Category: Ekonomi & Bisnis

Penukaran Uang Jelang Ramadan dan Idulfitri: BI Siapkan Rp195 Triliun Tersebar di 5.066 Titik

JAYAKARTA NEWS— Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1444 H,  mulai tanggal 27 Maret 2023 hingga 20 April 2023,  Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan penukaran uang di 5066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp195 triliun,  naik 8,22% dari realisasi tahun 2022 dengan 5.066 titik layanan penukaran uang,  bertambah 377 titik dari tahun sebelumnya.

Antisipasi kenaikan ini mempertimbangkan pencabutan status Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta peningkatan mobilisasi masyarakat. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Sementara itu, di luar 5.066 titik layanan penukaran di perbankan tersebut, terhitung mulai 27 Maret 2023 hingga 19 April 2023,  Bank Indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang melalui (i) kas keliling di pusat keramaian (terminal, pasar, dan stasiun), dan (ii) kas keliling susur sungai (khusus Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) bekerja sama dengan perbankan.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, terhitung 3-14 April 2023, Bank Indonesia bekerjasama dengan 16 bank wilayah DKI Jakarta, akan melakukan layanan kas keliling bersama. Kas keliling tersebut akan mengambil tempat di Masjid Hasyim Asya’ri, Masjid Istiqlal, Masji At Tin, Masjid Islamic Center, dan Masjid Al Azhar. Hadir pula di pasar wilayah Jabodetabek yaitu Pasar Kopro, Pasar Pramuka, Pasar Rawa Bening, Pasar Slipi, Pasar Koja, dan Pasar Tebet pada tanggal 27 Maret-20 April 2023, serta di Parkir Timur Gelora Bung Karno pada 8-9 April 2023.

Khusus untuk layanan penukaran di kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR. 

Layanan di Jalur Mudik

Sementara itu, mulai tanggal 15-19 April 2023 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di Rest Area Jalan Tol di Jawa, Lampung, Palembang, serta di alur penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bakauheuni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Untuk penukaran di jalur mudik ini, masyarakat tidak perlu memesan terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR.

Semua program tersebut terpadu dalam SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2023 yang pagi ini diluncurkan oleh Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, di Bank Indonesia (20/3/2023).

SERAMBI merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan uang Rupiah dan layanan kas pada kepada masyarakat periode Ramadan dan Idulfitri 2023. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Aida, menyampaikan tiga framework BI dalam melakukan pengelolaan uang rupiah yang dioptimalkan menjelang hari raya.

Pertama, ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, kedua sistem distribusi uang yang efisien dengan layanan kas prima dan ketiga adalah infrastruktur. Ia mengajak masyarakat untuk “Cinta, Bangga, Paham Rupiah”. Implementasi cinta dengan merawat Uang Rupiah, bangga menggunakan Uang Rupiah, dan Paham, yaitu dengan menggunakannya secara bijak.

BI juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan transaksi pembayaran secara non tunai di antaranya QRIS, memperluas kepersertaan BI-FAST termasuk kanal layanan dan akseptasi masyarakat, serta mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur guna menghadapi peningkatan transaksi di bulan Ramadan dan Idulfitri 1444 H.

Sejalan dengan itu, BI menempuh langkah strategis guna memastikan kelancaran sistem pembayaran non tunai. BI memastikan kesiapan (ketersediaan dan keandalan) sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan BI (tunai dan nontunai), termasuk memantau sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi pembayaran.

BI mengajak masyarakat untuk berperilaku belanja bijak dan mencermati ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan senantiasa menerapkan 3D (dilihat, diraba dan diterawang).***/din

Perry Warjiyo Terpilih Lagi Jadi Gubernur BI

JAYAKARTA NEWS— Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2023-2028, pada Senin (20/03). Hasil seleksi menyepakati Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur BI Periode 2023-2028. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur BI ke depan.

