Rupiah terus melemah, hingga menembus Rp 15.000 per Dollar AS. Ketua Umum Asosiasi Pedagang & Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama, baru-baru ini mengatakan, daya tahan rupiah yang terus melemah membuat pemerintah Jokowi-JK perlu ekstra waspada, terutama memasuki dinamika politik pada Pilpres 2019.
Alumni Lemhanas ini mengatakan, cukup alasan mengenai kewaspadaan itu. Selain ada aksi profit taking di tengah lunglainya rupiah, juga ada isu capital flight oleh sementara pengusaha, plus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang sejak rupiah terkulai lemah.
Rahman menilai bahwa Bank Indonesia (BI) sia-sia belaka melakukan intervensi di pasar valas di tengah kondisi rupiah yang tertekan kian lemah. “Daya tahan intervensi BI ke pasar valas, sifatnya hanya sesaat. Apalagi devisa akan terkuras untuk impor kebutuhan pangan strategis beras, raw sugar dan white sugar,” jelas Rahman.
Menurut dia, kebijakan impor beras, raw sugar (gula mentah) dan gula kristal putih oleh pemerintah (Kementerian Perdagangan) sarat keganjilan. “Kenapa impor dilakukan di saat rupiah tengah anjlok terhadap valuta asing terutama Dollar AS? Apalagi impor beras dan gula dilakukan ketika petani padi dan petani tebu sedang panen,” beber Rahman.
Dia menilai, bahwa impor yang dilakukan terkesan direncanakan untuk mendulang keuntungan oleh pihak tertentu. Akibatnya sangat mengenaskan: gula petani lokal tidak laku dijual, membatu di gudang Bulog, lantaran harganya tidak mampu bersaing dengan gula rafinasi impor yang merembes ke pasar bebas.
“Kenapa ketika panen raya, pemerintah tidak maksimal menyerap gabah petani untuk pengamanan cadangan stok nasional? Padahal musim panen raya sejak Pebruari-Mei itu, perkiraan saya total luas panen raya bisa mencapai 57% dari 11 juta hektare areal panen total rata-rata selama 2018,” kata Rahmah heran.
Menurut Rahman kebijakan dan praktik impor bahan pangan stategis melahirkan kesan bahwa pemerintah membokongi petani. Apalagi sekarang ini, memasuki musim panen gadu. Di sini timbul kesan dan persepsi pula bahwa pemerintahan Jokowi-JK lalai melaksanakan kewajiban sesuai amanat UU yaitu melindungi petani produsen.
Mencermati kondisi itu Rahman mengatakan bahwa ia ikut prihatin sebagai saksi hidup ketika kampanye HKTI bersama Jokowi pada tanggal 3 Juni 2014. “Di hadapan ratusan ribu petani di lapangan Tegalega Bandung, Pak Jokowi mengucapkan janji akan melindungi kaum tani dengan baik,” kenang Rahman.
Mencermati praktik impor bahan panganan tersebut, yang kontra produktif dengan janji kampanye Jokowi 2014, Rahman akhirnya bertanya: Apakah Presiden Jokowi hanya diperalat dalam kebijakan impor dua juta ton beras dan satu juta ton gula oleh Menteri Perdagangan dengan dugaan mengambil untung? Wallahualam.”
“Yang pasti, setahu saya,” kata Rahman lanjut, “undang undang menyebukan bahwa impor bahan pangan dilakukan atas rekomendasi Menteri Pertanian, sedangkan Menteri Pertanian justru mengatakan bahwa stok nasional cukup, tidak perlu impor.”
Lebih detil Rahman mengatakan bahwa dalam Perpres tentang impor bahan pangan dinyatakan tidak boleh dilakukan satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen.
“Nah, sekarang ini, sedang memasuki musim panen gadu (MPG). Jadi, kalau sekarang ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito melakukan import (beras/gula) berarti sengaja dia menabrak UU Pangan, UU dan Perlindungan Petani maupun Perpres. Ini juga yang berpotensi membuat kondisi pemerintahan Jokowi-JK menjadi tidak nyaman menjelang Pilpres 2019,” kata Rahman Sabon Nama mengakhiri. (Leste)
