JAYAKARTA NEWS – Tujuh konten media sosial (sosmed) diduga terindikasi melanggar Undang-Undang Pemilu selama tentang masa tenang menjelang pencoblosan hari Rabu 17 April 2019.
Dalam pernyataannya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyebutkan, pihaknya mendapati tujuh konten di media sosial yang diduga melanggar aturan masa tenang kampanye pemilu dari 14-16 April 2019.
“Sejak Minggu pukul 00.00 WIB sampai dengan tadi (Senin siang – red), konten yang dianggap melanggar undang-undang pemilu, terduga pelanggar sudah ada tujuh,” ujar Menkominfo Rudiantara, Senin (15/4/2019).
Ketujuh konten itu, sebagian besar muncul pada media sosial Instagram. Pemilik akun diduga melanggar Undang-Undang Pemilu (No 7 Tahun 2017) tentang masa tenang.
“Masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Aktivitas yang sifatnya mempromosikan, yang sifatnya kampanye (tidak boleh), karena masanya sudah lewat,” kata Rudiantara menegaskan.
Berkenanan dengan dugaan pelanggaran itu, pihaknya telah menyampaikannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kementriannya juga telah menurunkan konten yang dianggap melanggar itu dari platform media sosial.
“Sama seperti hoaks, telah di-take down oleh Kominfo. Kemudian di dunia nyata, ditindaklanjuti polisi. Ini karena (menurut) undang-undangnya, undang-undang pemilu, (pihak) yang mengawasi adalah Bawaslu. (Pihak) yang menindaklanjutinya Bawaslu. Bahwa nantinya dibawa ke mananya lagi, itu (dilakukan) Bawaslu,” katanya. ***