“Situasi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi. Bahkan ke depan tantangan kian berat. Mulai dari perlambatan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi, tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat, hingga tekanan arus modal keluar. Sebagai nahkoda otoritas moneter, Ini yang jadi tugas bagi Gubernur BI untuk mitigasi dampak rambatan gejolak tersebut guna menjaga ketahanan perekonomian domestik,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Senin (20/3/2023). Demikian dikutip dari dpr.go.id

Sebagai informasi, saat ini Perry Warjiyo masih menjabat sebagai Gubernur BI dan akan berakhir pada Mei 2023. Perry pun ditunjuk sebagai kandidat tunggal oleh Presiden RI Joko Widodo untuk kembali mengikuti fit and proper test Calon Gubernur BI Periode 2023-2028 yang dilakukan di Komisi XI DPR RI.

“BI perlu terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Karena selama ini, bauran kebijakan BI juga sangat membantu ekonomi kita cepat pulih setelah melewati titik kritis akibat krisis pandemi.

Terlebih, peran BI juga semakin diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Puteri. Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Golkar ini mendorong komitmen BI untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong pemerintah sebagai upaya untuk menjadi negara maju.

“Saya kira peran konkret BI untuk mendukung hilirisasi ini sangat diperlukan untuk membangun industri yang bernilai tambah tinggi. Dimana, hilirisasi tidak hanya berhenti di nikel, namun juga pada komoditas lain seperti bijih timah, tembaga, bauksit. Tak terkecuali ke sektor pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk ciptakan lapangan kerja,” lanjut Puteri.

Selanjutnya, Puteri juga menyoroti terkait rencana pengembangan Rupiah digital dalam proyek garuda yang dikembangkan BI. “Harus dipastikan proyek ini nantinya memperhatikan betul kesiapan masyarakat. Karena di daerah pemilihan saya, masih banyak masyarakat yang belum melek digital. Artinya, faktor literasi digital ini juga harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Politisi Partai Golkar ini berpesan supaya Gubernur BI terpilih terus menghasilkan inovasi dan terobosan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan. “Selamat kepada Pak Perry. Sebagai seorang pemimpin harus terus membawa perubahan secara menyeluruh di tubuh BI, seperti transformasi pada sumber daya manusia, budaya kerja, teknologi, dan kelembagaan. Sehingga, BI bisa semakin profesional, kredibel, dan akuntabel,” tutup Puteri. ***

Lantik Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, Ini Tiga Pesan Menteri Keuangan

JAYAKARTA NEWS –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II), serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. Dengan tegas, Menkeu menyampaikan tiga pesan penting kepada para pejabat tersebut.

“Pertama, jalankan sumpah jabatan yang baru saja anda ucapkan. Tidak perlu saya ulang, di situ sudah cukup sangat jelas mengenai apa yang seharusnya anda semua lakukan. Kemudian, menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik berarti juga asas kepatutan dan juga asas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas,” kata Menkeu saat memberikan arahan pada pelantikan yang berlangsung di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Pelantikan pejabat Eselon I hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Selain itu, terdapat mutasi pejabat Eselon II di Ditjen Pajak sebanyak 4 pejabat dan promosi sebanyak 7 Pejabat. Ada juga promosi di Ditjen Perbendaharaan sebanyak 4 Pejabat Eselon II, dan promosi di Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 2 Pejabat Eselon II. Terakhir, terdapat pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 7 Pejabat.

Khusus struktur Komwas Perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komwas Perpajakan lebih baik lagi ditengah kasus pajak saat ini, karena menunjuk tokoh antikorupsi Amien Sunaryadi (mantan Ketua KPK) dan Zainal Arifin Mochtar (akademisi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwas Perpajakan. 

Menkeu menegaskan bahwa tindakan korektif dan perbaikan akan terus dilakukan secara konsisten dan tegas, karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati dan harus dijaga bersama secara penuh, sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

“Saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir disini untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan dan tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun.” kata Menkeu.

Di saat yang sama, pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global yang terus bergejolak. Oleh karena itu, Kemenkeu harus dapat hadir sebagai penjaga keuangan negara yang dapat diandalkan.

“Kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan terus bergejolak, maka anda semuanya wajib untuk menjaga instrumen keuangan negara menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan terus menjadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dari berbagai guncangan. Kita telah melewati pandemi dengan relatif baik, teruji namun itu tidak boleh membuat kita terlena atau dalam hal ini, merasa jumawa, perhatikan risiko ini, lihat job descriptions dan tanggung jawab anda, minimalkan semua kemungkinan risiko dari eksternal dan internal dan jalankan tugas dengan baik,” ungkapnya

Untuk itu, Menkeu menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, serta seluruh pegawai Kemenkeu di semua unit dan posisi agar menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang berintegritas.

