Optimisme Milenial Menuju Indonesia 5 Besar Ekonomi Dunia

Jayakarta News – Cuek, tidak peduli terhadap sesama, individual dan cenderung mengabaikan masalah politik. Inilah identifikasi karakter generasi milenial yang tujuh tahun silam dilansir laporan USA Today dan livescience.com. Publikasi riset itu memberi gambaran bagaimana karakteristik generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000-an.

Walaupun bukan kebenaran mutlak, tetapi identifikasi karakter dari hasil riset itu, tentu tidak ngawur. Menurut sebuah studi yang dikutip livescience.com, profil kaum milenial digambarkan lebih terkesan individual, mengabaikan masalah politik, fokus pada nilai-nilai materialistis, dan kurang peduli untuk membantu sesama.

Pada saat usia yang sama, karakter generasi Y berbeda dengan generasi X dan generasi baby boom. Hasil penelitian yang diangkat livescience.com itu dibangun dari analisis dua database yang melibatkan 9 juta responden yang duduk di bangku SMA atau yang baru masuk kuliah.

Sebagai pribadi, geneasi milenial cenderung pemalas dan suka narsis. Kita bisa membuktikan dengan riset kecil-kecilan dengan memperhatikan akun-akun media sosial, terutama instagram (IG) dan facebook, bagaimana kalangan generasi minenial ini memajang foto-foto narsis mereka di medsos. Bandingkan dengan generasi sebelumnya, secara kasar kita bisa mengenali, generasi X dan sebelumnya tidak jor-joran mengumbar narsis di medsos.

Dalam urusan pekerjaan, generasi Y dapat diibaratkan sebagai kutu loncat. Dengan mudahnya mereka pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya.

Sisi positif generasi milenial adalah, mereka memiliki kepribadian dan pemikiran yang lebih terbuka. Mereka berdiri di barisan para pendukung kesetaraan hak dan kesetaraan gender.

Pada umumnya generasi milenial punya rasa percaya diri yang bagus, ekpresif, cenderung liberal, optimistik, dan bisa  menerima ide-ide dan cara-cara hidup baru. Dalam hal pekerjaan, mereka lebih suka dengan jadwal kerja yang fleksibel. Majalah Time menyebut mereka, dalam bekerja lebih banyak memiliki ‘me time’, yang terbuka terhadap saran dan kritik.

Kalau merujuk pada data statistik Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, bahwa populasi generasi milenial adalah sekitar 90 juta orang. Pada 2020, jumlah mereka diperkirakan mencapai sekitar 34% dari total populasi penduduk yang mencapai 271 juta. Kekuatan besar, jika pemerintah mampu mempersatukan visi mereka untuk membangun negara ini demi kejayaan bangsa di masa depan. Merekalah jembatan untuk mencapai posisi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 100 tahun Indonesia merdeka.

Optimisme Kaum Milenial

Generasi milenial kita, tidak terkecuali, memiliki beberapa sifat dasar yang disediakan oleh era peradaban di masa mereka. Tetapi, kalau kita coba merujuk pada pandangan yang pernah disampaikan proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, pada dasarnya kita tidak perlu pesimis dengan masa depan bangsa ini. Yakinlah, generasi milenial kita, pasti sanggup untuk mengguncang dunia sebagaimana kekuatan yang digambarkan Bung Karno, ”…beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Ketika generasi X dan para senior mereka risau dengan action plan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari DKI Jakarta ke Daerah Khusus Ibukota di Kalimantan Timur, kalangan generasi muda kita yang ada di klaster milenial, tetap menangkap sinyal positif atas keputusan Jokowi tersebut. Memang, di antara mereka memberikan penilaian kritis dengan ditunjuknya Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibukota baru negara kita. Apa yang akan dilakukan Jokowi memberi gambaran sebagai legasi untuk mereka dan para generasi penerusnya.

Simaklah bagaimana pandangan Resinalsal Ginting, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Gunadarma. Pemuda yang mulai enjoy dengan dunia jurnalistik ini, blak-blakan mendukung keputusan Jokowi yang akan memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur.

Dalam kalkulasi ekonomi, Inal, begitu ia akrab disapa, memandang langkah itu akan memiliki tricle down effect yang luas. Pemindahan ibukota yang bakal diikuti antara lain pekerjaan konstruksi, sipil, teknologi, dan penataan lingkungan itu, akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baru di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Dus, pembangunan pun tidak hanya terjadi di Jakarta atau di Pulau Jawa saja. ”Kebijakan itu akan bikin banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah ibukota yang baru,” kata Inal.

