JAYAKARTA NEWS— Keselamatan seluruh kilang minyak Pertamina dipertanyakan, menyusul kembali terjadi kebakaran kilang minyaknya. Sebelumnya pada 3 Maret lalu terjadi kebakaran di Depo Plumpang, terbaru adalah kebakaran di kilang minyak Pertamina di Dumai pada Sabtu 1 April lalu. Karenanya muncul usulan agar Pertamina segera melakukan audit keselematan terhadap seluruh kilang minyaknya.
“Belum sebulan Depo Plumpang terbakar, sekarang ledakan terjadi lagi di Kilang Dumai. Ini berarti ada masalah sistemik dalam operasional Pertamina yang harus dibenahi segera. Kejadian ledakan dan kebakaran ini terus berulang di berbagai tempat. Oleh karenanya Pertamina harus lakukan audit investigasi dan audit keselamatan secepatnya. Bukan hanya pada Plumpang atau Dumai, tapi seluruh kilang dan depo Pertamina seluruh Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam keterangannya.
Menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, sekalipun kebakaran sudah padam dalam beberapa jam selang ledakan, tetapi itu tidak bisa menjadi dalih Pertamina. Pasalnya, ia menilai pangkal atau penyebabnya kebakarannyalah yang harus segera diketahui.
“Pemadaman cepat penting, tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi ledakan? Siapa yang lalai atau sistem apa yang tidak bekerja hingga meledak? Ini harus ditemukan segera penyebabnya agar tidak terjadi pada kilang dan depo Pertamina lain,” tambahnya.
Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak agar Presiden Joko Widodo mengganti pejabat Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Supaya proses perbaikan sistem kerja di Pertamina dapat berjalan lebih baik.
“Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti, karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali. Karena itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, Saya berharap Presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” tegas Mulyanto, Senin (3/4/2023) sebagaimana dikutip dari dpr.go.id
Pihaknya minta Jokowi mengedepankan kepentingan negara dalam menyikapi masalah ini. Jangan karena Komut dan Dirut adalah orang dekat Istana maka Jokowi tidak berani menindak dan meminta pertanggungjawaban. Presiden harus peka bahwa ledakan dan kebakaran di objek vital negara yang terjadi secara beruntun ini bukan sesuatu yang biasa.
Kejadian ini, kata Mulyanto, harus disikapi dengan serius, karena bisa berdampak pada ketahanan cadangan energi nasional kita. Apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat karena ada kegiatan rutin tahunan yaitu mudik lebaran.***/din
