Tag: Wamen Fahri Hamzah

Fahri Hamzah Sebut Program Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelomban Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, agenda ambisius sektor perumahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) malam.

Fahri menyampaikan bahwa kementeriannya mengemban tiga mandat utama dari Presiden: memberantas kemiskinan, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga pusat, dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

“Karena sektor ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, terutama melalui proyek renovasi di wilayah-wilayah,” ujar dia.

Inisiatif pembangunan 3 juta rumah, yang menjadi bagian dari janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024, terang Fahri, dibagi menjadi tiga bagian: satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta di wilayah pesisir.

“Visi komprehensif ini telah menarik minat besar dari para investor, termasuk lembaga donor internasional yang ingin turut serta dalam inisiatif presiden ini,” tambahnya lagi.

Menurut Fahri, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 ini, program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan nasional, tetapi juga sebagai penggerak strategis perekonomian.

“Skala dan cakupan program ini menjadikannya peluang investasi yang menarik, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri,” demikian Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan.

Digitalisasi Perumahan

Sementara itu pada kesempatan lain, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem digitalisasi, untuk menampung seluruh usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari pemerintah daerah (Pemda). Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus mencegah potensi praktik korupsi dalam proses pengajuan bantuan.

“Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka, sehingga menurunkan peluang terjadinya komunikasi informal,” ujar Fahri saat menerima Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Fahri juga menekankan bahwa sistem ini akan mempermudah daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara efektif.

“Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda akan lebih mudah melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti akan solid antara gubernur dan bupati, sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya,” imbuhnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Imran menambahkan, bahwa semua permintaan dari daerah akan diverifikasi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kami juga mendorong pengajuan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang mendukung kawasan permukiman. Ke depannya, pembangunan rumah akan mengusung ciri khas lokal agar tidak seragam dan lebih mencerminkan identitas daerah,” jelas Imran.

Program digitalisasi ini diharapkan mulai dijalankan tahun ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pembangunan perumahan nasional yang lebih bersih, akuntabel, dan inklusif. ***

Kementerian PKP Dapat Dukungan Lembaga Keuangan Internasional untuk Percepatan Program Perumahan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menerima sejumlah Lembaga keuangan internasional, Kamis (20/3/2025).

Yakni World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IDB), dan German Agency for International Cooperation (GIZ).

Dalam kesempatan ini, Kementerian PKP menerima dukungan penuh dari sejumlah lembaga keuangan internasional. Mereka menunjukkan antusiasme terhadap rencana strategis kementerian PKP dalam sektor perumahan.

“Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat program pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat Indonesia,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Karena itu, Fahri menekankan pentingnya integrasi ide dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, guna mewujudkan hunian yang layak secara lebih cepat dan efektif.

“Kita memiliki banyak mitra di pemerintah daerah yang dapat diajak bekerja sama. Saya hanya perlu memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

Diharapkan, dengan adanya dukungan dari lembaga donor internasional, program perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terealisasi, demikian Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat menikmati hak atas hunian yang layak dan terjangkau.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang berkualitas.

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, target ini diyakini dapat dicapai sesuai rencana.

Pemerintah berharap kolaborasi ini semakin memperkuat ekosistem perumahan nasional serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.***din

Kementerian PKP Pertajam Strategi Sistem Pembiayaan Perumahan

JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu Kementerian PKP juga akan terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

“Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat,” ujar Wamen PKP Fahri Hamzah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (14/11/2024)

Menurut Fahri, Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.\

Fahri Hamzah,Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) /Foto: dok Partai Gelora

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Dalam hal ini, pihaknya ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

“Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan,” kata Wamen Fahri.

Ke depan, kata Wamen Fahri, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja.

Namun menurutnya juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.

“Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah,” tandas Wamen Fahri.***din