Category: Ekonomi & Bisnis

Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Triwulan III Tahun 2022 Tetap Resilien

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III tahun 2022 tetap berada dalam kondisi yang resilien. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke IV tahun 2022 secara virtual, Kamis (03/11)

Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat koordinasi dan terus mewaspadai perkembangan dari risiko global.

“Kinerja dari perekonomian global terlihat melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. Ini tercermin pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacturing global bulan September 2022 yang masuk ke zona kontraksi pada level 49,8,” ujar Menteri Keuangan.

Selanjutnya dikatakan Menkeu, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu tekanan inflasi tinggi, fragmentasi ekonomi global, perdagangan dan investasi, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif dari otoritas moneter di negara-negara maju.

Meski begitu, perbaikan ekonomi domestik Indonesia masih terus berlanjut. Ini ditopang dengan agregat demand yaitu berupa konsumsi swasta yang masih tetap kuat di tengah kenaikan inflasi, investasi non bangunan yang meningkat, serta kinerja ekspor yang masih terjaga. Pada bulan Oktober 2022, PMI Manufaktur Indonesia masih masuk di dalam zona ekspansif di level 51,8, pada September 2022 Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 5,5% (yoy), sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih menunjukkan persepsi konsumen yang ekspansif yaitu di level 117,2.

“Perbaikan ekonomi nasional juga terlihat pada kinerja lapangan usaha utama, yaitu sektor Perdagangan, Pertambangan, serta Pertanian. Dengan demikian kita melihat dari sisi demand konsumen masih cukup kuat, eksport masih baik, dan dari sisi supply lapangan usaha utama seperti perdagangan, pertambangan, dan pertanian juga menunjukan kinerja yang masih baik,” ungkap Menkeu.

Sementara, dari sisi Inflasi terpantau lebih rendah dari perkiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2022 tercatat pada level 5,71% (yoy), atau  lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat 5,95% (yoy), terutama pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

 “Ini merupakan suatu perkembangan yang baik, yaitu Indonesia tetap mampu menjaga inflasi relatif dalam level yang moderat. Inflasi dari volatile food mengalami penurunan menjadi 7,19% (yoy). Hal ini sejalan dengan langkah-langkah sinergi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya yang terwadahi di dalam tim inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah, serta terus digiatkannya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” pungkasnya.***/uli

Harga Rokok Makin Mahal! Pemerintah Kembali Naikkan Cukai Tembakau

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah akan terus menggunakan instrumen cukai untuk mengendalikan produksi hasil tembakau dan meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Diputuskan, pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen. Dengan begitu harga rokok akan makin mahal.

Keterangan pers terkait akan dinaikkannya cukai tembakau disampaikankan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2023 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (03/11/2022) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Kita menggunakan instrumen cukai di dalam rangka untuk mengendalikan konsumsi dari hasil tembakau, yaitu rokok, terutama untuk menangani prevalensi dari anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok, yang di dalam RPJMN ditargetkan harus turun ke 8,7 persen pada tahun 2024,” ucapnya.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya merokok.

“Saat ini, kita juga akan terus menggunakan instrumen cukai di dalam rangka untuk bisa mengendalikan produksi, dan sekaligus juga untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya merokok,” tambahnya.

Meski demikian, lanjut Menkeu, pemerintah juga memperhatikan beberapa aspek pada industri rokok yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

“Kita juga memahami bahwa industri rokok memiliki aspek tenaga kerja dan juga dari sisi pertanian, dari sisi hasil tembakau, yang juga harus dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu, di dalam penetapan cukai tembakau juga perlu diperhatikan mengenai penanganan rokok ilegal, yang akan semakin meningkat apabila kemudian terjadi perbedaan tarif dan juga meningkatkan dari sisi cukai rokok tersebut,” jelas Sri Mulyani.

Terdapat tiga aspek yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah, yakni penurunan prevalensi anak-anak merokok sebesar 8,7 persen sesuai dengan target RPJMN,  konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin (12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan), serta rokok menjadi salah satu risiko meningkatkan stunting dan kematian.