“Saya minta komitmen anda semuanya untuk menjaga dan membangun reputasi Kementerian Keuangan, berteman secara professional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan institusi Kementerian Keuangan, dan juga pertanyaan dari seluruh stakeholders kita,” kata Menkeu. 

Menkeu juga menambahkan, bahwa para pejabat Eselon 1 dan 2 berperan penting sebagai penjaga garis pertahanan pertama dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam institusi Kemenkeu.

“Saya minta untuk menjadi pimpinan unit organisasi yang efektif. Menjaga anak buah. Di sini semuanya adalah pejabat eselon 1 dan 2. Meneliti, menjaga dan dalam hal ini dan terus menjaga kepercayaan sebagai unit yang langsung harus melaksanakan the first line of defense. Tidak boleh segan untuk membuat langkah korektif dari awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi institusi. Di sinilah letaknya kita semuanya untuk bekerja sama sehingga reputasi lembaga dan kepercayaan publik bisa kita bangun kembali,” ungkapnya.

Melalui jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat di Kemenkeu, Menkeu meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus dapat memegang teguh integritas dan profesionalisme yang menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Jangan kecewakan kepercayaan ini, selamat menjalankan tugas dan sumpah jabatan yang baru anda ucapkan. Tetap tegak meskipun badai maupun berbagai krisis menerjang. Kuatkan jajaran anda, solidkan barisan anda. Tunjukkan leadership anda untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, sejahtera dan adil,” pungkas Menkeu.***/mel

bank bjb Raih Penghargaan Sebagai Bank Peduli Perekonomian Masyarakat Desa di Indonesia

JAYAKARTA NEWS – bank bjb menyadari pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi kemajuan ekonomi dan literasi keuangan masyarakat desa. Karena itu, bank bjb senantiasa berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang mengedepankan digitalisasi dan pengembangan bisnis yang berfokus pada kemudahan nasabah, terutama di desa-desa.

Kini, berkat terobosan dan ide kreatif yang dilakukan, bank bjb meraih penghargaan sebagai Bank Peduli Perekonomian Masyarakat Desa. Penghargaan tersebut diberikan kepada bank bjb, dan diterima oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari,  dalam acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, di Gelora Bung Karno, Minggu (19/3).

Disampaikan Yuddy, apresiasi yang diberikan kepada bank bjb, menjadi bukti bahwa berbagai program pengembangan ekonomi desa, melalui berbagai produk perbankan bank bjb, ditelah dinikmati dengan baik oleh masyarakat.

“bank bjb mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini akan memacu semangat  bank bjb untuk memberikan layanan terbaik bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Inovasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Sekaligus juga memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonnomi bagi negeri” ujar Yuddy.

Karena itu, bank bjb berkomitmen terus mendorong laju perekonomian desa, salah satunya melalui program Desa Digital. Program pemberdayaan desa melalui produk dan layanan perbankan dilakukan dalam rangka menciptakan ekosistem digital di perdesaan.

Saat ini, bank bjb telah melakukan piloting Desa Digital terhadap 38 desa di Jawa Barat dan Banten. Desa-desa piloting ini adalah diantara desa-desa yang telah memanfaatkan berbagai fitur desa digital bersama bank bjb. Saat ini, hampir semua layanan di desa tersebut telah memanfaatkan akses digital untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Desa tersebut telah mengimplementasikan produk dan layanan bank bjb di antaranya layanan IBC (Internet Banking Corporate) yang telah terintegrasi dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), penyaluran Kredit UMKM, layanan Agen Laku Pandai bjb BiSA serta layanan perbankan lainnya seperti Giro Kas Desa, Giro Bumdes, Payroll Service, IBC Bumdes, DPLK, Kredit Ritel dan layanan QRIS bank bjb.

Desa digital yang digagas bank bjb hadir untuk memberikan layanan yang cepat dan inovatif bagi desa dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi bank bjb yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah serta meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan.

Implementasi Desa Digital bank bjb yaitu membentuk ekosistem digital untuk mempermudah desa dan masyarakatnya. 

