MEYAKINI penundaan Pemilu 2024 yang akan digantikan dengan Pemilu Jurdil 2025 bukanlah tindak pidana subversif. Apalagi legitimasi pelaksanaan Pemilu Jurdil 2025 merupakan perintah PN Jakpus kepada KPU. Bukan keyakinan buta tapi ada indikasi yang menguatkan bahwa penundaan Pemilu pasti terjadi.
Tiga orang Ketua Umum Partai pendukung Pemerintah dan dua menteri kabinet bicara soal wacana 3 periode diikuti oleh relawan dan kelompok pro pemerintah lainnya. Sekalipun Ketum Parpol dan menteri yang berbicara tetap saja pernyataan tiga periode “tidak bunyi” sama sekali.
Bunyi nyaring bersahut-sahutan wacana tiga periode dengan bahasa lain tunda pemilu justru terdengar gemanya hingga luar negeri ketika Prima memenangkan gugatan atas KPU. Disusul oleh putusan Bawaslu yang menyatakan KPU bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Dengan diberikannya kesempatan pada Prima untuk kembali ke “gelanggang” dengan memperbaiki verifikasi administrasi merupakan signal kuat bahwa Prima akan menjadi partai peserta Pemilu 2025.
Selain putusan PN Jakpus dan putusan Bawaslu, dalam tayangan YouTube Kompas.com yang memberitakan sesi wawancara dengan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan dengan nada penuh kekhawatiran bahwa hasil survey SMRC menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu skornya sangat rendah, di bawah 50%.
Memang hasil survey SMRC tidak berbanding lurus dengan suara yang akan diperoleh Prima, tapi 50% itu mewakili suara rakyat yang monitor. Tidak dominan tapi akan berpengaruh mengingat rakyat mengenal Prima sebagai partai yang menjadi korban kecurangan penyelenggara Pemilu. Apalagi bila Prima melakukan strategi taktik yang tepat dalam kerja-kerja politik untuk memenangkan hati rakyat
Putusan PN Jakpus, Putusan Bawaslu dan hasil survey SMRC adalah indikator yang menunjukan bahwa nyawa KPU sudah di kerongkongan. Belum lagi peringatan keras DKPP terhadap Ketua KPU karena melanggar kode etik. Tidak boleh menyerang lawan yang sedang menghadapi sakratul maut menunggu malaikat tiba. Sejahat apapun KPU terhadap Prima, atas nama demokrasi harus dimaafkan.
Anatomi Prima
Partai Rakyat Adil Makmur, nama yang tepat untuk menegaskan tujuan partai. Rakyat adil makmur, adil dulu baru kemudian ada kemakmuran. Tanpa keadilan semua cita-cita tentang kesejahteraan hanya omong kosong. Perjuangan untuk keadilan menjadi peseta Pemilu sudah dimenangkan. Tahap selanjutnya adalah meraih kemakmuran dengan cara menang Pemilu.
Seribu alasan bisa digunakan sebagai motif dari kelahiran partai politik baru di era multi partai. Seribu alasan itu satupun tidak dibutuhkan karena Prima adalah alasan itu sendiri.
Tidak perlu tafsir mendalam untuk mengenal Prima, karena nama partai sudah mewakili kita, rakyat yang berharap mendapat keadilan dan kemakmuran.
Selain hak konstitusional, Prima juga memiliki sejarah dalam proses merebut demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa perjuangan politik PRD – saudara sepersusuan Prima. Cabut Dwifungsi ABRI dan Cabut 5 Paket UU Politik adalah tuntutan radikal yang hanya dilakukan PRD dan organisasi sekawannya.
Pelawak bisa menjadi politisi, presenter bisa mendirikan partai, selebriti bisa memiliki ruang kerja di Senayan bahkan aktivis Tiktok bisa menduduki jabatan politik di berbagai kementerian karena sudah dicabutnya Dwi Fungsi ABRI dan lima Paket UU Politik sebagai pilar kediktatoran Orde baru.
Rekam jejak kader dan anggota Prima tetap dapat dilihat sekalipun dalam ruang paling gelap. Prima sejatinya adalah partai yang lahir dari gerakan rakyat. Bukan partai cukong, bukan juga partai bangsawan dan yang paling prinsip Prima bukan bagian dari sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang pada saat ini banyak menyempil pada berbagai spektrum kekuatan politik.
