Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Tinjau Pabrik Migor, Kemendag Gandeng Polri akan Tindak Tegas Mafia Migor

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pabrik minyak goreng (migor) di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan ini, Mendag Lutfi menegaskan akan menindak tegas mafia migor yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

“Saat ini kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan karena tingginya harga di luar negeri menyebabkan orang-orang berpikir untuk berbuat curang. Ini yang sedang kita cek dan kita memperingatkan,terutama mafia-mafia migor yang berusaha mendapatkan keuntungan sesaat, Kemendag dan Polri akan datang dan tertibkan,” tegas Mendag Lutfi.

Peninjauan pabrik migor dilakukan di PT BinaKarya Prima di Jakarta Utara, pada Selasa (15/3). Sedikitnya ada 23,49 juta liter diproduksi pabrik Migor ini periode 1—12 Maret 2022.

Saat ini stok migor sangat melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, Mendag Lutfi memastikan operasional pabrik terus berjalan dan migor didistribusikan hingga seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Ketika kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dikerjakan dengan baik, sebenarnya mampu mengurai permasalahan migor. Dalam 28 hari terakhir stok migor mencapai 500 juta liter. Namun demikian, harga di pasar masih mengalami permasalahan,” ujar Mendag Lutfi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada periode 1—12 Maret 2022, PT BKP telah memproduksi 23,49 juta liter minyak goreng. Dari jumlah tersebut 12,87 juta liter diproduksi di pabrik yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara. Rata-rata produksi hariannya mencapai 1,43 juta liter/hari.

Produksi juga dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur sebanyak 10,62 juta liter dengan rata-rata produksi hariannya mencapai 1,18 juta liter per hari.

Produksi minyak goreng PT BKP dilakukan setiap hari nonstop (setiap hari 24 jam, dalam seminggu). Dalam peninjauan ini, Mendag Lutfi juga berbincang dengan sopir truk yang sedang menunggu muatan untuk didistribusikan ke sejumlah wilayah di Indonesia.***ebn

Sidak Pabrik Migor di Marunda, Mendag: Stok Melimpah, Pabrik Bekerja Nonstop

JAYAKARTA NEWS— Menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo agar minyak goreng segera tersedia di pasar, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turun ke lapangan untuk memastikan pabrik minyak goreng (migor) bekerja keras untuk menyediakan stok dan sampai ke masyarakat. Kunjungan mendadak dilakukan Mendag Lutfi ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3/2022).

Tidak hanya mengecek operasional pabrik, Mendag Lutfi juga menyempatkan berbicara langsung kepada awak angkutan yang mendistribusikan migor ke masyarakat. Setelah meninjau pabrik,
Mendag Lutfi juga mengecek penjualan migor di pasar dan pusat penjualan.

Dari pemantauan di pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas (BKP) di Jakarta itu, puluhan juta liter minyak goreng diproduksi nonstop dan siap didistribusikan. Stok melimpah dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Hasil pantauan di PT BKP hari ini menunjukkan produksi minyak goreng yang melimpah. Kami juga akan terus memantau produksi minyak goreng di pabrik-pabrik lainnya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng sehingga masyarakat dapat membeli sesuai kebutuhan sehari-hari,” jelas Mendag Lutfi.

Dalam kunjungan tersebut Mendag Lutfi didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan diterima oleh CEO PT BKP Fenika Widjaja.

Pada periode 1–12 Maret 2022, PT BKP telah memproduksi 23,49 juta liter minyak goreng. Dari jumlah tersebut 12,87 juta liter diproduksi di pabrik yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara. Ratarata produksi hariannya mencapai 1,43 juta liter/hari.
Produksi juga dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur sebanyak 10,62 juta liter dengan rata-rata produksi hariannya mencapai 1,18 juta liter per hari. Produksi minyak goreng PT BKP dilakukan setiap hari nonstop (setiap saat 24/7/).

CEO PT BKP Fenika mengungkapkan, kedua pabrik PT BKP yang berlokasi di Marunda ditujukan untuk melayani kebutuhan wilayah barat Indonesia. Sedangkan pabrik minyak goreng di Gresik untuk melayani kebutuhan wilayah timur Indonesia. Dari total produksi yang dihasilkan dan sisa produksi sebelumnya, PT BKP telah mendistribusikan minyak goreng ke sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1–12 Maret 2022 dengan jumlah total 26,14 juta liter.

