Pertarungan Geopolitik Vaksin Covid-19, Bagaimana Indonesia?

Oleh Janu Wijayanto

KETIDAKPASTIAN masa depan bukan saja semacam mimpi buruk (nightmare) bagi kesehatan jiwa masyarakat tetapi juga menyumbang ketertekanan psikis sosial yang membuka ruang baru bagi ketidakstabilan. Tak terkecuali situasi saat ini, bukan hanya Indonesia namun juga dunia kita berada di tengah ketidakpastian situasi menghadapi pandemi covid-19. Sampai kapan ketidakpastian semacam ini masih akan terus menjadi masalah dunia kita?

Dalam logika sederhana wabah penyakit menjadi bukan masalah lagi tentu jika obat dari penyakitnya sudah ditemukan dan berhasil efektif dalam mengobati penyakitnya. Dalam soal pandemi covid-19 tentu diharapkan segera ditemukan vaksin. Dunia kita saat ini pun tengah terjadi “pertarungan” menemukan vaksin covid-19. Dapat menjadi mafhum jika setiap negara dan bangsa di dunia berlomba menemukan vaksin dan juga obat covid-19, tak terkecuali Indonesia.

Menjadi aneh justru di tengah wabah yang mengancam keselamatan hidup rakyat, justru tidak ada upaya serius mencari obat dari penyakit yang ada. Di sisi sebaliknya semestinya setiap usaha untuk menemukan vaksin dan obat dari penyakit akibat virus corona diapresiasi dan dikuatkan serta mendapatkan dukungan yang seharusnya terutama oleh pemerintah. Negara dan bangsa-bangsa di dunia pun kini berada dalam situasi baru, pertarungan geopolitik baru dalam menemukan dan mendistribusikan vaksin covid-19. Bagaimana Indonesia, tentu wajib lebih proaktif dalam upaya membangun strategi jalan keluar dari masalah pandemi virus corona saat ini.

Medan Pertarungan Geopolitik: Penemuan Vaksin Covid-19

Gambaran mengenai pertarungan geopolitik vaksin covid-19 saat ini diilustrasikan dengan sangat menarik dari tulisan hasil wawancara jurnal Masyarakat dan Politik Internasional (IPS International Politics & Society) pada akhir Agustus 2020 belum lama ini, bersama Johannes Varwick Ketua Masyarakat untuk Kebijakan Keamanan (President of the Society for Security Policy (GSP). Disebutkan disitu aktor utama dalam pertarungan geopolitik terkait vaksin covid-19 saat ini adalah Rusia, China dan Amerika Serikat. Melihat peta situasi itu Varwick bahkan masih setengah mempertanyakan eksistensi Eropa. Sebab penemuan vaksin menurutnya selain terkait nama baik juga mewakili kepentingan nasional yang nyata.

Rusia disebutkan saat ini telah menjadi negara pertama yang telah menyetujui vaksin. Respon atas keberadaan vaksin Rusia yang disebut “sputnik v” beragam. Dalam pemberitaan Detik.com di Indonesia pada 14 Agustus 2020 disebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa vaksin virus Corona pertama di dunia telah disetujui Rusia. Kontroversinya karena banyak yang menilai vaksin tersebut tidak melalui tahapan uji klinis yang lengkap.

Pemberitaan Tempo.co pada 1 September 2020 menyebutkan reaksi dari Serikat Guru Uchitel mereka membuat petisi online yang melarang uji coba vaksin wajib bagi guru sebelum semua uji klinis selesai.

Perihal uji klinis ini juga disorot dalam tulisan Varwick yang menyebut Rusia memperkenalkan vaksin dalam skala besar tanpa menunggu hasil dari uji klinis dalam eksperimen lebih banyak pada manusia. Dan disebutkan hanya dalam sistem otoriter seperti di Rusia yang sanggup melakukannya. Sesuatu yang disebutnya tak masuk akal di demokrasi barat. Dalam konteks memperjuangkan kepentingan nasional untuk bisa secepat mungkin mengatasi pandemi dan menjadikannya negara pertama di dunia yang memiliki perlindungan efektif melawan covid-19 dan melindungi rakyatnya maka pilihan sadar Rusia itu bisa dibenarkan. Hal itu sebagaimana disampaikan Varwick mengingatkan kita pada 1950-an dimana Uni Soviet menjadi awal dari manusia bumi pertama yang membuat satelit dimana kemudian mulai memimpin dalam perlombaan teknologi yang membawa kebanggaan dan manfaat ekonomi dengan semua itu.

Lebih dari 150 perkembangan vaksin yang terdaftar di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menunjukkan ada upaya besar dalam level yang berbeda-beda. Banyak investasi dalam hal itu. Sebagaimana investasi negara Jerman di perusahaan Tubingen dan menariknya fakta bahwa Curevac saat ini sedang terdaftar di bursa efek di AS juga menunjukkan keterkaitan antar negara dalam hal ini. Amerika memiliki perjanjian dengan perusahaan Jerman Biontech, juga dengan Johnsen & Johnsen juga Sanofi dan beberapa yang lain. Australia, Kanada, Jepang dan negara-negara lain mengadakan perjanjian serupa.

Pun demikian di Eropa aliansi Jerman, Perancis, Italia dan Belanda tengah menyepakati mengenai pengiriman dari 400 juta dosis dengan perusahaan Inggris Astra Zeneca. Uni Eropa ingin mengambil bagian dalam inisiatif yang dibangun bersama lewat aliansi global vaksin GAVI, dikenal dengan nama COVAX, dengan kerjasama membeli dua miliar dosis di 2021 juga ingin mendistribusikannya secara adil dan global. Posisi Organisasi Kesehatan Dunia WHO seperti tergantung dalam proporsinya menjaga kepentingan solidaritas global, terlebih dengan keberadaan hak veto AS, Rusia dan China, ditambah penarikan AS dan mengentalnya perseteruan kepentingan antara AS dan China disana (Varwick: 2020).

