Catatan Redaksi :
Redaktur Senior Jayakarta News, Sergius Mitakda, mengikuti kunjungan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basoeki Hadimoeljono di Kepulauan Tanimbar pada 10 dan 11 Januari 2019. Ia menurunkan catatannya dalam lima tulisan.
***
Jayakarta News – Kalau saja Menteri Sri Mulyani dan Menteri Basoeki Hadimoeljono tidak berkunjung ke Kepulauan Tanimbar, bisa jadi gugusan kepulauan itu tetap akan menjadi “kepulauan yang terlupakan”. Sebuah kepulauan nun jauh di Maluku sana, dengan kondisinya yang memprihatinkan.
“Forbidden Island” Tanimbar ini pun lekat dengan predikat 3T: Tertinggal, Terluar, Terdepan. Ia menjadi salah satu kabupaten yang memang perlu dipandang, perlu dibantu. Bukankah mereka juga bagian dari NKRI?
Sebagai gambaran, jumlah penduduk Provinsi Maluku sebesar 1.744.654 jiwa (2017) dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Ambon, sebesar 444.797 jiwa (25,49 persen). Sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Buru Selatan sebesar 61.330 jiwa (3,52 persen).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2017 sebesar 68,19. IPM tertinggi pada Kota Ambon sebesar 79,82 sedangkan IPM terendah Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 60,16. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2017 sebesar 5,82 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Ambon (6,17 persen) dan terendah Kabupaten Seram Bagian Timur (3,34 persen).
Alhasil, kunjungan dua menteri tadi menjadi peristiwa besar bagi masyarakat Tanimbar pada khususnya, dan Maluku pada umumnya. Hari itu, Kamis, 10 Januari 2019, tepat pukul 09:57 WIB, ditingkahi cuaca sengat cerah, Menteri Sri Mulyani bersama Menteri Basoeki Hadimoeljono melangkah anggun keluar dari perut pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan dari Ambon, menginjakkan kaki di Bandara Mathilda Batlayeri, di Desa Lorulung, 20 km utara ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki.
Menteri Sri Mulyani tampak cantik dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung separuh, celana panjang hitam bersepatu lapangan dan kacamata hitam besar. Ia menebar senyum lebar saat berjalan menuju pelataran tempat upacara singkat penerimaan tamu penting ini. Bersama Gubernur Maluku, Ir H. Said Assagaf, rombongan dari Jakarta ini diterima Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon dan sejumlah pimpinan teras di ‘Negeri Duan Lolat’ ini.
Tepat pukul 10:00 WIB, Tua-tua Adat Lorulung yang mendaraskan Doa Adat menyambut para tamu terhormat di pelataran parkir pesawat. “Tuhan telah mempertemukan kedua menteri dengan kami di negeri ini, sudilah turunkan embun surga melingkupi kami semua agar kaki kami tidak terantuk pada batu. Para Leluhur, jangan melihat mereka sebagai tamu akan tetapi mereka adalah anak negeri, sehingga mereka tidak terkena tulah dan sakit agar dapat meresmikan penggunaan jembatan yang menghubungkan Larat dan Yamdena.”
Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan pertama yang berkunjung ke kabupaten yang berbatasan langsung dengan Australia ini. Sebuah kawasan, sebuah sudut negeri yang sangat kaya akan hasil laut seperti teripang, ikan, dan rumput laut. Kunjungan langsung seorang menteri keuangan, akan memberi gambaran bagaimana suka duka membangun kawasan yang memiliki luas laut lebih dominan ketimbang daratan. Pada akhirnya, akan dapat mendasari pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan.
Berdasar posisi geografisnya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki batas-batas di Utara berbatasan dengan Laut Banda. Di Selatan dengan Laut Timor dan Samudera Pasifik atau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Australia. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Gugus Pulau Babar Sermatang di Maluku Barat Daya dan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura.
Pulau-pulau dengan julukan “Forgotten Island” ini merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995,20 km2, terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km2 (80,94%). Terdapat sedikitnya 206 pulau di sini. Sebanyak 57 pulau di antaranya berpenghuni dan 149 pulau tidak berpenghuni. Dari sisi demografi, kabupaten yang segera berganti nama menjadi Kabupaten Kepulaun Tanimbar ini berpenduduk 125.971 jiwa pada 2018, tersebar di 10 Kecamatan, satu Kelurahan, 80 Desa, dan 5 Dusun.
Menurut Bupati Fatlolon, Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai penyandang predikat 3 T, daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Ada dua pulau terluar yang berpenghuni, Pulau Larat dan Pulau Selaru yang terdaftar. Kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan semakin mendekatkan Jakarta dan Tanimbar diharapkan mengatasi ketertinggalan sehingga lewat kerja keras, predikat “tertinggal” dapat ditinggalkan.