Wilayah distribusinya, lanjut Fenika, mencakup Pasar Modern Nasional (7,58 juta liter), Jabodetabekser (4,82 juta liter), Jawa Barat (1,67 juta liter), Sumatra 1 yaitu Sumatra Utara dan
Sumatra Barat (233,39 ribu liter), Sumatra 2 yaitu Lampung, Sumbagsel, dan Jambi (478,96 ribu liter), Kalimantan (339,64 ribu liter), Jawa Tengah (5,18 juta liter), Jawa Timur (3,52 juta liter), Bali Nusa Tenggara (1,48 juta liter), dan Sulawesi (830,43 ribu).

Mendag menegaskan, akan terus memantau produksi dan distribusi minyak goreng. “Sesuai arahan Presiden, Kementerian Perdagangan akan terus mengawal ketersediaan dan keterjangkauan harga
minyak goreng bagi masyarakat hingga kembali normal. Kemendag juga berkomitmen terus memantau produksi dan distribusi minyak goreng, baik ke ritel modern maupun ke pasar rakyat agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah pada hari-hari ini, puasa hingga Lebaran,” pungkas Mendag Lutfi.***ebn

Mendag: Ekonomi Indonesia Maju karena UKM Kuat

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi maju di dunia. Hal disebabkan Indonesia mempunyai pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat.

Hal ini disampaikan Mendag Lutfi saat membuka acara Briefer’s Event Empowering SMEs To Recover Stronger secara virtual pada hari ini, Jumat (11/3/2022).

“Indonesia adalah negara kuat dan pasti bisa maju karena memiliki UKM yang kuat, mempunyai kualitas manusia yang besar, bertanggung jawab, dan saling gotong royong. Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia,” kata Mendag Lutfi.

Mendag menyampaikan, UKM berkontribusi terhadap 61,97 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja pada 2021. Namun, dari sisi ekspor pada triwulan ketiga 2021, kontribusi UKM terhadap ekspor nonmigas Indonesia baru mencapai 15,65 persen. Dari segi jumlah pelaku, hanya sekitar 16,96 persen eksportir yang berasal dari UKM.

Adapun produk UKM yang diekspor di antaranya produk mesin sederhana, aksesoris kendaraan, peralatan rumah tangga, produk kayu, tekstil, dan hasil laut.

“Untuk itu, kita perlu melihat tantangan ke depan untuk memajukan usaha sebagai pilar utama memajukan Indonesia,” tandas Mendag Lutfi.

Mendag mengungkapkan, pada 2045 PDB Indonesia diprediksi menempati urutan keempat berdasar nilai tukar pasar dengan per kapita sebesar USD 28,934 di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Indonesia juga diprediksi akan keluar dari jebakan kelas menengah pada 2034.

Untuk mencapai hal tersebut, investasi harus tumbuh 7,3 persen dengan kontribusi PDB sebesar 39 persen, manufaktur tumbuh 7,8 persen dengan kontribusi terhadap PDB 32 persen, ekspor tumbuh
7,9 persen dengan kontribusi 54 persen. Sementara untuk keluar dari jebakan kelas menengah, Indonesia harus melakukan investasi pada infrastruktur dan transfer teknologi.

“Saat ini infrastruktur sedang digenjot agar biaya logistik menjadi lebih murah dan transfer teknologi sedang dikerjakan. Agar berhasil melakukan transfer teknologi, Indonesia harus memiliki
pendidikan yang berkualitas agar sumber daya manusia di masa mendatang menjadi kelas prima,” jelas Mendag Lutfi.

Mendag menjelaskan, terdapat beberapa tren yang harus diantisipasi masa yang akan datang, yaitu megatren dunia pada 2045, evolusi ekspor Indonesia ke produk industri dan industri berteknologi
tinggi, serta ekonomi digital.

Mendag Lutfi menyebut, pada 2045 penduduk dunia akan tumbuh menjadi 9,45 miliar orang. Pada masa ini, demografi penduduk dunia didominasi oleh orang lanjut usia. Pada periode ini, 66 persen
penduduk tinggal di perkotaan dan 95 persen dari urbanisasi tersebut terjadi di negara emerging market seperti Indonesia. Pada periode ini, keuangan internasional juga menjadi jauh lebih
transparan dan tertelusur (tracebility) yang menyebabkan mata uang regional menjadi lebih banyak dan tidak dikuasai oleh mata uang tertentu seperti hari ini.