Dengan demikian, Menkeu mengatakan pada ratas tersebut telah diputuskan bahwa pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen.“Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024,” katanya.

Ditambahkan Menkeu, oleh karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka nominal 10 persen tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret keretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret keretek tangan (SKT) yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri.

“Rata-rata 10 persen nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 [persen] hingga 11,75 [persen]; SPM 1 dan SPM 2 naik di 12 [persen] hingga 11 persen; sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5 persen. Kenaikan ini akan berlaku untuk tahun 2023, dan untuk tahun 2024 akan diberlakukan kenaikan yang sama,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan kebijakan kenaikan cukai pada rokok elektronik.

“Selain kenaikan dari cukai rokok atau hasil tembakau, hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HPTL [Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya] dan ini berlaku selama setiap tahun naik 15 persen selama lima tahun ke depan,” pungkasnya

Cegah PHK, Pemerintah harus Perluas Pasar Ekspor Garmen

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan penyebab belasan perusahaan garmen di Jawa Barat tutup operasi sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, industri garmen mengalami tekanan berat akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia.

“Pasar ekspor mengalami penurunan market karena negara-negara mitra dagang kita yang biasa tujuan ekspor; Amerika, Eropa, dan beberapa kawasan, itu penurunan pertumbuhan ekonominya mulai terasa di kuartal VI sampai tahun depan,” tegas Tauhid di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Hal itu memaksa industri garmen mengurangi kapasitas dan menurunkan kemampuan produksi. “Jadi otomatis perusahaan atau industri menurunkan utilitas produksinya. Kemarin sempat 50-60% ya sekarang mungkin di bawah itu,” tambahnya.

Selain itu, Tauhid juga menyoroti faktor lain yang punya pengaruh besar pada industri garmen tanah air yakni masuknya produk bekas. Begitu pula dengan mudahnya importasi yang membuat barang impor semakin membanjiri pasar domestik.

“Banyak produk impor. Untuk pasar domestik ini mulai masuk lagi yang produk bekas, padahal itu seharusnya dilarang. Barang murah, sekarang importasi lebih gampang. Kita pesan tidak tahunya barang dari luar. Itu akhirnya menghantam pasar dalam negeri,” ujarnya.

Tauhid menyarankan pemerintah memperluas pasar baru ke negara-negara yang perekonomiannya masih tumbuh. “Saya kira masih harus cari market baru yang ekonominya masih lebih baik. Misalnya negara Asean, India, atau negara lain yang masih tumbuh,” sambungnya.

Ia meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan aturan impor. Produk garmen bekas yang tidak boleh masuk Indonesia harus dimusnahkan.

“Untuk yang importasi tinggi ya penegakan. Tidak boleh lagi kalau memang itu barang-barang sumbernya impor ya pasar barang bekas itu seharusnya dimusnahkan. Kalau ini kan dibiarkan, tumbuh. Itu mematikan industri kita. Jadi perlu penegakan hukum,” pungkasnya.

Pertebal Jaring Pengaman

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira berharap gelombang PHK yang terjadi di Indonesia bisa diatasi oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan.

Mulai dari pemberian insentif sampai dengan mempertebal jaring pengaman. Namun, yang tidak kalah pentingnya, memastikan karyawan yang di PHK mendapatkan haknya berupa pesangon dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalaupun ada PHK, harapan pemerintah mendorong memenuhi hak pekerja, proses BPJS dipercepat, hak pesangon diberikan. Itu khawatirnya pekerja di nomer dua kan,” katanya, Rabu (2/11).

Pemerintah juga disebut punya ‘dana ekstra’ dari surplus APBN dan belanja pemerintah Rp1200 Triliun yang belum seluruhnya terserap.

“Seharusnya digunakan untuk mempertebal jaring pengaman, sehingga bantuan subsidi upah bisa lebih merata. Kemudian jumlahnya bisa ditambah, itu bisa bantu meringankan sehingga perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak,” jelas Bhima.