Untuk memastikan pelaksanaan Desa Digital berjalan sesuai track, bank bjb melakukan kategorisasi level desa dan selanjutnya menjadi dasar target seluruh Desa menjadi Desa Digital bank bjb. Kategorisasi itu mulai dari Desa Digital, Desa Maju, dan Desa Berkembang. Tolak ukurnya adalah telah mengakses dan mengimplementasikan layanan dan produk perbankan.

“Tujuan dari program Desa Digital bank bjb adalah meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola keuangan desa yang terintegrasi dengan bank bjb. Juga mengkoneksikan aktivitas di desa dengan layanan perbankan,” kata Yuddy. 

Desa Digital bank bjb juga akan mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa Pemberian kredit produktif untuk pelaku UMKM di desa serta pemberian pelatihan kewirausahaan melalui program PESAT (Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Terpadu).

Disampaikan Yuddy, melalui pemberian fasilitas kredit produktif bagi pelaku UMKM diharapkan akan akan menumbuhkan perekonomian di desa. Selain pemberian fasilitas kredit, ekosistem di desa termasuk lembaga dan masyarakat desa juga diberikan pelatihan dan edukasi dalam programdigitalisasi yang dilakukan bank bjb juga dimakudkan untuk terus mendorong inklusi keuangan. Tujuannya, dapat memberikan solusi-solusi keuangan digital dan turut mengembangkan literasi keuangan di daerah.

Ke depan, bank bjb yang merupakan salah satu perbankan terbesar di Indonesia, juga akan semakin fokus melakukan transformasi digital dengan memperkuat infrastruktur teknologi sistem pembayaran sebagai jangkar optimalisasi pendapatan.

Apalagi, saat ini, pola perilaku masyarakat mulai beralih kepada transaksi digital, sehingga bank bjb terus berupaya meningkatkan inovasi produk, jasa dan layanan perbankan untuk terus menggenjot pertumbuhan bisnis. 

Bahkan, saat ini telah terbentuk ekosistem digital yang meliputi pengguna aplikasi DIGI mobile sebanyak lebih dari 1,2jt pengguna per 31 Desember 2022. QRIS merchant bank bjb juga tumbuh dari menjadi lebih dari 895 ribu merchant. Agen Laku Pandai melalui bjb BiSA yang saat ini lebih dari 13.000 agen dan kedepannya akan terus dikembangkan melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak.

Nantinya, ekosistem keuangan bank bjb dalam konsep branchless bank juga akan terus dioptimalkan utilitasnya dan dikejar pertumbuhannya hingga menjadi bagian dari kontributor fee based income yang jauh lebih besar di masa yang akan datang.***pr

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM Halal

MALANG, JAYAKARTA NEWS – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hari Sabtu (18/3) menyelenggarakan “Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM Halal” selama sehari.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka mempercepat sosialisasi sertifikasi produk halal yang sedang digalakkan pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, anggota pelaksana BPKH Indra Gunawan, anggota Komisi XI DPR Andreas, dan Sekjen Pengurus Pusat MES, Iggi H. Achsien.

Peserta yang hadir tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi mayoritas dari kalangan pelaku usaha UMKM di seputar Malang Raya yang berjumlah sekitar 30 orang.

Drs. Susanti Widyastuti, MT dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengawali memberi paparan dalam acara ini dengan tema “Kelembagaan dan Perijinan UMKM di Jawa Timur”. Dijelaskan bahwa provinsi Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,51%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai triwulan ketiga Jatim tahun 2022 mencapai 2.028,91 triliun rupiah.

Pemateri berikutnya yang tampil adalah Sri Andriani M.Si, seorang akademisi UIN Malang. Materi yang dibawakan adalah tentang “Manajemen Keuangan UMKM”. Dalam paparannya dijelaskan pentingnya pelaku usaha untuk faham akan manajemen keuangan. Minimal sudah memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Lebih lanjut pemateri memberi garis besar yang harus difahami pelaku UMKM adalah masalah Manajemen UMKM, Manajemen Resiko, Akuntansi UMKM dan Perpajakan UMKM.

Lutfi Abdilah, dari Wakil Ketua Umum MES Malang Kota memaparkan materi tentang ,”10 Langkah Merintis UKM Anti Gagal”. Mayoritas kegagalam UKM menurut Lutfi adalah kurang sabar, kurang gigih, kurang doa dan kurang sedekah.