Selain itu, lanjutnya, 8,1 miliar atau 84 persen dari penduduk dunia termasuk dalam kelas menengah. Jumlah tersebut merupakan suatu tren yang bagus untuk konsumsi dan baik untuk
pertumbuhan UKM. Pertumbuhan konsumsi juga bagus untuk pertumbuhan negara karena konsumsi turut membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 54 persen.

“Di masa depan, kompetisi penguasaan sumber daya alam akan semakin meningkat dengan benua Asia dan Afrika menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus menjaga cadangan sumber daya alam untuk memastikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia,” terang Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, pada masa ini terjadi perubahan iklim. Suhu muka bumi akan naik antara 3—3,5 persen sehingga memberikan efek pada negara kepulauan,seperti Indonesia. Di masa mendatang yang harus diantisipasi juga adalah penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekonomi sirkular.

“Di masa depan, 71 persen peranan ekonomi akan berada di negara emerging market dan 54 persen berada di Asia. Jadi, kita akan memastikan peperangan melawan kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi harus dapat dicapai sebelum batas waktu tahun 2038,” imbuh Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga menjelaskan peran ekonomi digital terhadap ekonomi nasional. Pada 2020, total PDB Indonesia tercatat sebesar Rp15.400 triliun. Dari jumlah tersebut, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4 persen atau sebesar Rp632 triliun.

“Pada 2030, PDB Indonesia akan tumbuh menjadi Rp24.000 triliun. Pada periode ini, ekonomi digital tumbuh empat kali lipat menjadi Rp4.531 triliun atau berkontribusi sebesar 18 persen dari total PDB. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu sektor pendidikan dan kesehatan yang mempunyai peran untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia,” pungkas Mendag Lutfi.***ebn

Menkeu:Optimisme dan Respons Cepat Jadikan Indonesia Bangkit dari Pandemi

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimisme kebangkitan Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Menurut Menkeu, dengan latar belakang dan tujuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020.

“Sehingga ruang untuk kebijakan fiskal, moneter, dan sistem keuangan yang extraordinary menjadi responsif dan fleksibel menghadapi tantangan yang rumit dan genting,” ujarnya saat membacakan Orasi Ilmiah “Pandemi Covid-19 & Kebijakan Extraordinary” dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di Surakarta, Jumat (11/03/2022).

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejak Maret 2020 sewaktu WHO menyatakan Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi sebuah pandemi seperti musim dingin yang muram dan beku mencekam dunia.

“Kejadian yang luar biasa (extraordinary) dan sangat dahsyat. Pada saat itu, harga komoditas jatuh dan bahkan harga minyak mentah pernah mencapai minus $37 per barel pada bulan April 2020. Indonesia juga mengalami tekanan dengan arus modal keluar mencapai Rp121,8 Triliun hanya di bulan Maret 2020. Kegiatan ekspor dan impor berhenti. Volume perdagangan global di tahun 2020 terkontraksi sangat dalam -8,2%,” jelasnya.

Menurut Menteri Sri Mulyani, instrumen yang sangat vital dan utama dalam menghadapi peperangan pandemi dan tantangan multidimensi ini adalah Keuangan Negara (APBN). Langkah pemerintah ini membawa dampak yang baik bagi Indonesia. Kebijakan APBN yang fleksibel, adaptif dan responsif namun tetap prudent dan akuntabel memberikan hasil yang baik

“Respons pemerintah yang juga luar biasa dalam menanggulangi pandemi. Selain itu, melalui APBN pemerintah juga meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebuah program komprehensif antar kementerian dan lembaga namun terkoordinir secara terpusat untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.

Menkeu menjelaskan APBN 2020 mencatatkan defisit sebesar 6,14% dari PDB, namun mampu menahan kontraksi ekonomi Indonesia pada level -2,1%. Hal itu menahan lonjakan kemiskinan dan pengangguran. Sementara itu, fleksibilitas dan responsivitas APBN telah mampu memulihkan ekonomi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,69%.

“Pemulihan ekonomi yang terjadi ini juga mampu membawa tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,71% per September 2021, APBN menjadi instrumen sentral dalam pemulihan ekonomi,” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut lagi, menurut Menkeu meskipun di tengah pandemi, bukan berarti reformasi struktural akan ditunda. Melainkan justru menjadi momen yang baik. Menkeu memberikan perumpamaan bahwa besi mudah dibentuk ketika masih panas, sehingga agenda reformasi struktural tidak ditunda, justru diperkuat untuk membangun fondasi ekonomi yang makin kokoh.