Argumentasi Inal sejalan dengan perkiraan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur (Kaltim), Heru Cahyono. Dia mengaku, pihaknya akan menyiapkan 6.000 kontraktor untuk menyambut mega proyek di wilayah itu. Perusahaan-perusahaan yang disiapkan terdiri atas berbagai macam sektor kontraktor, mulai dari sektor konstruksi hingga elektrikal. Pihaknya juga menyiapkan setidaknya 12.000 tenaga konstruksi. Mereka adalah tenaga kerja lokal siap pakai, karena sudah mengantongi sertifikat tenaga konstruksi.

Direktur Utama PT PP Properti Tbk (PPRO), Ir Taufik Hidayat mengaku telah pasang kuda-kuda untuk menggarap sektor properti di ibukota baru kelak. Sejak bulan Mei 2019, perusahaan pelat merah ini telah melakukan kajian mendalam untuk merespons rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Kajian tersebut ditargetkan tuntas tahun ini juga, sebagai dasar perseroan menentukan langkah bisnis yang tepat di lokasi pemindahan ibukota tersebut.

Sementara itu, anak milenial lain, Fitria Khairunnisa (22), mahasiswi Universitas Al Azhar Indonesia mendukung pemindahan ibukota negara dengan beberapa catatan. Menurut Nisa, perpindahan ibukota bisa membantu mengatasi permasalahan di Jakarta.

Akan tetapi Nisa mengingatkan, sebelum ibukota dipindahkan, sebaiknya dituntaskan lebih dahulu masalah atau proyek di Jakarta yang sekarang belum tuntas. Misalnya pembangunan LRT, penyambungan MRT dari bundaran Hotel Indonesia hingga kota atau dari Lebak Bulus ke Ciputat, pengerukan kali dangkal, dan sebagainya. Sekalipun dalam banyak hal, semua yang ia sebutkan adalah domain Pemprov DKI Jakarta, tetapi akan lebih akseleratif jika pemerintah pusat memberi dukungan.

Selain itu, gedung atau bangunan perkantoran milik pemerintah pusat   yang akan ditinggalkan, hendaknya dipikirkan akan diapakan selanjutnya. Apakah akan dihancurkan atau diubah peruntukannya agar bermanfaat bagi warga Jakarta sebagai mantan warga ibukota negara.

“Saya usul agar gedung-gedung bekas perkantoran pemerintahan pusat ada yang dimanfaatkan sebagai rumah susun bagi warga miskin yang tidak atau belum memiliki rumah. Bisa juga menjadi solusi hunian bagi warga yang tinggal di permukiman kumuh. Sebagai alternatif relokasi,” usulnya.

Anak muda yang lain, Elsivana Evangelista (20), juga mendukung keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibukota negara kita. Elsi, yang mahasiswi semester 5 Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris (STIKS) Tarakanita Jakarta ini yakin, Presiden sudah mempertimbangkan secara matang keputusannya. Dalam jangka panjang, pemindahan ibukota akan berdampak positif dan menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sisi positif lain dari keputusan Jokowi ini, kata Elsi, Kaltim memiliki sumber daya alam (SDA) yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jakarta. Dengan pemindahan ibukota ke sana, maka SDA di Kalimantan Timur khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya, dapat dimanfaatkan lebih optimal demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tandas Elsi, pemerintah cukup mengoptimalkan pengolahan SDA dengan sumber daya manusia yang unggul, jujur, open minded, dan memiliki visi menyejahterakan bangsa Indonesia.

Sementara, Grace Rahmani Harrison (20), calon guru yang kini tengah menimba ilmu di Prodi PGSD Universitas Pelita Harapan, juga tidak keberatan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara. Menurutnya, dengan status sebagai ibukota negara dan pusat bisnis, Jakarta memikul beban berat, di antaranya adalah beban demografi.

Penduduk yang padat, ditambah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur jalan, membuat hari-hari di DKI Jakarta diwarnai kemacetan berat. Situasi di kawasan penyangga Jakarta pun “sebelas-duabelas”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2017 menyebut kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 67 triliun per tahun.

“Selain macet, Jakarta juga menghadapi polusi udara dan air,” kata Grace. Terakhir, Jakarta mendapat label kota terpolusi di dunia. Jakarta menempati puncak kota paling berpolusi sedunia versi AirVisual. Pada 10 Agustus 2019 misalnya, menurut AirVisual, tingkat polusi udara di Jakarta lebih buruk dari Dhaka, Hanoi, dan Dubai. Pada pekan kedua bulan lalu, Air Quality Index (AQI) Jakarta masuk dikategori tidak sehat, posisinya di level 175.