Saat ini gelombang PHK terjadi pada industri tekstil. Bhima mengkhawatirkan, akan merembet ke sektor lain seperti perkebunan.

“Sektor yang terancam phk uniknya bukan cuma manufaktur tetapi juga sektor perkebunan, terutama ketika harga CPO mengalami penurunan tajam itu juga beresiko karena komoditasnya menurun maka di sektor perkebunan juga bisa terjadi PHK,” sebut Bhima.

Selain itu sektor digital, yang selama masa pandemi menyerap banyak tenaga kerja, tengah mengalami perlambatan dan bahkan terancam melakukan PHK lebih luas lagi.

Dan, agar PHK tidak semakin meluas, pemerintah perlu menggelontorkan sejumlah kebijakan dan insentif yang bisa dinikmati industri maupun usaha kecil menengah.

“Yang perlu dipikirkan pemerintah gimana punya paket kebijakan yang komprehensif tentang penyelamatan industri, padat karya. Relaksasi pajak, tarif diturunkan. Ada diskon tarif listrik, dan terkait dengan dorongan untuk perluasan KUR ke sektor industri kecil dan produktif. Ada penurunan bunga KUR. dan itu tadi subsidi upah,” tandas Bhima.***/din

Menhub Apresiasi Produsen Besar yang Produksi Kendaraan Listrik

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi para produsen besar otomotif yang telah mulai memproduksi kendaran listrik. Menhub meminta pelaku industri terus gencar memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik di Indonesia, baik melalui produksi kendaran baru, maupun melalui konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) menjadi kendaran bermotor listrik berbasis baterai.

“Saya mengapresiasi beberapa produsen besar sepeda motor sudah mulai memproduksi kendaraan listrik. Kita harus mulai memikirkan untuk melakukan konversi dari sepeda motor BBM ke listrik, agar peningkatannya bisa semakin masif,” ujar Menhub saat membuka pameran Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), di JCC Senayan, Rabu (2/11).

Menhub mengatakan, penggunaan kendaraan listrik secara masif menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi dari masalah krisis energi fosil dan isu lingkungan (perubahan iklim). “Subsidi BBM yang besar menyebabkan adanya tekanan pada APBN kita, dan kita mempunyai opsi lain yaitu melalui penggunaan kendaran listrik,” ucapnya.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terus berupaya mewujudkan ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti: baterai yang mudah didapatkan, memperbanyak stasiun pengisian daya, serta fasilitas pendukung lainnya. “Beberapa waktu lalu saya bertemu Menteri ESDM dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk membahas kewajiban gedung-gedung yang ada di Jakarta untuk memiliki stasiun pengisian daya (charging station),” tutur Menhub.

Di tengah bangkitnya industri otomotif Indonesia setelah terdampak pandemi, Menhub menginginkan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tapi juga sebagai penghasil atau produsen produk-produk otomotif untuk kebutuhan global. “Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produsen kendaran listrik karena memiliki sumber daya yang menghasilkan komponen dasarnya,” kata Menhub.

Per 25 Oktober 2022, terdapat 24.847 unit sepeda motor listrik yang sudah mempunyai Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dengan rincian 24.738 unit baru dan 109 unit sepeda motor hasil konversi. Kemenhub terus mendorong semua pihak meningkatkan jumlah kendaraan listrik di Indonesia, baik melalui produksi baru maupun konversi.

Kemenhub juga terus mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dengan menggelar kegiatan “Electronic Vehicle Riding” yang rencananya akan digelar pada November 2022, bertempat di Bundaran HI yang menjadi titik pusat kegiatan masyarakat saat akhir pekan.

Pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 yang diselenggarakan AISI, berlangsung pada 2-6 November 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Sepeda motor listrik menjadi tema utama dari pameran ini, dengan hadirnya 14 merk sepeda motor listrik. Beberapa merk sepeda motor yang meramaikan pameran ini di antaranya yaitu: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Niu, Energica, Reevo, Polytron, Treeletrik, Davigo, Ion Mobility, U-Winfly, serta Volta.***/uli

bank bjb Teken Kerjasama Pemanfaatan Produk Perbankan dengan PT ASDP Indonesia Ferry

JAYAKARTA NEWS— Jelang tutup tahun 2022, bank bjb semakin gencar melakukan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Paling anyar, bank bjb  melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, di Jakarta, Rabu (2/11). Turut hadir Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M. Yusuf Hadi dan Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan.

