Menaker Tegaskan THR Tahun Ini Harus Kontan, Tidak Boleh Dicicil

JAYAKARTA NEWS – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pemberi kerja memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 secara kontan kepada pekerja/buruh.

Hal itu ditegaskannya saat meluncurkan Pos Komando (Posko) THR 2022 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu satu bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan,” ujar Menaker, dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (09/04/2022).

Menaker pun menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap tapi juga bagi pekerja lainnya.

“Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan pekerja rumah tangga alias PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya,” tegasnya.

Ida menyampaikan, Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Ia pun meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.

“Pokoknya kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini secara khusus Menaker meminta kepada perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari satu bulan gaji kepada pekerjanya.

“Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik,” ujarnya.

Tak lupa Ida pun mengajak pemberi kerja untuk bersama-sama berupaya untuk meningkatkan daya beli para pekerja/buruh.

“Mari gotong rotong dengan pemerintah menaikkan daya beli pekerja,” tandasnya. (*/uli)

Presiden Bagikan BLT Minyak Goreng di Pasar Angso Duo Jambi

JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi, Kamis, 7 April 2022. Presiden berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat.

“Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Kepala Negara juga ingin agar bantuan serupa nantinya bisa diberikan tidak hanya di Provinsi Jambi, melainkan di seluruh Provinsi di Indonesia. Presiden juga meminta agar bantuan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat penerima sebelum Lebaran.

“Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,” imbuhnya.

Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Kepada penerima, Presiden menyampaikan agar BMK tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

“Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?” tanya Presiden kepada para pedagang.

“Beli minyak goreng, Pak,” ujar para pedagang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan di pasar tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. (*/mel)

Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah

JAYAKARTA NEWS – Dalam rangka memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.

“Tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (06/04/2022).

Menaker menyatakan, tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Selain itu, situasi geopolitik global akibat ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga memicu peningkatan harga komoditas global dan inflasi. Ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi nasional,  dan juga sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kemnaker telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

Adapun di tahun 2022 ini, jelas Menaker, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh. Tepat bermakna sesuai dengan sasaran penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

“Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menaker, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2022 serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.

“Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak (Bank) Himbara selaku bank penyalur,” ujarnya. (mel)

Kemenperin-Polri Bentuk Satgas Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan bersinergi membentuk satuan tugas (satgas) dalam upaya pengawasan produksi dan distribusi program minyak goreng sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran dalam prosesnya, kedua pihak akan menindak tegas.

“Kami ingin program ini ada progresnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden. Untuk itu, kami melakukan rapat pembahasan dan evaluasi ini agar bisa segera diakselerasi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, Selasa (5/4/2022).

Menperin menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi ini mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

“Regulasinya sudah memadai, semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan dalam Permenperin 8/2022 tersebut,” ujarnya.

Sanksi itu, lanjut Agus, misalnya terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan yang sudah ditetapkan Kemenperin.

“Selain itu juga adanya tindakan berkaitan dengan repacking, ini tidak boleh dilakukan pada MGS curah. Juga sama sekali tidak boleh disalurkan untuk industri menengah maupun besar. Ini yang akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.

Tak hanya produsen saja, kebijakan penyediaan berbasis industri juga mewajibkan seluruh distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di bawahnya.

“Sudah ditetapkan margin di level distributor dengan rata-rata Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy terkait margin sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, ini sangat penting supaya HET bisa tercapai di lapangan,” paparnya.

Menperin menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 72 kontrak atau 72 perusahaan yang terlibat dalam program MGS curah.

“Dalam jumlah kontrak tersebut, telah memenuhi kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari dan juga meng-cover ke mana saja produsen harus mengeluarkan distribusi di wilayah kerja masing-masing,” imbuhnya.

Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait penyediaan minyak goreng curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi minyak goreng curah.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

“Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami Bersama Menperin membentuk satgas gabungan yang akan ditempatkan mulai di level kantor pusat para produsen, yang personelnya berasal dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar, pengawasan proses produksi dilakukan melekat selama 24 jam,” kata Sigit.

Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Kapolri menekankan, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. (*/mel)

Hadapi Kenaikan Harga dan Inflasi Global, Pemerintah Siapkan Berbagai Perlindungan Sosial

JAYAKARTA NEWS – Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya pangan dan energi, serta kenaikan inflasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memandang bahwa berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Airlangga.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan.

“Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” imbuhnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun.

“Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.

“Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati USD1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” paparnya. (*/uli)

Doni Monardo Bicara Blue Economy dan Intelijen Perikanan

JAYAKARTA NEWS – Ketua Umum PP PPAD, LetjenTNI Purn Dr (HC) Doni Monardo bicara tentang blue economy dan intelijen perikanan di hadapan para siswa Program Pendidikan Reguler (PPRA) 62 Lemhannas, Senin (4/4/2022).

Pengalaman menggulirkan program emas biru semasa menjabat Pangdam XVI/Pattimura (2015-2017) menyedot perhatian para siswa PPRA 62 yang berkunjung ke markas PPAD, di Jl. Matraman, Jakarta Timur.

“Tujuh-puluh persen wilayah kita adalah laut. Negara kita juga memiliki bentang pantai yang bisa jadi salah satu yang terpanjang di dunia. Bayangkan, kita punya 17.000 pulau, berapa panjang bentang pantai kalau semua pulau diukur,” kata Doni.

Fakta, bahwa sebagian besar masyarakat pesisir hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini ironis. Karena itu, kebijakan “bue economy” harus menyentuh sektor aquakultur, mengingat besarnya potensi perikanan Tanah Air.

Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni mengatakan bahwa potensi perikanan Indonesia adalah 12 juta ton per tahun. Tapi kemampuan mengelolanya sangat kecil. Indikasinya tampak pada data kontribusi perikanan global. Dengan potensi sebesar itu, ternyata Indonesia hanya memberi kontribusi 3,5 persen produksi perikanan global.

“Bayangkan, bentang laut kita mencapai 8.500 km dari Sabang ke Merauke. Sementara lebar negara kita dari Miangas hingga Rote hampir menyentuh panjang 2.000 km. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup luas,” ujar Kepala BNPB 2019 – 2021 itu.

Bicara blue economy, Doni juga mengapresiasi langkah Kementerian KKP yang sudah memetakan zona wilayah penangkapan ikan. Mulai dari bagian barat Sumatera dan selatan Jawa, kemudian wilayah Natuna, utara Manado, Sulawesi sampai Biak dan Jayapura bagian utara, lalu zona antara Sulawesi dan Maluku, kemudian Kepulauan Aru dan satu lagi Laut Banda.

Dan khusus Laut Banda, tidak diberikan kepada pihak asing, sebab wilayah itu adalah wilayah pemijahan ikan tuna. “Bayangkan, ikan tuna yang begitu mahal dan diminati banyak negara, tempat pemijahannya di wilayah negara kita. Tapi tuna adalah salah satu jenis ikan yang penyebarannya bisa mengelilingi bola dunia. Tapi untuk pemijahan, ada di Laut Banda,” kata Doni Monardo.

PPAD melalui Ketua Bidang Ekonomi, Mayjen TNI Purn Wiyarto telah bekerjasama dengan “Fish On”, sebuah jasa aplikasi yang memanfaatkan fasilitas NASA untuk mengetahui di mana ada ikan, termasuk jenis ikan apa. Sehingga, kata Doni, ke depan nelayan melaut bukan mencari ikan, tetapi “menangkap ikan”. “Jadi tidak seperti sekarang, banyak nelayan yang menghabiskan BBM dan pulang tanpa hasil tangkapan yang memadai” ujarnya.

Jadi, jika sektor perikanan termasuk dalam ragam blue economy, maka Doni menegaskan bahwa dibutuhkan “intelijen” untuk mendukung suksesnya “operasi perikanan” di seluruh wilayah perairan kita. “Nah, aplikasi Fish On ini seperti fungsi intelijen yang akan memberi tahu di mana sasaran nelayan untuk menangkap ikan,” tambahnya.

