JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).
“Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi, semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademik, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri.
Untuk itu ia menilai, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel.
“Metode penelitiannya juga harus (dilakukan) secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti (menyatakan) bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not (kenapa tidak), ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelasnya.
Ia pun menjelaskan metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.***/ebn
