JAYAKARTA NEWS— Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelomban Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, agenda ambisius sektor perumahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) malam.
Fahri menyampaikan bahwa kementeriannya mengemban tiga mandat utama dari Presiden: memberantas kemiskinan, menyerap tenaga kerja dari daerah hingga pusat, dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Karena sektor ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, terutama melalui proyek renovasi di wilayah-wilayah,” ujar dia.
Inisiatif pembangunan 3 juta rumah, yang menjadi bagian dari janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024, terang Fahri, dibagi menjadi tiga bagian: satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta di wilayah pesisir.
“Visi komprehensif ini telah menarik minat besar dari para investor, termasuk lembaga donor internasional yang ingin turut serta dalam inisiatif presiden ini,” tambahnya lagi.
Menurut Fahri, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 ini, program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan nasional, tetapi juga sebagai penggerak strategis perekonomian.
“Skala dan cakupan program ini menjadikannya peluang investasi yang menarik, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri,” demikian Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan.
Digitalisasi Perumahan
Sementara itu pada kesempatan lain, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem digitalisasi, untuk menampung seluruh usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari pemerintah daerah (Pemda). Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus mencegah potensi praktik korupsi dalam proses pengajuan bantuan.
“Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka, sehingga menurunkan peluang terjadinya komunikasi informal,” ujar Fahri saat menerima Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Fahri juga menekankan bahwa sistem ini akan mempermudah daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara efektif.
“Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda akan lebih mudah melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti akan solid antara gubernur dan bupati, sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya,” imbuhnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Imran menambahkan, bahwa semua permintaan dari daerah akan diverifikasi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kami juga mendorong pengajuan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang mendukung kawasan permukiman. Ke depannya, pembangunan rumah akan mengusung ciri khas lokal agar tidak seragam dan lebih mencerminkan identitas daerah,” jelas Imran.
Program digitalisasi ini diharapkan mulai dijalankan tahun ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pembangunan perumahan nasional yang lebih bersih, akuntabel, dan inklusif. ***
