UNTUK meningkatkan rasio penyambungan listrik, PT Jasa Marga Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Eletrifikasi.
PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani, pada Selasa (7/8/2018) di Kementerian BUMN, Jakarta.
Untuk PKS Elektrifikasi ini, sebanyak 34 perusahaan BUMN bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Penandatangan perjanjian PKS itu juga disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Terkait dengan PKS ini, Jasa Marga akan memberikan bantuan “Sambungan Listrik Gratis” di Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bandung. Sambungan Listrik Gratis di ketiga wilayah di Jawa Barat tersebut ditujukan untuk 1.500 rumah.
Program elektrifikasi gratis ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2018 yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. elektrifikasi bertujuan meningkatkan jumlah sambungan listrik, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Programnya untuk memperluas akses listrik dan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat di berbagai wilayah. Harapannya, langkah inu dapat meningkatkan produktivitas mereka.
Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten. Dalam hal ini, BUMN diminta untuk berkontribusi melistriki wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN.
Program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 Miliar.
Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dirut Jasa Marga menegaskan, program elektrifikasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik. Ini langkah konkret untuk mewujudkan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk menerangi wilayah timur nusantara.
Menteri Rini mengapresiaisi seluruh pimpinan perusahaan BUMN yang turut mendukung pengembangan program peningkatan rasio penyambungan listrik.
Menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 317 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di Jawa Barat, belum tersambung listrik.
Rini mengatakan, kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu bukanlah biaya pembayaran listrik per bulan. “Mungkin biaya bulanannya tidak sampai Rp25 ribu. Jadi, kendalanya lebih kepada biaya penyambungan listrik di awal yang relatif mahal,” jelas Menteri BUMN.
Menteri ESDM Jonan juga mengungkapkan, sebenarnya para keluarga kurang mampu bisa membayar listrik bulanan. Tetapi, mereka sedikit keberatan untuk biaya pemasangan listrik awal yang dinilai mahal.
“Kalau bulanan saya yakin mampu. Kalau masang pertama kali ya mungkin berat,” tambah Jonan.
Dengan terlistrikinya rumah tangga yang tidak mampu, Jonan menyebutkan, akan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
Saat ini, tercatat rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 96,6%. Hingga akhir 2018 ditargetkan mencapai 97,5% dan pada akhir 2019 mencapai 99,9%.
“Kalau tidak (ada kerja sama ini) target rasio elektrifikasi 99,9% di akhir 2019 tidak bisa tercapai. Saat ini 96,6%,” jelasnya.
Menteri ESDM menekankan, tidak ada provinsi di Indonesia yang tidak memiliki masyarakat tidak mampu. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, ada sekitar 500 ribu dan 300 ribu masyarakat tidak mampu. Sementara itu, jumlah total masyarakat Indonesia yang tidak mampu mencapai 2,4 juta. Oleh karena itu, perlu dukungan banyak pihak untuk mencapai target rasio elekrifikasi itu.
Selain program ini, Jasa Marga juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lainnya yang menjadi bagian Program BUMN Hadir untuk Negeri, termasuk untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-73. Secara keseluruhan, pada Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2018, Jasa Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. (PR)***