Pemateri terakhir adalah Yuli Andayani SE, MM dari Transformasi Madani Indonesia. Materi yang dibawakan adalah tentang “UMKM Berorientasi Ekspor”. Dijelaskan bahwa saat ini ekspor itu mudah dan tidak harus dalam jumlah besar. Banyak fasilitas tersedia seperti adanya marketplace di Internet. Tinggal kesiapan pelaku UMKM untuk mempersiapkan produknya dan segala persyaratan yang harus dipenuhi.

Acara terakhir adalah pendampingan UMKM dalam mengisi aplikasi Sihalal skema self declare. (Heri)

Ketua MPR Dukung Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai penggantinya akan dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom (Badan Penerimaan Negara) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Ide pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan sebenarnya bukan hal baru. Ini merupakan salah satu visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 pun, telah dibahas masalah ini. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ujar Bamsoet dalam press gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (18/3/23).

Hadir antara lain Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah, Plt. Deputi Administrasi/Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan serta para wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD-RI).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kebijakan pemisahan DJP dengan Kemenkeu sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015. Di pasal 95, disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bersifat otonom. Pemisahan DJP sebagai lembaga mandiri yang bersifat independen bertujuan agar institusi tersebut lebih kuat dan efektif. Sama halnya ketika pembentukan badan baru seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,” kata Bamsoet.

Jika badan khusus yang mengurusi perpajakan dibentuk, maka otoritas pajak akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai hingga penataan regulasi perpajakan. Termasuk meningkatkan penerimaan negara.

Terlebih, saat ini penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari 75% dari pendapatan negara. Pemerintah sendiri dalam APBN 2023 telah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.463 triliun. Dimana pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau sekitar 82% dari total penerimaan negara.

“Sejumlah negara juga telah melakukan pemisahan badan pajak dengan Kemenkeu. Semisal, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak otonom terpisah dari Kemenkeu, bernama Internal Revenue Service (IRS). Singapura memiliki Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), otoritas pajak semi otonom yang tidak berada di bawah Kemenkeu. Beberapa negara lain juga telah membuat lembaga pajak semi otonom,” pungkas Bamsoet.***/din

bank bjb dan Kemenko Perekonomian Dorong Anak Muda Sejahtera Bersama KUR

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian RI mendorong generasi muda agar lebih sejahtera lewat kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan event KUR Festival bertajuk “SUPER GEN-CREATION: ANAK MUDA SEJAHTERA BERSAMA KUR!”.

Acara diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu, 17-18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Susiwijono Moegiarso, turut hadir Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari beserta jajaran. Festival tahunan ini diselenggarakan Kemenko Perekonomian dengan para penyalur serta penjamin KUR ini menghadirkan rangkaian kegiatan mulai dari talkshow, sharing session, panggung hiburan, hingga sejumlah kompetisi yang dapat diikuti oleh anak muda secara gratis.

Di hari pertama, acara dimulai pada siang hari dan dibuka oleh sejumlah hiburan musik serta kesenian. Selepas pembukaan secara resmi, acara dilanjut dengan sesi talkshow yang dibawakan oleh sejumlah pemateri dari kalangann perbankan.

Salah satu pemateri yang hadir adalah Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb Denny Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Denny mengisi sharing session dengan pembahasan terkait akses pembiayaan KUR yang diikuti peserta dengan antusias. Rangkaian acara KUR Festival di hari pertama ditutup dengan panggung hiburan serta stand up comedy.

Di hari kedua, acara dilanjutkan dengan sesi Penandatanganan Akad Massal Kredit oleh Sesmenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Susiwijono Moegiarso & Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto.

Selepas itu, acara memasuki rangkaian inti yakni peluncuran Penyaluran KUR Super Mikro bagi 5 UMKM. Masing-masing perwakilan UMKM memperoleh KUR Super Mikro senilai Rp10 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank DKI, Pegadaian Syariah, serta bank bjb. Festival kemudian ditutup dengan panggung musik, workshop serta penampilan tari.

Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari mengatakan, partisipasi bank bjb dalam Festival KUR “SUPER GEN-CREATION: ANAK MUDA SEJAHTERA BERSAMA KUR!” tersebut merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kemajuan UMKM terutama di kalangan anak muda.