Yuddy menyampaikan, Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani, merupakan bukti nyata kolaborasi kedua perusahaan untuk bersama-sama meningkatkan hubungan baik, sekaligus juga menjadi jalan memperluas kerjasama (Product Holding) antara bank bjb dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kerjasama ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan visi dan misi bank bjb, juga bagian dari strategi dalam memberikan kontribusi positif untuk pengembangan bisnis kedua belah pihak.

“Penandatanganan MoU ini juga menandai sinergi yang lebih luas antara bank bjb dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Terdapat potensi dari kerjasama ini, selain penempatan dana pihak ketiga, salah satunya adalah digital payment untuk pembelian tiket ferry di pelabuhan, serta terdapat potensi kredit ritel lainnya yang diperuntukkan untuk karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),” ucap Yuddy.

Menurut Yuddy, ke depan, ada berbagai potensi bisnis yang positif untuk disinergikan dengan PT ASDP Indonesia, termasuk memperluas peluang kerjasama, dalam berbagai bidang. Antara lain; Pengelolaan Dana dalam peningkatan DPK bank bjb (Tabungan, Giro, Deposito). Kemudian, Pemberian fasilitas pinjaman perusahaan dan perorangan (KGB & KPR). 

Kerjasama dalam bentuk MoU ini juga sebagai bentuk saling menjaga hubungan baik kedua perusahaan. Juga, sebagai upaya meningkatkan sinergi untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan bisnis, tentunya kerjasama ini diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kerjasama ini juga merupakan upaya pengembangan bisnis untuk menjangkau nasabah secara lebih luas, memberikan pelayanan prioritas yang dapat diandalkan dalam memberikan soluasi keuangan dan layanan baik secara lembaga ataupun personal yang terpercaya, terutama dalam layanan pengelolaan penerimaan pembayaran masyarakat, pemberian kredit investasi, dan lain-lain.

“Dengan adanya sinergi antara bank bjb dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan layanan keuangan menggunakan digital payment bank bjb seperti DIGI dan DigiCash bank bjb” ucap Yuddy.

Adapun kerjasama pemanfaatan produk, jasa dan layanan dari bank bjb, meliputi namun tidak terbatas pada layanan Funding, Lending, hingga Transaksi.

Yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan, Payroll Service, hingga Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Selain dengan PT ASDP Indonesia Ferry (persero), bank bjb juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN lain, seperti PT Wijaya Karya dan PT Kimia Farma, dengan menyediakan layanan perbankan terbaik yang cepat, mudah dan inovatif.

Disampaikan Yuddy, bank bjb senantiasa mendukung bisnis BUMN agar tumbuh dan berkembang bersama sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“bank bjb mengajak BUMN lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama demi menjadi Tandamata Untuk Negeri,” ucap Yuddy.

Yuddy menegaskan, agar semakin memudahkan nasabah, termasuk nasabah korporasi, bank bjb senantiasa terus mengembangkan ekosistem yang dimiliki dengan produk dan fitur yang di-enhance dan experience yang terus dikembangkan.

Saat ini telah terbentuk ekosistem digital yang meliputi pengguna aplikasi mobile DIGI sebanyak lebih dari 1,1 juta pengguna, atau tumbuh eksponensial dari tahun 2020.

QRIS merchant bank bjb juga tumbuh dari semula 7.458 merchant di tahun 2020 dan saat ini menjadi lebih dari 781 ribu merchant.

