kembali mengkonfirmasi posisi rating investment grade Indonesia. Bahkan, Moody’s menaikkan outlook rating-nya ke posisi stabil pada bulan April 2018.
Perbaikan juga terjadi pada peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang naik dua peringkat dari posisi 47 pada tahun 2017 ke posisi 45 dari 140 negara. Di sisi lain, suksesnya penyelenggaraan Asian Games dan Annual Meeting IMF-World Bank pada tahun 2018 juga menjadi cerminan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kemajuan perkembangan perekonomian nasional.
Menkeu menegaskan, Pemerintah terus menjaga stabilitas perekonomian namun tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ketahanan fiskal. Pada tahun anggaran 2018, realisasi defisit APBN mencapai 1,76 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dari target APBN yang sebesar 2,19 persen PDB. (gun)