Category: Ekonomi & Bisnis

Indonesia Ekspor Perdana Produk UMKM Bumbu dan Tuna untuk Konsumsi Haji

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah melepaskan ekspor perdana produk UMKM klaster konsumsi dalam rangka pemenuhan konsumsi haji 1444H ke Arab Saudi. Pelepasan Ekspor dilakukan di Area CDC Benda, Pelabuhan Tanjung Priuk, Senin (17/4/2023).

Pelepasan ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bernardino Vega, Staf Khusus Menteri Perdagangan Hilal Hamdi, dan perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam sambutannya, Wamenag mengatakan bahwa ekspor ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara Kemendag, Kementerian Agama, Kementerian KopUKM, dan Kadin terkait Optimalisasi Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Memenuhi Kebutuhan Jemaah Haji Indonesia.

“Guna mendukung hal tersebut, Kemenag telah mempersyaratkan agar calon penyedia konsumsi bagi Jemaah haji Indonesia di Arab Saudi agar menggunakan produk-produk yang berasal dari Indonesia,” jelas Wamenag saat memberi sambutan.

Ia pun mengatakan, akan ada sanksi bagi penyedia konsumsi haji yang tidak menggunakan produk tersebut selama produk-produk dimaksud tersedia di pasar Arab Saudi.

Sebanyak kurang labih 221.000 Jemaah haji Indonesia tahun ini akan berada di Arab Saudi selama 41 hari. Selama itu, setiap Jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan ratusan paket makanan. “Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan haji Indonesia dari dalam negeri, karena selama ini sebagian besar produk-produk kebutuhan tersebut masih didominasi dan disuplai oleh negara lain,” jelasnya.

Wamenag pun berharap, ekspor ini menjadi pembuka dan jalur ekspor untuk Indonesia ke depan. “Semoga yang akan datang produk-produk Indonesia dapat memenuhi pasar Arab Saudi,” harapnya.

Hal ini pun disambut baik Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto. Ia merasa bangga apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan memulai ekspor ini. Ia pun berharap ini menjadi awal yang baik guna ekosistem ekonomi haji Indonesia di Arab Saudi.

“Ini atas ikhtiar dan kerjasama semua pihak, hari ini saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Saya bangga dan haru, ternyata kalau kita sungguh-sungguh Indonesia bisa,” ungkapnya.

Ia pun menilai, sudah sepantasnya Indonesia menguasai pasar haji di Arab Saudi. Terlebih Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbanyak sedunia. “Semoga ini menjadi pembuka. Melalui produk ini bisa mengangkat UMKM dalam negeri,” harapnya.

Hari ini, sebanyak 10 Kontainer bumbu masak dan tuna dari Indonesia mulai diekspor ke Arab Saudi. Secara estimasi kebutuhan tersebut akan tiba di Arab Saudi sebelum jemaah haji pertama Indonesia sampai di Tanah Suci.

“Saat ini yang diekspor baru Tuna dan Bumbu 16 Ton dari kebutuhan 60 ton. Namun diharapkan semua makanan akan kita suplai dari Indoneisa,” ungkap Wakil Kadin Bernardino Vega.***/mel

Kabar Baik! Lima Ruas Tol Berikan Diskon Tarif di Awal dan Akhir Masa Mudik Lebaran 2023

JAYAKARTA NEWS— Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan pemotongan atau diskon tarif tol saat Musim Lebaran tahun 2023 pada 5 (lima) ruas tol, yakni 3 ruas di Pulau Jawa dan 2 ruas di Pulau Sumatera.

Inisiatif BUJT ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menegaskan bahwa penerapan kebijakan diskon tol ini merupakan upaya Pemerintah bersama BUJT untuk mengurangi kepadatan kendaraan saat mudik maupun arus balik Lebaran, tanpa mengurangi kualitas layanan jalan tol, dengan memecah arus lalu lintas di awal dan di akhir masa libur Lebaran 1444 H pada tahun 2023 ini.