Dengan hadirnya intelijen perikanan, maka nelayan terpencil pun bisa memanfaatkan kecanggihan informasi tersebut. Tinggal bagaimana kita mendayagunakan. Jangan seperti era 2003 – 2005, saat banyak sekali nelayan Filipina masuk perairan Indonesia, utamanya di Maluku dan Maluku Utara. Bahkan, kata Doni, mereka sampai berani membunuh aparat kepolisian RI yang berpatroli.

Mereka menguasai wilayah-wilayah yang diketahui banyai ikan, teripang, penyu, dan lain-lain. Celakanya, kata Doni, dalam menangkap tadi mereka menggunakan bahan peledak. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dua kapal mereka sudah penuh dengan ikan-ikan dan hasil laut kita,” kata Doni.

Indonesia juga terikat pada kesepakatan Swiss tahun 2017 mengenai strategi penangkapan ikan. Bahwa penangkapan ikan di alam harus memperhatikan aspek penjagaan populasi. Jika tidak, maka cepat atau lambat ikan-ikan di laut juga bisa berkurang bahkan habis. “Jangan dipikir ikan di laut tidak bisa habis,” ujar Doni Monardo seraya menyebutkan sebuah tayangan YouTube tentang praktik menangkap ikan dari sebuah “mother ship” yang mampu menyedot ratusan ton ikan laut dalam hitungan jam.

Bukan itu saja. Seminar tadi juga mengingatkan kepada seluruh pemimpin dunia, bahwa ikan di laut luas bukan milik satu negara, tetapi juga milik seluruh negara yang memiliki teritori laut. Sebab, ikan itu bermigrasi, berbeda dengan ikan yang ada di danau atau sungai.

Karena itu, aspek pemeliharaan lingkungan juga menjadi hal penting. Jangan sampai, pencemaran di daerat kemudian mencemari laut yang bisa mencemarik ikan. Contoh, logam berbahaya seperti mercuri. Jika itu terjadi, cepa atau lambat akan ketahuan, dan ini bisa berdampak jatuhnya sanksi.

Terlebih, Indonesia telah meratifikasi Undang-undang (UU) No 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Pengalaman bertugas di Paspampres, Doni menjadi paham, bahwa banyak ikan dari perairan Indonesia yang tercemar mercuri.

“Semua penggunaan merkuri harus menjadi perhatian pemerintah untuk ditindak. Di Kabupaten Mandailing Natal, sejumlah bayi lahir tidak normal. Ada yang kepalanya besar, bagian dalam perut ada di luar, dan banyak kisah tragis lain. Itu karena ibu-ibunya banyak bekerja di pertambangan illegal yang mengandung mercuri serta mengonsumsi makanan dan minuman yang tercemar mercuri,” kata Doni Monardo.

Kita tidak bisa bicara blue economi kalau tidak dibarengi penataan lingkungan. Termasuk Doni menyebut kerang yang ditangkap di Teluk Jakarta sebagai kerang yang tidak baik untuk dikonsumsi, karena sudah tercemar limbah berat.

Lebih jauh, Doni juga menyinggung sekilas mengenai Program Citarum Harum, bagaimana ia memulihkan kondisi Sungai Citarum dari status sungai terkotor di dunia menjadi tercemar ringan, serta tercemar sedang di beberapa bagian.

Sementara Citarum mengaliri tiga waduk, Saguling, Jatiluhur, dan Cirata. Selain itu, ia juga mengalir ke Kalimalang, yang sebagian besar menjadi bahan baku PDAM. “Jadi PDAM itu tidak pernah berani men-declare airnya bisa diminum. Karena itu, saya pernah bergurau, PDAM bukan perusahaan daerah air minum, tapi perusahaan daerah air mandi,” kata Doni sambil tertawa.

Sukses Emas Biru

Sebelum melanjutkan paparannya di depan para siswa PPRA 62 baik yang hadir di markas PPAD maupun hadir secara daring, Doni Monardo menampilkan kisah sukses Emas Biru yang iagulirkan di Maluku, saat menjadi Pangdam di sana. Dua narasumber diundang, dan diminta berbicara.