Agen Laku Pandai melalui bjb BiSA yang saat ini lebih dari 12.000 agen dan ke depannya akan terus dikembangkan melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak.***/pr

Bisnis Food & Beverage di Bali Membaik Jelang KTT G20

JAYAKARTA NEWS – Bisnis Food & Beverage di Bali terus membaik memasuki kuartal empat 2022. Demikian pula kunjungan wisatawan yang terus naik, meski belum sepenuhnya normal seperti sebelum pandemi COVID-19 melanda. Kedatangan wisatawan memberi dampak positif bagi bisnis kafe dan resto, terlebih menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

“Diperkirakan kafe, restoran hingga beach club yang ada di sekitar Bali Selatan saja, bisa mengantongi omzet mulai Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari (beach club). Membuat bisnis restoran dan kafe tumbuh melebihi 100%,” ujar Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Rabu (2/11/2022).

Adnyana mencontohkan di daerah Seminyak dan Canggu yang aktivitas perekonomiannya sudah normal seperti masa sebelum pandemi. “Jika pemilik modal sudah berani buka restoran hingga kafe, berarti mereka sudah percaya, Bali telah bangkit,” tambahnya.

Tingkat hunian kamar hotel dan villa juga dirasakan terus membaik. Pemesanan vila dan resto di daerah Ubud meningkat sejak bulan Agustus. ‘’Bagi kami biasanya November adalah bulan mati, tapi dengan adanya G20, itu menjadi berkah bagi kami,’’ ujar Gede Dananjaya Siadja, pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan restoran Ocin.

Peningkatan bisnis restoran dan kafe ini, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian seperti aneka buah dan sayuran. Namun karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa,menyebutkan, demi memenuh besarnya permintaan pasokan tambahan diambil dari Jawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, Tmakanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan, Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

‘’G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,’’ ujar Trisno.***/mel

Soal Temuan BPK, Presiden Perintahkan Jajaran Lakukan Perbaikan

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan tentang hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait anggaran Komponen Cadangan (Komcad) di Kementerian Pertahanan. Presiden menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan semua jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap temuan BPK.

“Saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satu dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPK RI,” ujar Presiden dalam keterangannya usai meninjau Indo Defence 2022 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (02/11/2022). Demikian dikutip dari setkab.go.id

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa temuan-temuan BPK seperti itu bisa terjadi di setiap kementerian maupun lembaga. Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya perbaikan pada prosedur administrasif.

“Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan,” ucap Presiden.

Sebelumnya, diketahui BPK RI memberikan koreksi terkait anggaran Komcad yang dibuat Kementerian Pertahanan. Temuan itu sudah disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan sudah ditindaklanjuti.

“Sudah kita surati betul ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangannya usai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (01/11/2022).

Sebelumnya, Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) melampaui target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Jadi untuk kementerian/lembaga sudah 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN yang 92 persen,” ujar Nyoman.

Nyoman menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Jadi yang kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, BUMN [badan usaha milik negara]. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara,” ujarnya.

Sejumlah temuan BPK antara lain terkait pengendalian internal dan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan. Nyoman berharap pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara.

“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku koordinator, akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari kami,” tandas Nyoman.***/din

Soal Sisa Anggaran Rp1.200 Triliun, Misbakhun: Menkeu harus Jelaskan Secara Komprehensif

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk menjelaskan secara komprehensif perihal sisa anggaran Rp1.200 triliun yang harus dihabiskan dalam waktu dua bulan atau hingga 2022. Sebab, jika hanya mengeluarkan angka saja, maka hal tersebut dapat misleading, seolah-olah anggaran tak terserap karena tinggal dua bulan.

“Sementara APBN kita totalnya Rp 2.700 triliun. Kalau Rp 1.200 triliun itu belum diserap, ini kan jumlah yang sangat besar. Maka, harus hati-hati disampaikan yang bisa jadi belum dianggarkan, dalam proses, atau memang sama sekali belum ada penyerapan. Itu yang harus diklarifikasi oleh pemerintah,” tegas Misbakhun kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Demikian dikutip dari dpr.go.id

Secara teknis anggaran, Menkeu harus menjelaskan apakah serapan anggaran yang belum optimal tersebut apakah karena proyeknya belum selesai, belum dibayar, atau proyeknya sudah ada namun belum ditenderkan. “Jadi apakah itu uang yang sudah ditransfer atau belum terealisasikan, itu harus dijelaskan. Itu banyak klasifikasinya,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Secara cakupan, ia juga meminta Menkeu menjelaskan apakah anggaran Rp1.200 triliun total angka APBN, atau akumulasi APBN dengan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kalau misalnya 1.200 triliun itu merupakan APBN penuh ini merupakan prestasi yang buruk, karena tugasnya pemerintah adalah mendorong terjadinya belanja,” ujar Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu.