Untuk diketahui, AQI adalah indeks dari AirVisual untuk menggambarkan tingkat polusi udara di suatu daerah. Indeknya dihitung berdasarkan enam jenis polutan utama, yaitu PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Dengan sejumlah fakta itu, Grace yakin rencana pemindahan ibukota sudah ditinjau dari berbagai aspek, baik segi lokasi maupun beban anggaran/keuangan. Apalagi dengan desain sabagai green & smart city, Grace sepenuhnya mendukung langkah presiden. Dia yakin, Jokowi akan bijaksana dalam memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna mewujudkan ibukota negara baru yang lebih baik untuk masa depan bangsa dan negara.

Anak muda lain, Risafitri Riandini (20), mahasiswa semester 5 Teknik Arsitektur di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, juga ada di barisan pendukung pemindahan ibukota negara. Menurutnya, Jakarta tidak dipaksakan untuk tetap menjadi pusat bisnis sekaligus sentral pemerintahan. Dia berharap, semua pihak menyadari akan adanya potensi ancaman sunda megathrust. Belum lagi, tanah di Jakarta terus mengalami penurunan.  

“Sarannya, kalau pindah ibukota pembangunan gedung di sana dibatasi sesuai dengan standar koefisien dasar bangunan,” katanya. Minimal ada ketersediaan ruang terbuka hijau 20 persen.  

Sementara itu, Muhammad Hilmi Yahya, mahasiswa semester 1 Desain Interior di Telkom Bandung berharap, ide Jokowi memindahkan ibukota jangan jadi ajang korupsi. “Jangan ada korupsi selama proses pembangunan,” katanya menekankan.  

Dari informasi yang Hilmi dengar, pemindahan ibukota negara diperkirakan akan menelan biaya tak kurang dari Rp 466 triliun. Sebuah angka yang tidak sedikit. Bahkan, ia pun memprediksi, angka itu akan bertambah, mengingat adanya faktor lain yang bersifat unpredictable.

Hilmi bahkan mengusulkan, agar proyek pembanguann ibukota negara yang baru melibatkan auditor independen, bila perlu lebih dari satu auditor. Bahkan, bisa menyewa auditor independen dari negara lain yang kredibilitasnya diakui dunia. “Kami tidak ingin diwarisi ibukota yang dalam pembangunannya sarat kasus, utamanya kasus korupsi,” tegasnya.

Dalam pandangan Marsya Febianika Utami, mahasiswi Komunikasi Universitas Indonesia (UI), keputusan Jokowi memindahkan ibukota ke Kalimantan patut didukung. “Beliau memiliki visi yang jelas, yaitu memindahkan pusat magnet bangsa Indonesia agar tidak hanya tersentralisasi di Pulau Jawa,” katanya. Dia tidak sependapat dengan pihak-pihak yang menuding langkah Presiden sebagai tergesa-gesa.  

Dia mengakui, perkembangan dunia digital yang cepat, mampu sedikit mereduksi kekurangan Jakarta yang menjadi kawasan langganan macet. “Namun tetap saja, bagi saya Jakarta sudah cukup kewalahan memikul tanggung jawab sebagai Ibukota,” tandasnya.

“Besar harapan saya adanya  pemerataan pembangunan Indonesia atas pemindahan ibukota ini. Semoga apa yang dicanangkan terhadap pemindahan ibukota ini, dapat berjalan sesuai rencana,” katanya. Selain ramah lingkungan, Jokowi juga membawa konsep ibukota sun valley seperti California, dan tentu saja ramah dengan para pejalan kaki.

Aflah, siswa SMAN 2 Tambun Selatan, Bekasi, pun mendukung Jokowi memindahkan ibukota ke Kaltim. Letak yang strategis, luas dan desain kota modern, menjadi alasan Aflah untuk tidak mempermasalahkan proposal Presiden Jokowi ke DPR, ihwal pemindahan ibukota negara.

Aflah bahkan menaruh harapan besar, pindahnya ibukota negara ke Kalimantan, akan membuat salah satu pulau terbesar di Indonesia itu menjadi pulau yang maju pembangunannya. Ia membayangkan, kota-kota yang ada di Kalimantan nanti akan maju seperti kota-kota yang ada di Pulau Jawa dan sebagian besar kota-kota yang ada di Sumatera. Maju kotanya, sejahtera rakyatnya.