Yang pertama diminta berbicara adalah tokoh emas biru budidaya ikan laut, Jefri Slampta. Ia adalah seorang PNS di Kodam XVI/Pattimura. Doni mengatakan, berkat budidaya emas biru, Jefri bisa menyekolahkan anak sampai kuliah di fakultas kedokteran di Unpati, sebentar lagi bakal jadi dokter. Ia juga memiliki usaha kontrakan. Ekonomi keluarga jauh membaik.

“Saya masih pertahankan emas biru warisan bapak jenderal Doni Monardo. Sudah selama ini banyak melatih dan mendidik kawan-kawan nelayan budidaya di Maluku dan Maluku Utara,” katanya.

Jefri bukanlah contoh sukses instan. Ia mengawali tahun 2009 melalui perjuangan ekstra keras. Dimulai dari memulung botol-botol plastik yang ada di teluk Ambon. Selama empat bulan ia berhasil mengumpulkan 32.000 botol air kemasan. Botol-botol itulah yang ia jadikan keramba jaring apung.

Dalam perkembangannya, ia bisa meningkatkan kondisi keramba dengan membeli keramba bekas. Dan saat ini, ia sudah bisa memperluas keramba miliknya dengan jaringan keramba yang baru. Bukti bahwa usaha budidaya emas biru-nya berhasil. “Restoran apung ini juga semakin viral dan mendatangkan penghasilan tambahan,” katanya senang.

Resto apung di keramba itu dibangun tanggal 28 Maret 2021. Belakangan, makin viral setelah seseorang menayangkan di youtube. Mereka secara khusus datang ke kerambanya dan membuat konten yang viral. Belum lagi para pengunjung resto apung yang lain. “Mereka ada yang datang dari Jakarta, Bandung, bahkan Surabaya,” kata Jefri bangga.

Mereka secara khusus datang ke Teluk Ambon untuk bisa makan di resto apung keramba milik Jefri karena aneka ikan seperti ikan kerapu, kakap, bobara, udang, cumi, kepiting, lobster yang segar. “Makan seafood di sini sangat segar, karena langsung kami ambilkan dari keramba, bukan seafood yang disimpan di freezer berminggu-minggu,” katanya.

Untuk memberi suasana lain, Jefri yang mengikuti pertemuan melalui zoom, diminta Doni menunjukkan keramba dengan kamera HP-nya. Jefri juga diminta memperlihatkan ikan-ikan yang ada di kerambanya, serta koleksi lobster yang ada. “Siapa tahu nanti para peserta PPRA 62 ke Ambon, bisa mampir dan makan di keramba jaring apung milik Jefri,” kata Doni sambil tertawa.

Sosok lain yang diminta Doni berbicara di hadapan para siswa Lemhannas adalah Achmad Jais, Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Waiheru, Ambon. “Hingga hari ini, kampus kami tetaplah bernama kampus emas biru. Sebab, sejak pak Doni datang, teluk Ambon menjadi ujung tombak emas biru. SUPM ini adalah sekolah gratis yang sudah secara nyata meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Jais bangga, sebab SUPM pernah didatangi Presiden, Wakil Presiden dan sedikitnya 17 orang menteri. Itu semua karena program “emas biru”. Ada aktivitas budidaya keramba jaring apung, pembibitan yang disumbang kementerian KKP untuk diteruskan kepada masyarakat, serta aktivitas pemberdayaan masyarakat. “Sungguh contoh yang baik tentang kolaborasi antara institusi pendidikan dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” katanya.

Jais menambahkan, saat Presiden Joko Widodo datang, ia mengatakan, “Tentara sekarang sistemnya bukan senjata yang bisa membunuh, tapi senjata sosial, atau senjata kesejahteraan. Pak Doni adalah warga kehormatan kota Ambon. Pak Doni adalah warga kebanggaan Ambon. Program beliau emas hijau, emas biru lalu emas putih perdamaian, sungguh tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Maluku,” kata Achmad Jais, khidmat.

Jais berjanji dan bertekad akan melanjutkan semua program Doni Monardo. “Ijin pak Doni, jembatan warisan bapak yang menghubungkan kampus ke keramba sampai sekarang masih ada. Itu kenangan yang tidak boleh hilang. Emas biru yang bapak gulirkan sudah melahirkan banyak Jefry yang lain. Jefry-jefry di Seram, di Buru, dan lain-lain,” papar Jais.