Di sisi lain, ia tidak mempersoalkan siklus anggaran yang selalu dioptimalkan di semester kedua tiap tahunnya. Sebab, siklus anggaran terbagi menjadi dua, yaitu siklus perencanaan dan siklus realisasi. Bahkan, untuk perencanaan pembiayaan anggaran sudah bisa pre-loading, atau pembiayaan di awal di bulan November tahun sebelumnya.

“Bulan November pemerintah sudah bisa mencetak utang baru untuk pembiayaan APBN berikutnya. Artinya tidak ada masalah tinggal masalah pelaksanaannya. Nah, pemerintah tugasnya mendorong pelaksanaan realisasi anggaran tersebut,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Karena itu, ia menilai Rp1.200 itu angka yang sangat serius. Sehingga, Menkeu harus klarifikasi apakah Rp 1.200 triliun itu akumulasi dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota/Kab. Kalau tidak akumulasi dari anggaran pusat dan daerah, ini berarti (serapan anggaran pusat) ada sesuatu yang tidak berjalan di APBN kita.

“Apakah itu masih belum dianggarkan, atau realisasinya belum dibayar, sudah ditenderkan tapi masih menunggu realisasi pelaksanaannya selesai. Itu kan harus diklarifikasi jangan hanya melempar angka saja,” tutupnya.***/bnt

Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Pungutan Ekspor US$0/MT

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) nol Dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton (MT) per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Senin (31/10/2022), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara hibrid.

Kebijakan tersebut diterapkan karena harga indeks pasar (HIP) biodiesel lebih rendah dari HIP solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Tarif PE sebesar nol Dolar AS/MT akan diperpanjang sampai harga referensi minyak sawit mentah atau CPO lebih besar sama dengan 800 Dolar AS/MT.

“Insentif ini kita pertahankan, tarif nol Dolar AS/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan 800 Dolar AS/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar 713 Dolar AS/MT, jadi tarif PE nol Dolar AS/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke 800 Dolar AS/MT, tarif PE nol Dolar AS/MT tersebut tidak berlaku,” ujar Airlangga yang merupakan Ketua Komite Pengarah BPDPKS. Demikian rilis humas Kemenko Perekonomian.

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

Airlangga menyampaikan, ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.

Disamping itu, kata Airlangga, rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR, juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga tandan buah segar (TBS) pekebun mitra dan nonmitra semakin mengecil. Airlangga menyampaikan, rapat koordinasi komite pengarah berikutnya khusus PSR akan dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.

Rapat dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo,  dan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman.

Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mewakili Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan mewakili Menteri Pertanian, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mewakili Menteri Perdagangan, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan mewakili Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). ***/ebn

ADWI 2022: Ini 50 Desa Wisata Terbaik Simbol Indonesia Bangkit

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) menetapkan 50 Desa Wisata Terbaik 2022. Desa-desa wisata ini menjadi simbol Indonesia bangkit dan membuka suatu tabir baru dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang inklusif.

“Saya mengapresiasi 50 desa wisata terbaik yang menjadi simbol Indonesia bangkit dan membuka suatu tabir baru dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang inklusif. Serta memberikan peluang untuk membuka lapangan kerja,” ujar Menparekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya pada Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Sebanyak 3.419 desa wisata dari 34 provinsi mengikuti ADWI 2022. Menurut Sandiaga, ajang yang bertema “Dari Desa untuk Indonesia Bangkit” ini bertujuan mendorong daya ungkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Terdapat tujuh aspek penilaian pada ADWI 2022 yaitu daya tarik pengunjung, homestay, digital dan kreatif, suvenir, toilet umum, penerapan cleanliness, health, safety, and environment sustainability (CHSE), serta kelembagaan desa.