“Reformasi dijalankan untuk menangani masalah fundamental, seperti penguatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan berusaha, serta hilirisasi dan transformasi ekonomi, reformasi APBN dan Keuangan Negara adalah keniscayaan dan kebutuhan,” tandasnya.

Mengawali orasinya yang penuh optimistisme, Menkeu mengutip pepatah yang sangat sesuai dalam menggambarkan suasana saat ini. “No matter how long the winter, spring is sure to follow. Betapapun lamanya musim dingin, yang beku, gelap, murung dan mencekam, musim semi yang ceria pasti akan datang,” ungkapnya.

Orasi ditutup dengan kutipan motivasi dari Menkeu “even the hardest of winters fears the spring”, yang artinya badai terdahsyat pun akan takut akan datangnya musim semi. “Setiap masa selalu ada tantangannya, setiap tantangan selalu ada jawabannya, dan setiap masa selalu ada tokohnya. Ke depan masih akan ada badai dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia, kita harus selalu siap,” ujar Menkeu.

Dalam Dies Natalis ke-46 UNS, Menkeu Sri Mulyani menerima penganugerahan UNS Award tahun 2022 berupa penghargaan “Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upa Bhasana”. UNS memberikan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan kepada individu yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan.

Penghargaan ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh Menkeu sebagai seorang pemimpin dan sebagai publik figur telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri dan dunia global.(*/mel)

Daerah Berkapasitas Fiskal Daerah Tinggi Dapat Bentuk Dana Abadi Daerah

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah daerah dapat membangun Dana Abadi Daerah sebagai opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas.

“Saya ingin sampaikan di dalam Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) ini adalah untuk daerah-daerah yang memiliki surplus karena sumber daya alam, mereka bisa membangun apa yang disebut Dana Abadi Daerah,” ujar Menkeu dalam Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, Jawa Tengah, Kamis (10/003/2022). Demikian siaran pers Kemenkeu.

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana Abadi Daerah dapat dibentuk oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik.

Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah adalah untuk mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, serta memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi.

Prinsip pengelolaan ditetapkan dengan peraturan daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD, serta dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.

“Sama seperti (pemerintah) pusat yang sekarang memiliki dana abadi untuk LPDP, penelitian, perguruan tinggi, budaya, maka kita berharap untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah tidak harus habis atau kemudian dipakai untuk belanja-belanja yang kualitasnya tidak langsung berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Tentu kita harus menabung di dalam rangka untuk generasi yang akan datang juga bisa menikmati hasil sumber daya alam tersebut,” ujarnya. ***/ebn

Kebijakan HET Migor tak Dicabut, Mendag Lutfi: Stok Melimpah, Penyelewengan Ditindak Tegas

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan tidak akan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Melihat Indonesia sebagai produsen CPO, masyarakat harus mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Karena itu, Kementerian Perdagangan menggandeng Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng.

Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3/2022) secara virtual.

Mendag Luthfi menyampaikan, stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema kewajiban pasar domestik(DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telahterkumpul sejak 14 Februari 2022.

“Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret 2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” ungkap Mendeg Lutfi.

Menurut Mendag Lutfi, per 8 Maret 2022 volume DMO yang telah terkumpul adalah sebanyak 573.890ton atau 20,7 persen dari volume Persetujuan Ekspor (PE) produk sawit dan turunannya yang diterbitkan. Volume DMO tersebut terdiri atas 463.886 ton untuk refind, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan 110,004 ton untuk DMO CPO.

Dalam kurun waktu 14 Februari hingga 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 PE produk sawit dan turunannya kepada 54 eksportir dengan total volume 2.771.294 ton. Volume total tersebut terdiri atas 1.240.248 ton untuk RBD minyak kelapa sawit, 385.907 ton untuk RBD minyak kelapa sawit, 153.411 ton untuk RBD palm stearin, dan 109.843 ton untuk CPO.

Mendag Luthfi menegaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor, kemudian lokal kewajiban harga (DPO) untuk CPO sebesar Rp9.300/kg serta untuk olein sebesar Rp10.300/kg.

Ketentuan DMO dan DPO diatur dalam ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentangKebijakan danPengaturan Ekspor’.

Sedangkan besaran DMO dan harga DPO diatur melalui ‘Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Kewajiban Pasar Domestik) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestik Price Obligation)’.

