JAYAKARTA NEWS— Pilkada serentak 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Namun daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak ini, ternyata, masih banyak yang pencairan dananya masih di bawah 40 persen. Padahal batas waktu pencairan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah besok, 15 Juli 2020.
Terkait hal ini Kementerian Dalam Negeri memperingatkan Pemerintah Daerah yang tercatat di bawah 40 persen. Hal itu dikatakan Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Selasa (14/07/2020).
“Data yang kami himpun per 13 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, itu masih banyak daerah merah, artinya Pemda yang belum mencairkan NPHD-nya di bawah 40 persen, sangat disayangkan,” kata Ardian.
Meski demikian, ia berharap hasil data yang telah diperbaharui pada 15 Juli 2020, menunjukkan hasil menggembirakan dengan dicairkannya NPHD ke penyelenggara Pemilu dan pengamanan. “Tapi ini kan masih data sementara ya, kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” ujarnya.
Dikatakan Ardian, adapun daerah yang masih ‘merah’ atau pencairannya di bawah 40 persen adalah sebagai berikut:
1. Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu: 12,30 persen.
2. Provinsi Bengkulu
Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu: 39,58 persen
Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen
3. Provinsi Lampung
Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.
Kota Metro pencairan NPHD KPU: 37,49 persen, pencairan Bawaslu 38,77 persen
4. Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu: 15,09 persen
5. Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen
Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu: 15,16 persen
Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen
6. Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu: 31,72 persen
Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen
Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu: 39,12 persen
7. Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persen
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu: 39,02 persen
9. Provinsi Maluku
Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU: 36,92 persen
10. Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen
Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen
Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen
Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen
11. Provinsi Papua
Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu: 35,33 persen
Diketahui, pencairan NPHD untuk Pilkada Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).***/ebn