Berikut daftar pemenang ADWI Tahun 2022:

Kategori Desa Wisata Rintisan
– Juara I: Desa Wisata Sembungan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
– Juara II: Desa Wisata Tirta Agung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
– Juara III: Desa Wisata Hanjeli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
– Juara Harapan I: Desa Wisata Kampung Melayu BML, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
– Juara Harapan II: Desa Wisata Buwun Sejati, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Kategori Desa Wisata Berkembang
– Juara I: Desa Wisata Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
– Juara II: Desa Wisata Umauta, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
– Juara III: Desa Wisata Widosari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
– Juara Harapan I: Desa Wisata Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
– Juara Harapan II: Desa Wisata Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara

Kategori Desa Wisata Maju
– Juara I: Desa Wisata Semen, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
– Juara II: Desa Wisata Sudaji, Kabupaten Buleleng, Bali
– Juara III: Desa Wisata Undisan, Kabupaten Bangli, Bali
– Juara Harapan I: Desa Wisata Kampung Ugar, Kabupaten Fakfak, Papua Barat
– Juara Harapan II: Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung

Kategori Kelembagaan Desa Wisata
– Juara I: Desa Wisata Dayun, Kabupaten Siak, Riau
– Juara II: Desa Wisata Matano Iniaku, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
– Juara III: Desa Wisata Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
– Juara Harapan I: Desa Wisata GTP Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
– Juara Harapan II: Desa Wisata Tebat Lereh Meringan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan

Kategori Daya Tarik Pengunjung
– Juara I: Desa Wisata Keris, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
– Juara II: Desa Wisata Sei Sekonyer, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
– Juara III: Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
– Juara Harapan I: Desa Wisata Saba Budaya Baduy, Kabupaten Lebak, Banten
– Juara Harapan II: Desa Wisata Lapasi, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara

Kategori Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)
– Juara I: Desa Wisata Barania, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
– Juara II: Desa Wisata Gampong Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Aceh
– Juara III: Desa Wisata Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
– Juara Harapan I: Desa Wisata Campaga, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
– Juara Harapan II: Desa Wisata Kampung Warna Warni Tigarihit, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Kategori Souvenir
– Juara I: Desa Wisata Tanah Loang Baloq, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
– Juara II: Desa Wisata Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DIY
– Juara III: Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam, Kepulauan Riau
– Juara Harapan I: Desa Wisata Kubah Basirih, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
– Juara Harapan II: Desa Wisata Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

Kategori Digital Kreatif
– Juara I: Desa Wisata Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
– Juara II: Desa Wisata Buluh Duri, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
– Juara III: Desa Wisata Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
– Juara Harapan I: Desa Wisata Silokek, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
– Juara Harapan II: Desa Wisata Bugisan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Kategori Homestay
– Juara I: Desa Wisata Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
– Juara II: Desa Wisata Malangga, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
– Juara III: Desa Wisata Lonuo Bukit Arang, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
– Juara Harapan I: Desa Wisata Pentagen, Kabupaten Kerinci, Jambi
– Juara Harapan II: Desa Wisata Hilisimaetano, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara

Kategori Toilet Umum
– Juara I: Desa Wisata Kampung Pecinan Glodok, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
– Juara II: Desa Wisata Limbo Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
– Juara III: Desa Wisata Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
– Juara Harapan I: Desa Wisata Belitar Seberang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
– Juara Harapan II: Desa Wisata Kampung Tobati, Kota Jayapura, Papua

Desa Wisata Terfavorit
Desa Wisata Buluh Duri, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Desa Wisata Penerima Penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)
– Desa Wisata Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai Desa Wisata pertama dengan Batik Beraroma Kopi dan Desa Wisata Pertama yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi
– Desa Wisata Aengtongtong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sebagai Desa Wisata dengan Empu Keris Terbanyak
– Desa Wisata Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Desa Wisata dengan Pasir Putih Terhalus.***/din