“bank bjb akan senantiasa berperan dalam memperkuat permodalan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak muda. Oleh karenanya, diharapkan KUR Festival tahun ini bisa menjadi ajang bagi para pelaku UMKM generasi muda untuk dapat menggali ilmu hingga mendapat kemudahan akses permodalan untuk mengembangkan bisnis mereka,” ungkap Nancy.***pr

Pertamina Diminta Segera Selesaikan Persoalan ‘Buffer Zone’

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan persoalan kawasan penyangga (buffer zone), khususnya di Depo Plumpang, Jakarta Utara. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi Pertamina dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan di depo yang sudah berdiri sejak 1974 tersebut. Sehingga, dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan (Health, Safety, dan Environment / HSE) yang berlaku.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan permasalahan buffer zone tersebut harus diselesaikan dengan cepat agar tidak terulang kembali. “Kita tahu, tidak mungkin diselesaikan oleh Pertamina sendiri, ini harus koordinasi Pertamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Pemerintah Pusat,” usulnya. Demikian dikutip dari dpr.go.id

Lebih lanjut, Andre menekankan relokasi masyarakat di sekitar buffer zone harus dilakukan dengan win-win solution. “Masyarakat juga harus diuntungkan, tidak boleh masyarakat dirugikan, maksudnya diuntungkan itu apa? selain mereka mendapatkan relokasi, di luar itu tentu harus ada kompensasi kepada masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kompensasi tersebut, menurut Andre, adalah dengan menggunakan taksiran nilai properti atau appraisal dan melibatkan profesional. “Jadi, bukan hanya direlokasi begitu saja, tapi harus pemerintah dan Pertamina memikirkan kelangsungan nasib mereka. Jangan sampai mereka habis-habisan uang membangun rumah, itu rumahnya tidak dihitung (kerugiannya),” tegasnya.

Dalam proses relokasi tersebut, Andre mengusulkan agar Pertamina meminta legal opinion dari kejaksaan dan pendampingan dari aparat penegak hukum. Sehingga, tidak akan menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari. “Mintalah pendampingan atau legal opinion dulu dari Jamdatun lalu minta pendampingan dengan aparat penegak hukum, Kepolisian dan KPK. Karena jangan sampai ada double pencatatan,” imbuhnya.***/ebn

Rusia Buka Peluang Kelanjutan Investasi Rel Kereta Api dan Pembangkit Listrik Nuklir di Kalimantan

PONTIANAK, JAYAKARTA NEWS – Federasi Rusia tetap buka peluang kelanjutan investasi pembangunan rel kereta api dan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan. Realisasi investasi kedua bidang infrastruktur ini, masih terus dikoordinasi antara Pemerintah Rusia dan Indonesia, secara khusus masalah kesiapan sarana pendukung.

Kelanjutan pembangunan real kereta api, masih menyangkut pembebasan lahan dan perkembangan harga satuan batubara pada pasar global. Sedang kelanjutan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir masih menunggu persiapan teknis tentang studi kelayakan yang sudah dilakukan.

“Federasi Rusia, prinsipnya menunggu kepastian kesiapan fasilitas pendukung yang sudah dibahas kedua negara,” kata Lyudmila Vorobieva, Duta Besar Rusia ketika diterima Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Ekonomi, Christian Lumano dan Kepala Biro Perekonomian, Frans Zeno, Selasa, 14 Maret 2023.

Lyudmila Vorobieva berada di Pontianak, 14 – 15 Maret 2023, menghadiri undangan Dayak International Organization (DIO) dan Komite Persahabatan Rakyat Indonesia – Rusia.

Lyudmila Vorobieva berdialog dengan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah, Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa malam, 14 Maret 2023.

Rabu, 15 Maret 2023, dialog ekonomi kerakyatan dengan Credit Union Pancur Kasih dan kuliah umum dunia multipolar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Dikatakan Lyudmila Vorobieva, pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, membutuhkan banyak investasi dan Rusia siap bersinergi.

“Investasi rencana infrastruktur sudah Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Indonesia, Joko Widodo di Moscow, Kamis, 30 Juni 2022,” ujar Lyudmila Vorobieva.