“Jika Merujuk DPO tersebut, penerapan harga eceran tertinggi tertinggi minyak goreng curah Rp 11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan kemasan premium Rp14.000/kg sangat mungkin dilakukan,” kata Mendag Luthfi.

Tindak Tegas Penyelewengan

Mendag Lutfi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata niaga minyak goreng. Mendag memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah terjaminnya pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri bisa terjadi karena ada penyelewengan dalam distribusi bahan baku minyak goreng.

Untuk itu, Mendag menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bersinergi menjamin distribusi.

“Kami memperkirakan bahan baku minyak goreng rembes ke industri yang tidak berhak atau ada tindakan melawan hukum berupa ekspor tanpa izin. Kedua hal ini masih harus diselidiki lebih lanjut untuk memastikan faktanya,” tegasnya.

“Tetapi yang kami dapat memastikan saat ini, tidak boleh ada yang berspekulasi menyimpan minyak goreng untuk keuntungan pribadi. Kami memiliki data yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,” kata Mendag Lutfi.

Sebelum menggelar konferensi pers, Mendag Lutfi terlebih dahulu meninjau Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (9/3/2022).

Mendag memastikan bahwa minyak goreng yang beredar dimasyarakat saat ini bersumber dari distribusi DMO. Sementara itu dari pantauan tersebut, Mendag Lutfi menemukan bahwa para pedagang pasar menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (DIA T).

Mendag Lutfi memastikan kebijakan HET tidak akan diubah atau dicabut.

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak berencana merencanakan HET minyak goreng. Kebijakan ini akan terus kami tegakkan. Tindakan ini bertujuan untuk mendisrupsi rantai logistik karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Jika ada tindakan-tindakan melawan hukum, kami pastikan akan tuntut,” tegas Mendag Luthfi.***ebn

Tinjau Pabrik Motor Listrik Bike Smart, Bamsoet Harap Uji Tipe di Kementerian Perhubungan Segera Selesai

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo berharap motor listrik Bike Smart atau BS Elektrik bisa segera mengaspal di jalanan. Saat ini motor listrik BSE masih dalam tahap uji tipe yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Setelah uji tipe selesai bisa segera dipasarkan kepada konsumen di Indonesia.

“Kita harapkan uji tipe di Kementerian Perhubungan bisa segera selesai. Sehingga, motor listrik BS Elektrik (BSE) bisa diproduksi massal dan dijual ke masyarakat umum pada tahun ini. Motor listrik BSE bisa ikut menggairahkan industri kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Bamsoet yang juga Ketua MPR saat mengunjungi pabrik motor listrik BSE di Surabaya, Selasa (8/3/22).

Hadir Pengurus IMI Pusat antara lain Badan Penasehat Robert J Kardinal, Badan Pengawas Brigjen (Pol) Syamsul Bahri, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Direktur Organisasi Nasrul Fuad, Hubungan Antar Lembaga Adrys Ronaldi serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho. Ikut serta pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, IMI menghadirkan motor listrik BSE hadir untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik. Selain ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara, motor listrik BS juga ramah ‘kantong’ karena harga jualnya yang sangat terjangkau sekitar Rp 10 juta – Rp 15 juta.

“Jarak tempuh motor listrik BSE bisa mencapai 80 km sekali isi baterai. Kecepatan mencapai 45 km/jam. Kebutuhan chargingnya cukup 6-8 jam baterai sudah terisi penuh. Baterai diisi malam hari, pagi harinya sudah bisa digunakan untuk aktifitas sehari-hari,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menuturkan, komponen motor listrik BSE menggunakan komponen yang diproduksi di dalam negeri hingga 70%. Mulai dari jok, lampu, bodi hingga ban. Komponen tersebut diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

“Komponen motor listrik BSE yang masih diimpor dari negara lain hanya dinamo dan baterai. Untuk baterai motor listrik BSE bisa dimodifikasi dengan kapasitas daya yang lebih besar. Jadi, jika pemilik motor listrik BSE ingin motornya mampu menempuh jarak lebih jauh, bisa mengganti baterai dengan kapasitas yang lebih besar,” pungkas Bamsoet.***/din

Diteken Presiden Joe Biden, Panel Surya Indonesia Siap Bersaing di Amerika Serikat

JAYAKARTA NEWS— Kabar gembira untuk produk panel surya (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules/CSPV) Indonesia. Produk ini kembali siap bersaing di Amerika Serikat (AS) karena terbebas dari pengenaan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dari Pemerintah AS. Presiden AS Joe Biden menandatangani dokumen yang memggembirakan ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, dengan dikecualikannya Indonesia dari BMTP memberikan peluang bagi eksportir solar panel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke AS.

