Tag: setkab

Animo Terhadap Vaksinasi Gotong Royong Tinggi

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan inisiasi program vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja dimulai saat pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah pelaku usaha pada bulan Januari 2021 lalu. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas mengenai upaya untuk segera mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity guna menghadapi pandemi Covid-19

“Dari  pembicaraan kami timbullah kemudian ide dari Bapak (Presiden) mengenai vaksin mandiri waktu itu namanya, kemudian menjadi vaksin Gotong Royong. Alhamdulillah ini mendapatkan respons yang positif, tidak hanya dari para menteri, pemerintah, juga dari dunia usaha,” ujarnya sebelum mendampingi Presiden melakukan peninjauan pelaksanaan perdana vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/05/2021). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Animo yang tinggi dari dunia usaha terhadap vaksinasi dengan skema ini, ungkap Rosan, ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti program ini.

“Itu terbukti dari begitu banyaknya perusahaan, sekarang ada kurang lebih 22.736 perusahaan yang terdaftar dan lebih dari 10 juta orang,” ungkapnya.

Rosan memprediksi, angka partisipasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan berhasilnya guliran program vaksinasi Gotong Royong ini.

“Kalau ini sudah mulai berjalan, mereka sudah melihat hasilnya, akan lebih banyak lagi perusahaan akan ikut. Saya melihat angkanya akan menambah secara signifikan ke depannya,” ujarnya.

Bahkan, imbuh Rosan, sejumlah pelaku usaha juga berharap untuk agar dapat menyertakan masyarakat di sekitar operasional perusahaan dalam program ini secara gratis.

“Saya melihat ini akan lebih banyak lagi perusahaan mendaftar, registrasi di kami, akan lebih banyak lagi. Mereka sudah bilang kalau boleh tidak hanya pegawainya saja, tidak hanya keluarganya saja, tapi juga kalau misalnya masyarakat sekitar operasional mereka untuk mendapatkan vaksinasi  yang mereka berikan secara gratis, jadi animonya sangat luar biasa,” ujarnya.

Disampaikan Rosan, dunia usaha berharap agar pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong ini bisa berjalan dengan cepat, karena vaksinasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan memberikan dampak positif terhadap sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional.

“Dampaknya sangat besar dan dunia usaha, dalam hal ini KADIN dan seluruh asosiasi melihat kita bersama-sama dengan pemerintah, kita bersama-sama dengan perintah,’ pungkasnya.

Salah satu perusahaan yang ikut ambil bagian dari pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong perdana ini adalah PT Unilever Indonesia. Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti menyampaikan, keikutansertaan perusahaan yang dipimpinnya dalam program ini adalah untuk membantu segera tercapainya kekebalan komunitas dan pulihnya ekonomi Indonesia.

“Motivasi kita sebenarnya ingin turut membantu menyukseskan program vaksinasi dari pemerintah, karena kita juga ingin agar herd immunity bisa dicapai dengan sesingkat-singkatnya. Dengan herd immunity yang singkat, kita juga bisa membuat masyarakat Indonesia bisa terhindar dari Covid-19 dan ekonomi kita bisa kembali pulih,” ujarnya Ira.

Ira mengungkapkan, untuk menyukseskan program vaksinasi ini, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan edukasi yang baik kepada karyawan beserta keluarganya untuk ikut berpartisipasi.

“Sejauh ini kalau kita lihat partisipasi yang akan mengikuti vaksin itu sangat menggembirakan. Kita hari ini akan memulai dengan 320 karyawan tapi kita akan teruskan di mana kita akan memvaksinasi kurang lebih 10 ribu dari karyawan dan juga keluarganya,” ungkapnya.***/ebn

Isu Mahar Menteri Rp500 Miliar, Ini Jawaban Seskab

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.

Menurut Seskab, semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu. Demikian dikutip dari laman setkab.

Hak Prerogatif Presiden Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.

Tentunya, lanjut Seskab, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.

Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa  PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.

“Itu ada hitungannya,” ujarnya. Mengenai kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Seskab kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden. Mengenai kapan wamen baru diumumkan, Seskab Pramono Anung mengatakan, bahwa  sekarang ini konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian kita. Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan. Di antaranya yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina,  sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya. ***/ebn