Berkas emas biru pula masyarakat meningkat ekonominya sehingga bisa menyekolahkan anak. Ada yang sudah menjadi sarjana, ada yang sudah bekerja di Korea, Jepang, Spanyol, semua terjadi berkat emas biru.

Atas dua testimoni tadi, Doni Monardo mengucapkan terima kasih. Tak lupa ia menyampaikan rasa kagumnya, saat baru-baru ini mengunjungi Ambon. Kondisinya jauh lebih meriah dibanding saat ia bertugas di sana. Saat ini sangat banyak resto seafood yang ikan-ikannya disuplai oleh para nelayan tambak. “Sungguh, ikan yang segar tidak perlu bumbu yang macam-macam, sudah sangat enak,” katanya.

Doni menyebutkan, salah satu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ambon. Salah satunya adalah menebar 1.000 ekor ikan barramundi. Ikan yang kualitasnya tidak kalah denan salmon. “Seribu ekor ditebar, kesemuanya hidup. Ini ikan mahal. Baramundi itu kakap putih. Di Maluku, kakap putih sangat banyak,” kata Doni.

Tidak berhenti di situ, Doni bahkan menguak potensi kepiting bakau dikaitkan dengan potensi hutan bakau yang ada di seluruh pesisir Nusantara. Indonesia memiliki 3 juta hektare mangrove, dari sebelumnya 4 juta. “Yang sejuta hektare hilang untuk pembangunan atau perambahan. Saya sering dapat laporan, bakau dirambah untuk dijadikan arang, dan diekspor ke luar negeri,” kata Doni.

Doni tidak ingin luas bakau terus menyusut. Ia mendukung tekad Presiden Joko Widodo yang mencanangkan pengembalian fungsi pesisir dengan penanaman kembali mangrove. “Meski praktiknya masih banyak pencuri mangrove, seperti yang terjdi di Segara Anakan, Cilacap,” ujar Doni.

Doni menceritakan tekadnya memulihkan hutan bakau, serta budidaya kepiting bakau. Selain di Aru (Maluku), Doni baru pulang dari Puau Enggano, Bengkulu. Di sana, selain bakaunya masih sangat terjaga, Doni juga sedia mengembangkan buidaya kepiting. “Mereka sangat hebat menjaga bakau. Dan itu sangat bagus, karena letak pulau itu termasuk di wilayah yang rawan gempa dan tsunami, seperti Aceh,” tambah Doni.

Doni juga memberi gambaran tentang budidaya udang oleh PT Parigi Aquakultur Prima di Desa Desa Sejoli, Kec Moutong, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini juga telah melibatkan masyarakat dalam mengelola budidaya udang vaname. Ekonomi masyarakat di sekitar tambak udang, berkembang pesat.

Terakhir, Doni menyebut ikan nemo, si ikan pintar. Ia adalah salah satu jenis ikan hias yang mahal harganya.  “Ikan hias dari perairan laut kita jauh lebih bagus dibanding ikan koi. Kenapa kita harus impor ikan luar, sementara laut kita punya banyak sekali ikan hias yang indah,” kata Doni.

Masih ada lagi gagasan Doni Monardo terkait blue economy. Ia menyebut arus deras yang ada di antara dua pulau. Potensi arus deras tadi bisa dimanfaatkan sebagai pengungkit tenaga listrik. Jika itu dilakukan, maka akan menghasilkan energi. Dari energi tadi, bisa digunakan untuk menghidupi cold storage. “Dengan cold storage, nelayan kita di pedalaman tidak harus jual murah hasil tangkapannya,” ujar Doni.

Usai paparan, Sekjen PPAD Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak yang memoderatori acara mengakhiri seminar dengan kelakar, “Perlu para siswa ketahui, Pak Doni Monardo juga Lulusan PPSA XVIII,” kata Komar, disambut tepuk tangan hadirin. (Egy/Roso)

Direksi Pertamina Tinjau dan Pastikan Kesiapan Layanan BBM Jelang Ramadhan Idul Fitri

JAYAKARTA NEWS – Sebagai upaya antisipasi terhadap kenaikan konsumsi bahan bakar selama masa satgas Ramadhan Idul Fitri (RAFI). Direksi PT Pertamina (Persero) melakukan kunjungan ke berbagai sarana dan fasilitas Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel yang berada di wilayah Jambi guna memastikan kesiapan Pertamina menghadapi ramadhan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Albertus Rachmad Wibowo, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Bramantya Satyamurti Poerwadi, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, Rama Suhut turun langsung mengunjungi beberapa SPBU guna memastikan pelayanan yang prima diberikan kepada konsumen di wilayah Jambi.