“Pemerintah merespons dan menyambut baik keputusan AS untuk mengecualikan produk solar panel Indonesia dari perpanjangan pengenaan BMTP. Hal ini menjadi angin segar bagi eksportir solar panel Indonesia untuk kembali membuka dan memperluas akses pasar di AS,” ujar Mendag Lutfi.

Informasi bebasnya produk surya panel terkena BMTP disampaikan Atase Perdagangan Washington DC dalam dokumen ‘Proclamation To Continue Facilitating Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled Into Other Products) under Section 201’ yang dirilis pada 4 Februari 2022.

Dokumen ini sekaligus memperkuat laporan akhir penyelidikan safeguard untuk produk solar panel yang telah dirilis Otoritas AS pada 8 Desember 2021 lalu. Produk solar panel yang diinvestigasi tersebut meliputi produk solar panel dalam bentuk sel dan modul.

Dalam laporan tersebut, United States International Trade Commission (US ITC) selaku otoritas penyelidikan kembali merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama empat tahun. Keputusan tersebut berlaku untuk semua negara kecuali negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan pangsa impor di bawah 3 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan eksportir solar panel Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal untuk melakukan ekspor ke AS.

“Pemerintah Indonesia mendorong eksportir solar panel di Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal guna meningkatkan ekspor ke pasar AS, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini,” kata Wisnu.

Sebelumnya, otoritas AS telah mengenakan BMTP produk solar panel sejak 23 Januari 2018 hingga 6 Februari 2022. Selanjutnya, pengenaan BMTP kembali diperpanjang selama empat tahun hingga 6 Februari 2026 atas permohonan dari industri solar panel dalam negeri AS. Pemohon mengklaim telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor produk solar panel pada 2015—2018. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya agar lolos dari kebijakan pengenaan BMTP oleh AS.

Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menanggapi keputusan AS dengan optimisme tinggi. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah terlibat aktif dan kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan guna membela pengusaha/eksportir Indonesia. Di sisi lain, otoritas penyelidikan AS juga transparan dan objektif dalam investigasi safeguard solar panel tersebut.

“Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) terlibat aktif selama proses penyelidikan dengan menyampaikan sejumlah pembelaan tertulis kepada otoritas AS. Selain itu, proses penanganan penyelidikan ini diikuti dengan kooperatif dengan tujuan agar Indonesia dibebaskan dari BMTP sehingga memberikan peluang bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan pasar di AS,” terang Natan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022, nilai ekspor produk solar panel Indonesia ke dunia cenderung mengalami tren peningkatan sebesar 12,26 persen dalam lima tahun terakhir (2016—2021). Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke AS untuk produk ini terjadi pada 2021 yakni sebesar USD 22,69 juta. Pada tahun tersebut, AS menjadi negara tujuan ekspor produk solar panel Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 34 persen. Selain AS, negara tujuan utama ekspor Indonesia untuk produk dimaksud adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, dan Jepang.***ebn

Pemprov Jatim Gelar Kampoeng Kreasi

JAYAKARTA NEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Kampoeng Kreasi yang digelar di Atrium Utama Royal Plaza Surabaya, pada 3-6 Maret 2022. Pameran kali ini bertajuk “Memperkuat Ekonomi Perdesaan Menuju Optimis Jatim Bangkit.”

Kampoeng Kreasi 2022 memasuki tahun ketiga, semenjak digelar kali pertama pada 2020 lalu, dan telah menjadi kegiatan tahunan Dinas PMD Jawa Timur untuk mendorong peningkatan ekonomi pedesaan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat 34 stand peserta meramaikan Kampoeng Kreasi tahun ini, dengan menyajikan produk-produk unggulan daerah masing- masing. Para peserta meliputi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), Lembaga Pembiayaan, hingga Komunitas dan Asosiasi Pelaku Usaha (Fashion, Craft, Food) di Provinsi Jawa Timur.

Selain menyajikan produk UMKM, venue pameran menggelar sejumlah kegiatan seperti pelatihan branding dan kemasan, kurasi produk, export center, workshop sinando (Sinau Nang Ndeso) Batik Sidoarjo, anyaman sintetis Jombang, dan demo memasak resep tradisional Jawa Timur. Termasuk talkshow inspiratif & succsess story, demo membatik untuk para pengunjung.