Setelah istirahat sebentar di ruang tunggu Bandara Mathilda Batlayeri, rombongan menteri bergerak menempuh perjalanan sekitar 100 km dengan istirahan sekitar 30 menit di Tutuken. Rombongan akhirnya tiba di Siwaan, ujung jembatan sepanjang 322 m di sebelah Pulau Yamdena sekitar pukul 14:20 WIB dan langsung diterima Wakil Gubernur. Tepat pukul 15:00 WIB, jembatan yang dibangun PT Nindya Karya yang menghabiskan dana Rp 123 miliar itu diresmikan oleh Menteri Sri Mulyani.
Mantan pejabat teras Bank Dunia ini berusaha berkeliling ke daerah-daerah untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dan melihat perkembangan pembangunan di daerah. Pengalaman mengunjungi proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia memberi inspirasi untuk melihat langsung ke daerah. Sri Mulyani tidak ingin hanya bekerja sebagai Menteri Keuangan dan duduk manis di Jakarta.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menandaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki karakteristik tertentu dalam penyaluran dana pembangunan. Sebab, daerah seperti Tanimbar yang memiliki luas laut lebih besar dari daratan ini memerlukan penanganan khusus. Inilah manfaatnya, kunjungan langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang tepat dalam menetapkan kebijakan finansial.
Jumlah dana yang dikucurkan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun ini mencapai Rp. 888 miliar. Dia berjanji akan meningkatkan dalam tahun-tahun mendatang. Kunjungannya juga untuk menyaksikan dampak dari penyaluran Dana Desa apakah sudah tepat sasaran yang tahun ini mencapai Rp. 122 miliar. Dengan rincian, Dana Desa yang sudah dialokasikan dari pusat berjumlah Rp. 71,097 miliar dan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp. 51,987 miliar.
Puji Syukur kepada Tuhan, Rombongan Wer Arafura, bumi Duan Lolat, dengan penuh selamat. Atas nama pemerintahan dan segenap masyarakat Tanimbar, selamat datang yang sebentar lagi akan diubah namanya menjadi kepulauan Tanimbar. Semoga kehadiran Ibu dan Bapak Menteri, akan dapat dapat memberikan spirit baru dan harapan baru bagi kemajuan pembangunan di bumi duan lolat ini. Begitu doa dan harapan masyarakat.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dibentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Menurut Bupati Petrus Fatlolon, pembangunan jembatan yang yang menghubungkan Larat dan Yamdena ini merupakan implementasi rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014 – 2019, janji politik Presiden Jokowi untuk masa kerja 2014 – 2019, semakin memperkuat harapan kami untuk menuju Indonesia Baru bersama pemerintahan Joko Widodo. Fatlolon memuju Menteri Keuangan yang telah menghantar Indonesia mencatat sejarah dalam penerimaan negara yang melebihi target.
“Jembatan ini telah membuka aksesbilitas dan sekaligus membuka keterisosasian antar desa, antar kecamatan dan antar pulau di wilayah ini, guna tercapaiannya visi pembangunan daerah 2017 – 2022 yakni mewujudkan Kabupaten MTB yang cerdas, sehat, berwibawa dan mandiri. Karakteritik Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten kepulauan dalam pemenuhan kebutuhannya, diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Data menunjukkan, kondisi infrastruktur jalan di kabupaten bila dikaitkan dengan statusnya, maka jalan statsus nasional 79%, tingkat provinsi 94% dan kabupaten baru sebesar 39,74%.”
Di sisi lain, upaya pemenuhan percepatan universal akses di kabupaten, masih membutuhkan kerja keras. Tingkat penyediaan air bersih baru mencapai 31%. Sementara untuk rumah layak huni masih sangat kecil 8,9% dan sanitasi 76%.
“Kami yakin sungguh, problematik tadi tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kehadiran Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai representasi dari pemerintah pusat pada hari ini sudah sedikit mengurangi kegelisahan kami sekaligus menguatkan harapan kami. Dan berharap, agar dengan kerhadiran pemerintah pusat di daerah kami, semakin mengenal lebih dekat, dekat di hati dan dekat di dalam pandang.”
Lebih lanjut, bupati yang baru bertugas satu tahun ini menyatakan bahwa momentum ini akan membantu mendekatkan masyarakat MTB pada keadilan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita luhur negara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di kawasan perbatasan timur. “Saya berharap, dalam pembagian kue nusantara, jangan lupa kami yang hidup di wilayah bintang timur matahari terbit,” ujarnya.
Setelah meresmikan jembatan dan istirahat makan, rombongan dua meteri melanjutkan perjalanan mengunjungi pembangunan jembatan lintas Pulau Larat hingga Lamdesan Timur. Jalan ini baru menembus Desa Kaliobar sekitar 15 km dari Larat yang merupakan jalan nasional. Setelah ini rombongan kembali ke Saumlaki untuk beristirahan sebelum keesokan harinya kembali ke Jakarta lewat Ambon. (bersambung)