“Kita harapkan agar diskon tarif tol ini yang telah ditawarkan oleh operator jalan tol ini dapat disambut positif dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki  keleluasaan waktu untuk mudik lebih dulu atau kembali lebih belakangan,” ujar Endra sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR.

Pertama, diskon tarif tol diberikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 20% untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek yang merupakan bagian penting dari Jalan Tol Trans Jawa. Penerapan diskon tol berlaku tanggal 16-17 April  dan 27-29 April 2023  dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalihurip Utama atau sebaliknya. 

Kedua, diskon tarif tol diberikan PT Hutama Karya (Persero) Tbk pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Potongan tarif tol diberikan sebesar 20% berlaku tanggal 16-18 April dan 26-28 April 2023 untuk semua golongan kendaraan.

Ketiga, penerapan diskon tarif tol berlaku untuk ruas Tol Kayuagung-Palembang yang dikelola oleh PT Waskita Toll Road melalui anak perusahaannya PT Waskita Sriwijaya Tol (WST). Diskon tarif tol pada jalan tol Trans Sumatera ini diberlakukan untuk semua golongan kendaraan sebesar 20% dan berlaku pada 16-18 April dan 27-29 April 2023.

Keempat, diskon tarif tol juga diberlakukan oleh PT Marga Mandalasakti (ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak) untuk ruas Tol Tangerang-Merak. Besaran potongan tarif tol adalah 20% untuk tanggal 16-18 April dan 27-28 April 2023. 

Kelima atau yang terakhir, diskon tarif tol diberikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways untuk ruas tol Cibitung-Cilincing pada tanggal 14 hingga 30 April 2023. Adapun besaran potongan tarif tol adalah Golongan I sebesar 15%, Golongan II dan III sebesar 44%, dan Golongan IV dan V sebesar 58%.***/ebn

DPD RI Tolak APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat China

JAYAKARTA NEWS— Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.

Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan. Yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).

“Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ungkap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya.

Dikatakan LaNyalla, proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.

“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia,” tukas LaNyalla yang juga Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu.

Masih menurut LaNyalla, dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC akan kesulitan membayar hutang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).

“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” pungkas alumni teknik Universitas Brawijaya Malang itu.***/din

Tips Financial: THR Telah Tiba, Belanja atau Bayar Utang?

JAYAKARTA NEWS— Lebaran sudah di depan mata, THR sebentar lagi cair. Saat THR cair biasanya kita akan berpikir untuk belanja kebutuhan lebaran, barang diskon, atau yang sudah lama kita inginkan. Hal ini boleh saja dilakukan karena THR adalah bonus di luar pendapatan tetap yang sudah dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rutin. Namun, jangan karena bonus lalu terlena, tetaplah berhati-hati mengalokasikan penggunaan THR agar tidak merugi.

“THR dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran termasuk untuk biaya mudik asalkan tidak habis dalam sekejap hingga kekurangan uang untuk membiayai pengeluaran lalu akhirnya menggunakan kartu kredit. Alangkah baiknya THR dikelola agar bermanfaat dan tidak habis begitu saja,“ sebut Faculty Head of Sequis Training Academy of Excellence Samuji, MPD, CFP, CPC.

Samuji memberikan tips mengelola THR dengan prinsip sederhana, yakni berbasis persentase dalam setiap alokasi anggaran. Persentase alokasi dapat berbeda pada setiap orang tergantung pendapatan dan kebutuhannya. Namun, dengan membuat perhitungan sedemikian rupa maka THR dapat digunakan dengan optimal dan lebih bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan terutama di masa depan.  

“Dimulai dengan anggarkan pos dari THR untuk kewajiban dengan alokasi sekitar 5%,  sedangkan untuk kebutuhan lebaran dapat dialokasikan hingga 50%. Lalu 20% untuk melunasi utang konsumtif, jangan lupa sisihkan sekitar 15% untuk pos dana darurat mengingat saat lebaran pun bisa saja terjadi risiko.Tersisalah 10% dari dana THR, ini bisa Anda alokasikan untuk pos masa depan,” sebut Samuji. 

Alokasi kewajiban dalam THR digunakan untuk membayar zakat penghasilan, berbagi berkah kepada asisten rumah tangga, pengasuh anak, dan sopir. Jangan lupa juga sisihkan dana kewajiban untuk diberikan kepada orang tua agar mereka juga dapat menggunakannya untuk merayakan momen Idul Fitri. 

Selanjutnya, 50% untuk belanja lebaran tidak harus semua dihabiskan. Belanjalah dengan prinsip cerdas, yakni utamakan dulu kebutuhan baru keinginan, manfaatkan promo, dan dapat juga belanja di marketplace karena harga lebih murah dan tidak perlu biaya tambahan, seperti transport, parkir, atau makan di restoran. Jika semua kebutuhan sudah terpenuhi maka dapat memenuhi keinginan yang tertunda. 

Alokasi THR untuk melunasi utang dimaksudkan untuk utang yang sifatnya tidak tetap tapi jika tidak dibayar akan membebankan bunga yang tinggi, seperti tagihan kartu kredit dan tagihan lainnya. Dengan melunasi utang-utang tersebut maka pendapatan pada bulan selanjutnya dapat bersisa sehingga dana bulan mendatang yang tadinya untuk membayar utang bisa dialokasikan untuk keperluan masa depan.

Jika dana THR sudah dialokasikan dengan baik untuk kewajiban, melunasi utang, dan membiayai kebutuhan lebaran maka saatnya menambah dana cadangan untuk kebutuhan masa depan, setidaknya 10% dari THR.  

“Jika Anda merasa dari pendapatan setiap bulan sudah cukup untuk membiayai kebutuhan saat ini dan sudah disisihkan untuk tabungan maka penerimaan THR bisa digunakan untuk investasi dan juga top up asuransi unit link. Bagi mereka yang memiliki asuransi unit link dapat melakukan top up premi agar dana tunai cukup hingga jangka waktu tertentu, sedangkan jika pendapatan sangat terbatas maka alokasi THR untuk belanja haruslah selektif. Malah lebih baik persentase pos masa depan diperbesar sehingga THR dapat benar-benar bermanfaat untuk jangka panjang, seperti dana darurat, asuransi pendidikan untuk sekolah anak, dan menambah dana hari tua melalui investasi atau asuransi pensiun,” sebut Samuji.***Sequis

bank bjb Sabet 8 Penghargaan di 12th Infobank Digital Brand Recognition 2023

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS– — bank bjb berhasil meraih delapan penghargaan dalam ajang 12th Infobank Digital Brand Recognition 2023. Penghargaan tersebut diterima oleh Senior Vice President KPR & KKB bank bjb, Triastoto Hardjanto Wibowo dan Deputy Digital Banking bank bjb, Johanes Parulian Tamba, pada Rabu,12 April 2023 di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, bank bjb dinilai sebagai salah satu bank terbaik penerima Infobank Digital Brand 2023 atas hasil penilaian masyarakat dan feedback media sosial pada produk-produk dan layanan perbankan berbasis digital yang dimiliki perusahaan.

Oleh karenanya, bank bjb menerima delapan penghargaan atas prestasi dan kinerja perusahaan dalam melakukan berbagai inovasi di era ekonomi digital, salah satunya melalui digitalisasi bisnis perbankan. Adapun kedelapan penghargaan tersebut adalah :

1. The Best Bank Umum Konvensional (KBMI 2 – Modal Inti di Atas Rp6 Triliun s/d Rp15 Triliun) untuk corporate brand,

2. The Best Deposito Bank Umum Konvensional untuk bjb Deposito,

3. The Best Tabungan Bank Umum Konvensional untuk bjb Tandamata,

4. The Best Kartu Kredit Bank Umum Konvensional untuk Kartu ATM bank bjb,

5. The Best KPR Bank Umum Konvensional untuk bjb KPR,

6. The Best Wealth Management Bank Umum Konvensional untuk bjb Prioritas,

7. The Best Internet Banking Bank Umum Konvensional untuk DIGI Net,

8. The Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional untuk DIGI by bank bjb,

Atas raihan prestasi tersebut, Direktur Infobank Media Group Kartono Mohamad mengucapkan selamat dan apresiasinya terhadap bank bjb yang dinilai mampu membawa transformasi perbankan di bank bjb.

“Selamat kepada bank bjb yang telah membawa kesuksesan serta transformasi perbankan,” ungkap Kartono.

Sementara itu, secara terpisah Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menghaturkan rasa terima kasihnya atas berbagai penghargaan yang diberikan Infobank kepada bank bjb. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Infobank atas penghargaan yang diberikan kepada bank bjb. Hal ini akan menjadi penyemangat bagi seluruh insan bank bjb untuk terus berinovasi dan memberikan kinerja terbaik dalam melayani nasabah serta masyarakat luas,” ungkap Yuddy.***PR

Komite IV DPD Gelar Fit&Proper Test Calon Anggota BPK 2023-2028

JAYAKARTA NEWS— Komite IV Dewan Perwakilan Daerah menggelar fit and proper test 14 calon Anggota BPK RI 2023-2028. Pada kegiatan tersebut, Ketua Komite IV DPD RI Elviana memimpin fit and proper test didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta dan Sukiryanto.

Tercatat ada 13 calon anggota BPK yakni; Budi Santoso, Dewi Yustisiana, Imam Nashirudin, Dumoly Freddy Pardede, Fahmi Harsandono Matori, Slamet Eddy Purnomo, Cris Kuntadi, dan Tornanda Syaifullah. Selanjutnya, Muh Yuslim Patawari, Erwin Sasmita, Rachmat Manggala Purba, Laode Nusriadi, Slamet Soedarsono, dan H. Hadi Purnomo.

Nantinya, calon yang terpilih akan menggantikan Agus Joko Pramono yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini.  

“Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 mengambil tema Sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Elviana membuka sesi pertama fit and proper test yang diikuti oleh Laode Nursiadi, Imam Nashirudin, dan Muh Yuslim Patawari, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/4/23).

Pada sesi pertama ini, Calon Anggota BPK Laode Nusriadi memaparkan rencana strategis BPK RI tahun 2020-2024, pola hubungan sinergis BPK dan DPD, sinergi prioritas pemeriksaan dan dukungan sumber daya, sinergi penyampaian hasil pemeriksaan BPK, dan sinergi penguatan kelembagaan.

“Untuk mewujudkan implementasi strategi tersebut, BPK perlu dukungan pemangku kepentingan terutama lembaga perwakilan agar pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Laode Nusriadi.

Selanjutnya, Calon Anggota BPK RI Imam Nashirudin memaparkan pentingnya sinergi BPK RI  dan DPD RI dalam pengawasan keuangan negara dan menjelaskan tugas tanggung jawab BPK RI selain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ruang lingkup pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR RI dan DPD RI sesuai kewenangannya.

“Sinergi antara BPK dan DPD RI penting meliputi pengawasan di bidang legislasi Rancangan APBN, pengawasan pelaksanaan APBN dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” ungkap Imam Nashirudin.

Sementara itu, Muh Yuslim Patawari menyoroti penegakan hukum yang harus dikokohkan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK RI harus memantapkan independensi, integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara.

“Memperkuat sinergitas BPK RI dan DPD RI sehingga hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya,” jelas Muh Yuslim menutup sesi pertama.

Pada sesi kedua hari pertama ini, uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPK RI 2023-2028 yang digelar Komite IV DPD RI selanjutnya diikuti oleh Slamet Soedarsono, Tornanda Syaifullah, Rahmat Manggala Purba, dan Erwin Sasmita. Sedangkan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPK RI 2023-2028 pada hari kedua besok tanggal 12 April 2023 akan diikuti oleh Slamet Eddi Purnomo, Dewi Yustina, Cris Kuntadi, Hadi Purnomo, Budi Santoso, dan Dumoli Freddy Pardede. ***/din

Konpres Bersama Kemenkeu dan Komite PP TPPU Nyatakan tak Ada Perbedaan Data

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang tergabung dalam Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan Konferensi Pers mengenai dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 T yang dikaitkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Senin (10/04) di Kantor PPATK Jakarta. 

Selaku Ketua Komite, Menko Polhukam mengatakan bahwa tidak ada perbedaan data agregat dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK tahun 2009 – 2023 baik yang disampaikan oleh Menkeu pada rapat bersama komisi XI DPR pada tanggal 27 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menko Polhukam pada rapat bersama Komisi III DPR pada tanggal 29 Maret 2023 yang lalu. Data terlihat berbeda karena adanya perbedaan klasifikasi dan penyajian data.

“Karena sumber data yang disampaikan sama yaitu data agregat,” terang Menko Polhukam sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dari 300 LHA/LHP, sebagian sudah ditindaklanjuti, sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kemenkeu maupun oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, Kemenkeu juga telah menyelesaikan sebagian besar LHA/LHP yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap ASN Kemenkeu yang terbukti terlibat, sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN jo PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.

“Kemenkeu akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal (TPA) dan TPPU sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan. Nanti akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” lanjut Menko Polhukam.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap nilai transaksi agregat Rp189 T yang disampaikan Menko Polhukam pada Rapat bersama Komisi III DPR pada (29/3) lalu,  yang juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Menkeu kepada DPR pada (27/3) lalu, Menko Pohukam menegaskan bahwa sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Namun, Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut, termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk kedalam proses hukum (case building) oleh Kemenkeu.

Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan segera membentuk tim satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat Rp349 T dengan melakukan case building yang akan melibatkan PPATK, DJP, DJBC, Polri, Kejaksaan Agung, OJK, BIN dan Kemenkopolhukam. Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan melakukan case building dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189 T.

“Komite dan tim satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Menko Polhukam.***/din

Menparekraf: Saat Liburan, Pengelola Destinasi Wisata Jangan Memberatkan Keuangan Masyarakat

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pelaku usaha yang bergerak di industri parekraf memanfaatkan momen libur Lebaran 2023 untuk meningkatkan penjualan dan memberikan pelayanan terbaik agar wisatawan dapat menikmati aktivitas wisata dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

Menparekraf Sandiaga saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (10/4/2023) mengatakan, pergerakan masyarakat di momen lebaran tahun 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Kemenparekraf menargetkan 25 persen dari target pergerakan wisnus tahun ini yaitu sebesar 300 juta-350 juta pergerakan dapat tercapai.

“Momen libur lebaran ini ditargetkan akan ada perputaran ekonomi di sektor parekraf mencapai Rp100 triliun-150 triliun. Untuk itu pelaku usaha yang bergerak di industri parekraf harus memanfaatkan momen libur ini dan memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan,” katanya.

Menparekraf Sandiaga juga menanggapi beberapa isu saat momen libur Lebaran 2023 terkait kenaikan tarif masuk di tempat wisata yang sebaiknya terlebih dahulu didiskusikan, disosialisasikan, dirembukan, dengan pemerintah daerah dan asosiasi wisata. Hal ini agar penentuan harga bisa terstandar sesuai dan terimbangi dengan peningkatan aspek kualitas dan pelayanan destinasi wisata.

“Jangan sampai harga naik namun kualitas dan pelayannya masih kurang. Perlu juga memperhatikan kemampuan masyarakat, meskipun dalam momen liburan jangan sampai memberatkan keuangan masyarakat yang ingin berlibur,” katanya.

Menparekraf Sandiaga juga memprediksi akan ada beberapa destinasi wisata yang berpotensi banyak diminati wisatawan dan mengalami lonjakan kunjungan tinggi.

Di Jawa Barat misalnya terdapat Puncak Bogor, Cipanas, Cianjur, Tangkuban Perahu, Kawah Putih, Ciwidey. Kemudian di Jawa Tengah dan DIY ada Dieng, Batu Raden, Bandungan Semarang, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Terakhir di Jawa Timur ada Gunung Bromo, Wisata Jatim Park Batu, Taman Kebun Binatang Batu, dan sebagainya.

“Kami sampaikan kepada pengelola perlu juga memperhatikan kemampuan masyarakat, meskipun dalam momen liburan jangan sampai memberatkan keuangan masyarakat yang ingin berlibur. Mari kita gunakan momentum mudik kali ini untuk menghadirkan suatu proses mudik yang aman dan lancar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, jajaran eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf secara online maupun offline.***/mel

Cadangan Devisa Maret 2023 Meningkat Jadi 145,2 Milyar Dolar AS

JAYAKARTA NEWS— Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 mencapai 145,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2023 sebesar 140,3 miliar dolar AS. Peningkatan posisi cadangan devisa pada Maret 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.***/ebn

Jawa Timur Berhasil Pertahankan Kenaikan Nilai Tukar Petani di Tengah Panen Raya

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) membuahkan hasil. Hal itu terbukti dengan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani meski di sejumlah daerah tengah berlangsung panen raya padi.

Berdasarkan data BPS yang dirilis minggu ini, NTP Jawa Timur bulan Maret 2023 sebesar 106,82 mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen dibandingkan bulan Februari 2023. Dengan Indeks yang diterima Petani (It) sebesar 124,92 persen dan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 116,95 persen.

“Alhamdulillah, meski beberapa wilayah Jatim mulai panen raya, NTP tidak turun, bahkan mengalami kenaikan,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (10/4).

Seperti diketahui, sejak awal Bulan Maret 2023 lalu beberapa wilayah di Jawa Timur mulai panen raya. Hal ini membuat ketersediaan komoditas hasil pertanian di Jawa Timur mencukupi sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu sejak awal bulan lalu, Gubernur Khofifah beserta jajarannya terus memperkuat koordinasi agar harga jual hasil pertanian tidak turun. Sehingga para petani tidak mengalami kerugian .

“Hal yang sama juga berlaku untuk nilai tukar nelayan ( NTN ). Alhamdulillah mengalami kenaikan juga,” imbuhnya.

NTN Jawa Timur pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 101,71 atau naik sebesar 0,08 persen dibandingkan Februari 2023 dengan NTN sebesar 101,63. Indeks Harga yang diterima (It) bulan Maret 2023 sebesar 117,89 naik sebesar 0,31 persen dibandingkan dengan Bulan Februari 2023 sebesar 117,52. Sedangkan indeks Harga yang dibayar petani (Ib) bulan Maret 2023 sebesar 115,91 naik sebesar 0,23 persen dibandingkan dengan Bulan Februari 2023 sebesar 115,64.

“Saat ini, ketersediaan bahan pangan di Jatim sebagai Lumbung Pangan Nasional tidak perlu dikhawatirkan lagi. Pesan dari Presiden Jokowi untuk menjaga stabilitas harga jual dari petani juga Alhamdulillah bisa kita laksanakan,” ujar Gubernur Khofifah.

“Kini PR kita selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga pasar menjelang Lebaran sehingga bisa meminimalisir inflasi yang terjadi,” imbuhnya.

Selain menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, Gubernur Khofifah juga tak segan turun langsung meninjau pergerakan harga pasar.

“Dengan turun langsung saya bisa tahu permasalahan dari teknis di lapangan hingga ke atas kebijakan yang diambil seperti apa. Sehingga solusi penyelesaiannya pun bisa lebih detail dan efektif,” ujarnya.

Gubernur Khofifah berharap, segala upaya Pemprov Jatim untuk menjaga stabilitas harga pasar dan pengendalian inflasi di Jawa Timur ini bisa membuahkan hasil. Sehingga seluruh masyarakat Jatim bisa menikmati momen lebaran dengan penuh suka cita.(poedji)