Tag: TIM

Nonton Teater ‘Preman Parlente’ di RumahAja’

JAYAKARTA NEWS— Bakti Budaya Djarum Foundation kembali menayangkan rekaman dari Indonesia Kita yang bertajuk ‘Preman Parlente’, Sabtu (6/6) dan Minggu (7/6) pk 15.00 WIB di website www.indonesiakaya.com dan chanel YouTube IndonesiaKaya.

Ini adalah rekaman pementasan 2 dan 3 Maret 2018 di TIM dengan Tim Kreatifnya Butet Kertaredjasa, Agus Noor, almarhum Djaduk Ferianto, Vicky Sianipar dan Paulus Simangunsong.

Foto Image Dynamic

Mengangkat tema ‘budaya pop : dari lampau ke zaman now’ sebagai wujud berpendapat bahwa kebudayaan – dengan seluruh karya ciptanya – merupakan sebuah proses penciptaan yang terus menerus berlangsung mrngikuti pola pikir masyarakat.

Pemain Cak Lontong, Akbar, Marwoto, Mery Sinaga, Louise Sitanggang, Flora Simatupang, Alsant Nababan, Trio GAM (Joned, Wisben dan Dibyo Primus), Obama (Orang Batak Marlawak), Sigma Dance Theatre Indonesia, Siantar Rap Foundation dan Vicky Sianipar Ethnic Ensemble. Tampil artistik panggung Ong Hari Wahyu dan gerak tari dikoreografi oleh Benny Krisnawardi.(pik)

Revitalisasi TIM Dilawan Silent Movement

Jayakarta News – Taman Ismail Marzuki selama setengah abad sangat populer sebagai barometer kesenian di Indonesia. Bahkan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kompleks Taman Ismail Marzuki sebagai situs cagar budaya untuk menjaga kelestarian warisan budaya. Namun di saat seluruh kompleks Taman Ismail Marzuki akan direkomendasikan sebagai situs cagar budaya, gedung Graha Bhakti Budaya yang sangat bersejarah bagi seniman dan budayawan justru dihancurkan.

Hingga saat ini terus berlangsung pembongkaran seluruh area (juga bangunan-bangunan utama) di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuk i(TIM), oleh PT Djakpro atas perintah tertulis Gubernur DKI Jakarta. Pembongkaran atas nama (program) Revitalisasi TIM tersebut ditolak oleh publik seni (seniman, budayawan dan aktivis budaya lainnya) yang telah hidup, berkarya dan turut menciptakan ruh kebudayaan, dari soal kreasi hingga prestasi, reputasi seni-budaya Jakarta selama kurang lebih setengah abad belakangan.

Penolakan para seniman yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu (dalam bentuk silent movement) didasarkan tidak disertakannya publik seni TIM di atas dalam perencanaan “revitalisasi TIM” di atas, sebagai pemangku kepentingan utama Pusat Kesenian. Gagasan tentang “revitalisasi” dan “ekosistem kesenian/kebudayaan” yang dilontarkan pihak Pemda bisa jadi bagus maksud dan tujuannya, tapi bagaimana bentuk dan apa dasar (visioner) dari yang dimaksud dua istilah itu tidak kami mengerti. Sekali lagi hal itu dikarenakan tidak dibicarakan atau meminta masukan seniman dan budayawan sebagai pemangku kepentingan.

Namun PT Djakpro, bahkan setelah pertemuan, diskusi dan mediasi (oleh DPRD), tetap saja melakukan pembongkaran yang diperkirakan akan memakan waktu dua tahun. Bukan saja waktu dua tahun kesenian dan kebudayaan di TIM dimatikan, sehingga ribuan bahkan ratusan ribu seniman dan pekerja budaya kehilangan alat, ruang, dan medium ekspresi, bahkan sebagian besar kehilangan pendapatan, proses pengembangan/pembangunan kebudayaan pun diasasinasi. Karena itulah kami menyebutnya: “Genosida Kebudayaan”.

