JAYAKARTA – Sejak pukul 07.00 pagi ini, Selasa (23/4), Gedung Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Jl. Matraman, Jakarta Timur tampak sibuk. Tampak Letkol CPM Purn Ari Banarto dan tim panitia, sibuk bekerja mempersiapkan halal bihalal PPAD, di bawah pengawasan langsung Sekjen PPAD Mayjen TNI Purn Dr Komaruddin Simanjuntak.
Tepat pukul 10.00, Sekjen Komaruddin tampak menggandeng Jenderal TNI Purn Try Sutrisno menuju aula Soerjadi, Gedung PPAD, tempat halal bihalal berlangsung. Jenderal Try adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993–1998 yang juga Ketua Badan Pertimbangan PPAD.
Pagi itu, tak kurang dari 100 purnawirawan TNI-AD berbagai angkatan hadir dengan berkemeja batik lengan panjang. Selain itu, hadir pula sejumlah pengurus Hipakad dan P3AD, dua ormas binaan PPAD. Para senior yang hadir tampak di antaranya Letjen TNI Purn Soekarto, Letjen TNI Purn Darsono dan Brigjen TNI Purn Sukijan.
Unsur pengurus pusat PPAD tampak di antaranya, Letjen TNI Purn Dodik Wijanarko (Ketua Badan Pengawas), Mayjen TNI Purn Johny L. Tobing (Wakil Ketua Badan Pengawas), Mayjen TNI Purn Amrin (Bendahara Umum), Mayjen TNI Purn Dr Mulyono (Ketua Bidang Hukum), Mayjen TNI Eko Budi S (Ketua Bidang Organisasi), Mayjen TNI Purn Wiyarto (Ketua Bidang Ekonomi), Mayjen TNI Purn Sunaryo (Ketua Bidang Komunikasi), Mayjen TNI Purn Dr Daniel Tjen (Wakil Ketua Bidang Sosial), Mayjen TNI Purn Achmad Yuliarto (Kasubid Perikanan), Brigjen TNI Bambang Irianto (Wasekjen), Brigjen TNI Purn Tumino Hadi (Kasubid Peternakan Ayam), Brigjen TNI Purn Ariswan Boer (Kasubid Pemakaman Anggota), dan staf lainnya.
Tradisi Unik
Jenderal Try Sutrisno didaulat memberikan sambutan pada acara tersebut. Menurutnya, halal bihalal adalah sebuah tradisi unik yang hanya ada di Indonesia. Bahkan di Arab Saudi pun tidak ada.
Halal, artinya diizinkan atau sah. Ini merujuk pada tradisi masyarakat berkumpul dan saling maaf memaafkan.
Ada dua akar sejarah yang menyebut ihwal sejak kapan tradisi itu ada di Tanah Air. Sumber pertama menyebutkan, halal bihalal sudah ada sejak era Mangkunegara I (7 April 1725 – 28 Desember 1795).
Alkisah, untuk menghemat waktu dalam menjalankan tradisi bermaaf-maafan saat lebaran, raja Solo yang bernama Raden Mas Sahid itu mengundang seluruh punggawa dan prajurit kerajaan. Di situlah dilakukan ritual bersalaman sambil bermaaf-maafan.
Sumber kedua, menurut Try lebih valid. Yaitu merujuk peristiwa tahun 1948, saat situasi politik pemerintahan Republik Indonesia belum kondusif. Terjadi konflik antar pimpinan parpol. Presiden Sukarno yang prihatin melihat hal itu, kemudian menemui ulama NU, KH Abdul Wahab Abdullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam pertemuan itu, KH Abdul Wahab menyarankan kepada Bung Karno untuk mempertemukan para pemimpin parpol di satu meja saat Idul Fitri. Di situlah, tempat saling bermaaf-maafan dan melebur dosa antar mereka. Saran itu pun kemudian dijalankan oleh Bung Karno, dan menjadi tradisi hingga hari ini.
Dalam konteks dewasa ini, halal bihalal menjadi penting apalagi pasca Pemilu 2024 yang menyisakan riak-riak konflik antar elitepolitik. “Setelah konflik diselesaikan lewat jalur hukum, tiba saatnya saling bermaafan, supaya ke depan tidak terjadi konflik berkepanjangan,” ujar Try.
Tradisi PPAD
Sambutan kedua oleh Sekjen PPAD Mayjen TNI Purn Dr Komaruddin Simanjuntak. Ia mengatakan, kegiatan halal bihalal juga telah menjadi tradisi PPAD. Sebelum menggelar acara hari ini, pengurus dan panitia sudah meminta izin dan mendapat restu dari Waketum I dan Waketum II. “Hanya saja hari ini beliau-beliau tidak bisa hadir dikarenakan alasan kesehatan,” ujarnya.
Sekjen juga menginformasikan, bahwa tanggal 2 Mei 2024 mendatang, PPAD juga diundang menghadiri acara serupa dalam wadah yang lebih besar. Bukan hanya PPAD, tetapi juga PPAL, PPAU, PP Polri, Legiun Veteran, dan Pepabri.
“Acara rencana akan dilakukan di Balai Sudirman. Kami sudah meminta izin Panglima TNI, dan Panglima TNI juga sudah mengizinkan. Saya harap, PPAD bisa menghadiri acara itu, dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara dari angkatan lain, dan para senior,” ujar Sekjen Komar. (*)