Dikatakan Lyudmila Vorobieva, realisasi investasi pembangunan rel kereta api di Kalimantan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan, menurut Lyudmila Vorobieva, sudah beberapa kali dibahas, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Lyudmila Vorobieva, realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir masih menunggu tingkat kajian lebih lanjut dari Indonesia. “Pembagunan pembangkit tenaga nuklir cocok untuk Kalimantan Barat, karena aman dan ancaman gempa bumi,” ujar Lyudmila Vorobieva.

Diungkapkan Lyudmila Vorobieva, Rusia memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk mendukung Indonesia di dalam pembangunan rel kereta api di Kalimantan dan pembangunan pembangunan listrik tenaga nuklir.

Diungkapkan Lyudmila Vorobieva, Rusia memiliki sejarah di dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan, di antaranya penataan kawasan Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. */din

Capai Struktur Permodalan yang Makin Solid dan Kuat, Right Issue Belum Jadikan Alternatif

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb optimis akan tetap mampu melakukan ekspansi bisnis, termasuk memperluas pembiayaan kredit  pada tahun ini, dan tahun-tahun mendatang berkat kondisi permodalan yang solid dan kuat.

Hal itu, ditandai dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) 19,19 persen per 31 Desember 2022, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 17,78 persen.

bank bjb juga mempunyai modal inti Rp14,15 triliun per 31 Desember 2022, naik dibandingkan modal inti pada tahun sebelumnya Rp12,47 triliun. Juga, mencatatkan laba bersih konsolidasi Rp2,24 triliun sepanjang 2022, tumbuh 11,44 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sepanjang tahun lalu, bank bjb juga telah menyalurkan kredit Rp115,75 triliun, naik 13,22 persen yoy. Peningkatan tersebut dari ekspansi kredit dari sektor konsumtif yang menjadi core business perusahaan dan kredit produktif dalam hal mendukung pembangunan daerah.

Hal ini membuat aset bank bjb tumbuh 14,45 persen yoy menjadi Rp181,24 triliun. Sementara, pada sisi pendanaan, tercatat dana pihak ketiga (DPK) BJBR tumbuh 7,8 persen yoy pada 2022, menjadi Rp131,12 triliun.

Nah, dengan berbagai indikator positif tersebut, bank bjb memastikan proses ekspansi kredit akan tetap mampu dilakukan, tanpa perlu menambah modal dengan cara menerbitkan saham baru, alias right issue.

“Saat ini, struktur permodalan bank bjb sangat kuat untuk melakukan ekspansi kredit. Dengan mempertimbangkan perkembangan rasio permodalan perseroan terkini, perseroan meyakini kondisi permodalan saat ini memadai untuk dapat menunjang ekspansi kredit ke depan,” kata Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, dalam Siaran Pers.

Karena itu, dengan kondisi keuangan yang kuat dan solid, bank bjb membatalkan rencana agenda Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Perseroan pada RUPST Perseroan Tahun Buku 2022.

Sehingga, pembahasan agenda Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 4 April 2023, tidak akan dilaksanakan.

Disampaikan Yuddy, bank bjb memiliki sejumlah peluang. Dimulai dari sebagian besar kantor cabang perusahaan asing menjadi market nichers di wilayah operasionalnya, sehingga ada ruang untuk meningkatkan pangsa pasar, baik dari sisi aset, DPK, maupun kredit.

Peluang selanjutnya, literasi keuangan masyarakat semakin meningkat seiring kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pendalaman layanan keuangan. Khususnya terkait aspek pemanfaatan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman atau keeping, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi.

Kemudian, kegiatan pelaku ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta merupakan potensi pengembangan perkreditan dan pendanaan. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional berada di wilayah kerja Jawa Barat dan Banten, sehingga bank bjb memiliki kesempatan untuk memaksimalkan penyaluran kredit dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

Dukungan dari pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengembangkan bank bjb sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah. Serta potensi yang masih besar dalam pengembangan produk digital untuk menyasar segmen ritel dan membangun ekosistem bisnis bank bjb.

Dalam menangkap berbagai peluang tersebut, bank bjb menyusun strategi ekspansi kredit secara selektif dengan mengoptimalkan ekosistem bisnis. Hal ini ditujukan agar pertumbuhan kredit dapat berkualitas dan berkelanjutan.***/pr