Hal kritikal lain di balik peristiwa di atas adalah lahirnya Pergub No 63/2019 yang memberi wewenang PT Djakpro untuk mengelola TIM agar kawasan itu bisa seperti kawasan komersial lainnya: profitable. Jadi sumber PAD, dan kerja kebudayaan tidak menjadi “beban” APBD. Dengan antara lain membangun hotel bintang lima tujuh lantai, yang belakangan mereka gelincirkan terminologinya secara peyoratif sebagai “wisma” (tapi esensinya tetap hotel bintang lima).

Tentusaja, keputusan dan terutama cara berpikir sangat keliru ini kami tolak keras.

Kawasan TIM, sebagaimana ide dasarnya adalah pusat pergolakan dan produksi budaya, bukan komersial/finansial. Untuk negara (cq pemerintah) membiayai kegiatan kebudayaan itu adalah obligasi konstitusional dan kultural, bukan beban. Bahkan lebih tepat adalah investasi pembangunan imaterial (infrastukrur non-fisik) sebagai sisi lain mata uang pembangunan material (infrastruktur fisik).

Masalah ini menjadi krusial dan emergensial karena Jakarta dan Ibukota yang selama ini menjadi acuan utama (main reference) bagi pemerintahan daerah lainnya, khususnya dalam pembangunan kebudayaan. Itu terbukti pada situasi kritis serupa terjadi di semua daerah di negeri ini. Untuk itulah kami, Forum Seniman Peduli TIM, didukung oleh pekerja seni-budaya dan simpatisan akan terus melakukan silent movement sebagai penegasan kembaliatas 3 tuntutan:

1. Menolak pembangunan hotel di TIM.

2. Menolak JAKPRO Mengelola TIM.

3. Cabut Pergub Nomor 63 tahun2019.

Sebagai upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki, Forum Seniman Peduli TIM pada Hari Jumat, 14 Februari 2020, kembali menggelar aksi seni secara gerilya di area Taman Ismail Marzuki, antara lain:

  1. Diskusi Publik “Pemberangusan Ruang Kreatif Kita”. Pembicara : Danton Sihombing (Ketua Plt. Dewan Kesenian Jakarta), Jhohanes Marbun (Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), Abdulah Wong (Sekjen Lesbumi). Moderator: Exan Zen. Tempat: Gedung PDS HB. Jassin, Taman Ismail Marzuki. Pukul: 14.00–16.00 WIB.
  2. Musik Puisi Teaterikal “Pertunjukan Terakhir” durasi 15menit oleh: Cok Ryan Hutagaol (Teater Mandiri), Exan Zendan Fransiscus Raranta. Tempat: Puing Reruntuhan Gedung Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, pukul: 16.00 –16.15 WIB.
  3. Konferensi Pers bersama Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, Danton Sihombing, Jhohanes Marbun, Haris Priadi Bah. Tempat: Puing Reruntuhan Gedung Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, pukul: 16.15–17.00 WIB.
  4. 4. Silent Action. Tempat: Trotoar depan Taman Ismail Marzuki, pukul :17.00–18.00 WIB.
  5. #save TIM Percussion “Bunyi Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Genosida Kebudayaan”. Tempat: Posko #save TIM. Pukul: 18.30–22.30 WIB.

Demikian siaran pers. Forum Seniman Peduli TIM. (*/rr)

2

Babak Baru Dokumen Sastra HB Jassin

SETELAH terkatung-katung tidak jelas nasibnya, akhirnya 200.000-an buku, kliping, rekaman, dan semua asset Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, mulai Rabu (24/1/2018) dihibahkan dan dikelola Pemprov DKI. Gubernur DKI Anies Baswedan membenarkan hibah akan berlangsung di PDS HB Jassin, kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), dalam sebuah acara khusus. Acara itu menandakan, bahwa pusat dokumentasi sastra yang diresmikan Gubernur Ali Sadikin 30 Mei 1977, per 24 Januari 2018 telah dihibahkan dan selanjutnya akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Mengapa PDS HB Jassin, dalam hal ini sastrawan Ajip Rosidi sebagai Ketua Dewan Pembina yang semula ngotot tidak mau menyerahkan kepada Pemprov DKI, justru saat Anies menjabat Gubernur, lalu mau? Diapakan Ajip oleh Anies? “Saya cerita pada beliau, bahwa sejak SMA saya mengurus buku-buku kuno warisan kakek, Bahkan ada yang usia naskahnya 150 tahun,” tutur Anies beberapa waktu lalu.