Menariknya dari pendapat Varwick ia melihat lepas dari upaya penemuan vaksin adalah suatu upaya memenuhi “barang kolektif dunia” pengembangan vaksin juga merupakan persoalan strategis dalam mengatasi krisis abad ini. Siapa pun yang memanfaatkannya untuk menguasai produksi dari barang tersebut secara tradisional menentukan politik internasional atas wilayah lain juga. Dalam batas tertentu hal itu menjadi alat untuk hegemoni.

Kalau di Indonesia saat ini, berpikir semacam ini bisa menjadi tertuduh sebagai punya pemikiran konspiratif, anehnya bukan oleh tuduhan dari rezim pemerintah tetapi justru dari rezim anti demokrasi yang tumbuh di perilaku sebagian masyarakat sendiri yang over acting dan semacam mengalami kemalasan berpikir secara kritis. Sebuah ancaman krisis berpikir yang tak kalah bahaya dari ancaman pandemi dan krisis ekonomi akibat resesi.

Bagaimana Indonesia

Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia adalah tugas negara yang jelas dan harus dilakukan serta diperjuangkan oleh pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat yang ditentukan 5 tahun sekali dalam pemilihan umum. Adapun amal pelaksanaan jelas menjadi kuwajiban aparat negara (state apparatus) baru kemudian rakyat.

Tentu dalam konteks vaksin dan obat covid-19 sebagai sesuatu super penting untuk mengatasi resiko pandemi covid-19 yang mesti melaukan ini utamanya adalah pemerintah (negara), sekali lagi garda terdepannya harus pemerintah dan bukan ditentukan pasar bebas mengingat terkait upaya penyelamatan keselamatan hidup rakyat. Meminjam istilah filsuf Cicero: “Salus populi suprema lex esto” atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. 

Hal ini menjadi penting disorot sebab yang masih dominan muncul adalah gejala paska reformasi yang memiliki kecenderungan orang kita seperti perilaku para ekonom neoliberal justru lebih sering sinis bahkan melarang pemerintah untuk mencampuri pasar. Hal ini tidak boleh terlalu lama terjadi, sebab kita saat ini mendesak sudah harus bisa mikir panjang (long term) terutama membiasakan diri merancang untuk berpikir mengantisipasi masa depan jangan berpikir pendek terus. Apalagi di tengah situasi nyata pertarungan geopolitik baru dengan pola baru dan bentuk barunya.

Mendengar apa yang dipidatokan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan presiden pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ini kita boleh sedikit lega. Presiden menyampaikan bahwa momentum krisis akibat pandemi covid-19 ini justru harus bisa dijadikan peluang Bangsa Indonesia untuk bangkit mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melakukan strategi besar. Artinya presiden sudah menyerukan untuk mulai berpikir dan bertindak long term.

Pernyataan semacam itu semestinya diikuti oleh aparat negara ke-dalam satu komando Presiden didukung segenap unsur lembaga negara dan rakyat yang bersatu dan berjuang bersama-sama mengatasi problem dan ekses turunan dari pandemi ini.

Bukankah seharusnya menjadi kabar baik bagi bangsa ini, dengan sudah adanya temuan obat datang dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri kabar ditemukannya obat Koronavir dari Rusia merupakan salah satu obat pertama di dunia yang disebutkan tidak melawan komplikasi dari SARS-CoV-2, tetapi langsung virus itu sendiri sebagaimana disampaikan via layanan pers R-Pharm yang diberitakan website kantor berita Rusia Tass.

Pun kabar baik adanya obat dari Amerika Serikat dan China. Namun demikian kita tentu akan lebih bahagia dan bangga sebagai anak bangsa kalau bangsa kita sendiri lah yang bisa menemukan obat dari pagebluk atau wabah virus corona saat ini. Selain mencerminkan visi Nawacita dalam hal berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) juga menjadi langkah maju (lompatan) kesiapsiagaan terhadap ancaman semacam pandemi covid-19 ini yang potensial menjadi wajah dunia ke depan. Perang jenis baru sebagaimana Nubika War (nuklir, biologi, kimia) menjadi ancaman nyata dunia baru di masa depan.

Semestinya kita bangga, usaha tim gabungan dari Universitas Airlangga (Unair), TNI AD, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan BPOM dikabarkan telah menyelesaikan uji klinis fase 3 kombinasi obat Covid-19 untuk pasien yang dirawat tanpa ventilator dimana obat ini diklaim memiliki efektivitas hingga 98 persen mengobati pasien covid-19. Justru inilah upaya yang benar sesungguhnya dalam usaha melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah. Bagaimana menunjukkan negara hadir mencari jalan keluar dari ancaman pandemi. Pertarungan geopolitik terjadi dalam wujud baru, butuh kekritisan dan komitmen dalam mengawal kepentingan nasional Indonesia. Setiap patriot bangsa Indonesia semestinya terpanggil, bagaimana Indonesia terbebas dari derita akibat pandemi menuju insan Indonesia bahagia.

Referensi:
Johannes Varwick (2020) dalam ‘There Will Sooner or Later be an Effective Vaccine’ : Russia, China and the US are in a geostrategic race for a Covid-19 vaccine. Johannes Varwick on risks and side effects, wawancara Jurnal (IPS International Politics & Society) 26 Agustus 2020.

Penulis: Janu Wijayanto (Alumni Kajian Stratejik Intelijen, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia)