JAYAKARTA NEWS – Ada kabar kurang bagus dari tapal batas Nunukan. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia ini, tidak saja harus berperang melawan corona, tetapi juga hantaman banjir tahunan dan ancaman abrasi pantai di Pulau Sebatik.
Hal itu dikemukakan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, saat memberi sambutan pada Rakor Penanganan Covid-19 bersama Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo. Rakor berlangsung di aula lantai 5, Kantor Bupati Nunukan, Jl. Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Selasa (30/3/2021) malam.
Memulai laporannya, bupati cantik berusia 36 tahun itu menyebutkan, bulan November – Desember 2020 terjadi lonjakan kasus Covid-19 di daerahnya. Problem pelintas batas, menjadi salah satu problem krusial yang sejauh ini sulit dikontrol.
Yang menarik, Bupati Asmin sendiri kelahiran Tawau, Malaysia 10 Agustus 1985. Ia menjadi wanita pertama yang menjabat bupati di kabupaten perbatasan Indonesia – Malaysia itu. Sekalipun kelahiran Tawau, ibu tiga anak ini berdarah Bugis. Ayahnya, Abdul Hafid Ahmad adalah Bupati Nunukan dua Periode, 2001-2006 dan 2006-2010.
Memimpin wilayah seluas 14,2 km persegi dan jumlah penduduk 199.000 jiwa, Bupati Asmin Laura meminta dukungan BNPB agar upaya-upaya mengendalikan pandemi di daerahnya lebih optimal. Hingga saat ini, kabupatennya hanya memiliki 1 (satu) rumah sakit daerah type C, dan tiga rumah sakit pratama. “Tapi dari tiga rumah sakit pratama, yang aktif baru satu,” katanya.
Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ketiadaan laboratorium, membuat Nunukan menjadi wilayah rentan lonjakan kasus. Terlebih, adanya pelintas batas ilegal melalui jalur-jalur yang disebut “jalur tikus”.
Atas problem tersebut, Kepala BNPB spontan memberi tanggapan, meminta perwakilan Kemenlu yang ikut dalam rombongan, untuk berkomunikasi dengan Konsulat yang ada di Tawau agar lebih memperhatikan WNI yang hendak kembali ke Tanah Air.
“Buat saya, tidak ada legal dan ilegal, mereka semua adalah warga negara Indonesia. Semua WNI yang hendak pulang, harus menjalani tes PCR. Jangan sampai mereka pulang membawa virus. Sangat berbahaya kalau sampai kampung dan menularkan virus ke keluarga. Kalau ada anggota keluarga yang menderita komorbid, bisa fatal,” ujar Doni.
Senyampang penertiban pelintas batas, Kepala BNPB juga memberi perhatian terhadap kelengkapan fasilitas kesehatan. Termasuk segera meminta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi mengirim tiga unit alat PCR besok, Rabu (31/3/2021). Dua di antaranya untuk Kabupaten Nunukan. Selain itu, tempat karantina berkapasitas 200 tempat tidur, diminta untuk dilakukan perbaikan dan penambahan kapasitas, mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus.
Banjir dan Abrasi
Problem lain Nunukan adalah banjir. “Bagi kami, banjir sudah menjadi sesuatu yang rutin. Jika ada daerah yang terendam, sementara kami hanya bisa membantu sembako. Mohon Kepala BNPB dapat membantu mengatasi problem banjir untuk jangka panjang,” ujar Bupati Asmin Laura seraya menambahkan, “banjir yang kami alami, adalah banjir kiriman dari negara tetangga.”
Sebelum menutup sambutan, Asmin menambahkan satu point lagi tentang ancaman abrasi yang ada di Pulau Sebatik. Kabupaten Nunukan sendiri memiliki 19 kecamatan terdiri atas 8 kelurahan, dan 232 desa.
Daerah-daerah yang mengalami abrasi antara lain di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. “Sebelumnya, kami mendapat alokasi anggaran dari BNPB sebesar Rp 80 miliar untuk mengatasi problem abrasi, tetapi karena pandemi, penganggaran itu diundur. Mohon bantuan dana penanganan abrasi ke depan bisa multi years, karena luas dan panjangnya bentang pantai yang harus ditangani,” harap Bupati Asmin.
Doni menanggapi, untuk banjir dan longsor, harus dilakukan kajian mendalam. Ibaratnya, kata Doni, kalau mau memberi obat, diagnosanya harus tepat. Untuk banjir, karena sudah bersifat rutin, maka perlu ada treatment segera. Bupati diminta melibatkan para pakar untuk menyusun kajian.
Demikian pula abrasi. Ada banyak sebab, antara lain penebangan pohon, sehingga tidak ada akar yang menahan bibir pantai. Begitu kena gelombang besar, terjadilah abrasi. Lama-lama, daratan kita bisa berkurang. Jika dibiarkan, maka jumlah luas negara kita juga berkurang.
Karenanya, kepala desa, lurah, harus diingatkan untuk ikut menjaga. Jangan sampai kita kehilangan satu jengkal tanah pun. Apa pun alasannya, termasuk alasan karena abrasi. Karenanya, harus ditanam pohon yang benar-benar sesuai. Dalam kesempatan itu, Doni Monardo pun meminta Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB, Dr Abdul Muhari, menayangkan foto-foto penghijauan di tepi pantai yang ada di daerah lain di Indonesia.
“Vegetasi adalah cara terbaik mengatasi abrasi,” pungkasnya. (roso daras)