“Kita memastikan suplai BBM berjalan dengan baik menjelang bulan ramadhan, dengan adanya peningkatan kegiatan bisnis yang terjadi di Jambi kita juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dalam keterangan yang diterima Jayakarta News, Minggu (2/4/2022).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati juga berharap BBM subsidi yang tersedia dapat tepat sasaran.

“Maka dari itu bersama dengan semua stakeholder kita bersama-sama memantau pendistribusian BBM agar bisa sampai dan terealisasikan dengan baik,” ujar Nicke Widyawati.

Direksi Pertamina juga menyempatkan diri menyapa para pelanggan setia Pertamina di SPBU, serta memberikan arahan langsung sekaligus apresiasi bagi awak mobil tangki (AMT) dan operator SPBU yang bertugas.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara keseluruhan telah siap melayani masyarakat selama periode satgas RAFI 2022.

“Pertamina siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan terus menjaga ketahanan stok dan mempersiapkan pengelolaan distribusi BBM dengan baik untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode bulan Ramadhan dan idul fitri.” ujar Nikho.

Pertamina Patra Niaga Sumbagsel juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian Daerah Jambi atas keberhasilannya mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan aman, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus meningkatkan pengawasan di lapangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi sehingga penyaluran energi di masyarakat dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Sebagai upaya pelayanan yang terbaik, diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila terjadi kendala dan hambatan distribusi BBM dan LPG, informasi dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. (*/mel)

Bertemu Wapres Ma’ruf Amin, Mendag: Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

JAYAKARTA NEWS— Setelah bertemu Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini Indonesia akan menjadi kiblat fesyen muslim dunia.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat eksosistem industri halal melalui pengembangan fesyen muslim. Salah satunya akan ditingkatkan penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

“Sesuai dengan arahan Wakil Presiden RI, Indonesia diharapkan dapat menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Secara global, konsumsi produk fesyen muslim dunia pada 2024 diprediksi mencapai USD 311 miliar. Nilai ini akan naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar USD 277 miliar. Untuk itu, kami ingin menangkap dan menonjolkan potensi industri syariah Indonesia yang salah satunya adalah fesyen muslim,” kata Mendag Lutfi di Jakarta, Rabu (30/3/2021).

Penegasan disampaikan Mendag Lutfi setelah sehari sebelumnya beraudiensi dengan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan KADIN Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Komite Promosi Fesyen Muslim Indonesia, Anne Patricia Sutanto, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, Ketua Panitia HIPMI Syariah Ibnu Riyanto, para desainer, akademisi, pelaku usaha kosmetika dan Perwakilan dari Indonesia Halal Lifestyle Center Jetti R. Hadi.

Mendag Lutfi menambahkan, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia menjadi kiblat fesyen muslim dunia.

Sesuai dengan Roadmap Fashion Muslim Indonesia, JMFW memiliki fokus strategi kegiatan selama 2022─2024. Pada 2022, fokus strateginya adalah penguatan merek. Tahun 2023 ditargetkan untuk penguatan jaringan dengan terjun langsung dalam peta fesyen internasional. Kemudian tahun 2024 ditargetkan untuk deklarasi Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia.

Sebagai langkah awal, Kementerian Perdagangan telah menancapkan pilar melalui kegiatan Embracing Jakarta Fashion Week pada 2021. Acara inti JMFW diagendakan untuk dilaksanakan pada 20─22 Oktober 2022 mendatang, bersamaan dengan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2022 di ICE BSD, Tangerang.

“Kegiatan JMFW diharapkan dapat memperkuat kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, meningkatkan akses pasar, meningkatkan promosi digital, dan mengoptimalisasi peran perwakilan perdagangan,” ungkap Mendag Lutfi.