Pandangan Kritis

Agita Kharissa (20), mahasiswi Prodi Komunikasi Universitas Indonesia, memiliki pandangan lain. Mahasiswa semester lima yang akrab disapa Agita ini, menolak ide memindahkan Ibukota dari Jakarta. ”Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur membutuhkan terlalu banyak effort,” tandasnya.

Masalahnya, dia menjelaskan, persoalannya bukan sekadar memindahkan ibukota. Ada banyak faktor lain yang melekat, di antaranya soal anggaran. Memindah ibukota negara jelas akan menambah beban negara, baik dalam anggaran, sumber daya manusia, yang di antaranya harus dipindahkan.  

Agita menilai, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memindahkan ibukota negara. Selain masih banyak urusan negara yang perlu diprioritaskan, pemindahan ibukota ini akan memberi beban dan risiko negatif bagi negara. “Selesaikan dulu berbagai persoalan aktual negara kita. Setelah tertata dengan baik, baru memindahkan ibukota negara,” tambahnya.

Sebagai warga yang tinggal di kawasan penyangga ibukota dan banyak beraktifitas di Jakarta, Agita berharap, apabila pemerintah benar-benar memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur, kebijakan itu tidak mengganggu kehidupan di Jakarta. ”Di mana pun ibukotanya, saya berharap pemerintah akan tetap memberikan efek baik dan fasilitas yang sama, adil, dan layak bagi seluruh wilayah yang ada di tanah air, tidak terkecuali Jakarta,” katanya.

Setali tiga uang, Phobe Nadine Alfa Zefa (20), mahasiswa semester 5 di Prodi Kelautan Universitas Padjadjaran Bandung, ini juga tidak setuju dengan pemindahan ibukota RI. Dia mengingatkan, bahwa ibukota bukan cuma sekadar tempat, tapi juga menyangkut sejarah. ”Jakarta sudah punya sejarah sebagai ibukota dari yang awalnya Batavia menjadi  Jakarta,” katanya.  

Dia menggarisbawahi, bahwa pemindahan ibukota justru berisiko pada bertambahnya utang pemerintah, mengingat biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar. Dia mengkhawatirkan pemindahan ibukota juga akan mengerek inflasi.

Sekalipun demikian, Phobe tidak memungkiri, pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur juga menandai pemerintah tidak Jawa sentris dalam membangun Indonesia. Menurutnya, pemindahan ibukota juga memperkuat pusat kawasan nasional dan sentral kawasan wilayah, terutama bagian Indonesia Timur. “Concern saya hanya soal timing,” pungkasnya.

Pandangan kritis juga dilontarkan Debrina Hotmasi Siburian (20), mahasiswi Administrasi Keuangan & Perbankan Universitas Indonesia. Mahasiswa semester 5 ini menilai, pemindahan ibukota akan berdampak pada melonjaknya utang pemerintah. ”Itu justru mengancam kita kehilangan aset negara. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin aset-aset negara kembali saat utang sudah membesar,” katanya.

”Kehilangan aset negara, sama halnya dengan kehilangan identitas, kekayaan, dan negara itu sendiri,” tandasnya. Pemindahan ibukota juga menimbulkan ketidakefisienan pemanfaatan properti yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, akan dikemanakan gedung-gedung beserta isinya itu?

Alasan pemindahan ibukota, misalnya karena Jakarta terancam bencana, jawaban seharusnya adalah bagaimana pemerintah berusaha menanggulanginya. Pemindahan ibukota justru akan menimbulkan masalah baru.

”Pemerataan kemajuan wilayah, bukan hanya dengan cara pemindahan ibukota. Apakah ada yang bisa menjamin, jika ibukota dipindahkan, akan mendorong perkembangan wilayah? Jadi sebenarnya masih banyak pekerjaan dan permasalahan lain yang penting untuk ditangani, dibanding pemindahan ibukota,” katanya, seraya menambahkan, “apa harus sekarang?”.

Optimisme dan nalar kritis kalangan milenial tersebut, insya allah menjadi kekuatan generasi penerus dalam membangun bangsa ini. Dengan road map yang jelas dari pemerintah Joko Widodo, target Indonesia untuk mencapai posisi lima besar ekonomi dunia, bukan suatu yang mengawang-awang. Kalau mau kerja keras, kerja-kerja-kerja, pasti bisa. (sumarno)