Modal kapital Prima memang minim tapi modal sosial yang berlimpah untuk melakukan perubahan dengan menjadi motor Pemilu Jurdil 2025.
Secara prinsip Prima memang menolak untuk menunda Pemilu 2024. Partai yang terdaftar legal dan sedang mengikuti tahapan Pemilu memang harus tampil seperti itu untuk kerja-kerja politik atas.
Tapi jangan lupa, sebagai partai gerakan, harus memiliki sekutu organ semi legal untuk memainkan politik bawah. Jangan menunggu, karena menunggu merupakan tugas pelaku open BO.
Membaca sejarah, setiap gerakan sosial yang terjadi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh Rusia. Politik dalam negeri sangat dipengaruhi oleh situasi politik luar negeri. Revolusi Oktober 1917 yang diiringi PD I dijawab oleh pemuda progresif dengan pemberontakan anti kolonialisme 1926. PD II disikapi oleh pemuda progresif melalui Revolusi Agustus 1945.
Negara sedang mengalami problem serius. Polarisasi rakyat antara cebong dan kadrun seperti menjadi konflik yang tidak terdamaikan. Biasanya konflik akan mereda jika ada bencana alam atau peristiwa politik. Sejarah sedang berulang, perang Rusia – Ukraina terus berlangsung. Pemuda progresif dalam negeri dalam hal ini Prima berupaya melakukan perubahan sosial dengan membangun kekuatan politik alternatif untuk menjawab problem negara.
Demokrasi atau Mati
Pada Prima kita belajar tentang kesabaran dan independensi. Bertahun-tahun sabar untuk terus melakukan upaya pembangunan partai. Terbentur, terbentur, terbentuk! Mengutip Tan Malaka, aktivis gerakan yang menolak pemberontakan 1926 karena lebih percaya dengan kekuatan aksi massa.
Tidak sudi menjadi subordinasi kekuatan politik lain adalah prinsip independensi Prima.
Aktivis gerakan memang harus seperti itu. Kedepan pertarungan akan lebih keras, kuat-kuatan pengaruh. Faktor eksternal memang mempengaruhi tapi internal tetap yang menentukan. Sulit untuk tetap berada digaris massa jika tidak independen.
Generasi kita adalah generasi emas dengan umur rata-rata 50an. Usia yang tidak bisa dikatakan muda. Menuliskan umur bukan bermaksud mengingatkan untuk segera pergi ke gereja atau berlama-lama di masjid. Hanya untuk mengatakan: sudah saatnya menang dengan cara: jangan kalah!
Saat umur 20an generasi emas ini memiliki cita-cita yang besar untuk Indonesia. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dibawah kediktatoran Orde Baru terus melawan untuk merebut demokrasi.
Organisasi dibubarkan dan dilarang, aktivisnya ditangkap dan dipenjara juga tidak membuat jera. Bahkan perlawanan terhadap regim terus dilakukan dengan cara bawah tanah. Saat perjuangan bawah tanah 96-98 muncul semboyan “Demokrasi atau Mati!” Semboyan ini menjadi kalimat penutup dalam setiap surat intruksi yang ditujukan ke internal maupun surat terbuka untuk eksternal.
Dalam situasi represif dibawah todongan senjata aparatus regim Orde Baru kita masih memiliki keinginan yang sama: menukar nyawa demi demokrasi. Jika keinginan yang sama puluhan tahun lalu masih tetap ada, inilah saatnya. Bersama memperjuangkan Demokrasi atau Mati. Tidak ada waktu lain. Hanya ini kesempatan terakhir generasi emas.
Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, butuh waktu lama lagi untuk membangun gerakan. Sementara generasi emas sudah menua, merana lalu mati dengan membawa kekalahan seperti layaknya korban 65. Bila kalkulator Pemilu 2025 ini salah baiknya kalkulatornya diganti tapi jangan ganti jadwal Pemilu 2025.
* Penulis Dr. Maruly H. Utama, Dosen Pasca Sarjana Universitas Pasundan
Ketua SMID Cabang Bandung 1994-1996
