Tag: walikota cimahi

Cimahi dan Bandung, Bertetangga tetapi Jomplang

Walikota Cimahi, Ajay M. Priatna, berjanji akan mengatasi banjir akut di kawasan padat Melong. Foto: Ist

WARGA Kota Cimahi mulai gerah menunggu kebijakan bagus yang tak kunjung lahir dari kepemimpinan baru, walikota Ajay M. Priatna dan wakilnya, Ngatiyana. Maklumlah, mereka baru dilantik Oktober lalu. Meski begitu, problem akut banjir, kemacetan, dan persoalan sosial lain di kota yang memiliki wilayah tiga kecamatan itu, tetap menjadi concern masyarakat. Walikota baru itu dituntut meniru sukses walikota Bandung yang berhasil meningkatkan indeks kebahagiaan rakyatnya.

Menyandingkan dua kota bertetangga, Cimahi dan Bandung, memang jomplang. Cimahi tampak kecil dibanding kota Bandung yang wah. Tiga tahun terakhir, nyata benar kota Bandung lebih segar, dan memiliki banyak area publik. Belum lagi area pedestrian yang dibuat lebar, indah, dan nyaman bagi pejalan kaki.

Sedangkan di Cimahi, sangat mengenaskan. Pejalan kaki harus berdesakan di trotoar dengan pagar besi, ditingkah para pedagang kaki-lima (PKL) yang cenderung semrawut. Beda benar dengan trotoar Kota bandung yang lebar dengan desain nyaman, bersih dari PKL, sehingga warga bisa duduk sambil ngopi memanfaatkan meja kursi artistic yang terbut dari paduan besi dan kayu.

Warga Cimahi belum lupa, ketika Walikota Ajay Priatna menyatakan keberpihakannya terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan. Perbaikan layanan masyarakat juga akan ditingkatkan. Itu sebagian janjinya.

Sebagai pemenang Pilkada Kota Cimahi 2017, Ajay-Ngatiyana memegang amanah memimpin Kota Cimahi lima tahun ke depan. Bersama Wakilnya sejak rangkaian Pilkada keduanya mengaku sudah banyak berjumpa masyarakat berbagai lapisan dan mendapat masukan untuk kemajuan Kota Cimahi. Kualitas lingkungan dan ketersediaan air bersih menjadi isu penting yang harus dicarikan solusi. Permasalahan lain seperti banjir dan kemacetan akan segera diantisipasi. Banjir di Melong nanti hanya tinggal kenangan.

Ajay menyebutkan peningkatan infrastruktur dan akses jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia pun janji memulai kerjanya dengan konsolidasi internal. Hal itu untuk menyamakan perspesi dan prioritas pembangunan. Tidak boleh ada lagi korupsi. Kinerja pemerintahan menurutnya harus dilakukan secara solid dalam menjabarkan visi misi kepala daerah melalui indikator khusus. Ajay berharap seluruh lapisan masyarakat bekerjasama, bahu-membahu agar Cimahi ke depan lebih baik. Kebijakan yang baik pantas diteruskan yang tidak baik disempurnakan.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Sidha kepada kaum jurnalis pernah menilai, janji Ajay dalam pidatonya di depan anggota dewan, menyiratkan kepemimpinan fokus pada pembangunan. “Cimahi masih sangat jauh. Diharapkan Ajay tidak terlalu gaduh dalam membuat kebijakan tapi berani melakukan terobosan dalam konteks pembangunan,” ujarnya sambil menambahkan soal tata ruang.

Janji menuntaskan persoalan banjir di wilayah padat Melong harus dibuktikan Menurut Arlan, janji itu mudah diucapkan, tetapi akan sangat berat mewujudkan. Tuntutan warga ingin punya ruang terbuka hijau yang lebih banyak juga harus dipenuhi pemerintah kota Cimahi. Yang harus diperhatikan terutama berani mengambil kebijakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Ada konflik kepentingan dalam persoalan ruang terbuka di utara. Masalah muncul mudahnya terbit izin pembangunan kawasan bisnis di wilayah tersebut. Kepentingan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan perlu dicari kebijakan.

Menyangkut pemenuhan kebutuhan lapangan kerja, diakui Arlan cukup sulit. Alternatif yang ada adalah diupayakan mendorong masyarakat membuka usaha melalui UMKM sehingga tenaga kerja terserap bukan dari lapangan kerja padat karya tapi menjadi wirausaha.

Arlan berharap Ajay bisa bekerjasama dengan legislatif dan birokrasi. Walikota Ajay perlu melakukan terobosan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Menurt pengamatannya, masyarakat Kota Cimahi saat ini memliki pemikiran yang sama bagus dengan warga Kota Bandung. Apa yang dimiliki Kota Bandung sekarang dinikmati juga oleh warga Cimahi. Namun begitu tidaklah imbang ketika Cimahi tidak memiliki sesuatu yang bagus untuk dinikmati oleh warga Kota Bandung. Ketidak seimbangan tersebut sedikitnya memberi efek psikis tersendiri bagi warga Kota Cimahi. Karenanya, walikota baru dituntut berpikir cerdas dan bekerja keras. ***

Ngobrol Seratus Juta di Cimahi

Balai Kota Cimahi

WALIKOTA Cimahi terpilih, Ajay Muhamad Priyatna dan Wakil Walikota Ngatiyana mulai banyak diobrolkan warga. Waktu kampanye lalu, keduanya janji kalau para Ketua RW akan diberi dana APBD sebesar Rp 100 juta per tahun. Obrolan umum meyimpulkan, realisasi bakal semu pasca dilantik Mendagri Oktober nanti.