Dalam gelaran yang sama, Dinas PMD Jatim meneken perjanjian kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. Kerja sama ini dijalin dalam rangka pengembangan BUM Desa Go Eskspor.

Tak ketinggalan, pameran kali ini diramaikan dengan beragam sharing dan diskusi BUM Desa Go Export bersama Ketua Umum KADIN Jatim, Andik Dwi Putranto, Kepala Dinas PMD Jatim Soerkaryo, Kepala Pengelola Export Center Thomas S. Kaihatu, Direktur KADIN Institute, Nurul Indah Susanti, dan Direktur Rumah Kurasi, Setyohadi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau stand pameran di Kampoeng Kreasi menyebut pameran semacam Kampoeng Kreasi salah satu fungsinya adalah sebagai center inovasi dan kreatifitas produk UMKM. Karena itu menurut dia harus ada stand khusus klinik Bumdesa pada setiap ekspo produk UMKM.

“Peserta pameran bisa langsung berkonsultasi dengan klinik Bumdesa tentang bagaimana mengembangkan produknya, misalnya produk UMKM tersebut ingin ekspor. Maka usai pameran bisa langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Khofifah mencontohkan ada penjual pisang Cavendish dari Nganjuk yang ingin produknya dapat tembus ke pasar ekspor namun bibit dan lahannya belum disertifikasi.

“Di sinilah fungsi klinik Bumdesa untuk memfasilitasi persyaratan agar produk pisang Cavendish bisa lolos ke pasar ekspor,” jelas Khofifah.

Dalam setiap pameran juga harus ada tim identifikasi yang berkeliling untuk menemu kenali produk-produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Saya setiap kali ada pameran selalu berusaha berkeliling ke setiap stand , salah satunya juga untuk menemukenali produk-produk yang mungkin bisa dikembangkan untuk disambungkan kepada stakeholder yang berkepentingan,” ujar Khofifah.(poedji)

Souvenir UMKM Kediri Tembus Pasar Eropa

JAYAKARTANEWS– Souvenir dengan konsep go green atau ramah lingkungan, memiliki pangsa pasar yang menjanjikan. Tidak hanya di pasar lokal, bahkan nasional hingga Eropa dan Australia.

Salah satu contohnya souvenir biji bijian maupun aneka kayu daur ulang, yang dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak merusak lingkungan, bahkan mengajak orang untuk menanam.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membaca peluang ini adalah Caraka Bumi asal Kediri, Jawa Timur. Hilda, selaku pemilik UMKM mengungkapkan, souvenirnya beraneka ragam.

“Produknya itu beraneka macam, tapi semuanya prinsipnya itu bebas plastik, ramah lingkungan, sama daur ulang, menjadi macam-macam,” ujarnya, Selasa (1/3) melalui rilis kominfo Jatim ke media.

Beberapa bentuk souvenir tersebut antara lain, berupa tanaman mini, biji bijian sayuran, buah buahan hingga kacang kacangan. Yang itu bisa ditanam kembali, lalu dikemas dalam wadah kaca disertai dengan pupuk.

“Kalau untuk pasarnya itu Alhamdulillah sudah menyebar dari Aceh sampai Papua, sudah banyak pesanan dari sana. Kemudian ada juga yang orang dari luar negeri, ada dari Malaysia, Perancis sama Australia,” imbuhnya.

Bisa dibilang, omset bisnis souvenir biji tanaman maupun daur ulang kayu ini bukan kaleng kaleng. Hilda mengaku, sebulan bisa mencapai Rp 30 juta. Meski sempat merosot saat pandemi setahun lalu, namun kini sudah mulai bergeliat kembali.

“Pandemi sendiri kita ada inovasi, workshop untuk anak-anak sekolah, jadi selama ini bisa bertahan. Dan bahkan setelah pandemi sudah membaik, ini malah semakin banyak omsetnya,” akunya.

Semakin banyaknya acara acara seperti pernikahan, acara perkantoran maupun pertemuan, yang membuat omset souvenir Caraka Bumi semakin.

Untuk harganya sendiri relatif terjangkau, jenis souvenir biji bijian, dijual seharga Rp 2.000 – Rp 25.000. Sedangkan untuk hampers atau kemasan paket, dijual seharga Rp 70.000 – Rp 300.000. (poedji)