Kegiatan JMFW merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan pemangku kepentingan terkait seperti perancang busana, merek fesyen, pelajar, perusahaan tekstil, merek kosmetik, merek aksesori fesyen, media dan pemerintah.

Mendag Lutfi menjelaskan tujuan JMFW sebagai upaya meningkatkan dan membangun kepedulian para pemangku kepentingan serta masyarakat umum tentang potensi fesyen muslim Indonesia. JMFW juga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia sebagai referensi tren muslim fashion yang menjadi kiblat fesyen muslim dunia.

“Melalui JMFW, kita dapat memperkuat brandingproduk fesyen muslim Indonesia dengan keberagaman produk fesyen muslim yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor,” pungkas Mendag Lutfi.

Untuk fesyen muslim, Indonesia berada di posisi ke-5 sebagai pasar terbesar dunia, berada di bawah Iran, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Di sisi lain, Indonesia merupakan eksportir produk fesyen muslim ke-18 dunia. Eksportir utama produk tersebut adalah Tiongkok, Turki, India, Uni Emirat Arab, dan Bangladesh.

Populasi muslim Indonesia tercatat mencapai 231 juta. Sementara itu, populasi muslim dunia sebesar 1,9 miliar atau setara 26 persen total populasi dunia. Dengan jumlah populasi tersebut Mendag Lutfi optimistis, kebutuhan terhadap produk halal juga cukup besar.***ebn

Jatim Kuasai Sepertiga Pangsa Pasar Pisang Nasional

JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus menggeber perluasan akses ekspor pisang ke Pasar Global. Menurutnya, pangsa ekspor buah-buahan dunia khususnya komoditas pisang ini menjadi peluang bagi Indonesia.

Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia pada 2020, dengan total lebih dari 2,6 juta ton atau sebesar 32 persen dari produksi pisang nasional.

“Jawa Timur terus berupaya meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas, kontinuitas, maupun juga kualitas,” kata Khofifah saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara panen perdana pisang cavendish di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Rabu, (30/3).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Jatim turut mendorong pelaksanaan Program Pengembangan hortikultura berorientasi ekspor untuk mensubstitusi impor produk hortikultura dan meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah.

“Data eksportasi komoditas pertanian di Jawa Timur selama 15 hari (16 – 30 Desember 2021), volume ekspor mencapai 142.275 ton dengan nilai 2,71 triliun antara lain terdiri atas nilai ekspor komoditas hortikultura Rp 297 miliar atau 10,96 % dari total ekspor,” jelas Khofifah.

“Kabupaten tertinggi produksi pisang di Jatim secara berurutan berada di kabupaten Malang, Pasuruan , Lamongan, Banyuwangi, Lumajang dan Ponorogo,” jelasnya.

Menurutnya seiring dengan masifnya kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan petani, menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kontinuitas produk pisang cavendish sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik bagi pasar lokal maupun pasar global.

Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur. Pada Desember 2021, NTP naik 1,33 persen dari 100,88 menjadi 102,22. Sub sektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Hortikultura sebesar 12,35 persen.

“Diikuti sub sektor Peternakan sebesar 0,32 persen, subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,11 persen dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,01 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, saat ini penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura perlu ditekankan pula untuk mempertahankan mutu komoditas segar, mencegah kerusakan fisik maupun kimiawi. Juga memperpanjang daya simpan produk, dan utama menyiapkan hasil panen menjadi produk olahan yang siap dipasarkan dan dikonsumsi.

“Saya berharap melalui Pengembangan Pisang Cavendish di Ponorogo ini menjadi momentum Optimis Jawa Timur Bangkit guna Meningkatkan motivasi, inovasi serta kemandirian petani, maupun para pelaku agribisnis agar dapat lebih berdaya saing,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres RI Ma’ruf Amin sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah salah satunya produksi pisang yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pisang, memiliki cita rasa beragam dan bisa dikelola menjadi berbagai macam olahan makanan.

“Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi baik dari kuantitas, kontinyuitas dan kualitas,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Menurutnya, produksi pisang meningkat dari tahun-tahun. Di tahun 2020 lebih 8 juta ton. Sedangkan Volume ekspor mencapao 5.500 ton pada Mei 2021 dan menjadi yang terbesar kedua setelah buah manggis.

“Saya menyambut baik inisiasi program ini. Semoga sebagai jembatan untuk ekspor pisang dan meningkatkan pendapatan petani pisang,” ucapnya.

Dengan adanya produksi pisang cavendish, Ma’ruf Amin meyakini Kabupaten Ponorogo mempunyai komoditas unggulan. Sehingga ke depan mampu memberdayakan petani serta memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Ponorogo.

Ia juga mengarahkan agar lahan hortikultura ditingkatkan sehingga memberikan penghasilan dan kesejahteraan bagi petani.

Selain itu menurutnya keberhasilan program ini tidak lepas dari kerjasama dengan beberapa mitra petani. Menjadi mitra di sektor pertanian, kata Ma’ruf Amin, sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mengerakkan pendapatan petani dan memperoleh kesejahteraan petani.

“Selain itu, membantu pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan akses pasar,” pungkasnya.

Selama proses produksi, panen hingga proses pemesanan pisang cavendish, petani didampingi mitra PT. Great Giant Pineapple (GGP). Pola mitra tersebut, para petani menyiapkan lahan, sedangkan PT GGP menyediakan bibit dan panduan penanaman serta koordinator di lapangan agar produk yang dihasilkan petani berkualitas ekspor.

Setelah mengikuti serangkaian acara, Wakil Presiden beserta Wury Ma’ruf Amin didampingi Mendes PDTT, Gubernur Jawa Timur, Sesmen Kemenko Bid Perekonomian, Bupati Ponorogo dan Government Corporate Affair, Direktur PT GGP menuju Kebun Pisang. Disana, rombongan secara simbolis melakukan panen perdana pisang cavendish sekaligus menyapa petani pisang.

Pada acara tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan oleh Ketua BAZNAS serta penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BRI, PT. Bank BNI, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Jatim. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Antara Bumdes dengan PT Nadi.

Turut mendampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, Sekretariat Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi (Sesmenko) RI Susiwijono Moegiarso, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) serta jajaran forkompinda Provinsi Jatim. (poedji)

Kemendag Serahkan DIPA Dana Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi 87 Pasar Rakyat Daerah

JAYAKARTA NEWS— Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahap I dan II Dana Tugas Pembantuan bagi 82 kabupaten/kota.

Dana ini nantinya akan digunakan untuk merevitalisasi 87 pasar rakyat dan satu gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 10 kabupaten/kota oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan pada Selasa (29/3), di Denpasar, Bali.

“Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Oke.

Oke mengungkapkan, pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.

“Untuk itu, pasar rakyat perlu dikembangkan secara komprehensif dan holistik sehingga daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern meningkat,” ucap Oke.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima pemanfaatan pasar rakyat secara simbolis kepada empat daerah, yakni Tuban, Jawa Tengah; Blora, Jawa Tengah; Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Oke mengungkapkan bahwa Kemendag membuat berita acara serah terima kepada 108 unit pasar rakyat yang telah berhasil direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan pada 2021. Adapun pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021.

“Diharapkan penerima dana tugas pembantuan tahun anggaran 2021 melaporkan finalisasi melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR),” imbuhnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2010, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

Rakor Perdagangan Wilayah Perbatasan

Usai menyerahkan dana tugas pembantuan, Oke membuka rapat koordinasi (rakor) perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia. Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kegiatan perekonomian, serta mendukung sarana penunjang di wilayah perbatasan.

Rakor dihadiri kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota/kabupaten Provinsi Bali; perwakilan asosiasi Kadin, serta perwakilan Indonesian National Shipowners Association (INSA).

“Melalui rakor tersebut, para undangan yang hadir bertukar wawasan terkait informasi perdagangan di wilayah perbatasan dan memanfaatkan peluang potensi perdagangan yang ada,” ungkap Oke.

Rakor ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pembangunan sarana perdagangan tersebut berupa pasar rakyat dan gudang Non-SRG di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Belu.***ebn