Bergulirnya pro kontra soal RUU Permusikan membuat sejumlah praktisi musik membuat Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP). Lebih dari 260 praktisi musik yang tergabung dalam koalisi tersebut.
KNTLRUUP menggelar dua agenda pertemuan, agenda pertama, jumpa pers KNTLRUUP yang diwakili oleh Kartika Jahja, Arian Arifin, Mondo Gascaro, dan Wendi Putranto, dan Direktur YLBHI Asfinawati merilis Daftar Inventorisasi Masalah (DIM) dan delapan poin rekomendasi sebagai bentuk penolakan RUU Permusikan.
DIM yang dibuat oleh tim dari KNTLRUUP menemukan lebih dari 80% pasal yang ada dalam RUU Permusikan yang dinilai bermasalah. Untuk lebih lengkapnya mengenai naskah DIM ini dapat dilihat di kanal http://tolakruupermusikan.com/dim/
Setelah jumpa pers, agenda pertemuan dilanjutkan dengan melakukan diskusi terbuka membedah RUU Permusikan yang dihadiri oleh kalangan praktisi musik seperti, Endah Widiastuti, Glenn Fredly, Prof.Tjut Nyak Deviana, dan juga dari Koalisi Seni Indonesia Havez Gumay, serta direktur YLBHI Asfinawati.
“Bahasa dalam RUU Permusikan ini sama sekali tidak mewakili bahasa musik. Lalu satu lagi, setelah naskah dirancang, kita harus menggunakan bahasa hukum, yang mana di sini juga tidak jadi. Intinya, 95% rancangan ini harus direvisi. Saya tolak mentah-mentah RUU ini,” kata Prof Tjut Nyak Deviana dalam diskusi tersebut.
Di sela diskusi, Cholil Mahmud via konferensi video dari New York City juga mengemukakan kronologis beredarnya draft RUU Permusikan hingga terbentuknya KNTLRUUP. “Pada akhir Januari lalu, Glenn mengajak saya untuk bertemu ketua DPR, Bambang Soesatyo dalam rangka mengkritisi draft RUU Permusikan. Karena saya menemukan banyak kesalahan substansi yang mendasar dalam Naskah Akademik dan RUU Permusikan, lalu saya ngobrol dan diskusi dengan banyak teman-teman komunitas musisi kemudian kami melakukan pergerakan bersama untuk mengawal RUUP ini,” kata Cholil.
Sementara untuk delapan poin rekomendasi yang dirilis KNTLRUUP adalah sebagai berikut:
1.RUU Permusikan ini menunjukkan kegagalan tim penyusun naskah akademik dan RUU Permusikan dalam merumuskan naskah akademik dan menyusun RUU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakterbukaan atas proses penyusunan RUU-P sebagai informasi publik bertentangan dengan asas keterbukaan Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini bisa dilihat dari draf RUU yang selesai 15 Agustus 2018 namun baru bisa diakses dan ramai di publik Februari 2019.
2.Naskah akademik yang secara fundamental tidak memenuhi standar ilmiah sehingga tidak layak digunakan sebagai basis RUU. Kekurangannya yang begitu fatal membuat merevisi adalah sebuah upaya yang sia-sia karena yang dibutuhkan adalah membuat ulang naskah ini agar dapat menjawab kebutuhan, melindungi, serta mendukung ekosistem permusikan di Indonesia. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan di Pasal 5 UU No. 12 Th. 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3.Setelah melakukan kajian terhadap draf RUU Permusikan yang ada, KNTLRUUP menemukan bahwa terdapat permasalahan pada hampir keseluruhan pasal yang ada. Masalah yang ditemukan mulai dari masalah substansi, disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, potensi penafsiran ganda, hingga ketidakcermatan dalam perancangan pasal. Hampir semua pasal yang kami sisir di Daftar Inventarisasi Masalah (lebih dari 80%) problematis sehingga harus ditolak.
Pasal-pasal di dalam RUU ini tidak menjawab identifikasi masalah tentang kesejahteraan pekerja musik/pengaturan pemerintah dalam menjamin ekosistem musik yang adil. Justru pasal-pasal di dalam RUU ini berpotensi membatasi ruang gerak dan menyensor kebebasan berekspresi musisi. Pengusulan revisi akan percuma karena berdasarkan penyisiran Pasal yang kami lakukan mencerminkan bahwa jika diubah, maka semua proses harus diulang dari awal, termasuk mengulang dari penyusunan naskah akademik yang menyeluruh, mendalam, serta benar-benar merefleksikan kebutuhan dan daya guna RUU ini.
4.Perlunya pengkajian akademik dari awal yang melibatkan perwakilan pekerja musik dari berbagai latar belakang (termasuk musisi independen, tradisi, daerah, jalanan, dll) sesuai dengan amanat UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar benar-benar memahami dan merumuskan kebutuhan dan tantangan permusikan hari ini.
Kajian ini akan menelisik bagaimana pemerintah dapat menjadi fasilitator bukan controller, yang melibatkan organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi dan pengalaman akar rumput di permusikan Indonesia sejak awal, bukan saja pemain-pemain besar di industri musik hari ini. Hal ini penting, sebab musik yang lahir dari komunitas dan masyarakatlah yang menghidupkan kebudayaan.
5.Salah satu rekomendasi untuk memetakan kebutuhan musik di Indonesia, kajian akademik perlu disinergikan dengan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Th. 2014 dan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam No. 13 Th. 2018, di mana keduanya erat berkaitan dengan pelindungan kepada para pihak terkait di dunia musik, serta inisiatif turunan dari Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Th. 2017 dengan 302 PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) Kabupaten/Kota, dan 31 PPKD Provinsi, yang sedang dikumpulkan Ditjenbud. Di dalam PPKD, musik sebagai salah satu obyek pemajuan kebudayaan dapat diidentifikasi dan ditelaah kondisi dan kebutuhan untuk pengembangannya sesuai dengan konteksnya.
6.Meminta Pemerintah dan Lembaga Legislatif untuk selalu mendukung proses kreasi dan ekosistem musik Indonesia yang transparan, partisipatif, peduli dengan kebinekaan serta terbuka dalam menyikapi kemajuan peradaban dalam permusikan Indonesia. Dukungan ini bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang harus mengacu pada hasil kajian dan diskusi lintassektor yang tepat.
Bentuknya bisa merevisi UU yang sudah ada, membuat RUU dari awal, atau mendorong kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi penguatan ekosistem musik yang sehat.
7.Menimbang semua poin di atas, proses ini akan membutuhkan waktu dan partisipasi banyak pihak sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ada baiknya juga sebagai konstituen kita memprioritaskan RUU yang lebih memiliki urgensi untuk segera dibahas di Prolegnas.
8.Sekali lagi. Menegaskan bahwa menolak draf RUU Permusikan ini justru karena kami peduli dan tidak mau solusi untuk menjamin perkembangan dan kemajuan ekosistem musik di Indonesia prematur dan tidak berdasar pada kajian, diskusi dan partisipasi aktif para pekerja musik di Indonesia. (pik)