Penulis mencatat, sesungguhnya pada masa gubernur sebelumnya, tepatnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sudah pernah menawarkan kepada pihak Yayasan agar PDS HB Jassin dikelola oleh Pemprov DKI, namun Ajip Rosidi menolak.

Kepala Koordinator Pelaksana PDS HB Jassin Ariyani “Rini” Isnamurti, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, bahwa dalam serah terima Rabu nanti, dari pihak yayasan diwakili oleh Ketua Yayasan PDS HB Jassin Ny. Raisis Panigoro. Ny Raisis akan menyerahkan secara simbolik hibah itu kepada Badan Pengelola Aset Daerah. Disaksikan Gubernur Anies Bawedan bersama sastrawan Ajip Rosidi dalam kapasitas sebagai Pembina Yayasan PDS HB Jassin.

Kenapa tidak langsung dari Ajip ke Anies?  “Itu karena, PDS HB Jassin belum bisa langsung dikelola oleh UPT sendiri, meski tujuan akhirnya ke sana. Sementara dikelola oleh satuan pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta,“ jelas Rini seraya berharap semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Ada tiga hal yang diajukan PDS HB Jassin ke Gubernur dalam kaitan hibah ini. Menurut Rini, pertama, agar dikelola oleh UPT. Kedua, karyawan sebanyak 9 orang dijadikan pegawai kontrak. Ketiga, pengurus Yayasan tetap dijadikan Dewan Pembina.

Tidak banyak yang tahu, bahwa pekan lalu, saat paling kritis bagi Rini dan 9 orang staf PDS HB Jassin. Sebab sudah 5 bulan (Agustus 2017- Januari 2018) mereka bekerja tanpa gaji. “Ada yang nangis-nangis karena diuber-uber bayar kos. Ada yang setiap hari bingung cari uang untuk bisa berangkat ke TIM, dan pulang ke rumah,” ujar Rini dengan suara tercekat. Kamis pekan lalu mereka berniat “tutup” tidak memberi layanan kepada masyarakat pada hari kerja itu. Tapi mereka tidak tega untuk mengkhianati publik sastra yang selama ini mereka layani dengan setia.

Rini bersyukur komunikasinya dengan pihak Pemprov membuahkan hasil. Gaji 5 bulan yang ditunggu-tunggu, cair Kamis pekan lalu. Sehingga para stafnya bisa segera bayar kos, menutupi hutang-hutang, dan memenuhi kebutuhan lainnya yang selama ini terhambat.

Selama 33 tahun mengabdi di PDS HB Jassin. Rini merupakan salah satu saksi hidup bagaimana pasang surutnya hubungan PDS HB Jassin dengan Pemprov DKI. Alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, memimpin lembaga dokumentasi sastra warisan HB Jassin, sejak 2011 sampai sekarang. Meski pun sejak 2012 ia sudah pensiun sebagai PNS Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Rini, semasa Gubernur Fauzi Bowo, jumlah bantuannya naik-turun. Tahun 2011 sebesar Rp800 juta. Akhir-akhir menurun tinggal Rp285 juta. Begitu Jokowi menjadi Gubernur DKI, melonjak jadi Rp1,3 miliar. Tapi tidak berlangsung lama, karena Jokowi kemudian menjadi presiden. “Bantuan Rp1,3m itu ideal. Sebab biaya operasional dan gaji PDS HB Jassin perbulan Rp1,5m,” tandasnya.

Nah ketika DKI menerbitkan aturan baru, yang melarang ada hibah yang berlangsung berturut-turut secara tetap, PDS HB Jassin terkena dampaknya. “Itulah sebabnya selama Ahok menjabat gubernur, PDS HB Jassin tidak pernah mendapat kucuran dana. Karena aturan. Meskipun beliau tetap punya perhatian, misalnya menawarkan PDS HB Jassin dikelola Pemprov, maupun tetap memberikan bantuan gaji kami, ” ujar Rini.

Semasa Djarot diangkat sebagai gubernur sisa waktu, tepatnya mulai September 2018 bantuan gaji dari Pemprov DKI ke PDS HB Jassin tak lagi mengucur. Hingga terjadi pergantian Gubernur Anies Baswedan. ***