Sebuah warung gaul Jln Jend H Amir Mahmud Kota Cimahi Selasa malam (1/8) dipake nimbrung. Hadir sekian pria yang ngaku pegiat masyarakat mengelilingi meja panjang. Hampir semua suka nyedot sigaret. Ada jejeran gelas berisi sedikit kopi hitam, banyak hp jadul, plus sekian piring kosong bekas kue balok. Kedengarannya komunitas itu pun bicara soal uang RW 100 juta.

Ketika Jayakartanews disepakati boleh duduk di samping mereka, suasana tetap jalan dan tema pun dijaga lurus ke masalah Rp 100 juta. Beberapa di antaranya bicara proporsional, khawatir pada akurasi penyerahan dana ratusan juta buat RW. Bila saja caranya kurang bagus, keharmonisan wilayah bisa berkurang. Risi terealisasi sekalgus pula risi jadi isapan jempol. Kedua-duanya punya dampak jelek. Artinya Pemkot Cimahi sekarang harus antisipasi menghadang risiko itu.

Kang Aden begitu ia biasa dipanggil, termasuk sosok yang direstui bicara banyak. Lelaki berkumis baplang ini minta angka RW-nya tidak ditulis, takut nanti sukar ngurus bagian 100 juta. Dengar omongan itu yang lain jadi ketawa, lantaran terkesan yakin. Ditambahkan, alokasi dana 100 juta pada RW nanti jika terealisir tidak serta merta membuat pengurus RW hidup senang. Ia yakin ada mekanisme khusus untuk validitas pemakaian. Bisa berbentuk tunai atau mungkin berujud material sarana prasarana seharga 100 juta. Penyaluran pun mungkin terealisasi sesuai kebutuhan wilayah.

“Jangankan 100 juta sekarang saja bantuan Pemkot kurang dari 1 juta per tahun untuk RW ributnya melebar ke mana-mana. Ada RW yang tak pernah paham berapa dan kapan bisa cair. Masyarakat ya jarang tahu, seolah sengaja dibiarkan buta tentang bantuan itu,“ tandas Andi.

Ketua RW yang berdekatan dengan wilayah RW Kang Aden menyambung pembicaraan. Pak Ujang panggilannya, juga sama minta angka RW tidak disebut. Bukan karena takut sukar dapat 100 juta, tapi risi suka dirayu banyak sales BPR nawarin hutang. Kemudian Kang Ujang dapat seruan. Ada yang nganjurin terima saja rayuannya ntar dicicil pake semen. Yang lain saran, agar Pak Ujang tinggal ngangguk karena cicilan bisa ditanggung menantu.

“Realisasi dana dari APBD itu biasanya digodok dulu oleh DPRD. Kalau legislatif ACC ya pasti jadi ngocor. Tapi jangan salah, apa benar mereka nanti mikirin RW. Saya mah mencium ada bibit korup yang kolektif di paket ini “ tandas Kang Ujang yang konon pensiunan PNS. Tuturannya rada pesimis, karena sebelumnya meja itu pun bicara ngaler ngidul tentang tipikal individu anggota dewan di Kota Cimahi. Pungkas obrolan bapak-bapak pegiat masyarakat kali ini berkesimpulan, kalau dana RW 100 juta mustahil terealisir 100 %.
Bapak Dayat anggota salah satu LSM yang dikenal erat suka berkonsolidasi dengan kalangan wira usaha Cimahi, pada akhirnya megajak para hadirin untuk tetap berlapang dada. Menurutnya, Janji pemenang di Pilkada jarang terealisir karena sulit membuat prioritas. Para pemenang langsung terperangkap pemenuhan banyak komitmen ketika membangun lumbung suara. Maka coblosan oleh rakyat hanya dianggap setara karcis KRL atau KRD untuk duduk di kursi kekuasaan. “ Tapi mudah-mudahan tidak demikian bagi Walikota Ajay. Kita berdoa saja. Setujuuu? “Dengan guyon hadirin malah teriak bicara sebaliknya.

Ditemui secara terpisah disela-sela acara ceremonial di Pemkot Cimahi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta kelihatan enggan bicara lama, soal realisasi janji Walikota Ajay. Ia hanya menyebut kalau semua janji tadi sudah masuk dalam program ungulan diagenda RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) periode 2017 – 2022. Finalnya kelak masuk ke meja dewan jadi bahasan Paripurna.

Ketika agenda Pilkada berlangsung, Ajay-Ngatiyana mencantumkan 16 program prioritas. Di antaranya 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP, gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp 100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP, keringanan DSP SMU/SMK, kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri serta kemudahan birokrasi.

“ Susunannya disesuaikan dengan program kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),“ katanya ketika ditanya seberapa besar peluang realisasi dana RW 100 juta per tahun, sang pejabat tak keburu menjawab hanya karena sibuk. Namun intern Bappeda pernah menegaskan kenetuan pemenuhan nilai, tergantung kemampuan keuangan yang riil Kota Cimahi.

Awal mula Ajay – Ngatiyana jadi Walikota dan Wakil Walikota, karena didaulat KPUD sebagai pemenang Pilkada 2017 sekitar bulan Februari lalu. Pada rapat pleno diungkapkan, perolehan suara Ajay-Ngatiyana mencapai 107.011 suara, disusul paslon nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 80.207 suara, dan posisi terakhir paslon nomor urut 3 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain sebanyak 76.423 suara.

Data masuk keseluruhan dari 980 tempat TPS. Pemilih keseluruhan sebanyak 379.515orang, pengguna hak pilih hanya 276.092. Dengan demikian, angka partisipasi berkisar 73 %. Namun demikian Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya mengatakan pihaknya merasa Pilkada Kota Cimahi 2017 berlangsung aman dan damai. ***